Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN CIREBON Masrukhin, Masrukhin
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.89 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v3i2.2598

Abstract

Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan di Indonesia. Selain tenaga kerja yang terserap cukup besar, sektor ini juga masih mampu memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi perekonomian nasional.Akan tetapi, permasalahan yang paling mendasar dari sektor pertanian ini adalah semakin menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan.Lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian.Oleh karena itu, pada tahun 2009 Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).Undang-undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional dan Indonesia memiliki lahan pertanian abadi. Pelaksanaan LP2B di Kabupaten Cirebon dapat dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat undang?undang tersebut. Aspek pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, sampai dengan aspek sanksi belum diterapkan karena masih terfokus pada proses perencanaan dan penetapan LP2B. Perlindungan Hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Cirebon masih belum berjalan maksimal, alih fungsi lahan belum mengindahkan aturan yang ada. Sanksi terhadap pelanggaran belum diterapkan secara maksimal.
Studi Kasus: Evaluasi Pelaksanaan Program Takesra dan Kukesra pada Masyarakat Non-IDT di Desa Dempet Masrukhin Masrukhin
Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Vol 2, No 2 (2000)
Publisher : Graduate School, Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/pep.v2i2.2102

Abstract

Peneiitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Takesra dan Kukesra dalam peningkatan penanggulangan kemiskinan pada masyarakat desa non-EDT di desa DempeL Untuk menemukan komponen dan atau aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian. Sebagai bahan informasi perbaikan bagi pelaksana dan pengembang Program Takukesra (Tabungan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera), berkaitan dengan: pengelolaan kegiatan kelompok Takukesra, pelaksanaan monitoring program, perkembangan kegiatan menabung, meminjam, menggunakan kredit, mengembalikan kredit dan membina kelompok usaha ekonomi produktif, dan kemampuan program dalam peningkatan penanggulangan kemiskinan di desa DempeL Peneiitian evaiuasi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi peneiitian berada di desa DempeL Subyek peneiitian adalah PLKB, KPP, Kepala Desa, PPKBD, sub PPKBD, dan peserta kelompok Takukesra desa Dempet diambil secara purposive. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara membandingkan kenyataan pelaksanaan Program Takukesra di lapangan dengan program yang seharusnya di laksanakan sebagai kriteria Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Takukesra di desa Dempet selama ini, belum dunanfaatkan oleh sebagian besar penduduk. Terlihat dari keluarga Pra KS 1.183 KK (69,96%) dan KS I 148 KK (8,75%), yang baru menjadi peserta Takesra dari Pra KS 1.062 KK dan KS 172 KK Peserta Kukesra 693 KK dari keluarga Pra KS. Pengelolaan kegiatan program Takukesra meliputi: pengorganisasian, pemantauan kegiatan usaha kelompok sasaran Takukesra dinyatakan rendah (27,77%). Sikap dan perilaku mereka yang terlibat, untuk petugas KPP dinyatakan tinggi (100%), PLKB dinyatakan sedang (72,22%), Kepala Desa, PPKBD, dan Sub PPKBD dinyatakan sedang (71,40%), dan peserta Takukesra dinyatakan sangat rendah (36,84%). Pemantauan kegiatan kelompok Takukesra dilaksanakan oleh BKKBN dan BNI dari tingkat desa sampai tingkat pusaL Monitoring masih terbatas pada sirkulasi keuangan, belum sampai pada kegiatan usaha ekonomi produktif peserta. Perkembangan kegiatan kelompok mengalami penuninan dan kenaikan, sebagian besar peserta Takesra tennasuk penabung pasif dan belum memanfaatkan Kukesra. Kemampuan program Takukesra dalam penanggulangan kemiskinan di desa Dempet, belum berhasU, dan dinyatakan rendah (0,00%). Terlihat ada peningkatan keluarga miskin 1,02% dari 68,94% (1996-1997) menjadi 69,96% (1998-1999), juga belum ada kemandirian dalam usaha ekonomi produktif dan masih dilakukan secara perorangan.
Modernisasi Pelayanan Koperasi Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Anggota Sebagai Pelanggan Masrukhin, Masrukhin; Maryam, Siti
Koaliansi : Cooperative Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Koaliansi : Cooperative Journal
Publisher : Universitas Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/koaliansi.v3i2.4751

Abstract

The modernization of services brings positive benefits to the Public Service Business Unit at KPRI Hanukarya through the utilization of the latest technology. The store unit can provide better service to customers, for example, by offering digital payment options or mobile applications for online purchases, which in turn enhances the shopping convenience. Member participation also contributes significantly to the success of the cooperative, as members act both as owners and customers. As owners of the cooperative, members are expected to support the organization's management, particularly in terms of cooperative capitalization. The purpose of this study is to understand member participation in services, the modernization of cooperative services, and the efforts that must be undertaken to increase member participation in the Public Service Business Unit at KPRI Hanukarya. This research uses a case study method with descriptive quantitative analysis. Based on the results of the study, it was found that member participation in the volume of service utilization in the cooperative has declined from 2019 to 2022. However, the frequency of service utilization at the Public Service Business Unit remains high, where members often shop at the store unit during work breaks. On average, the number of members visiting the Public Service Business Unit in one day reaches around 200 people. The service modernization implemented at the Public Service Business Unit of KPRI Hanukarya received a score of "958", which falls under the "Good" category. To increase member participation as customers through the modernization of cooperative services, KPRI Hanukarya needs to improve stock checks and provide a greater variety of products, ensuring that members continue to use the services offered by the cooperative.
The Effect of Training on Creating Learning Videos Through Kinemaster and Quizizz Applications on Increasing Digital Competence for Madrasah Aliyah (MA) Teachers in Kudus Regency Masrukhin, Masrukhin; Munajat, Fuad; Anwar, Sahid
Side: Scientific Development Journal Vol. 1 No. 2 (2024): SIDE: Scientific Development Journal
Publisher : Arbain Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/whhdbg93

Abstract

Training on making learning videos through kinemaster and quizizz applications for teachers is one of the materials that can improve the digital competence of teachers, in order to improve the quality of learning for students. The development of technology and information communication technology that is developing encourages teachers to be free to blind digital-based technology. This study aims to determine how training in making learning videos through the Kinemaster and Quizizz applications can improve digital competence for MA teachers in Kudus Regency. This research is a research with a Quantitative approach. Data were collected through an online survey questionnaire distributed through a network of MA teachers in Kudus Regency. The sample used was 92 MA teachers in Kudus Regency. After validation, there were 66 respondents who met the criteria for analysis. Statistical analysis using Structural Equation Model (SEM) on Smart PLS. The results showed that the effect of training in making learning videos on improving the digital competence of MA teachers in Kudus Regency. This finding adds to the literature on training to create learning videos for the solution of problems related to teacher digital competence. The suggestion proposed by educational institutions is that it is necessary to measure and monitor the development of teachers' digital competencies which are always developing in accordance with the existing digital era.
Penerapan Model Self-regulated Learning untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Debby Pratama Nugraha; Halimah Sadiyah; Suratno Suratno; Sudaryono Sudaryono; Sri Nurnaningsih; Masrukhin Masrukhin
JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT Vol. 2 No. 2 (2025): September
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jirs.v2i2.5695

Abstract

Students' learning independence in the learning process is a key factor in building a strong academic foundation and valuable life skills. One learning model that can foster this ability is the self-regulated learning model. The purpose of this study is to describe the steps, strengths, and weaknesses of implementing the self-regulated learning model in Religious Education at Madrasah Tsanawiyah Negeri 4, Klaten Regency. This research employs a qualitative approach. The subjects of this study are teachers at Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Klaten and Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Karanganyar, with the informant being the Religious Education teacher. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The results of the study are as follows: 1)The steps of the self-regulated learning model include: Analyze, Plan, Implement, Comprehend, Problem Solving, Evaluate, and Modify; 2) The strengths of the self-regulated learning model include: the ability to clarify students’ learning goals, the ability to adjust learning materials according to students’ talents and interests, the ability to create a challenging, stimulating, and enjoyable educational experience, and the ability to avoid uncertain pressures, such as fearful, disappointing, or confusing environments; 3) The weaknesses of the self-regulated learning model include: a tendency for reduced student interaction, the possibility that students may struggle to complete complex independent tasks, and the high demands of self-regulation that are difficult to achieve at a higher level. The conclusion of this study is that the self-regulated learning model can be applied in the learning process as an effort to improve students' learning independence during the learning process at the Madrasah.
Pendampingan Pembuatan Mural Sebagai Upaya Peningkatan Pendidikan Karakter Cahyanto, Bagus; Rahayu, Sitti Dian; Fitria, Rhizma Nur; Azizi, Pedja Rifki; Al Arobi, Achmad Syuro; Masrukhin, Masrukhin; Mutmainah, Syifa; Yulandra, Novita; Arrozak, Muhammad; Malik, Abd.
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v1i2.6601

Abstract

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendidikan karakter di sekolah adalah dengan seni mural. Selain dapat dijadikan sebagai media belajar, mural juga memperindah tampilan kawasan di daerah desa Jogomulyan untuk meningkatkan potensi lingkungan pariwisata. Metode yang dilakukan pada pendampingan dan pelatihan pembuatan mural ini adalah dengan metode ceramah, praktik dengan bimbingan, serta evaluasiTahap-tahap yang lakukan adalah memberi materi pendahuluan, tahap persiapan pembuatan mural, tahap melukis dan tahap finishing. Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, peserta antusias mengikuti kegiatan dan memberi respon yang positif. Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pembuatan mural ini memberi keterampilan baru bagi masyarakat sekaligus menjadi media belajar untuk siswa mengembangkan pengetahuan pendidikan karakter
Unraveling Conflict: Implementation of a Criminal Case Resolution Model With a Restorative Justice Approach in Sukoharjo Suciyani, Suciyani; Ariyani, Evi; Masrukhin, Masrukhin; Dona, Fery; Farkhan, Farkhan
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.125

Abstract

Traditional law enforcement often focuses on punishing perpetrators without regard to restoring victims and damaged social relationships. Restorative Justice (RJ) has emerged as an alternative that emphasizes restoring victim harm, offender responsibility, and repairing social relationships. Sukoharjo Regency implemented RJ to resolve criminal cases more humanistically and efficiently. This study aims to analyze the implementation of RJ in handling criminal cases at Sukoharjo Police, evaluate its compliance with Standard Operating Procedures (SOPs), and assess public views on this approach. This research used a qualitative method type empirical juridical. Data were collected through in-depth interviews with police officers, victims, perpetrators, and community leaders, as well as analysis of official documents such as police reports and related regulations. The results showed that the implementation of RJ at Sukoharjo Regency was largely in accordance with the established SOPs. The mediation process is conducted transparently and involves all relevant parties. The community generally has a positive view of RJ, considering it a fairer and more efficient way to resolve criminal cases. However, there are several obstacles, such as limited trained human resources and a lack of public understanding of the RJ concept. RJ implementation at Sukoharjo District Police has successfully achieved the goals of recovery and restorative justice, although there is still room for improvement. Increased education and socialization to the community is needed, as well as additional training for police personnel to become more effective mediators. Sukoharjo Police are advised to increase RJ socialization programs, provide ongoing training for officers, and strengthen coordination with community leaders to support more optimal RJ implementation. Penegakan hukum tradisional seringkali berfokus pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan pemulihan korban dan hubungan sosial yang rusak. Restorative Justice (RJ) muncul sebagai alternatif yang menekankan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan perbaikan hubungan sosial. Di Kabupaten Sukoharjo sudah banyak pengimplementasian Restorative Justice untuk menyelesaikan perkara pidana secara lebih humanis dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi RJ dalam penanganan perkara pidana di Sukoharjo, mengevaluasi kepatuhannya terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), serta menilai pandangan masyarakat terhadap pendekatan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen resmi seperti laporan kepolisian dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RJ di Sukoharjo sebagian besar sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Proses mediasi dilakukan dengan transparan dan melibatkan semua pihak terkait. Masyarakat secara umum memiliki pandangan positif terhadap RJ, menganggapnya sebagai cara yang lebih adil dan efisien dalam menyelesaikan perkara pidana. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia terlatih dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep RJ. Implementasi RJ di Sukoharjo berhasil mencapai tujuan pemulihan dan keadilan restoratif, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pelatihan tambahan bagi personel kepolisian untuk menjadi mediator yang lebih efektif.  Sukoharjo disarankan untuk meningkatkan program sosialisasi RJ, menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas, dan memperkuat koordinasi dengan tokoh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan RJ yang lebih optimal.
Kesadaran hukum jaminan produk halal selebgram makanan muslim: Studi komparatif antara akun @dianwidiyanti dengan @ssyfaaraa___ Azhari, Fitria Awalia; Masrukhin, Masrukhin
Jurnal Bisnis Mahasiswa Vol 5 No 6 (2025): Jurnal Bisnis Mahasiswa
Publisher : PT Aksara Indo Rajawali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60036/jbm.915

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya peran selebgram dalam promosi kuliner di media sosial, yang menghadirkan tantangan terhadap kesadaran hukum jaminan produk halal di era digital. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana informasi kehalalan produk makanan disampaikan pada akun @dianwidayanti dan @ssyfaaraa___, serta menganalisis tingkat kesadaran hukum selebgram kuliner Muslim. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis konten dan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi unggahan, lalu dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman berdasarkan indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa @dianwidayanti memiliki kesadaran hukum tinggi karena konsisten menampilkan dan mengedukasi terkait kehalalan produk, sedangkan @ssyfaaraa___ berada pada tahap transisi setelah menerima kritik publik. Penelitian menegaskan pentingnya literasi hukum dan etika digital bagi influencer serta perlunya pengawasan dan edukasi berkelanjutan untuk membangun ekosistem digital yang etis dan sesuai prinsip ekonomi syariah.