Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.316
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN) Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan International Journal of Economics and Management Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu
Hendra Saputra
Universitas Pembangunan Panca Budi
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PAGAWAI PT.PEGADAIAN KOTA MEDAN Yuli Natalia Simbolon; Hendra Saputra
Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan Januari 2026
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jumansi.v8i1.7770

Abstract

Latar belakang : Masalah yang sering dihadapi adalah perlunya sistem sistem pengendalian interndalam meningkatkan pemberian kredit. Setiap cabang pegadaian juga harus mampu memenuhi target pemberian kreditnya. Dengan meningkatnya pemberian kredit maka akan meningkatkan pendapatan usaha perusahaan khususnya PT.Pegadaian. Sistem pengendalian internbisa dilakukan dengan diberlakukannya SOP yang harus diikuti oleh seluruh pegawai. Metode penelitian: Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dan observasiHasil penelitian: Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pegawai bagian kredit, observasi langsung terhadap proses pemberian dan pengawasan kredit, serta telaah dokumen terkait seperti SOP pemberian kredit, laporan tunggakan, dan hasil audit internal. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal kredit pada PT. Pegadaian (Persero) telah diterapkan sesuai dengan komponen dasar pengendalian internal, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
ANALISIS MANAJEMEN RESIKO FINANSIAL BERBASIS MANAJEMEN RESIKO ISO 31000 PADA KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK DAS’AT YUDISTIRA DAN REKAN CABANG MEDAN Andi Amel; Hendra Saputra
Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan Januari 2026
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jumansi.v8i1.7771

Abstract

Latar belakang masalah : fenomena yang muncul saat ini adalah belum optimalnya implementasi sistem manajemen risiko keuangan yang sistematis dan terdokumentasi. Hal ini terlihat dari beberapa kondisi di lapangan: Terjadinya keterlambatan pembayaran dari klien, terutama pada proyek-proyek bernilai besar, yang berdampak pada terganggunya likuiditas kantor.Metode Penelitian : Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai keseluruhan cara, metode, ataupun kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalahan sampai dengan kesimpulan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatifHasil : Hasil evaluasi ini memberikan dasar dalam menentukan strategi mitigasi yang tepat. Strategi penanganan risiko finansial yang direkomendasikan memperketat kebijakan pembayaran (down payment, termin), membuat cadangan kas, serta memperluas kerja sama dengan bank untuk fasilitas kredit jangka pendek.Analisis kelayakan klien sebelum memberikan jasa, menggunakan kontrak tertulis dengan klausul pembayaran yang jelas.Kesimpulan :Penerapan manajemen risiko finansial di KJPP Das’at Yudistira dan Rekan Cabang Medan telah dilakukan, namun belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis sesuai standar ISO 31000.Berdasarkan identifikasi risiko, permasalahan utama yang dihadapi adalah risiko likuiditas akibat keterlambatan pembayaran klien serta risiko reputasi yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI Imelda; Hendra Saputra; Puja Rizqy Ramadhan
Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan Januari 2026
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jumansi.v8i1.8055

Abstract

Latar belakang : Otonomi daerah memberikan kekuasaan lebih kepada pemerintah lokal untuk secara mandiri mengatur dan mengelola sumber daya serta keuangan mereka. Keberhasilan otonomi daerah dapat dinilai melalui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, meningkatkan pendapatan, dan mengoptimalkan pengeluaran publik. Metode penelitian: Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji dampak variabel independen (PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal) terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah). Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan alokasi belanja untuk aset tetap (seperti infrastruktur, jalan, dan jembatan) secara langsung meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi indikator keberhasilan kinerja keuangan. Kesimpulan: Pada kasus Pemerintah Kota Binjai, kinerja keuangan lebih ditentukan oleh seberapa besar komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk investasi fisik (Belanja Modal) daripada sekadar jumlah pendapatan yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas belanja (spending better) lebih berpengaruh daripada kuantitas penerimaan dalam membentuk performa keuangan daerah.
ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, ETIKA PROFESI DAN PENGALAMAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA INSPEKTORAT KOTA MEDAN Pani Gunawan Pratama; Miftha Rizkina; Hendra Saputra
Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan Januari 2026
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jumansi.v8i1.8085

Abstract

Inspektorat daerah memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui fungsi pengawasan, audit, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Kualitas audit yang dihasilkan auditor pemerintah menjadi sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Arens, Elder, & Beasley, 2017). Kualitas audit yang baik memungkinkan terdeteksinya kelemahan pengendalian internal, potensi penyimpangan, serta ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Namun demikian, kualitas audit tidak hanya ditentukan oleh prosedur audit, tetapi juga oleh faktor individu auditor. Kompetensi, independensi, etika profesi, dan pengalaman auditor merupakan variabel fundamental yang dijelaskan oleh berbagai teori seperti Agency Theory dan Ethical Theory, yang menegaskan bahwa auditor membutuhkan keahlian, sikap independen, serta integritas kuat untuk menghasilkan audit yang andal (Boynton & Johnson, 2006; DeAngelo, 1981). Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono bahwa penelitian kuantitatif Hasil penelitian: Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi, independensi, etika profesi, dan pengalaman auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Medan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya auditor menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN BAGI HASIL PAJAK TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI SUMATERA UTARA Gracia Lavenia Tampubolon; Tia Novira Sucipto; Hendra Saputra
Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan Januari 2026
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jumansi.v8i1.8086

Abstract

Belanja modal adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membeli atau menciptakan aset tahan lama yang bermanfaat dalam jangka panjang, seperti membangun jalan, jembatan, gedung, dan layanan publik lainnya. Tingginya kebutuhan belanja modal menuntut pemerintah daerah untuk memiliki sumber pendanaan yang kuat dan berkelanjutan agar pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pajak daerah dan retribusi daerah, memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan belanja modal. Metode penelitian: Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kausal. Pendekatan ini mengamati bagaimana suatu hal mengarah pada hal lain dengan mempelajari hubungan antara berbagai faktor. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Hasil penelitian: Pajak daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja modal, retribusi daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja modal, bagi hasil pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja modal, dan pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal
Analisa Sistem Keuangan Desa Untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Desa Suka Damai Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tri Hayati; Tia Novira Sucipto; Hendra Saputra
Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Manajemen dan Akuntansi Medan
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jumansi.v8i2.9394

Abstract

Latar Belakang Masalah : Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah bersama BPKP mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai sarana untuk membantu desa dalam menyusun laporan keuangan secara lebih tertib dan tepat waktu. Namun, penerapan Siskeudes di Desa Suka Damai masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan kemampuan aparatur desa, kurangnya pelatihan teknis, kondisi jaringan internet yang belum stabil, serta pengawasan yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Siskeudes serta pengaruhnya terhadap kinerja perangkat desa dalam penyusunan laporan keuangan di Desa Suka Damai Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi karena bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan secara mendalam sistem keuangan desa serta perannya dalam meningkatkan kinerja perangkat desa dalam penyusunan laporan keuangan. Kesimpulan : Penerapan Siskeudes di Desa Suka Damai telah berjalan sebagai sistem utama dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Penggunaan sistem ini mendorong perubahan ke arah digitalisasi sehingga proses administrasi menjadi lebih tertib, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA SEI SEMAYANG ayu kurnia sari; Hendra Saputra; Aulia; Siti Arifah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jpmasdi.v4i1.8026

Abstract

Pemerintah desa dapat menyelenggarakan berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, penyediaan akses permodalan, dan bantuan bibit/ternak, yang secara langsung berdampak pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Menjadi fasilitator yang menjembatani masyarakat dengan pihak luar, seperti pemerintah tingkat atas, swasta, atau lembaga non-pemerintah, untuk mendapatkan dukungan, informasi pasar, dan kemitraan strategis. Dengan peran-peran ini, pemerintah desa tidak hanya meningkatkan pendapatan per kapita, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan mengurangi kemiskinan. Untuk informasi lebih lanjut tentang program dan kebijakan pemerintah desa, Anda dapat merujuk pada Portal Resmi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri atau mencari informasi spesifik melalui situs web pemerintah kabupaten/kota setempat.
Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Desa Tanjung Anom Nazwa Eka Suraiya; Tengku Eka Susilawaty; Hendra Saputra
International Journal of Economics and Management Vol. 4 No. 02 (2026): IEM : International Journal of Economics and Management
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/iem.v4i02.315

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.Selain itu, penelitian juga ingin memahami peran para pemangku kepentingan yang terlibat serta masalah-masalah yang dihadapi dalam penyusunan APBDes tersebut. Data dikumpulkan dengan cara mengamati, menganalisis dokumen-dokumen yang ada, serta melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak seperti pemerintah desa, Badan Pengelola Daerah (BPD), dan tokoh masyarakat.Dalam proses analisisnya, digunakan tiga teori yaitu Teori Agensi, Teori Institusional, dan Teori Pengambilan Keputusan Rasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun proses penyusunan APBDes secara umum sudah memenuhi aturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tetapi efektivitasnya masih terhambat karena partisipasi masyarakat yang tidak aktif karena sibuk dengan tanam-tanaman, keterbatasan kemampuan administratif dan penggunaan teknologi Siskeudes oleh para perangkat desa, kualitas data kebutuhan warga yang tidak cukup baik, serta pengaruh kuat dari kalangan elite lokal dan budaya patronase yang masih bertahan. Oleh karena itu, sebaiknya kemampuan teknis pegawai ditingkatkan terus-menerus, menerapkan digitalisasi dalam bentuk e-Musrenbang, memperkuat pengawasan oleh BPD, serta meningkatkan transparansi informasi publik agar mengurangi perbedaan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat.
Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2024 Melia Fauzia; Hendra Saputra; Galih Supraja
International Journal of Economics and Management Vol. 4 No. 02 (2026): IEM : International Journal of Economics and Management
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/iem.v4i02.327

Abstract

This Study aims to analyze the financial performance of the East Kalimantan Provincial Government based on the financial independence ratio, effectiveness ratio, and efficiency ratio during the 2021–2024 period. The study employs a descriptive quantitative approach using quantitative secondary data obtained from Budget Realization Reports published by the Audit Board of Indonesia (BPK). Data were collected through documentation and literature review techniques. The data analysis technique used was descriptive quantitative analysis by calculating and interpreting regional financial ratios to assess the level of the provincial government's financial performance. The results indicate that the financial performance of the East Kalimantan Provincial Government from 2021 to 2024 was generally categorized as good, with an average financial independence ratio of 125%, classified as high; an effectiveness ratio of 114%, classified as effective; and an efficiency ratio of 163%, classified as less efficient. The findings show a high level of financial independence and strong effectiveness in locally generated revenue (PAD). However, further optimization of revenue generation and expenditure control is needed to improve efficiency and achieve a more balanced budget.
Co-Authors Agus Tripriyono Andi Amel Anggi Pratama Nasution Aulia Aulia ayu kurnia sari Ayu Kurnia Sari Deri Sembiring Galih Supraja Gracia Lavenia Tampubolon Imelda Ku Halim Bin Ku Ariffin Lasmian Panjaitan Melia Fauzia Miftha Rizkina Milanie, Feby Nabila Nahda Maliha Samudra Nazwa Eka Suraiya Pani Gunawan Pratama Ramadhan, Puja Rizqy Salsa Liza Nabilla Siti Arifah Sumarity Br. Manurung Susi Susi Tengku Eka Susilawaty Tia Novira Sucipto Tri Hayati Vildo Rizky Kurniadi Vina Arnita Wichita Ghekesia Nainggolan Yuli Natalia Simbolon