Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sriwijaya Law Review Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Hasanuddin Law Review Lex Scientia Law Review WIDYA LAKSANA Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Simbur Cahaya Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum UNES Journal of Swara Justisia SASI LamLaj Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Annalisa Yahanan, Annalisa
Unknown Affiliation
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Implementation of Domestic Market Obligations on Nickel and Bauxite in Indonesia Under International Trade Regime Adam, Bani; Ahamat, Haniff; Yahanan, Annalisa
Lex Scientia Law Review Vol 7 No 2 (2023): Justice in Broader Context: Contemporary and Controversial Issues in Indonesia an
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lesrev.v7i2.63830

Abstract

Increasing global economic activity has resulted in raising demand on nickel and bauxite ores for manufacturing industries. Foremost demand on the raw materials is consistently increasing for production of friendly environment products, such as battery of electric vehicles (EV). The production of EV battery potentially increases particularly as global transformation to reduce GHG Emissions which cover developed and developing countries. This current situation leads export restrictions on nickel and bauxite to developed countries which purpose for domestic stockpile in developing countries, such as Indonesia. Meanwhile, the measures is supposed to violate Article XI.2(a) GATT 1994 which it is applied without temporary period and there is no essentialness circumstance to implement the restrictions. This emphasized on review opportunities for Indonesia to take into force alternative measures which is consistent with the GATT 1994 provisions. The research is conducted based on legal review with refer to GATT 1994 provisions and Indonesia legal provisions. Based on the review, the researchers find that implementation of Domestic Market Obligations are an exact alternative measure to safeguard domestic stockpile without extremely suffer disruption for global demand. The alternative measures grant balancing allocation between global and domestic demand which could be adjusted regularly according to the further situation faced by the country.
Pembatalan Sepihak Akta Kuasa Khusus Dari Pemberi Kuasa Kepada Penerima Kuasa Terkait Dengan Kredit Modal Kerja Konstruksi Aldisahr, M. Dafi Siddiq; Yahanan, Annalisa; Samawati, Putu
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2024): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i2.934

Abstract

Regarding the legal consequences of unilaterally canceling a power of attorney in the case of working capital loans for construction, special requirements must be met by the bank when lending working capital for construction projects so that it is not canceled and sued unilaterally. This can be done with a power of attorney if it can be proven that the person giving the power of attorney is not carrying out their duties properly. The legal consequences of unilaterally revoking the special authority law are administrative sanctions and judicial revocation of the special authority law. Special requirements for granting working capital credit are met with two-way verification, especially for parties who provide special authority. This is to avoid further legal problems and the principal has the right to take legal action if his representative does not meet the requirements.
HAK CIPTA DALAM DIGITALISASI KOLEKSI PERPUSTAKAAN Vitriana, Novita; Putra, Dede Riansya; Yahanan, Annalisa
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 8 Nomor 1 Desember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.605

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hak cipta pada kegiatan digitalisasi koleksi perpustakaan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam membangun dan mengembangkan koleksi digitalnyaada beberapa upaya yang dilakukan oleh perpustakaan untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta, seperti hanya mendigitalkan koleksi yang belum memiliki hak cipta; meminta ijin tertulis dari pennulis, penerbit atau pemegang hak cipta suatu karya untuk memungkinkan perpustakaan mendigitalkan karyanya; untuk jenis koleksi tertentu seperti laporan penelitian, makalah dan/atau publikasi akademik lainnya, perpustakaan dapat mengajukan surat persetujuan kepada penulis; hanya memperoleh koleksi digital berlabel “konten terbuka” di internet; dan menetapkan standar file koleksi digital untuk membatasi kemungkinan pengguna perpustakaan mencoba mengubah isi koleksi digital tersebut. Selain itu, perpustakaan harus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hak cipta dengan melakukan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya melindungi hak cipta dan akibat hukum dari pelanggaranhak cipta bagi pengelola perpustakaan, pimpinan sekolah dan universitas serta pengguna perpustakaan. Kata Kunci : Hak Cipta, Digitalisasi, Koleksi Perpustakaan Abstract The objective of this study was to disclose the application of copyright in the activities of digitilizing library collections. The results of this study reveal that in building and developing their digital collections there are several efforts made by the libraries to minimize copyright infringement, such as digitilizing only collections that have not hadany copyright; seeking written permission from the author, the publisher or the copyright holder of a work to allow the library to digitize his work; for certain types of collections, such as research reports, papers and/or other academic publications, the libraries may submit a letter of agreement to the author; acquiring only digital collections labeled “open content” on the internet; and specifying the standard of digital collection files to limit the possibility of library users trying to change the contents of the digital collection. In addition, the libraries should make an effort to overcome the problems of copyright infringement by conducting outreach activities about the importance of protecting the copyright and the legal consequences of copyright violations for library managers, leaders of schools and universities and library users.
INTEGRASI VALIDASI BERDASARKAN PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN YANG AKAN DIALIHKAN KEPADA SEBAGIAN AHLI WARIS Prasetyo, M Rizky Eko; Yahanan, Annalisa; Elmadiantini, Elmadiantini
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 2 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3330

Abstract

Hukum waris memegang peran yang sangat penting adanya peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang terjadinya kematian.  Adanya ketidak sinkronisasi dalam peraturan hukum waris yaitu antara Bapenda Kota Palembang Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 dengan sistem peralihan hak yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021. Maka dari itu, adanya ketidakpastian hukum tentang peralihan hak waris. Sistem peralihan hak waris tersebut belum terjadi titik temu mengenai aturan yang berlaku yang ada di Kantor Bapenda Kota Palembang dan aturan sistem yang berlaku di Kantor Pertanahan Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan mengenai Peraturan BPHTB dalam peralihan hak waris dan mengkaji dan menjelaskan urgensi sinkronisasi sistem validasi BPHTB Waris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan, konseptual dan kasus. Adapun hasil penelitian ini adalah pada Peraturan BPHTB ahli waris membayar pajak 2 kali dan tidak ada sinkronisasi antara sistem validasi yang ada di Bapenda Kota Palembang yang sudah berstatus tervalidasi sedangkan di sistem Pertanahan Kota Palembang masih berstatus tidak tervalidasi.
Sertifikat Pra Nikah Sebagai Upaya Menekan Tingginya Perceraian di Indonesia Turatmiyah, Sri; Yahanan, Annalisa; Novera, Arfianna
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 1, Juni 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.518 KB) | DOI: 10.28946/sc.v29i1.858

Abstract

Pemerintah  akan memberlakukan program sertifikasi pranikah pada 2020. Tujuannya untuk menekan angka perceraian yang terus meningkat setiap tahun. Di Indonesia, setiap hari terjadi 1.100 perceraian dari 2 juta perkawinan per tahun. Kegiatan ini berupa bimbingan dalam bentuk pembekalan untuk calon pengantin terkait dengan asas-asas perkawinan, yaitu terkait ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, sehingga dapat menekan angkar perceraian yang tinggi.  Bagi calon mempelai diharuskan mengikuti pembinaan perkawinan pranikah yang sudah dilaksanakan dalam waktu 2 hari dengan materi pembekalan antara lain reproduksi remaja, hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan keuangan yang baik, untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah. Bimbingan pra nikah tidak mempersulit calon mempelai karena setelah mendaftar ke KUA secara otomatis akan mendapatkan bimbingan tersebut.  Bimbingan tersebut saat ini berlangsung selama 2 hari. Program ini  akan dilakukan selama 3 (tiga ) bulan sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan bersifat wajib bagi semua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Program ini akan dapat efektif untuk menekan tingkat perceraian karena melalui program ini pasangan calan mempelai dibekali dengan pengetahuan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam membina kehidupan rumah tangga. Pasangan calon mempelai setelah mengikuti bimbingan dapat menerapkan nanti setelah menjalani kehidupan berumah tangga.  Pasangan suami istri setelah mendapatkan edukasi bimbingan perkawinan, memahami akan hak dan kewajiban masing-masing sehingga rumah tangga mereka akan berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR CIDERA JANJI Ardini, Shela; Yahanan, Annalisa; Ridwan, Ridwan
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2024): Januari-April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i1.7901

Abstract

A fiduciary guarantee is a form of guarantee or security in a financial transaction where a party called the debtor (the party who borrows) gives the right to a certain asset to the creditor (the party who provides the loan or credit) as collateral for the fulfillment of the debtor's obligations to the creditor. The aim of this research is to explore legal protection and settlement strategies in cases of fiduciary guarantees for debtors who default. This research uses a normative juridical writing approach supported by empirical evidence to identify and analyze the legal framework that regulates fiduciary guarantees in various jurisdictions, such as a statutory approach and a conceptual approach. This research also uses normative and empirical legal analysis methods. The results of the research show that the implementation of the legal protection given to creditors in a fiduciary guarantee agreement conforms to Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, namely by providing protection through the execution of fiduciary guarantees, and ultimately providing consideration of options for creditors and debtors to be able to take action negotiate first.
TINDAKAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN RANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT Rusyan, Fazhar Eprye; Yahanan, Annalisa
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.3646

Abstract

Majelis Pengawas Notaris Daerah sebagai badan bentukan Menteri Hukum dan HAM, tidak hanya berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan jabatan Notaris sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini mengkaji tindakan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran rangkap jabatan sebagai advokat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas. Hasil pembahasan memaparkan bahwa akibat hukum Notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat, maka profesi Notarisnya tidak semata-mata berlaku sebagaimana ketentuan perundangan dan kode etik profesi. Majelis Pengawas Notaris berperan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kesalahan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya, Kesimpulan yang dihasilkan dalam Penelitian ini ditemukan bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris dalam tingkatan pemeriksaannya ada perbedaan putusan antara MPD, MPW, dan MPP dikarenakan pertimbangan yang dimiliki masing-masing majelis. Namun, hasil putusan tetap sepakat untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait rangkap jabatan.
Notarial Challenges for Aircraft Deeds: Unlocking the Potential of Aircraft as Collateral Yahanan, Annalisa; Murzal, Murzal; Turatmiyah, Sri; Si, Tongle
Hasanuddin Law Review VOLUME 10 ISSUE 3, DECEMBER 2024
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/halrev.v10i3.4818

Abstract

A notary is a public official entrusted with the authority to draft legal deeds pertaining to agreements within the scope of private law. However, their ability to fulfill this role is limited when they are unable to draft aircraft mortgage deeds. This study aims to critically evaluate the scope of a notary's authority in preparing aircraft-related deeds and to examine the various forms of legal deeds that have emerged in practice when aircraft are used as collateral in credit agreements. Using a normative legal approach, the research employs statutory analysis, conceptual exploration, and interpretative methods to assess legal materials. The findings reveal that notaries face considerable obstacles in exercising their authority due to the lack of specific regulations on aircraft mortgages, even as the aviation industry continues to grow rapidly. This regulatory void has resulted in the emergence of diverse deed types, such as Deeds of Agreement for the Transfer of Guarantee and Grant of Power of Attorney, Fiduciary Deeds, and Deeds for the Transfer and Guarantee of Power of Attorney. Furthermore, as aircraft, categorized as registered objects, can be classified as immovable property and potentially treated as mortgageable collateral, the establishment of specific regulations governing aircraft mortgages is essential to avoid legal uncertainty and ensure clear regulatory guidance.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK YANG MENGHILANGKAN DOKUMEN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN KREDIT Putri, Ela Andini; Yahanan, Annalisa
Lex LATA Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3295

Abstract

In practice, the Civil Servant Appointment Decree can be used as credit guarantee, but sometimes there are banks as creditors (guarantors) have lost the Decree, thus causing losses to customers as debtors. The aim of this research is to explain and analyze the judge's legal considerations and liability of the Bank for losing credit guarantee documents based on Mataram District Court Decision Number 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr. This research is normative legal research, with a collecting legal materials technique obtained from literature studies. The result of this research indicates that the standing of the Civil Servant Appointment Decree in Indonesian guarantee law is that it is not a form of guarantee according to general guarantees and special guarantees which consist of material guarantees and individual guarantees. However, the Bank accepted the Civil Servant Appointment Decree as credit guarantee for civil servants through a credit agreement, on the grounds that it had economic value, because the Bank was given a power of attorney from the debtor's office to deduct the debtor's salary. Regarding the judge's legal considerations, this was because the Bank as the Defendant had committed an unlawful act in the form of negligence which caused the Plaintiff to no longer have the opportunity to use his Civil Servant Appointment Decree as guarantee for credit at another Bank in the future, and therefore, the Defendant was obliged to take responsibility for his negligence by replacing losses suffered by the Plaintiff. Regarding the Bank's liability, it is declared negligent for committing an unlawful act with a penalty of compensating for the losses suffered by the Plaintiff and the potential for administrative sanctions in the form of fines, written warnings, suspension of certain business activities, and revocation of business permits by the Management of Bank Indonesia, including the potential for imprisonment and fines against the Board of Directors or bank employees if they are proven to have intentionally lost the documents
Angkutan Orang Dengan Moda MRT (Mass Rapid Transportation): Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia Afrilia, Dian; Primadianti, Helena; Yahanan, Annalisa; Nugraha, Muslim
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/mb6m9y30

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Masyarakat Indonesia saat ini telah memasuki era teknologi yang sangat cepat berkembang, termasuk dalam hal transportasi. Moda transportasi di Indonesia terdiri dari transportasi darat, laut dan udara. MRT Jakarta merupakan salah satu moda transportasi darat yang menggunakan sistem perkeretaapian perkotaan modern pertama di Indonesia. Kehadirannya memberikan dampak ekonomi dan sosial yang besar bagi negara dan masyarakat. Bukan lagi sekadar moda transportasi, melainkan sebagai katalis perubahan budaya dan wajah kota melalui pembangunan kawasan berorientasi transit di sekitar stasiun. Oleh karena itu, penetapannya sebagai salah satu objek vital nasional akan memberikan kepastian keamanan dalam melaksanakan fungsinya sebagai sistem perkeretaapian perkotaan modern di Indonesia. Namun, untuk memberikan mutu pelayanan kepada pengguna MRT maka Indonesia bisa mencontoh negara Malaysia dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa MRT. Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan perbandingan (komparasi) MRT Indonesia dan Malaysia. Dalam pelaksanaan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian normatif yakni sebuah penelitian yang tidak hanya meneliti pada peraturan perundang-undangan (das sollen) yang berlaku akan tetapi juga membandingkan MRT Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia menyiapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan MRT dan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan dan keamanan pengguna jasa MRT.
Co-Authors Adam, Bani Afrilia, Dian Aldisahr, M. Dafi Siddiq Ardini, Shela Arfianna Novera Elmadiantini, Elmadiantini Fachry Abda El Rahman Firman Muntaqo Handayani, Sri Haniff Ahamat, Haniff Joni Emirzon Murzal Murzal Murzal, Murzal Nugraha, Muslim Nurhidayatuloh Prasetyo, M Rizky Eko Primadianti, Helena Putra, Dede Riansya Putri, Ela Andini Putu Samawati, Putu Ridwan, Ridwan Rocky Bial, Anandatama Rusyan, Fazhar Eprye Si, Tongle Soetansah, Ilham Sri Turatmiyah Sulistiyaningrum, Helena Primadiantini Tiara Elpa Yuning Sari Vitriana, Novita Zuhir, Mada Apriandi