Garuda - Garba Rujukan Digital

MEMBAGUN DEMOKRASI BERKEADABAN DAN DINAMIKA PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG 2019 Hadi Karyono
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 16, No 2 (2019): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Building democracy is not something easy, democracy as a political system has become the choice of our founding fathers. Democracy to this day is still considered to be the best political system of the political system that has ever existed. As the best political system, democracy must be cared for and fostered in order to thrive in our country, the Republic of Indonesia. However, at present, there are many efforts that distort democracy. SARA politics developed by certain groups for example. Besides the hoax news that is repeatedly spread so that it is considered a truth. This ultimately made people including millennials confused. This paper aims to explore more deeply how to build a democratic democracy and the dynamics of the 2019 presidential election. In this paper the literature research method is used. In the discussion it can be concluded that the challenge of the 2019 general election is: how to deal with challenges ahead of the 2019 general election in Indonesia to implement an effective political constellation to build political stability.

PENANGANAN ANAK TERLANTAR MELALUI PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) DI JAWA TENGAH Hadi Karyono
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 11, No 2 (2014): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Childcare Institutions as the vanguard of the state in carrying out state duties as instructed dalamn Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 section 34 subsection (1) "The poor and neglected children maintained the State". Childcare Institutions have the task of guiding children abandoned in order to realize the right of the child or the child's needs are survival growth and development, protection and participation, so that children develop naturally. Lack of Childcare Institutions in capacity and funding appears to have the impression that there were not maintained waifstate. Population 4.5 million children displaced Indonesian Ministry of Social Affairs in data collection in 2012 is expected to continue to increase in line with social changes that occur continuously present. This study describe the handling problems of street children through PSAA is always expected but can not accommodate the number of children displaced existing reality. The method used in this study is empirical juridical using secondary data. Abandoned children is the duty and responsibility of the state , the provision of child care social institutions bin should be increased both capacity and quality, so that neglected children can be accommodated in the PSAA overall , not handed over to NGOs or thrown to the public.

Mencari Pemimpin Negarawan Membagun Demokrasi Berkeadaban Dan Dinamika Pemilihan Umum Presiden 2024 Menuju Indonesia Emas Hadi Karyono; Krismiyarsi Krismiyarsi
KERTHA WICAKSANA Vol. 17 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.17.1.2023.42-49

Besides having been ordered by God Almighty, the statesman leader was also not formed immediately. A statesman leader will always place professionalism and morals as the main standard. Leaders of statesmen whose policies depart from the collective interests of the people and minimize the domination of collegial interests originating from the group interested sts and encouragement. Leaders of statesmen never mathe ke empty promises. If you promise, the promithe se is a debt that will be accounted for vertically and horizontally. General elections are one of the vehicles for democracy as a manifestation of people's sovereignty. From the above expectations, we should be able to build a civilized democracy, a naresearchocracy that brings goodness and dignity and welfare to society (welfare state), far from SARA intrigues or identity politics. The role of the younger generation as the future leadership relay must be positioned, seated, and understood about future statesman leadersingle-spacedf 11-pointl parties is not only to produce a political leader but also to be able to produce a statesman leader.

Penyuluhan Hukum tentang Pemilihan Umum Menyongsong Pesta Demokrasi 2024 di Desa Girirejo Ngablak Magelang: Legal Counseling Regarding The General Election Towards The 2024 Democratic Party in The Village of Girirejo Ngablak Magelang Hadi Karyono
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 4 (2023): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i4.1206

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang berkedaulatann rakyat adalah menempatkan rakyat sebagai orang yang menentukan siapa yang akan diberikan mandat memegang pemerintahan, untuk diberi mandat sebagai pemimpin negarawan. Namun kenyataan dimasyarakat banyak juga yang tidak memahami arti pentingnya pemilihan umum dan mencari pemimpin negarawan dalam setiap kali pesta demokrasi diadakan. Penyuluhan hukum tentang pemilu ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya partisisipasi dalam pemilu dalam upaya memcari pemimpin negarawan. Penyuluhan hukum ini dilkaksanakan di desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten magelang. Hasil penyuluhan telah membangkitkan semangat masyarakat desa Girirejo, hal ini dibuktikan terjadinya dialog antara warga dengan penyuluh tentang berbagai problema dalam pemilihan umum dari masalah money politik, pelanggaran hukum pemilu sampai bagaimana memahami ciri-ciri pemmpin yang negarawan dan bagaimana seharusnya kita sebagai warga negara harus bersikap.

Penyuluhan Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi di Desa Asemrundung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Hadi Karyono
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 1 (2023): Maret: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i1.1223

Salah satu unsur dalam konstitusi modern adalah adanya perlindungan masyarakat atau dalam bahasa sekarang perlindungan HAM, salah satu HAM yang diatur dalam konstitusi yaitu hak kebebasan berserikat berkumpul mengeluarkan pendapat dijamin UUD. Penggunakan hak kebebasan berpendapat ini secara obyektif akan berkontribusi positif terhadap dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sepanjang penggunakan hak kebebasan berpendapat tersebut banding lurus dengan kewajibannya untuk menghargai pula hak kebebasan orang lain. Namun kenyataan masih banyak masyarakat yang menggunakan hak ini secara sempit. Penyuluhan hukum ini dimaksudkan untuk menberikan pemahaman dalam penggunakan hak kebebasan berpendapat secara arif bijaksana dalam kehidupan. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah ceramah dan diskusi tanya jawab. Hasil dalam pengabdian ini adalah adanya pemahaman tentang berbagai hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28A-28J.

Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024 di Desa Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Hadi Karyono; Kunarto; Saryana; Purwanto; Krismiyarsi; Mahmudah P. F
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 3 (2023): September: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i3.1238

Partisipasi Politik Pemilih Pemula mempunyai peran penting dalam proses pemilihan umum. Tahun depan Indonesia akan melaksanakan Pemilu untuk memilih DPR, DPRD, Presiden dan wakil, Presiden serta DPD. Dalam Pemilu kali ini jenis pemilih yang menjadi perhatian penting guna melihat tingkat partisipasi politik pemilih khususnya pemilih pemula, pemilu 2024 jumlah pemilih muda dipredeksi mencapai 52%. Minimnya kesadaran dalam pemahaman demokrasi dan rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula tentu dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Mengingat pentingnya partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu yang akan datang, maka perlu dilakukan sosialisasi pengetahuan dan studi tentang partisipasi politik pemilih pemula pada masyarakat di Kecamatan Ngemplak yang memiliki DPT terbanyak di Kabupaten Boyolali yakni 68.527. Kemudian peneliti mengambil sample Desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pemilih pemula tentang pentingnya partisipasi politik pemilih pemula. Dalam pengabdian ini metode yang dipakai adalah penyampaian materi dari narasumber dengan nsarana LCD dan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Hasil dari pengabdian ini adalah meningkatnya kesadaran para kaum muda khususnya pemilih pemula, lebih khusus lagi pemilih pemula dari ibu-ibu Tim Penggerak PKK, hal ini terlihat antusiasme para peserta dalam interaksi diskusi dan tanya jawab.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengembangan Unit Mikro Kecil Dan Menengah Batik Tradisional Di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Retno Mawarini Sukmariningsih; Hadi Karyono; Jady Zaidi Hassim
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i1.1555

Batik tulis merupakan batik yang teknik pembuatan paling tertua dan paling tradisional yang ada di Indonesia. Hal ini karena teknik pembuatan batik tulis khususnya dilakukan secara manual dengan menggunakan canting dan malam. Eksistensi batik sudah dikenal luas baik lokal maupun mancanegara. Bahkan, pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai Intangible Cultural Heritage (ICH) atau Warisan Budaya Takbenda. Pengabdian masyarakat ini focus dalam upaya menumbuh kembangkan eksistensi UMKM batik tulis tradisional di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang bersama Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi Fakultas Hukum UNTAG Semarang serta Fakultas Hukum Universiti Kebangsaan Malaysia. Metode pengabdian masyarakat dengan penyuluhan hukum dan diskusi. Hasil penyuluhan hukum didapat kesadaran bagaimana pelaku pengrajin batik tradisional semakin lebih paham tentang keamanan transaksi bisnis batik baik secara Nasional maupun Internasional serta pentingnya peran sinergis Pemerintahn Daerah, Perguruan Tinggi serta Perbank kan dalam upaya menumbuh kembangkan pelaku pembatik tulis tradisional lebih eksis dan mendunia.

Pendidikan Politik Dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak November 2024 Secara Damai Di Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung Hadi Karyono; Krismiyarsi; Mahmuda Pancawisma Febriharini
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 3 (2024): September : Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i3.1773

Penyuluhan hukum dalam rangka pengabdian masyarakat ini di dasarkan atas isu pilpres dan pileg Februari 2024, dimana dikalangan tingkat bawah melalui media sosial menyebar berbagai berita tentang intoleransi, SARA serta politik uang yang bertentangan dengan asas dan esensi demokrasi sehingga mengganggu kehidupann damai masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum ini untuk memberikan pendidikan politik masyarakat dalam menyongsong pemilihan umum kepala daerah serentak 2024 secara damai di Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Metode penyuluhan hukum ini dengan pemaparan materi melalui LCD dan tanya jawab. Hasil dari penyuluh hukum ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak terpengaruh politik uang dan terpovokrasi berbagai hasutan pihak luar melalui media sosial yang ingin memecah belah kerukunan masyarakat Desa Campursari dalam menyongsong pilkada serentak 2024 di Kabupaten Temanggung.

Sosialisasi dan Implementasi Hukum Pidana dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani; Hadi Karyono; Salma Nur Hanifah; Husni Kurniawati
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i4.2152

Sosialisasi berupaya untuk menjelaskan tentang Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga dan dapat dilakukan oleh suami, istri, maupun anak, yang berpotensi merusak keutuhan fisik, psikis, serta mengganggu keharmonisan hubungan keluarga. Bentuk kekerasan ini bisa bermacam-macam, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, maupun ekonomi, dan sering kali terjadi tanpa disadari oleh para korban maupun orang-orang di sekitarnya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang melanggar hukum, sehingga upaya pencegahan sangatlah penting. Oleh karena itu, setiap individu perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai apa itu kekerasan dalam rumah tangga agar dapat mendeteksi, mencegah, serta mengambil langkah tepat dalam menghadapinya.

Penyuluhan Kehidupan Perkawinan Mendukung Keluarga Ideal dan Harmonis Melalui Kesadaran Hukum pada Masyarakat di Desa Karangmojo Kidul, Kecamatan Klego, Boyolali Nur Hanifah, Salma; Husni Kurniawati; Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhan; Hadi Karyono
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i4.2169

Perkawinan adalah salah satu hal yang menjadi suatu ikatan lahir batin bagi manusia untuk dapat menjalin hubungan keluarga. Perkawinan dapat dilakukan jika kedua pihak telah mencapai usia minimal yang telah ditentukan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, batas usia minimal perkawinan dinaikkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan sosialisasi serta edukasi dengan warga dan perangkat desa Karangmojo Kidul, Kecamatan Klego, Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu jiwa raganya stabil untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat mendapat keturunan yang baik dan sehat. Membentuk keluarga yang bahagia sangat penting demi kelangsungan hidup berumah tangga, baik suami istri itu sendiri maupun anak.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search