Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia Social Review PETITA Jurnal Sosio-komunika
Beni Sukri
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERBANDINGAN SISTEM HUKUM TENTANG REGULASI KEJAHATAN TANPA KORBAN DI KAWASAN ASIA Duwi Handoko; Beni Sukri
Ensiklopedia Social Review Vol 1, No 1 (2019): Volume 1 No 1 Februari 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v1i1.281

Abstract

Victimless crime is an important thing to know, both in terms of aspects related to crime patterns and imposition of sanctions against violator. The reason is that it is not appropriate to punish someone who does not harm others.In a discussion that the author does, it is not appropriate if someone is punished for having the potential to become a "criminal". An illustration of this can be read in this research. This research was conducted to reveal the comparison of the legal system (similarities and differences between Civil Law, Common Law, and Islamic Law) related to crime without victims in the Asian region. To achieve these objectives, the research method applied is normative legal research with the nature of descriptive research. The equation of the Civil Law, Common Law, and Islamic Law systems related to the regulation of crime without victims in the Asian region is only an aspect of prohibiting illegal drug users. Whereas the differences are: In the context of gambling players: Indonesia, which implements Civil Law and Saudi Arabia that apply Islamic Law, expressly prohibits every citizen to play gambling, both in the real world and in cyberspace. Whereas in Malaysia, which applies a dual legal system (Islamic Law and Common Law), gambling is a limited legal act. What is that? And how is the comparison in the context of prostitution and narcotics users? The answer can be known from the results of this research.
PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENINDAKANKEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA PEKANBARU) Beni Sukri; Ferry Asril; Hamler Hamler; Hendra Lelana
PETITA Vol 3, No 2 (2021): PETITA Vol. 3 No. 2 Desember 2021
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.667 KB) | DOI: 10.33373/pta.v3i2.3836

Abstract

Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai peran penyidik kepolisian dalam penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan berdasarkan pasal 365 kitab undang-undang hukum pidana, mengenai hambatan penyidik kepolisian dalam penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan mengenai upaya mengatasi hambatan penyidik kepolisian dalam penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Peran penyidik Kepolisian dalam penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan berdasarkan pasal 365 kitab undang-undang hukum pidana adalah dengan didahului oleh proses penyelidikan. Sehubungan dengan perannya dalam penegakan hukum, maka kepolisian melaksanakan berbagai kegiatan penting, yaitu: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, dan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan”. Hambatan penyidik kepolisian dalam penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah korban meninggal dunia, pelaku adalah anak dibawah umur, tersangka mudah melarikan diri, serta pelaku menghilangkan alat bukti. Upaya mengatasi hambatan penyidik kepolisian dalam penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yakni dengan upaya pencegahan (represif) yakni hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan dan Tindakan preventif yaitu usaha untuk mencegah jauh sebelum terjadi kejahatan.
Tantangan Masyarakat dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan di Tahun Politik Duwi Handoko; Beni Sukri; Hulaimi; Khairul Azwar Anas; Lewiaro Laia; Meidizon
JURNAL SOSIO-KOMUNIKA Vol 2 No 1 (2023): Mei
Publisher : LPPM STISIP Persada Bunda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57036/jsk.v2i1.36

Abstract

National unity and integrity are crucial for political stability and security in Indonesia. However, during political campaigns, differences in political views and interests often lead to conflicts that can threaten national unity and integrity. This challenge is becoming more complex in the digital era and social media, where information can easily spread and reinforce polarization. Therefore, this research aims to examine the challenges of maintaining national unity and integrity in Indonesia amidst differences in political views and interests during political campaigns and efforts that can be made by the community and the government to overcome these challenges. This research is a normative legal research. The data collection method used is a literature study by reviewing literature related to the research object. Data analysis is carried out systematically based on the research problem formulation and described qualitatively. The challenges faced by society in maintaining national unity and integrity in the political year are framing narratives that reinforce polarization, spreading false information or hoaxes, using hate speech, and using identity politics. Efforts need to be made to overcome these challenges, such as increasing digital and media literacy, developing a better understanding of human rights and equality, and promoting constructive and inclusive dialogues between different social groups. Active involvement from all parties, including the government, society, and media, is also crucial in maintaining national unity and integrity during political campaigns.
Co-Authors Duwi Handoko Ferry Asril Hamler Hamler Hendra Lelana Hulaimi Khairul Azwar Anas Lewiaro Laia Meidizon