Garuda - Garba Rujukan Digital

Sukoharjo District Regional Development Policy in The Implementation of Decentralization and Regional Autonomy Fery Dona
Veteran Justice Journal Vol 1 No 1 (2019): Veteran Justice Journal
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vjj.v1i1.3

This research aims to find out how the policies of the district government of Sukoharjo in supporting the implementation of decentralization and regional autonomy,regions in the context of decentralization and regional autonomy. This research uses empirical research. In empirical research, what is examined initially is secondary data, and then it is continued with research on primary data in the field. Data analysis using qualitative descriptions, the results of qualitative data processing is described by the sentence separated by categories to obtain conclusions. Then the results of the analysis serve as answers to the problems raised. The results of the study show that the Government of Sukoharjo Regency's policy in supporting the implementation of decentralization and regional autonomy, among others Establishing Regional Regulation of Sukoharjo District Number 3 of 2010 concerning Long-term Regional Development Plans Year 2005-2025, Establishing Regional Regulation of Sukoharjo District Number 10 of 2010 Concerning Development Plans Medium-Term Regional Year 2016-2012, Establishing Regulation of Sukoharjo Regent Number 40 Year 2018 Regarding the Work Plan of the Regional Government of Sukoharjo Regency in 2019. Then also obtained the results of problems in regional development in the context of the implementation of decentralization and regional autonomy, among others, there is an imbalance of community income and between regions , poverty, not yet optimal workforce social security, lack of education, optimal implementation of the health service system, a large number of population growth and movement, unhealthy and less organized settlements, are still limited over clean water sources, environmental pollution, investment climate, empowerment of UMKM-Cooperatives that have not been optimal, have not received attention related to food security, not yet optimal implementation of bureaucratic reforms, not yet optimal empowerment of women and child protection, political development is not optimal, transportation conditions are not optimal , and disaster vulnerability. Keywords: Policy, Local Government, Disaster Vulnerability

Pancasila sebagai Refleksi Karakter Bangsa dan Aktualisasinya dalam Menghadapi Fenomena Hoax Wahyu Beny Mukti Setiyawan; Muhammad Aziz Zaelani; Fery Dona
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1983

Pancasila merupakan norma dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sifat abstrak Pancasila menjadi problem-solving yang cepat meresap ke dalam ranah alam konsep pemikiran bangsa menghadapi hoax. Urgensi Pancasila sebagai bangunan utama penyusun Pembukaan Konstitusi, menunjukkan peraturan tidak dapat dipisahkan dengan nilai Pancasila. Penelitian hokum ini normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual untuk menemukan aktualisasi Pancasila sebagai problem-solving menghadapi fenomena hoax melalui refleksinya. Hasil penelitian menunjukkan: (i) aktualisasi nilai Pancasila sebagai problem-solving pembentukan karakter bangsa menghadapi fenomena hoax menggunakan etika dari rasa kemanusiaan, sikap jujur, saling peduli, memahami, menghargai, mencintai, tolong menolong; (ii) antinomi hoax dengan karakter bangsa Indonesia dibuktikan ketidaksesuaiannya dengan kepribadian Indonesia diamati dari nilai yang masih eksis dalam masyarakat.

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo Resti Fauzi, Sekar; Dona, Fery
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 4 No. 1 May 2022
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

The theft case is one of the four most common crimes in the Purworejo Police Legal Area. Among them are theft, embezzlement, fraud, and narcotics. In handling the theft case at the Purworejo Police, there is a legal process that can be completed at the investigation level, although in the Criminal Procedure Code it is not stated but in other laws it has been regulated. So, in this paper, we will discuss how the investigation of the crime of theft is carried out in the jurisdiction of the Purworejo Police and the view of Islamic law on the crime of theft. This study aims to describe how the investigation of the crime of theft is carried out in the jurisdiction of the Purworejo Police. And describe the views of Islamic law on the crime of theft. This research is a field research. Research data in the form of primary and secondary data. In collecting data the author uses interviews and documentation. While in the analysis using descriptive qualitative analysis method with a normative juridical approach. Based on the results of the research conducted by the author, it can be concluded that the completion of the investigation into the criminal act of theft at the Purworejo Police is in accordance with legal provisions where the internal police use the reference to Perkap Number 6 of 2019 concerning criminal investigations. In the view of Islamic law, the criminal act of theft for stealing in secret and theft by committing violence is the same, namely, with the punishment of cutting off hands (had punishment). If the theft is not carried out in secret, the punishment is not had or cut off hands, but ta'zir punishment (a punishment handed over to Ulil Amri to deter the perpetrators and as a preventive measure). Abstrak Kasus Pencurian merupakan satu dari empat tindak pidana terbanyak di Wilayah Hukum Polres Purworejo. Diantaranya yaitu pencurian, penggelapan, penipuan, dan narkotika. Dalam penanganan kasus pencurian di Polres Purworejo ada yang proses hukumnya dapat diselesaikan ditingkat penyidikan meskipun di KUHAP tidak disebutkan namun dalam Undang-Undang lain sudah diatur. Maka, dalam penulisan ini akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan Penyidikan tindak pidana pencurian diwilayah hukum Polres Purworejo dan pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Purworejo dan mendeskripsikan mengenai pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana Pencurian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data penelitian berupa data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Purworejo sudah sesuai dengan ketentuan hukum dimana internal kepolisian menggunakan rujukan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dalam pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian bagi pencurian secara sembunyi-sembunyi dan pencurian dengan melakukan kekerasan sama yaitu, dengan hukuman potong tangan (hukuman had). Jika pencurian itu tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka hukumannya bukan hukuman had atau potong tangan melainkan hukuman ta’zir (hukuman yang diserahkan kepada Ulil Amri untuk membuat jera pelaku dan sebagai tindak pencegahan).

Peran Penanaman Modal Asing (PMA) Dalam Pembangunan Ekonomi Di Era Otonomi Daerah Fery Dona
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v2i1.678

AbstractThe Economic development is being implemented in Indonesia can fulfilled if be supported by sufficient funding and adequate. Since the beginning of the new order of government had difficulty asset and development funds, so the solution is to look for foreign loans and Foreign Investment, Indonesia has some of the factors that are potentially able to strengthening the competitiveness of Indonesia in attracting investors, so if all the existing potential be utilized and managed well, the private sector through investment, it will make a great contribution in order to economic development. In the era of regional autonomy with the authority regulated Act - Law Number 25 Year of 2007 about Investment, Then the local government become to spearhead investments.AbstrakPembangunan ekonomi yang sedang dilaksanakan di Indonesia dapat terlaksana apabila didukung dana yang cukup dan memadai. Sejak awal pemerintahan orde baru pemerintah mengalami kesulitan modal dan sumber pembiayaan pembangunan, sehingga jalan keluarnya adalah mencari pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing (PMA). Indonesia memiliki beberapa faktor yang secara potensial mampu memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik investor, sehingga apabila semua potensi yang ada dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sektor swasta berperan melalui investasi, hal tersebut akan memberikan kontribusi besar dalam rangka pembangunan ekonomi. Diera otonomi daerah dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, maka pemerintah daerah menjadi ujung tombak masuknya investasi.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif Fery Dona
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2019): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v4i1.1548

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer. Analisis data menggunakan deskripsi kualitatif, yaitu hasil pengelolahan data kualitatif ini digambarkan dengan kalimat dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif antara lain membangun gedung pusat promosi potensi daerah, menetapkan Peraturan Bupati No. 38 tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo tahun 2015-2025, menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 4 tahun 2017 tentang Layanan Perizinan Online dan Secara Mandiri di Kabupaten Sukoharjo, menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 32 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu, menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2031, mengikuti promosi investasi. Kemudian juga diperoleh hasil mengenai hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif antara lain Sukoharjo belum mempunyai terminal peti kemas, ada penolakan dari masyarakat terhadap izin tertentu salah satunya adalah izin menara telekomunikasi, adanya protes dari masyarakat kepada pelaku usaha yang disebabkan kelalaian pelaku usaha.

Dinasti Politik di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Fery Dona
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v7i2.6254

Political dynasties can be interpreted as the distribution of power based on familisme. The phenomenon of this political dynasty was often found in the era of regional autonomy. The enactment of regional autonomy is utilized by political elites to strengthen their power in the region. The phenomenon of this political dynasty certainly has a negative impact on the sustainability of democracy in Indonesia. To conduct this research, the authors used a qualitative literary research method by reviewing literature related to regional autonomy, democracy and political dynasties. Data collection techniques using documentation techniques. Then the data is analyzed through three stages, namely data condensation, data display and conclusion. Based on the research conducted, it was found that the number of political dynasties that occurred in the era of regional autonomy was increasing. What's more, the practice of political dynasties also has a negative impact on the sustainability of democracy. Because political dynasties lead to stagnation of leadership in just one group. In addition, political dynasties also tend to lead to the emergence of corruption dynasties.

Mewujudkan Pendaftaran Tanah Yang Responsif Pada Era Disrupsi Sebagai Penunjang Kesejahteraan Rakyat Zaelani, Muhammmad Aziz; Setiyawan, Wahyu Beny Mukti; Dona, Fery
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4877

This article aims to examine the importance of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare and examine the form of responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare. Land registration has a high urgency because it is one of the elements in supporting the welfare of the people. This welfare is related to legal certainty and the fulfillment of governance needs which is manifested in guaranteeing legal protection for land management. However, there are still various problems related to land registration, especially in the era of disruption that demands optimization of technology. Therefore, changes are needed with responsive land registration as a solution. This article includes normative legal research with a statutory and conceptual approach. The urgency is to show a prescriptive on what should be applied to the legal issues under study, especially finding a form of land registration that is responsive in the era of disruption. The results show: (i) The urgency of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare is that there are still land conflicts, the need for an efficient land registration mechanism and maximizing technology; (ii) Responsive forms of land registration in the era of disruption to support people's welfare are realized by: efficiency of land registration by means of information technology, optimization of responsive land registration by expanding community participation facilities, and accountability of land registration by revitalizing land stakeholders.Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat, dan mengkaji tentang bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat. Pendaftaran tanah penting untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum pengelolaan tanah. Masih terdapat permasalahan pendaftaran tanah pada era disrupsi yang menuntut optimalisasi teknologi menghadapi perubahan. Diperlukan perubahan pendaftaran tanah responsif sebagai jalan keluar. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, analisis deduktif dengan pendekatan perundangan serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: urgensi mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat adalah maraknya konflik pertanahan, kebutuhan mekanisme pendaftaran tanah yang efisien dan memaksimalkan teknologi; bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi diwujudkan dengan efisiensi pendaftaran tanah dengan teknologi informasi, optimalisasi pendaftaran tanah responsif dengan memperluas partisipasi masyarakat, akuntabilitas pendaftaran tanah dengan revitalisasi stakeholder pertanahan.

Implementing Restorative Justice in Criminal Case Resolution: A Socio-Legal Research Dona, Fery; Ariyani, Evi; Junaidi, Junaidi; Zahriani, Luthfiana; Fattaah, Abdul
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v10i1.10263

This socio-legal research investigates the accountability of criminal offenders and explores the implementation of restorative justice as an alternative framework for resolving criminal cases. Restorative justice, an emerging paradigm in the legal domain, prioritizes reconciliation and resolution over traditional punitive approaches. Law enforcement agencies, particularly the police and prosecutors, are pivotal to its application. This study aims to evaluate the practice of restorative justice in criminal case resolutions at the Sukoharjo Police Department and the Sukoharjo Prosecutor's Office. Adopting an empirical legal research methodology, data collection involved primary and secondary sources through interviews and document analysis. The qualitative data were analyzed using an interactive model to identify patterns and derive insights. The findings reveal that both the Sukoharjo Police and the Prosecutor's Office have incorporated restorative justice within their legal frameworks, albeit with notable differences in legal foundations and procedural approaches. The Sukoharjo Police exhibited a higher frequency of employing restorative justice compared to the Prosecutor's Office, indicating variability in institutional adoption and execution. These findings illuminate the diverse practices and challenges associated with integrating restorative justice into Indonesia's legal system. The study underscores the approach’s potential to enhance justice administration while identifying critical areas for institutional improvement and policy refinement.

Unraveling Conflict: Implementation of a Criminal Case Resolution Model With a Restorative Justice Approach in Sukoharjo Suciyani, Suciyani; Ariyani, Evi; Masrukhin, Masrukhin; Dona, Fery; Farkhan, Farkhan
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.125

Traditional law enforcement often focuses on punishing perpetrators without regard to restoring victims and damaged social relationships. Restorative Justice (RJ) has emerged as an alternative that emphasizes restoring victim harm, offender responsibility, and repairing social relationships. Sukoharjo Regency implemented RJ to resolve criminal cases more humanistically and efficiently. This study aims to analyze the implementation of RJ in handling criminal cases at Sukoharjo Police, evaluate its compliance with Standard Operating Procedures (SOPs), and assess public views on this approach. This research used a qualitative method type empirical juridical. Data were collected through in-depth interviews with police officers, victims, perpetrators, and community leaders, as well as analysis of official documents such as police reports and related regulations. The results showed that the implementation of RJ at Sukoharjo Regency was largely in accordance with the established SOPs. The mediation process is conducted transparently and involves all relevant parties. The community generally has a positive view of RJ, considering it a fairer and more efficient way to resolve criminal cases. However, there are several obstacles, such as limited trained human resources and a lack of public understanding of the RJ concept. RJ implementation at Sukoharjo District Police has successfully achieved the goals of recovery and restorative justice, although there is still room for improvement. Increased education and socialization to the community is needed, as well as additional training for police personnel to become more effective mediators. Sukoharjo Police are advised to increase RJ socialization programs, provide ongoing training for officers, and strengthen coordination with community leaders to support more optimal RJ implementation. Penegakan hukum tradisional seringkali berfokus pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan pemulihan korban dan hubungan sosial yang rusak. Restorative Justice (RJ) muncul sebagai alternatif yang menekankan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan perbaikan hubungan sosial. Di Kabupaten Sukoharjo sudah banyak pengimplementasian Restorative Justice untuk menyelesaikan perkara pidana secara lebih humanis dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi RJ dalam penanganan perkara pidana di Sukoharjo, mengevaluasi kepatuhannya terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), serta menilai pandangan masyarakat terhadap pendekatan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen resmi seperti laporan kepolisian dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RJ di Sukoharjo sebagian besar sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Proses mediasi dilakukan dengan transparan dan melibatkan semua pihak terkait. Masyarakat secara umum memiliki pandangan positif terhadap RJ, menganggapnya sebagai cara yang lebih adil dan efisien dalam menyelesaikan perkara pidana. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia terlatih dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep RJ. Implementasi RJ di Sukoharjo berhasil mencapai tujuan pemulihan dan keadilan restoratif, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pelatihan tambahan bagi personel kepolisian untuk menjadi mediator yang lebih efektif. Sukoharjo disarankan untuk meningkatkan program sosialisasi RJ, menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas, dan memperkuat koordinasi dengan tokoh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan RJ yang lebih optimal.

Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Perspektif Hukum Pidana Islam Leksono, Avivah Firisqi; Dona, Fery
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 6 No. 1 May 2024
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/jurnalalhakim.v6i1.9050

The significant increase in narcotics criminal cases in the city of Surakarta in the last three years and the situation of overcapacity in the Surakarta Detention Center have prompted the Surakarta District Prosecutor's Office to take action to resolve alternative criminal cases, namely restorative justice. Based on this background, this paper aims to examine how narcotics abuse cases are handled using a restorative justice approach at the Surakarta District Prosecutor's Office and how it is viewed from the Islamic Criminal Law perspective. This research is a qualitative field research with an empirical juridical approach. Primary data was obtained directly from the Surakarta District Prosecutor's Office in the form of case data and interviews, while secondary data was obtained from books, journal articles and scientific works related to research. To collect the data, interviews and documentation were carried out. The data obtained was then analyzed using the data analysis method according to Miles and Huberman, namely data reduction, data display, and data conclusion. The results of the research explain that the handling of narcotics abuse cases with restorative justice at the Surakarta District Prosecutor's Office has been successfully implemented in two narcotics abuse cases. Meanwhile, from the perspective of Islamic criminal law, the provisions for handling narcotics abuse cases with restorative justice are not found in the Al-Quran or Sunnah, so that the Authorities are responsible for deciding the punishment that is deemed appropriate for the case, which is usually called ta'zir.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search