Garuda - Garba Rujukan Digital

Disclaimer of Political Rights As An Effort to Eradicate Corruption Yuningsih, Henny; Nashriana, Nashriana; Febriani, Indah; Rumesten, Iza
Corruptio Vol 5 No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/corruptio.v5i1.3263

Corruption is an extraordinary crime, so extraordinary methods are also needed to prevent and eradicate this crime. The imposition of serious crimes is one of the ways needed to eradicate them, then new punitive breakthroughs are also needed in order to provide a sense of deterrence and fear to both the perpetrators and the community. Several cases that have been decided during the trial of corruption at the first level, among others, are on behalf of the accused, Inspector General. Djoko Susilo in the corruption case of the procurement of a driving license (SIM) simulator tool, the KPK Public Prosecutor demanded additional crimes of revoking the right to vote and vote in general elections and public office (political rights), and the panel of judges granted the demands at the appeal level. This additional punishment is regulated in article 35 of the Criminal Code in conjunction with article 18 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Corruption. This research uses normative legal research methods, supported by primary, secondary and tertiary legal sources. With descriptive qualitative analysis.The problem with this additional punishment for depriving political rights is how to apply this additional punishment for depriving political rights in the prevention and eradication of corruption, because of course the KPK has strong reasons why this additional punishment is included as a punishment for perpetrators of corruption.

PELAKSANAAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR Adisti, Neisa Angrum; Nashriana, Nashriana; Mardiansyah, Alfiyan; Yuningsih, Henny; Handayani, Lefi Evti; Rosada, Bella
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 8 Nomor 1 Desember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.299

Ketentuan mengenai asas legalitas seperti yang tercantum dalam KUHP berlaku untuk tindak pidana yang diatur di luar KUHP termasuk juga tindak pidana narkotika dan psikotropika. Pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika ini diancam dengan sanksi pidana penjara seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Selain diancam dengan sanksi pidana penjara para pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika dapat dikenakan sanksi tindakan, yaitu rehabilitasi. Di Indonesia saat ini sudah ada peraturan yang menyebutkan bahwa pengguna narkotika dan Psikotropika dapat dikirim ke panti rehabilitasi untuk menjalani perawatan sebagai ganti hukuman kurungan, yaitu didalam Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika . Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian adalah bagaimanakah pelaksanaan sanksi tindakan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika di Provinsi Sumatera Selatan, Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan sanksi tindakan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika di Provinsi Sumatera Selatan? Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris (Field Research) atau Penelitian sosiologis yang tujuan dari penelitian ini . Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan Empiris didukung dengan data normatif dan diperkaya dengan pendekatan sosiologis.Rehabilitasi pada BNN OI terdiri dari 2 yaitu Regabilitasi rawat jalan dan Rehabilitasi Rawat Inap. Pada rehabilitasi rawat inap kegiatan rehabilitasi dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu assesmen awal, rencana terapi, assesmen lanjutan.Dalam pelaksanaannya rehabilitasi di pengaruhi faktor pendukung dan faktor penghambat. Maka berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti akan melakukan penelitian tentang ”Pelaksanaan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di BNN Ogan Ilir”.

Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi Rozah, Umi; Nashriana, Nashriana
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i3.411-432

Tindak pidana korupsi bertujuan menguntungkan diri sendiri berupa uang atau harta, yang oleh negara bermanfaat untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya. Hampir semua koruptor membutuhkan sarana untuk menyembunyikan hasil korupsinya dengan cara mengalihkan hasil korupsinya melalui pencucian uang, baik di dalam negeri atau di luar negeri, sehingga sulit untuk dilacak. Sangat urgen untuk menerapkan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Recovery (NCB). NCB yang merupakan sebuah mekanisme untuk merampas hasil tindak pidana korupsi dari para koruptor tanpa melalui proses peradilan pidana. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan kriminal dan filsafat pemidanaan dalam aplikasi NCB di Indonesia. Artikel ini berdasarkan penelitian, dengan studi doktrinal yang sepenuhnya menggunakan data sekunder seperti literature dan perundang-undangan. Hasil penelitian Pertama, pada kebijakan hukum pidana adalah urgen untuk menerapkan NCB dalam memulihkan aset negara yang dicuri melalui tindak pidana korupsi di Indonesia. Indonesia mengadopsi NCB dengan merumuskannya di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Hasil Tindak Pidana; Kedua, pada konteks filsafat pembenaran diterapkannya NCB mengacu pada asas crime doesn’t pay (pelaku kejahatan tidak mendapatkan keuntungan). Asas ini dianggap sebagai sarana efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi, dengan mengambil keuntungan dari para koruptor. Kesimpulan dari artikel ini adalah NCB merupakan sarana non penal yang efektif untuk merampas aset yang dicuri/dikorupsi, dan dalam konteks filsafat NCB sebagai sarana efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi.

PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN NEGERI KOTA PALEMBANG Adisti, Neisa Angrum; Nashriana, Nashriana; Nurillah, Isma; Mardiansyah, Alfiyan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i2.768

Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, persidangan di pengadilan dilaksanakan secara daring, yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, sejak dilakukan Persidangan secara daring ini, untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan, sedangkan Advokad dikantornya atau bisa mendampingi ditempat terdakwa ditahan. Ketika terdakwa mengikuti persidangan secara daring itu bisa didampingi oleh Advokadnya dan harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu tahanan pada rutan maupun di Polres yang menangani perkara. Selama pandemi untuk mencegah penularan Corona virus pada Rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rutan / LPKA atau LAPAS, terdakwa menggunakan meduia video call yang telah disediakan oleh pihak LPKA/ RUTAN. kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemic Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang adalah sarana prasarana, akses internet pemenuhan hak terdakwa dan penerapan asas Sistem Peradilan Pidana. Saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik adalah diharapkan dibentuk suatu peraturan undang-undang yang mengatur mengenai Persidangan pidana daring di masa tertentu. Agar pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar , taat asas sesuai dengan system hukum yang berlaku di Indonesia, dan diharapkan dibentuk satu tim khusus yang terdiri dari para penegak hukum baik di pengadilan, kejaksaan maupun di Lembaga Pemasyarakatan agara persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar.

Sexual Violence Offenses in Child Forced Marriage Due to Extramarital Pregnancy Nashriana, Nashriana; Samawati, Putu; Flambonita, Suci; Novianti, Vera; Hassan, Muhamad Sayuti
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 4 (2025): October, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i4.22256

The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (TPKS Law) categorizes child marriage as a form of sexual violence (Article 4 in conjunction with Article 10), allowing for criminal penalties against the perpetrators. However, the TPKS Law does not provide clear criteria for defining child marriage, making its implementation challenging. This research employs a normative method, utilizing a statute approach, conceptual approach, and case approach. In several urban cases, child marriage occurs due to extramarital pregnancies, which are often used as justification by parents to compel their children to marry-despite the child’s unwillingness. The primary reason given is to preserve the family’s honor. Judges typically approve marriage dispensation requests submitted by parents based on the notion of the common good. Such approvals reinforce the assumption that the marriage is consented to by the child, even when the child actually has no other options. In many instances of child marriage, husbands frequently abandon their wives after the marriage ceremony, as their primary motivation for marrying is not to assume responsibility as husbands and fathers. This situation exacerbates the wife’s condition, forcing her to bear the responsibilities of parenthood alone while facing societal stigma. This qualitative prescriptive legal analysis identifies variables that can be used to determine whether a forced marriage can be regarded as sexual violence. These variables also aim to provide certainty in the fair enforcement of the law, particularly for young women, who represent a vulnerable group.

Reconstruction to Prove Elements of Detrimental to State Finances in the Criminal Act of Corruption in Indonesia Firmansyah, Firmansyah; Santoso, Topo; Febrian, Febrian; Nashriana, Nashriana
Jurnal Cita Hukum Vol. 8 No. 3 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v8i3.18295

AbstractState financial loss is one of the elements of the criminal act of corruption in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime. The formulation of the element of detrimental to state finances in the two articles at the level of evidence still raises various obstacles because it is an obscure norm and is multi-interpretative. The results of the research show that proving that the element of detrimental to state finances in the criminal act of corruption is still understood as a formal crime so that the proof is sufficient by fulfilling the act and there is no need for consequences, whether potential loss of state finances or actual loss, the perpetrator can be convicted. After the Constitutional Court through its decision Number 25/PUU-XIV/2016 stated that the word "can" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 is unconstitutional and has fundamentally changed the qualification of corruption to become a material crime, but in its application there are different views of law enforcement officials in proving that the element is detrimental to state finances, giving rise to legal uncertainty. In the upcoming reform of the criminal law of corruption, a more appropriate model of proof is to use the concept of state financial loss in the sense of the material crime. Through this concept, a new act can be seen as fulfilling the elements of a corruption crime on the condition that there must be an effect that the state loss is real and occurs (actual loss). The concept of proving state financial losses in a material sense ensures fair legal certainty.Keywords: Reconstruction, Evidence, State Financial Losses, Corruption Crime. Abstrak Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan unsur merugikan keuangan negara pada kedua pasal tersebut dalam tataran pembuktian masih menimbulkan berbagai hambatan karena merupakan norma kabur dan bersifat multi tafsir. Hasil penelitian menunjukan, meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menyatakan kata “dapat” pada kedua pasal tersebut inkonstitusional, telah merubah secara mendasar tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana materiel, namun dalam penerapannya terdapat ketidakseragaman pandangan aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur tersebut sehingga telah menimbukan ketidakpastian hukum. Model pembuktian yang lebih tepat adalah menggunakan konsep kerugian keuangan negara dalam arti tindak pidana materiel. Melalui konsep ini, suatu perbuatan baru bisa dipandang memenuhi unsur tindak pidana korupsi dengan syarat harus adanya akibat bahwa kerugian negara benar-benar nyata dan terjadi (actual loss). Konsep pembuktian kerugian keuangan negara dalam arti materiel lebih menjamin kepastian hukum yang adil.Kata Kunci: Rekonstruksi, Pembuktian, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi.АннотацияФинансовые убытки государства являются одним из элементов коррупции в пункте (1) статьи 2 и в статье 3 Закона № 31 от 1999 г. в сочетании с Законом № 20 от 2001 г. Об Искоренении коррупционных преступлений. Расположение элементов, наносящих ущерб государственным финансам, в двух статьях на уровне доказательств по-прежнему создает различные препятствия, поскольку эта норма расплывчата и имеет множество толкований. Результаты исследования показывают, что доказательства элементов, которые наносят ущерб государственным финансам в преступном акте коррупции, по-прежнему понимаются как формальное преступление, так что доказательства являются достаточными путем совершения действия, и нет необходимости в последствиях, будь то потенциальный ущерб государственных финансов или фактических ущерб, виновный может быть осужден. После того, как Конституционный суд через его решение № 25/PUU-XIV/2016 заявил, что слово «может» в статье 2 (1) и статьи 3 является неконституционным и коренным образом изменил квалификацию коррупции в материальное преступление, но в естественном применении существуют различные точки зрения сотрудников правоохранительных органов в доказательстве того, что эти элементы наносят ущерб государственным финансам , вызывая юридическую неопределенность. В рамках предстоящей реформы уголовного законодательства о коррупции более подходящей моделью доказательства является использование концепции финансовых потерь государства в смысле материального преступления. В рамках этой концепции новый закон может рассматриваться как выполнение элементов преступного коррупционного деяния при условии существования реальных и возникающих потерь государства (фактическая потеря).Ключевые Слова: Реконструкция, Доказательства, Финансовые Потери Государства, Коррупционная Преступность

Indonesian Ombudsman: Strengthening Role in Improving the Quality of Public Services Taqwa, Taqwa; Rifai, Amzulian; Nashriana, Nashriana; RS, Iza Rumesten
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3605

When residents have issues with a government agency, they may resort to the impartial Ombudsman. This research looks at how the Indonesian Ombudsman has affected service quality there. This research aims to clarify the need for an Ombudsman in the fight against bad administration and to propose reforms to the legislation that would give them more authority. This research blends a normative judicial approach with a descriptive analytic technique. This research shows that the Indonesian Ombudsman has the potential to become a powerful advocate for improving the quality of government services and protecting people' rights against infringement by the state. The Ombudsman in Indonesia can do a better job of sustaining good governance and guaranteeing justice in the provision of public services if given the sufficient resources and support from the government and society, as well as the required legal framework.

The Application Of System Based Models Victim Offender Mediation Towards Recovery Of State Financial Losses Due To Corruption In Indonesia Sidabutar, Victor Antonius Saragih; Febrian, Febrian; Nashriana, Nashriana; Achmad, Ruben
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5192

In some cases, corruption has the potential to develop into money laundering, which will complicate the performance of law enforcement officers to track suspicious financial transactions and save assets suspected of belonging to the state. In response to this problem, the replacement money payment system is carried out by law enforcement officers. However, based on the results of the investigation, the implementation of replacement money payments for the recovery of state financial losses is considered ineffective and inefficient at the application and execution stages. Therefore, a legal breakthrough is needed in the form of the use of penal mediation as an effort to maximize state financial recovery. The purpose of this study is to identify the problems of recovering state financial losses due to corruption in Indonesia and the application of the victim offender mediation system based models to recovering state financial losses due to corruption in Indonesia. The results of this study indicate that the alternative nature contained in the construction of Article 18 of Law. No. 31 of 1999 has the potential to result in efforts to recover state financial losses being less than optimal and effective, this is due to the tendency of perpetrators to avoid responsibility for paying replacement money. The application of SBM VOM to recovering state financial losses can be done by accommodating the concept of PB in positive law in Indonesia. This research is a normative legal research using 3 approaches, namely the statutory approach (Statute Approach), the conceptual approach (Conceptual Approach) and the comparative approach (Comparative Approach).

PELAKSANAAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR Adisti, Neisa Angrum; Nashriana, Nashriana; Mardiansyah, Alfiyan; Yuningsih, Henny; Handayani, Lefi Evti; Rosada, Bella
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.299

Ketentuan mengenai asas legalitas seperti yang tercantum dalam KUHP berlaku untuk tindak pidana yang diatur di luar KUHP termasuk juga tindak pidana narkotika dan psikotropika. Pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika ini diancam dengan sanksi pidana penjara seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Selain diancam dengan sanksi pidana penjara para pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika dapat dikenakan sanksi tindakan, yaitu rehabilitasi. Di Indonesia saat ini sudah ada peraturan yang menyebutkan bahwa pengguna narkotika dan Psikotropika dapat dikirim ke panti rehabilitasi untuk menjalani perawatan sebagai ganti hukuman kurungan, yaitu didalam Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika . Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian adalah bagaimanakah pelaksanaan sanksi tindakan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika di Provinsi Sumatera Selatan, Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan sanksi tindakan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika di Provinsi Sumatera Selatan? Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris (Field Research) atau Penelitian sosiologis yang tujuan dari penelitian ini . Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan Empiris didukung dengan data normatif dan diperkaya dengan pendekatan sosiologis.Rehabilitasi pada BNN OI terdiri dari 2 yaitu Regabilitasi rawat jalan dan Rehabilitasi Rawat Inap. Pada rehabilitasi rawat inap kegiatan rehabilitasi dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu assesmen awal, rencana terapi, assesmen lanjutan.Dalam pelaksanaannya rehabilitasi di pengaruhi faktor pendukung dan faktor penghambat. Maka berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti akan melakukan penelitian tentang ”Pelaksanaan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di BNN Ogan Ilir”.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search