Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOL JUSTICIA Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Hukum Tri Pantang Jurnal Dinamika Justici
Rosida Diani
Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
KEDUDUKAN OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Rosida Diani; Erniwati Erniwati
SOL JUSTICIA Vol 3 No 2 (2020): SOL JUSTICIA
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.702 KB)

Abstract

An omnibus law into a new diskursus among all these observer , academics , politician , some groups obtained to having an interest to the product of law ( especially in the act of copyright with their new working been ratified by parliament. As a concept that is basically having no roots historical , theoretical , as well as practical in the indonesian legal system , the application of law is considered an omnibus would bring them to various kinds of serious debate if it is associated with the act of regarding the formation of legislation. For, known as, the bill does not set a clause on the concept of an omnibus, law in practice accommodate berbagaimacam kinds of topics and problems into one product, legislation for the legislation we are just following the principle of single, one the act of one particular subject / certain problems. Writer willing to this by asking problems up the theme and 1 ).Why government to use the law to an omnibus who are not known in the indonesian legal system. and 2) How a omnibus law in the indonesian legal system; normative juridical by using the method. Writers strove colaboration these problems and place into normative logic that is in the formation and regulations in indonesia. Writer came to the conclusion that the government should in perform the process transplant new law into the system our laws , should be seen a legal framework of us who have been raw , and how benefit the concept of these foreign to the needs of the people.
QISHASH DIYAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM LEBIH MENCERMINKAN KEADILAN DARI SISI KORBAN Mahendra Kusuma; Rosida Diani
JURNAL DINAMIKA Vol 2 No 2 (2022): JURNAL DINAMIKA
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/dinamika.v2i2.1829

Abstract

Qishash is a death penalty in Islamic criminal law. However, it is not universally applicable. In other words, the perpetrator can avoid qishash if the victim's heirs forgive him by paying a diyat. As demonstrated in several Islamic countries, the qishashdiyat punishment has numerous advantages. Among the difficulties that will be encountered in enforcing these punishments in our country are the following: qishash punishment is considered cruel and inhumane, and will lead to allegations of the Islamization of minority groups. This is what makes Islamic parties not one opinion. Qishash merupakan hukuman mati dalam hukum pidana Islam. Namun penerapannya tidak secara mutlak. Artiny, pelaku dapat terhindar dari qishash apabila dimaafkan oleh ahli waris korban dengan membayar diyat. Hukuman qishash diyat mempunyai banyak kelebihan, dan ini telah terbukti di beberapa negara Islam. Hambatan yang akan dihadapi dalam memberlakukan hukuman tersebut di negara kita, antara lain: hukuman qishash dianggap kejam dan tidak manusiawi, akan menimbukan dugaan adanya Islamisasi dari kelompok minoritas. Inilah yang membuat partai-partai Islan tidak satu pendapat.
STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH PASANGAN SUAMI ISTER Rosida Diani; Rika Destiny Sinaga
Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Tripantang
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perseroan terbatas adalah badan usaha yang terdiri atas saham-saham. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham perseroan terbatas berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang. Tidak ada ketentuan mengenai persyaratan atau kriteria orang yang dapat memiliki saham dalam perseroan terbatas. Hal ini menimbulkan pertanyaan bolehkah suatu perseroan terbatas didirikan oleh pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif di mana data sekunder dikumpulkan dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan perseroan terbatas serta harta bersama dalam perkawinan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas yang pemegang sahamnya hanya pasangan suami istri yang tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta dapat kehilangan status badan hukumnya. Hal ini karena pasangan suami istri merupakan subjek hukum tunggal atas harta bersama yang ada dalam perkawinan. Secara yuridis pasangan suami istri dimungkinkan untuk mendirikan perseroan terbatas yang sahamnya hanya dimiliki oleh mereka berdua apabila perkawinan mereka memiliki perjanjian perkawinan mengenai pisah harta. Hal ini karena dengan adanya perjanjian pisah harta masing-masing pihak baik suami maupun istri merupakan subjek hukum tersendiri atas harta mereka masing-masing.
HUBUNGAN HUKUM KOPERASI TIDAK BERBADAN HUKUM DENGAN PIHAK KETIGA; PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEDUANYA Rosida Diani; Mahendra Kusuma
Justici Vol 19 No 1 (2026): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v19i1.1117

Abstract

Koperasi merupakan jenis badan usaha yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Keberadaannya secara ekonomi mempunyai peran besar dalam perekonomian masyarakat. Berbagai jenis koperasi ada di masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Namun sayangnya dari sekian banyak koperasi di masyarakat, masih banyak juga yang didirikan tidak melalui prosedur seharusnya sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu saja akan berkaitan dengan status badan hukum dari koperasi yang bersangkutan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian antara koperasi tidak berbadan hukum dengan pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan data sekunder berupa literatur, hasil penelitian berkaitan dengan koperasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa koperasi yang belum berstatus badan hukum bukanlah entitas mandiri yang dapat melakukan perbuatan hukum mandiri sebagai subjek hukum. Sehingga konsekuensi hukumnya, hubungan hukum antara koperasi tidak berbadan hukum dengan pihak ketiga, pada hakikatnya adalah hubungan hukum antara pengurus koperasi dengan pihak ketiga tersebut. Perlindungan hukumnya adalah pada pasal 1320 dan 1131 KUHPerdata. Sebaliknya perlindungan hukum bagi koperasi tidak berbadan hukum apabila dirugikan oleh pihak ketiga adalah berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata
Tanggung Jawab Komisaris Dalam Hal Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian Rosida Diani Diani
Simbur Cahaya VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v25i1.322

Abstract

The Board of Commissioners is a corporate organ that has the duty to carry out supervision in general and / or specifically in accordance with the articles of association and provide advice to directors. The organ of the commissioner is selected by the General Meeting of Shareholders (GMS) must also be responsible to the GMS. As a supervisor of the performance of the board of directors, what is the responsibility of the commissioner if the company suffers a loss. Legal research used is normative legal research. Normative legal research is legal research that puts law as a system of norms. The norm system in question is regarding principles, norms, rules of law and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). In carrying out its duties if the company loses, each member of the board of commissioners is personally responsible for the company's loss if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties. In the event that the board of commissioners consists of two or more commissioners, the responsibility applies jointly to each member of the board of commissioners. Exceptions to this responsibility are if the member of the commissioner can prove that he has carried out supervision in good faith and prudence for the benefit of a Limited Liability Company (PT) and in accordance with the purpose of the PT, and does not have personal interests, directly or indirectly, for resulting in losses, and has provided advice to directors to prevent the occurrence or continuation of such losses
PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM ; RELEVANSINYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA Rosida Diani; Oktavia; Sela Angraini; Husnul Arifin
Justici Vol 19 No 2 (2026): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v19i2.1239

Abstract

Legal aid posts are one of the government's efforts to provide opportunities for every citizen to access legal aid. In its implementation, legal aid posts are now available at village offices, one of which is in the Kebun Bunga sub-district. This study uses an empirical research method with primary data obtained from interviews and secondary data obtained from primary legal materials in the form of laws and regulations, research results and literature related to the subject matter. From the results of the study, it was found that the implementation of the legal aid post most widely used in the Kebun Bunga sub-district office is mediation. The mediation process is carried out by the village head, assisted by the village secretary, Babinsa, and village staff. There are several inhibiting factors in the implementation of mediation at the Kebun Bunga sub-district office, namely resolving problems between neighbors involving emotions, a sense of prestige and long-standing resentment so that it is difficult to find an agreement, the level of education of the parties, the results of the mediation are not binding, and the difficulty of bringing the parties together due to time.
Co-Authors Azwar Agus Husnul Arifin Mahendra Kusuma Mahendra Kusuma Mahendra Kusuma Nur ‘Azah Oktavia Rika Destiny Sinaga Sela Angraini