Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Ngakan Ketut Dunia
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA LAUNDRY TERHADAP PENULARAN PENYAKIT MELALUI PAKAIAN I Gst Ngr Bagus Andy Surya Wirawan; I Wayan Wiryawan; Ngakan Ketut Dunia
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.279 KB)

Abstract

Laundry worker jobs seem trivial, but it has the risk of contracting various diseasesoutweigh pekerjan-other work. The more widespread the laundry business is notaccompanied by adequate protection for laundry workers. As we know, the dirty clothesdilaundrykan not only come from a healthy person only. Sometimes it also comes from theclothes of someone who is suffering from a particular disease such as influenza, variousskin diseases, typhoid, diarrhea, hepatitis and other infectious diseases. Of Article 86 ofLaw Number 13 Year 2003 concerning Manpower mentioned it is clear that every worker has the right of which is the protection of safety and health in accordance with the rules inthe law but in reality a lot of workers who do not get appropriate protection. The purposeof this study are to determine the form of legal protection laundry businesses for theirlosses due to the transmission of disease through labor laundry clothes.To answer the above problems, the use of empirical legal research by examining thelaws that are secondary data, then linked to the fact the field that information obtainedfrom interviews with informants. Furthermore, the data presented in descriptive qualitative.The results showed the form of legal protection for laundry workers againstinfectious diseases through clothing, at this time only limited use of protective items such asgloves, masks and aprons when in contact with dirty clothes from laundry consumers.However, not all businesses implement a protection system such as this because ofignorance laundry workers and owners.
PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM PADA PRODUK ASURANSI BERKAITAN (UNIT LINK ASSURANCE) ANTARA ASURANSI JIWA, PROTEKSI DAN INVESTASI (Studi Pada PT. Prudential Life Assurance Denpasar) Pondang Agustawan Sidauruk; Ngakan Ketut Dunia; A. A. Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.944 KB)

Abstract

With reference to the decree of Finance Minister No. 135/PMK.05/2005 about assurance companies, the assurance companies in Indonesia, in this present time, are getting increase in launching linked assurance products, one of which is PT. Prudential Life Assurance. Accordingly, the following problems arise: how to determine the amount of claims and what the obstacles are faced in determining such claims. The research method used is legal research of empirical juridical; the approach used is legislation approach and the implementation of the link assurance practices in PT. Prudential Life Denpasar. Furthermore, life assurance policy means that financially the endured people have protected themselves and their families from unexpected events and difficulties, such as disability, job loss, or the death of beloved people; therefore, there is no need for the endured people for too worrying of such risks.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM TRANS SARBAGITA ATAS KESELAMATANNYA : STUDI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS ( UPT ) TRANS SARBAGITA I Gst Ngr Aditya Wikrama; Ngakan Ketut Dunia; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.073 KB)

Abstract

Kelancaran arus lalu lintas dan angkutan jalan mengalami masalah yang serius, karena terjadinya kemacetan yang paling serius di kawasan SARBAGITA (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan). Dalam mengatasi permasalahan tersebut,Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Perhubungan,Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali menggulirkan Program Angkutan Umum Trans SARBAGITA. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah ; 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelaksanaan penyediaan jasa Angkutan di Kawasan SARBAGITA ? 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap keamanan pengguna jasa Angkutan Umum Trans SARBAGITA ? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris karena terdapat perbedaanantara ketentuan peraturan perundangan – undangan yang belum berlaku maksimal dengan pelayanan yang sudah disediakan oleh Pemerintah.Kesimpulan yang diperoleh adalah ; pelaksanaan penyedian jasa Angkutan Umum Trans SARBAGITA belum sesuai dengan yang diharapkan dan Perlindungan hukum bagi pengguna jasa Angkutan Umum Trans SARBAGITA masih belum optimal.
PENYELESAIAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KEMATIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP AHLI WARIS PADA PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG DENPASAR I Gede Adis Suta Sanjaya; Ngakan Ketut Dunia; A. A. Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.317 KB)

Abstract

Pada dasarnya manusia sering menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang tidakterduga sebelumnya. Asuransi adalah salah satu cara yang dipilih oleh masyarakat kiniuntuk melindungi ataupun mengalihkan suatu risiko yang suatu saat akan menimpanya.Pertumbuhan pemikiran tersebut mejadikan setiap pekerjaan yang ada selalumenjanjikan asuransi kepada setiap tenga kerja yang dipekerjakan dalam setiapperusahaan untuk menjamin keselamatan pekerjanya. Pegawai Negeri Sipil dalam halini sudah menjadi profesi yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia.Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional danuntuk kesejahteraannya dicanangkan sistem asuransi dengan menyelenggarakanAsuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. PT.TASPEN (Persero) merupakan perusahaanBUMN ditunjuk untuk menyelenggarakan asuransi tersebut, yaitu untuk memberi jaminan keuangan bagi peserta maupun jaminan asuransi kematian bagi peserta dankeluarganya. Namun kurangnya pengetahuan dalam terjadinya peserta yang meninggaldunia peneyelsaian klaim tersebut belum dimengerti. Adapun permasalahan yangdihadapi : bagaimanakah prosedur penyelesaian pembayaran klaim asuransi kematianPegawai Negeri Sipil terhadap ahli waris dan hambatan-hambatan apakah yang dihadapidalam penyelesaian pembayaran klaim asuransi kematian Pegawai Negeri Sipil terhadapahli waris pada PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Denpasar. Metode penelitianyang dipergunakan yaitu penelitian empiris dengan melakukan penelitian lapanganterhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Hasil dari penelitianyang dilakukan maka dapat diketahui bahwa penyelesaian pembayaran klaim asuransitersebut dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dari ahli waris peserta membawapersyaratan, dilanjutkan kebagian verifikasi dan akhirnya pada bagian keuangan akanmembayarkan premi tersebut. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembayaranklaim tersebut seperti ketidaklengkapan dokumen, keterangan ahli waris, maupunhilangnya kartu peserta.
PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA KEPADA TERTANGGUNG PADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE CABANG KUTA I Made Wahyudi Anantha; Ngakan Ketut Dunia; A.A. Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.243 KB)

Abstract

Pelaksanaan pembayaran klaim asuransi jiwa kepada tertanggung pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Kuta. Setiap keputusan yang diambil oleh manusia penuh dengan risiko. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah pelaksanan pembayaran klaim asuransi jiwa dan hambatan apa yang dihadapi dalam pembayaran klaim asuransi jiwa pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Kuta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan atau wawancara dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran klaim asuransi jiwa terdapat dalam standar prosedur operasi life administration, klaim diterima apabila dokumen dan formulir klaim yang diajukan sudah lengkap dan hambatan yang sering dijumpai dalam pengajuan klaim asuransi jiwa adalah dokumen, formulir dan identitas yang tidak sesuai serta terlalu lama mengajukan klaim.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA (NATUURLIJKE PERSOON) DALAM HUKUM KEPAILITAN TERKAIT ADANYA ACTIO PAULIANA I Komang Indra Kurniawan; Ngakan Ketut Dunia
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.838 KB)

Abstract

This writing is entitled Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga (NatuurlijkePersoon) Dalam Hukum Kepailitan Terkait Adanya Actio Pauliana. The Debitor cannotpay their credits to Creditors that they give a notice of bankruptcy onto the court. It canbe assumed that the Debitor has a not-so-good deed that he transfers the wealth ontothe third party (Natuurlijke Persoon) which results in that the wealth of the Debitorscannot be seized before judgement. This research was purpose to know the role ofCurator on Actio Pauliana and the legal protection for the third party (NatuurlijkePersoon)..The method that was used in this writing was the research method of normativelaws with some approaching based on Constitution point of view.The finding of this research was that the Curators hold a significant role inregulating and settling the Debitor’s wealth of bankruptcy and have rights to proposethe Actio Pauliana. The third party (Natuurlijke Persoon) who had done the law act tothe Debitor of bankruptcy has to restore the objects in the agreement and have rights topropose a legal protection as concuren creditors.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT.PLN (PERSERO) TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK SECARA SEPIHAK I Gusti Agung Ayu Putri Laksmi; Ngakan Ketut Dunia
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.874 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Pertanggungjawaban hukum PT.PLN (Persero) Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pemadaman Listrik Secara Sepihak” yang memiliki tujuan untuk mengetahuipertanggungjawaban hukum PT. PLN (Persero) terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik secara sepihak. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu Pertanggungjawaban hukum PT.PLN (Persero) terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik secara sepihak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1267, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu dalamPasal 29 ayat (1) serta dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 19 dan Pasal 45. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, PT.PLN, Konsumen, Kerugian
PILIHAN HUKUM DALAM PERJANJIAN LISENSI DI BIDANG MEREK DAGANG ANTARA PARA PELAKU USAHA YANG BERBEDA KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK Nyoman Bob Nugraha; Ngakan Ketut Dunia; I Ketut Sandhi Sudarsana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.379 KB)

Abstract

Background research based on the provision of the law as result of the licenseagreement. Because the license agreement between the different business associatescitizenship is does not always go according to agrrement.Purpose of the study is to know and understand the trademarks and licensesunder the law and determine your legal options in the event of a dispute betweenbusiness partner license agreement between different nationality.Writing researchmethod is normative legal research base on secondary dataConclusion of the study is about trademark and licenses as well as determiningthe choice of law of a license agreement case of business partner with differentnationality.
UPAYA HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN Herbert Petrus Wiro Simbolon; Ngakan Ketut Dunia; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.418 KB)

Abstract

The right brand is a privilege as the privilege and the right to license the brand to a partyto use the trademark rights through licensing agreements. Lately there is a misuse oflicense both the licensor and the licensee to the detriment of either party and may result inunfair competition. Therefore, this article will explain about the legal effort to abuse thebrand license agreement
HAK DAN KEWAJIBAN MAKELAR DALAM PERJANJIAN DAGANG Dewa Made Delha Saputra Asuntya; Ngakan Ketut Dunia; I Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.439 KB)

Abstract

Middleman rights and obligations in agreement of trade, its problem how rights and obligations a middleman in agreement of its. Type research trade is type research of law of normatif. Bearing with research of this skripsi utilized approach of legislation, approach of fact, and approach of law concept analysis. Law materials the used materials punish primary, materials punish sekunder, and tertiary law materials. Law materials collected to pass/through documentation study. Technique analyze law materials done/conducted with descriptive technique. Pursuant to result of solution got the following node : belonging of middleman can arrest; detain goods ( retention rights), during fee, change fare not yet been paid by its him and the right to get released fare indemnation and fee it Obligation from middleman is to perform a jotter concerning him action as makelar ( Pasal 66, 67 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
Co-Authors A.A. Gde Agung Darma Kusuma Aditya Surya Bratha Aminuyati Anak Agung Gede Agung Anak Agung Ketut Sukranatha Arga Jongguran Tio Debora Sitinjak Bobby Ferdinal Purwanto Dewa Gde Rudy Dewa Made Delha Saputra Asuntya Gede Irwan Mahardika Herbert Petrus Wiro Simbolon I Dewa Ayu Dindi Maharani Wardana I Gede Adis Suta Sanjaya I Gst Ngr Aditya Wikrama I Gst Ngr Bagus Andy Surya Wirawan I Gusti Agung Ayu Putri Laksmi I Gusti Agung Lina Verawati I Ketut Markeling I Ketut Sandhi Sudarsana I Komang Indra Kurniawan I Made Dedy Priyanto I Made Wahyudi Anantha I Nyoman Darmadha I Putu Esa Indrawan Ida Ayu Sukihana Komang Gede Indra Parisuda Made Bagoes Wiranegara Wesna Ni Komang Widhi W.S. Ni Made Trisna Yogi Ni Nyoman Kembaryana Ni Putu Purwanti Ni Wayan Sri Ertami Damayanti Nyoman Bob Nugraha Pondang Agustawan Sidauruk Putu Agus Eka Kurniawan Rosia Luckyani Sidauruk Selvi Marcellia