Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Serat Acitya

EKSISTENSI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP HUKUM SIBER Mahmuda Pancawisma Febriharini
Serat Acitya Vol 5, No 1 (2016): Berlaku seperti Hukumnya
Publisher : FEB UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.735 KB)

Abstract

Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber, memiliki kedudukan yang khusus  mengingat kegiatan siber sangat lekat dengan pemanfaatan tehnologi informasi  yang berbasis pada Hukum Hak Cipta, Merek, Rahasia Dagang yang masih mengalami kesulitan dalam melakukan penegakan hukum terkait pembuktian apabila terjadi kasus-kasus hukum seperti, Rahasia Dagang yang terdapat dalam komputer dan jaringan internet, Desain Industri melindungi dengan tampilan tampilan seperti homepage.Penerapan asas-asas Yuridiksi dalam ruang siber menurut Hukum Internasional antara lain dengan menggunakan tiga jenis Yuridiksi untuk menetapkan Undang-undang (the yurisdiction to prescribe), Yuridiksi untuk Penegakan Hukum (the yurisdiction to enforce) dan yurisdiksi untuk menuntut (the yurisdiction to adjudicate)Kata Kunci: Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hukum siber ABSTRACT Existence of Intellectual Property Rights Against cyber Law , has a special position considering the cyber activities is closely linked to the utilization of information technology based on the Copyright Law, Trademark , Trade Secret are still having troubles in performing law an forcment associated with evidence in the event of legal cases such as , Trade Secrets  in the computers and internet networks , industrial designs protected with displays  like homepage.The Application of the jurisdiction principles  in the cyber space according to the International Law, among others, by using three types of jurisdiction that is  (the yurisdiction to prescribe) , Jurisdiction for Law Enforcement (the yurisdiction to enforce) and the jurisdiction to prosecuting (the yurisdiction to adjudicate)
Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan Mahmuda Pancawisma Febriharini
Serat Acitya Vol 5, No 2 (2016): Pemanfaatan Rasio untuk menyelesaikan Kasus dan mewujudkan Program Kehidupan
Publisher : FEB UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.099 KB)

Abstract

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan dengan tujuan untuk mewujudnya tertib administrasi kependudukan dalam sekala Nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, juga untuk kepentingan program – program pembangunan Nasional, sehingga diperlukan pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan e-KTP.KTP Elektronik  adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Dengan tujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu identitas (KTP) untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. (biodata,foto,sidik jari, iris mata dan tanda tangan) yang tersimpan dalam fisik KTP Elektronik (KTP Elektronik).Kendala-kendala yang timbul pada pelaksanaan Program e-KTP  yaitu datangnya alat perekam data yang tidak bisa tepat waktu karena alatnya yang datang tidak bisa serentak dan alatnya juga ada yang tidak lengkap serta tidak bisa dioperasionalkan juga belum dapat diserahkannya e-KTP kepada penduduk tepat waktu karena belum seluruhnya e-KTP selesai dicetak karena pencetakannya dilaksanakan oleh konsursium yang berada di Jakatra sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam pembuatan e-KTPKata Kunci: UU no 23 Tahun 2006, e-KTP