Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.237

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Cita Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Media Hukum Journal of Law Simbur Cahaya Sriwijaya Law Review Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada TANJUNGPURA LAW JOURNAL Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Simbur Cahaya Solusi Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law and Legal Reform Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum

Putu Samawati, Putu

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Author-ID : 2549930

Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Peluang Persekongkolan Dengan Anak Perusahaan BUMN Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Samawati, Putu
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

BUMN is a business entity whose entire or part of its capital is owned by the state through direct participation that comes from separate state assets with the main purpose of establishment is to provide benefits to the nation and protect the lives of many people. The number of BUMNs that stand and run businesses in the jurisdiction of Indonesia reaches approximately 121 companies, out of the 121 companies, there are 2 well-known BUMN companies involved in the case and have been decided by KPPU to violate Law No.5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Competition Unhealthy Business. KPPU's decision stating that PT. Pelindo II (Persero) and PT. Pertamina (Persero) involves cases of conspiracy with subsidiaries and / or companies affiliated with SOEs which certainly create an imperfect competition climate and conflict with the objectives of the establishment of BUMN by the state. The problem of conspiracy carried out by SOEs often occurs and is supported by various factors, one of which is supported by interent regulations such as those imposed by the minister of SOEs through BUMN State Ministerial Regulation Number PER-15 / MBU / 2012 concerning Amendments to SOE State Ministerial Regulations Number PER-05 / MBU / 2008 concerning General Guidelines for SOE Goods and Services Procurement, in Article 9 paragraph (3) letter j and Article 9 paragraph (4), which essentially provides opportunities for SOEs to exercise their rights in the procurement of goods and services through direct appointment to subsidiaries and / or BUMN affiliated companies. The enactment of this regulation seems to give privileges to SOEs to be able to conspire with subsidiaries or companies affiliated with BUMN. The thing that became the study of analysis was by looking at the background of the enactment of the ministerial regulation and finding legal efforts to anticipate the occurrence of the conspiracy

Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris dan Direktur Dalam Sebuah Perseroan Terbatas Putu Samawati
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Komisaris dan direksi sebagai organ dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) memiliki kedudukan yang penting bagi keberlangsungan jalannya kegiatan usaha sebuah PT. Komisaris bertugas mengawasi kinerja dari Direksi, dan Direksi bertugas menjalankan perseroan.. Praktik di lapangan sering kali dijumpai seorang komisaris juga berkedudukan sebagai direksi dalam sebuah PT atau dalam anak perusahaan PT. Ketika jabatan komisaris dirangkap juga sebagai direksi akan sangat memungkinkan terjadi kecurangan dalam pengelolaan PT karena yang bertugas sebagai pengawas mengawasi kinerja dirinya sendiri. Kesimpang siuran persoalan rangkap jabatan antara komisaris dan direksi ini apakah dibenarkan oleh hukum Indonesia atau tidak merupakan bahasan utama dalam artikel ini, kajian utama akan didasarkan pada norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penambahan analisis penafsiran hukum berdasarkan teori interpretasi analogi. Harapannya akan mendapatkan tambahan wawasan mengenai persoalan rangkap jabatan ini secara jelas sehingga dalam praktiknya dapat direalisasikan dengan tepat.

Persepsi Masyarakat Kota Palembang Tentang Rekonstruksi Pasal Mengenai Pembagian Peran Antara Suami dan Istri Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Wahyu Ernaningsih; Putu Samawati
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Sejak diberlakukannya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan hingga saat ini telah berusia 42 tahun belum pernah sekalipun undang-undang ini mengalami amandemen atau perubahan atau pembaharuan. Rencana perubahan telah beberapa kali diajukan tetapi pertentangan akan isi pasal perubahan tersebutlah yang belum memperoleh kata sepakat. Penelitian ini berupaya mengkaji relevansi 2 pasal dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dihubungkan dengan kondisi masyarakat tahun 2016, kedua Pasal tersebut yaitu Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34, keduanya mengatur hal yang sama yaitu persoalan kesetaraan peran suami dan istri dalam rumah tangga yang masih dinyatakan dalam kelompok pengaruh kekerabatan patrilinial, dimana suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. persoalan mendasar adalah masih relefankah pengklasifikasian yang membagi perbedaan peran antara suami dan istri dalam mengurus urusan rumah tangga seperti yang dinyatakan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) dan 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar responden dan informan menganggap ketentuan Pasal 31 ayat (3) masih relevan dan tidak perlu mengalami perubahan, tetapi rekonstruksi terhadap Pasal 34 sepakat dilakukan mengingat isi pasal tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat abad 21 yang telah mengalami pergeseran konsep pembagian peran suami-istri secara konvensional menjadi kemitraan dengan mengedepankan komunikasi dan kesepakatan bersama.

Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Kebijakan Demonopolisasi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia Putu Samawati
Simbur Cahaya VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Business competition law requires the creation of national economic efficiency and the effectiveness and efficiency of business activities as contained in the purpose of the establishment of Law No.5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The effectiveness and efficiency of business activities are directed at creating healthy competition between business actors. While national economic efficiency is directed at fulfilling the needs of the lives of many people with indicators of increasing public welfare. One of the efforts to achieve these two things was done by enacting the de-monopolization policy of State-Owned Enterprises (BUMN), in which state-owned companies that had monopoly rights in certain business sectors, their monopoly rights were revoked by giving opportunities to the private sector to compete. The study of how the de-monopolization policy of SOEs can create a healthy business competition climate for the fulfillment of the needs of the people's lives is the focus of the discussion in this article. The discussion will be conducted using the documentary research method that places secondary data as the main analysis material. Analysis using a legislative approach, and a historical approach will be able to answer the problems that use the principle of benefit and principle of justice that can be used as a government consideration in enforcing the de-monopolization policy of SOEs. The main target of the de-monopolization policy of SOEs is to protect the lives of many people by guaranteeing the fulfillment of quality living needs

Co-Authors Ahmaturrahman, Ahmaturrahman Aldisahr, M. Dafi Siddiq Annalisa Yahanan, Annalisa Artha Febriansyah AZ, Mutiara Fachry Abda El Rahman Febrian Febrian Firsta, Efka Flambonita, Suci Handayani, Sri Hassan, Muhamad Sayuti Helmanida Helmanida Lusi Apriyani Nashriana, Nashriana Rdn. Muhammad Ikhsan Rocky Bial, Anandatama Sari, Neti Mustika Sari, Shinta Paramita Shinta Paramita Sari Sri Turatmiyah Suci Falmbonita Suci Flambonita Tiara Elpa Yuning Sari Vera Novianti Vera Novianti Wahyu Ernaningsih Wahyu Ernaningsih Wahyu Ernaningsih

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : Jurnal Simbur Cahaya

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Simbur Cahaya