Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

ANALISIS KERAGAAN SISTEM USAHATANI BERBASIS LAHAN R Sunsun Saefulhakim; Dyah Retno Panuju; Lutfi I Nasoetion
Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan Vol 2 No 2 (1999): Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan
Publisher : Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1148.084 KB) | DOI: 10.29244/jitl.2.2.32-39

Abstract

Efficiency and productivity are important terms in understanding the performance of the farming system. The landbased farming system is generally efficient and productive if it operates in a certain range of landholding scale. This study assumed that efficiency and productivity are related to farmland holding scale, land fragmentation, and cropping diversification. In a land-based farming system, land ownership holding scale and fragmentation and cropping diversification are assumed to have specific correlation. This study was conducted under a cooperation work between Research Institute of Bogor Agricultural University and Agency for Research and Development of Department of Agriculture, in research titled "Cropping Diversification and Employment Development, Stage 11". The study area comprised 6 (six) provinces, i.e.: North Sumatera, South Sumatera, Lampung, West Java, East Java, and South Sulawesi. From these provinces, it was sampled 12 districts. This study concludes that a lower level of efficiency, productivity, and farmer income is significantly related to a smaller scale of farmland ownership holding, highly fragmented land ownership holding, and miscoordinated (sprawl) land utilization pattern. Farmland tends to decrease every year, but the fragmentation of land ownership/holding tends to increase every year. In another way, miscoordinated land utilization pattern tends to expand. Therefore, the arrangement of land ownership/holding, consolidation of land, and coordination of land utilization are expected to be one of the effective policy instruments in solving current problems of land-based farming system's efficiency and productivity.
DINAMIKA PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN PREDIKSINYA UNTUK TAHUN 2025 SERTA KETERKAITANNYA DENGAN PERENCANAAN TATA RUANG 2005-2025 DI KABUPATEN BOGOR Rahmi Fajarini; Baba Barus; Dyah Retno Panuju
Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan Vol 17 No 1 (2015): Jurnal Tanah dan Lingkungan
Publisher : Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (830.084 KB) | DOI: 10.29244/jitl.17.1.8-15

Abstract

Kebutuhan lahan selalu meningkat dipicu oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan struktur masyarakat dan perekonomian, sementara penawaran terhadap lahan tidak pernah bertambah, sehingga cepat atau lambat kondisi tersebut akan menimbulkan konversi lahan. Penelitian bertujuan mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan Kabupaten Bogor tahun 1989-2013, menentukan faktor-faktor penentu perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Bogor, memprediksi penggunaan lahan tahun 2025 dan menguji akurasinya, serta mengevaluasi keselarasan prediksi penggunaan lahan tahun 2025 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2005-2025. Lahan yang paling banyak berubah adalah lahan pertanian baik lahan pertanian basah (sawah) maupun lahan pertanian kering (kebun dan tegalan). Total areal pertanian yang berubah menjadi lahan terbangun sebesar 47,953 ha atau 16.04% dari luas Kabupaten Bogor. Faktor-faktor yang meningkatkan perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian adalah izin lokasi tahun 2005, penetapan kawasan industri dalam kebijakan tata ruang, jarak ke/dari jalan kolektor, jarak ke/dari pusat aktivias ekonomi. Faktor – faktor yang menurunkan perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian adalah kelas lereng (16 – 25%), jenis tanah podsolik, dan jarak ke/dari pusat pemerintahan kabupaten. Prediksi penggunaan lahan tahun 2013 memiliki nilai ketepatan 80.49% sehingga model digunakan dalam prediksi penggunaan lahan tahun 2025. Hasil analisis keselarasan RTRW 2005-2025 dengan penggunaan lahan aktual 2013 menunjukkan adanya ketidakselarasan yang dapat menjadi masalah tata ruang di Kabupaten Bogor 63,822 ha atau 21.36%, dimana hutan hilang 64.90%, pertanian lahan basah hilang 20.68% serta tubuh air hilang 6.49%. Hasil analisis keselarasan RTRW 2005-2025 dengan penggunaan lahan hasil prediksi tahun 2025 menunjukkan adanya ketidakselarasan dengan alokasi ruang yang berpotensi menjadi permasalahan tata ruang sebesar 75,577 ha atau 25.29%, dimana terdapat potensi berkurangnya hutan, pertanian lahan basah dan tubuh air masing-masing sebesar 72.41%, 33.62%, 24.64%. Nilai tersebut menunjukkan adanya kenaikan ketidakselarasan dari tahun 2013 sebesar 11,856 ha atau 3.96%. Kata kunci: Regresi logistik biner, perubahan penggunaan lahan, model penggunaan lahan, Markov Chain
ANALISIS KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN TINGKAT PERKEMBANGAN WILAYAH DI KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT Santun Risma Pandapotan Sitorus; Mutiara Ashri; Dyah Retno Panuju
Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan Vol 15 No 2 (2013): Jurnal Tanah dan Lingkungan
Publisher : Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (787.208 KB) | DOI: 10.29244/jitl.15.2.66-75

Abstract

Kualitas lingkungan kota dan kabupaten terus menurun yang ditunjukkan salah satunya oleh menurunnya luas ruang terbuka hijau (RTH). Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya pertambahan penduduk dan kebutuhan ruang untuk pembangunan permukiman dan fasilitas pelayanan. Cimahi merupakan wilayah yang baru ditetapkan sebagai kota pada tahun 2001. Sejak awal pembentukannya, Kota Cimahi telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat sehingga perlu diikuti oleh upaya-upaya menjaga keseimbangan antara lingkungan sosial dengan ekonomi. Salah satunya adalah komposisi ruang terbuka hijau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan di Kota Cimahi, mengetahui ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Cimahi, mengetahui dinamika tingkat perkembangan wilayah di Kota Cimahi dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Cimahi. Pada tahun 2007-2011 menunjukkan terjadi perubahan penggunaan lahan yang dicirikan oleh perubahan penggunaan lahan lain menjadi pemukiman sebesar 420.6 ha. Adapun ketersediaan ruang terbuka hijau Kota Cimahi pada tahun 2011 hanya sebesar 738 ha atau 17.9% dari total seluruh wilayah sehingga belum bisa mencukupi kebutuhan seluruh penduduk di Kota Cimahi. Dinamika tingkat perkembangan wilayah di Kota Cimahi menunjukkan ada kelurahan-kelurahan yang konsisten di hirarkinya dan ada yang bersifat fluktuatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Cimahi adalah alokasi lahan terbangun dalam RTRW, kepadatan penduduk, jumlah jenis fasilitas, pertumbuhan penduduk dan lahan terbangun tahun 2011.
IDENTIFIKASI KOMODITAS BASIS TANAMAN PANGAN DAN ARAHAN PENGEMBANGANNYA DI PROVINSI LAMPUNG Santun Risma Pandapotan Sitorus; Bima Wahyu Widodo; Dyah Retno Panuju
Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan Vol 15 No 1 (2013): Jurnal Tanah dan Lingkungan
Publisher : Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1512.403 KB) | DOI: 10.29244/jitl.15.1.29-38

Abstract

Pengembangan wilayah pertanian saat ini banyak dilakukan tanpa penelitian terlebih dahulu dari keunggulan komparatif, kompetitif dan potensi sumberdaya lahan pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui komoditas basis tanaman pangan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di Provinsi Lampung, (2) mengevaluasi kesesuaian lahan komoditas basis, (3) menganalisis hubungan antara komoditas basis dengan kesesuaian lahan, dan (4) menyusun arahan pengembangan komoditas basis. Metode penelitian yang digunakan dalam mengidentifikasi keunggulan komparatif adalah perhitungan Location Quotient (LQ). Identifikasi keunggulan kompetitif dilakukan menggunakan komponen Differential Shift (DS). Evaluasi kesesuaian lahan dilakukan dengan membandingkan karakteristik tanah dengan kriteria tumbuh tanaman. Analisis korelasi digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara komoditas basis dengan tingkat kesesuaian lahan. Hasil penelitian menunjukkan adanya komoditas basis tanaman pangan di masing-masing kabupaten, kecuali di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Tulangbawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji yang tidak memiliki komoditas basis. Kesesuaian lahan aktual untuk tanaman komoditas basis di masing-masing kabupaten juga telah dihasilkan. Tanaman padi sawah banyak ditanam di lahan yang cukup sesuai di sebagian besar kabupaten. Pengusahaan masing-masing komoditas basis dikaitkan dengan tingkat kesesuaian lahannya di masing-masing kabupaten juga dikemukakan. Demikian juga arahan pengembangan masing-masing komoditas basis dan luasannya di masing-masing kabupaten. Lahan pada kawasan budidaya pertanian yang tergolong tidak sesuai disarankan digunakan sebagai kawasan konservasi.
ANALISIS KESESUAIAN DAN KETERSEDIAAN LAHAN SERTA ARAHAN PENGEMBANGAN KOMODITAS PERTANIAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU Santun Risma Pandapotan Sitorus; Muhammad Jalaluddin; Dyah Retno Panuju
Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan Vol 14 No 2 (2012): Jurnal Tanah dan Lingkungan
Publisher : Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (699.463 KB) | DOI: 10.29244/jitl.14.2.45-55

Abstract

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Mengingat usia kabupaten ini yang relatif muda, arahan pengembangan komoditas pertanian belum tersedia secara lengkap. Banyak aspek lahan yang harus diperhatikan agar pemanfaatan atau penggunaan lahan untuk pengembangan komoditas wilayah lebih efektif dan berdaya guna. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui komoditas unggulan di Kabupaten Kepulauan Meranti, (2) Menganalisis kesesuaian lahan untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian, (3) Mengkaji dan menganalisis ketersediaan lahan yang berpotensi pengembangan untuk berbagai komoditas pertanian, dan (4) Menyusun arahan pengembangan komoditas pertanian. Hasil penelitian menunjukkan luas lahan sesuai dan tersedia di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk pengembangan komoditas unggulan sebesar 108,277 ha. Komoditas yang dapat dikembangkan tiap kecamatan adalah sebagai berikut: Kecamatan Merbau adalah sagu (tanaman perkebunan), ketela pohon (tanaman pangan), jambu biji (buah-buahan) dan cabe besar, cabe rawit dan ketimun (sayur-sayuran); Pulau Merbau adalah karet dan pinang (tanaman perkebunan); Rangsang adalah sawo dan nenas (buah-buahan). Rangsang Barat adalah kopi dan pinang (tanaman perkebunan), pisang, pepaya dan manggis (buah-buahan); Tebing Tinggi adalah ketela rambat dan jagung (tanaman pangan) dan cabe besar, cabe rawit, kacang panjang dan ketimum (sayur-sayuran); Tebing Tinggi Barat adalah sagu (tanaman perkebunan), ketela rambat (tanaman pangan), pepaya, sukun dan nenas (buah-buahan); dan Kecamatan Tebing Tinggi Timur komoditas yang dapat dikembangkan adalah sagu untuk tanaman perkebunan.
ANALISIS POLA PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN PERKEMBANGAN WILAYAH DI KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT Santun Risma Pandapotan Sitorus; Citra Leonataris; Dyah Retno Panuju
Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan Vol 14 No 1 (2012): Jurnal Tanah dan Lingkungan
Publisher : Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.993 KB) | DOI: 10.29244/jitl.14.1.21-28

Abstract

Kemajuan pembangunan di suatu wilayah sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk akan selalu diiringi dengan meningkatnya standar kualitas dan kuantitas kebutuhan hidup dan peningkatan kebutuhan ketersediaan fasilitas yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pola perubahan penggunaan lahan Kota Bekasi Tahun 2003 dan 2010, (2) mengidentifikasi dan membandingkan pemanfaatan ruang saat ini dan alokasi ruang menurut RTRW Kota Bekasi periode 2000-2010, (3) mengkaji tingkat perkembangan wilayah Kota Bekasi tahun 2003 dan 2006, serta (4) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Analisis data yang digunakan adalah analisis spasial pada citra, analisis skalogram, analisis inkonsistensi pemanfaatan ruang, serta analisis regresi berganda (multiple regression). Penggunaan lahan terbangun di Kota Bekasi dari tahun 2003 sampai 2010 mengalami peningkatan cukup signifikan terkait dengan pembangunan fasilitas pendidikan, kawasan industri, permukiman tidak teratur, dan permukiman teratur dari semula sebesar 10,188 ha (47.1%) menjadi 12,061 ha (55.8%). Kondisi penggunaan lahan di Kota Bekasi tahun 2003 menunjukkan inkonsistensi dengan alokasi ruang dalam rencana tata ruang wilayah sebesar 301 ha dan tahun 2010 sebesar 377 ha. Proporsi penyimpangan terbesar dari luas pada RTRW pada tahun 2003 dan 2010 terjadi pada lahan yang dialokasikan sebagai taman/hutan kota menjadi ruang terbangun, lahan kosong, dan lahan pertanian. Tingkat perkembangan wilayah pada tahun 2003, didominasi oleh kelurahan yang memiliki tingkatan hirarki III sebesar 48% dan pada tahun 2006 didominasi kelurahan yang berhirarki II sebesar 46%. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kota Bekasi secara signifikan berturut-turut adalah alokasi RTRW untuk lahan terbangun, alokasi RTRW untuk pertanian, luas TPLB tahun 2003, luas kebun campuran tahun 2003, luas TPLK tahun 2003, luas lahan kosong tahun 2003, jarak ke kota atau kabupaten lain, alokasi RTRW untuk taman/hutan kota, pertambahan fasilitas pendidikan, pertambahan fasilitas kesehatan, pertambahan fasilitas sosial, jarak menuju pusat fasilitas sosial, jarak menuju kecamatan, jarak menuju pusat fasilitas ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk.
KONVERSI LAHAN PERTANIAN DAN KETERKAITANNYA DENGAN KELAS KEMAMPUAN LAHAN SERTA HIRARKI WILAYAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Santun Risma Pandapotan Sitorus; Mila Mulyani; Dyah Retno Panuju
Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan Vol 13 No 2 (2011): Jurnal Tanah dan Lingkungan
Publisher : Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (750.335 KB) | DOI: 10.29244/jitl.13.2.49-57

Abstract

Perkembangan suatu wilayah cenderung akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan perubahan luasan suatu jenis penggunaan lahan. Terkonversinya lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian merupakan masalah serius pada kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis perubahan penggunaan lahan pada periode tahun 1998 dan 2008 di Kabupaten Bandung Barat, (2) menganalisis perubahan penggunaan lahan dalam berbagai kelas kemampuan lahan, (3) menetapkan hirarki kecamatan dan kaitannya dengan perubahan penggunaan lahan, dan (4) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Selama periode tahun 1998 sampai 2008 telah terjadi konversi luas lahan pertanian menjadi lahan terbangun sebesar 2,249 ha dengan laju konversi per tahun 264 ha. Kecamatan Batujajar merupakan kecamatan yang mengalami perubahan penggunaan terluas yaitu sebesar 31.9%. Sebaran perubahan penggunaan lahan paling luas terdapat pada kelas kemampuan lahan I sebesar 1,622 ha yaitu konversi TPLB menjadi TPLK. Selain itu, perubahan penggunaan lahan jenis lainnya tersebar pada kelas kemampuan lahan II, III, IV, VI, VII, dan VIII. Perkembangan wilayah di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan analisis skalogram tahun 2003 dan 2008, menunjukkan adanya peningkatan tingkatan hirarki tiap desa. Pada tahun 2003 persentase desa berhirarki I, II, dan III, berturut-turut sebesar 15.1%, 20.7%, dan 64.3%. Peningkatan hirarki terjadi pada hirarki II dan III, sedangkan hirarki I mengalami penurunan. Faktor-faktor yang berpengaruh sangat nyata terhadap perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat adalah curah hujan kelas sangat rendah, rendah, dan tinggi, penggunaan lahan terbangun tahun 1998, kepadatan penduduk, dan pertambahan fasilitas pendidikan.
IDENTIFIKASI LAHAN TERSEDIA DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SPASIAL UNTUK MENDUKUNG REFORMA AGRARIA: STUDI KASUS PROVINSI RIAU DAN JAWA BARAT Baba Barus; Dyah Retno Panuju; Diar Shiddiq
Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan Vol 13 No 1 (2011): Jurnal Tanah dan Lingkungan
Publisher : Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.553 KB) | DOI: 10.29244/jitl.13.1.25-34

Abstract

Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional meluncurkan program pemerintah yang dinamai dengan Reforma Agraria Plus. Program reforma agraria tersebut mempertimbangkan berbagai kriteria lahan antara lain kualitas dan ketersediaan lahan, variabel akses pasar untuk pemanfaatan lahan yang optimum. Salah satu bentuk reforma agraria plus adalah program redistribusi lahan. Percepatan redistribusi lahan dapat dilakukan jika proses identifikasi lahan tersedia memanfaatkan teknologi informasi spasial untuk efisiensi waktu dan cakupan area. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pilihan variabel penting untuk mengidentifikasi lahan tersedia untuk alokasi program reforma agraria. Penelitian dilakukan di Provinsi Riau dan Jawa Barat. Identifikasi lahan tersedia diawali dengan penyusunan database. Selanjutnya berdasarkan kriteria status kawasan, kesesuaian fisik, status penguasaan, dan penutupan lahan, luas lahan ditapis dengan metode evaluasi kriteria jamak dan dua alternatif. Alternatif-1 adalah kriteria ideal yaitu tingkat kesesuaian minimum S3, bukan lahan HGU, penggunaan untuk pertanian dan bukan kawasan lindung serta dekat jalan; dan alternatif-2 sama dengan alternatif-1 kecuali penguasaan HGU dalam waktu dekat (< 5 tahun) habis. Luas lahan yang diperoleh didistribusikan ke masyarakat petani/nelayan berlahan sempit. Hasil penelitian menunjukan penerapan kombinasi variabel terpilih yang berbeda dalam proses filter menghasilkan luasan berbeda. Hasil identifikasi luas lahan tersedia untuk alokasi program reforma agraria di Jawa Barat dan Riau menunjukkan bahwa kebutuhan hidup minimum masyarakat kedua lokasi berbeda. Perbedaan standar kebutuhan hidup minimum dan struktur harga serta tingkat kesuburan wilayah berimplikasi pada perbedaan luas lahan minimum bagi petani. Petani di Jawa Barat membutuhkan lahan lebih kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup dibandingkan petani di Riau. Lahan tersedia di Riau menyebar di seluruh kabupaten/kota, sedangkan di Jawa Barat beberapa kabupaten tidak terdapat lahan tersedia untuk alokasi khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, Cirebon, Indramayu, dan kota Depok.
Faktor Penentu Pemanfaatan Sertifikat Redistribusi Tanah untuk Mengakses Modal: Studi Kasus Kabupaten Pasaman Barat: Factors that Affect the Use of Land Redistribution Certificates for Accessing Loan: A case study of West Pasaman Regency Monsaputra; Khursatul Munibah; Dyah Retno Panuju
Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) Vol. 6 No. 1 (2022): Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangu
Publisher : P4W LPPM IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jp2wd.2022.6.1.65-73

Abstract

West Pasaman Regency has implemented land redistribution to rearrange land tenure, land ownership, land use, and utilization of land. Land redistribution certificates can be used as collateral. The number of redistribution certificates in 2009 until 2018 complemented with mortgage rights was 871 (7,79%). This study aims to determine the factors that affect the use of certificates as collateral for accessing loan. The methods of analysis used was quantitative with surveys and data analysis technique used was logistic regression. The logistic regression resulted several significant factors influencing the use of certificates for collateral including the number of family members, expenditures and land area. Household expenditure and land area had a positive influence, meanwhile the number of family members had a negative effect. Household welfare is an essential factor affecting the likelihood for collateral of land certificates.
Karakteristik Kegiatan Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Pemanfaatan untuk Agunan Monsaputra Monsaputra; Khursatul Munibah; Dyah Retno Panuju
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v8i1.44640

Abstract

Reforma agraria bertujuan memperbaiki ketimpangan struktur agraria menjadi lebih berkeadilan melalui redistribusi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan. Kabupaten Pasaman Barat telah mengimplementasikan program redistribusi tanah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sertipikat redistribusi tanah dapat digunakan sebagai agunan, tahun 2009-2018 sertipikat redistribusi tanah yang diagunkan sebanyak 871 buah  (7,79 %). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kegiatan redistribusi tanah berdasarkan kategori pemanfaatan sertipikat untuk agunan di Kabupaten Pasaman Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis data dengan analisis spasial melalui overlay peta. Pemanfaatan sertipikat untuk agunan tinggi ditahun pertama setelah pembagian dan cenderung menurun setelahnya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mayoritas lokasi redistribusi tanah berada pada nilai tanah yang tidak terlalu tinggi dan berada dibawah radius 2 km dari jalan. Lokasi yang diagunkan  cenderung lebih banyak pada radius lebih jauh dari pusat pemerintahan, sedangkan lokasi yang belum diagunkan dominan pada radius 40 km dan 60 km dari pusat pemerintahan. Secara umum lokasi kegiatan redistribusi tanah mayoritas memiliki luas 1-2 ha perbidang tanah, baik yang diagunkan maupun yang belum diagunkan.