Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum DIVERSI : Jurnal Hukum Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata Khazanah Hukum Indonesian Journal of Law and Economics Review UNISKA LAW REVIEW Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Zainal Arifin
Dosen Di Fakultas Hukum, Universitas Islam Kadiri
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
THE INFLUENCE OF MASS MEDIA REPORTING ON THE RESCUE AND FORMULATION OF ENVIRONMENTAL LAWS IN KEDIRI Zainal Arifin; Emi Puasa Handayani
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v6i1.5088

Abstract

News coverage by the mass media is very influential on the way of thinking and behaving society in saving the environment from damage. Examples are pollution, abuse of natural resources and environmental protection. Media coverage also influences policy makers in formulating environmental law policies. Aspects of communication and policy aspects have interrelationships that affect each other. In the empirical level the relationship is reflected in the public perception when responding to environmental problems. The mass media as a social institution has contributed to the worldview and thinking of the community and policy makers. This study focuses on the interrelation or relationship between press coverage with rescue and environmental law formulation policy. The purpose of research to determine the influence of mass media coverage on rescue and environmental management policy. This type of research is qualitative research with mass media content analysis method combined with in-depth interview technique to source and stake holder applied in this research. Data processing is done by manual coding technique, coding sheet and interview guide. The analysis is done by qualitative and quantitative descriptive approach presented in the form of frequency table and bar diagram. Interview results are used to sharpen the analysis. The result, that the continuous and continuous mass media coverage and deep, was able to stop environmental destruction, especially illegal sand mining in the Brantas River Basin of Kediri. Second, the government in taking environmental law policy is influenced by mass media coverage. The conclusion of this research is that the mass media influence the cessation of illegal sand mining activity in Brantas River Basin of Kediri. Both media coverage influenced policy makers to formulate legal policy in Kediri.
Quo Vadis Kebijakan Penyusunan Kabinet Koalisi Jokowi Tinjauan Filosofis, Historis, Teoritis dan Yuridis Zainal Arifin; Emi Puasa Handayani; Saivol Virdaus
Khazanah Hukum Vol 2, No 1 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 1 April (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.883 KB) | DOI: 10.15575/kh.v2i1.8282

Abstract

Makalah berjudul  Quo Vadis Kebijakan Penyusunan Kabinet  Koalisi  Dimasa Yang Akan Datang Tinjauan Filosofis, Historis, Teoritis Dan Yuridis ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan yaitu: 1. Bagaimana bentuk kabinet yang sudah dilakasanakan pemerintahan Jokowi saat ini? 2. Bagaiamana formulasi kedepan  kabinet yang seharusnya  dibentuk oleh Pemerintah Presiden Jokowi? Metode penelitian  menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan koseptual, historis dan perundang-undangan. Hasilnya adalah bahwa bentuk kabinet yang sudah dilakasanakan pemerintahan Jokowi saat ini, masih tetap mengakomodir kepentingan partai politik pengusung pada saat Pemilu Presiden tahun 2009, serta masih belum mandiri dan profesional dalam menyusun para mentri, sehingga masih ditemukan  kelemahan dan adanya menteri yang tidak berperan dan menjalankan tugas secara profesioanal. Kedua bahwa penyusunan  kabinet yang seharusnya  dibentuk oleh Pemerintahan Presiden Jokowi jilid kedua adalah mengabaikan tekanan partai pengusung yang tergabung dalam partai koalisi, sehingga formulasi kabinet yang terbentuk kedepan adalah profesional dan hanya presiden saja yang berhak menyusun.
URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN ADMINISTRASI Ali Huristak Hartawan Hasibuan; Zainal Arifin; Delya Lucyana
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v11i2.2873

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya mengembalikan partisipasi masyarakat berupa gugatan administrasi terhadap keputusan tata usaha negara ke dalam hukum lingkungan agar keputusan tata usaha negara tidak bersifat otoriter dan dapat dikontrol. Sehingga dapat terjadi kesimbangan antara fungsi pejabat tata usaha negara, kewajiban pelaku usaha dan hak warga negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa ; 1. Peran serta masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap izin lingkungan/persetujuan lingkungan yang dianggap merugikan masyarakat karena adanya kelalaian maupun yang disebabkan karena terjadinya tindak pidana korupsi sangat diperlukan. 2. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sebagai bagian dari hak asasi manusia, oleh karena itu gugatan dari masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan izin lingkungan maupun persetujuan lingkungan yang merupakan keputusan administrasi negara tidak boleh dihilangkan, karena hal tersebut sama saja dengan melanggar hak asasi manusia dan melanggar konsitusi negara yaitu UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945.
SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM TANAH DI KELUARAHAN DERMO KOTA KEDIRI Zainal Arifin; Emi Puasa Handayani; Huzaimah Al-Anshori; Iskandar Zulkarnain; Reymon Baja Nababan5
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 6: Nopember 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v2i6.3721

Abstract

Abstrak Pengabdian ini berjudul “Sosialisasi dan Peningkatan Pemahaman Hukum Tanah di Kelurahan Dermo Kota Kediri”. Pengabdian ini dilaksanakan oleh Universitas Islam Kadiri, Fakultas Hukum guna untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya yaitu Pengabdian Masyarakat untuk menambah pengetahuan warga. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi, Universitas Islam Kadiri khususnya Fakultas Hukum dengan Kelurahan Dermo Kota Kediri, Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri. Permasalahan yang dihadapi oleh warga Kelurahan Dermo salah satunya kurangnya pemahaman mengenai Hukum Tanah sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pemilik tanah. Adapun hasil dari sosialisasi mengenai Hukum Tanah menghasilkan adalah sebagai berikut: Dari hasil sesi tanya-jawab, pemaparan materi dan kuesioner yang disebarkan baik sebelum sosialisasi maupun setelah sosialisasi adalah sebagian besar masyarakat di Kelurahan Dermo sudah mengetahui dan memahami mengenai Hukum Tanah, serta terjadinya kerjasama antara pihak Badan Pertanahan Nasional, Kelurahan Dermo serta Karang Taruna Kelurahan Dermo untuk mengkoordinasi mengenai permasalahan sertifikat tanah yang dihadapi warga. Kata Kunci: Pemahaman, Hukum Tanah, Sertifikat Tanah.
STANDAR PELAYANAN KENYAMANAN ANGKUTAN UMUM: ANALISIS PASAL 141 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Afifah Endah Rahayu; Zainal Arifin; Wachid Hasyim
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2023): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v7i1.5749

Abstract

Land transportation operating in Indonesia must meet the technical and road-worthy requirements according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Means of transportation/vehicles, before operating must meet the standards of whether the vehicle is suitable for use when driving on the road and provide a sense of security and comfort. In fact, there are still several cases of vehicles operating on the road that have not fully provided passengers with a sense of security and comfort while traveling, because they do not comply with regulations. The purpose of this study is to analyze the Application of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the Tulungagung Regency Area, Case Studies at Gayatri Terminal Type A. This type of research uses field research (Field Research) using an applied legal approach (normative empirical). . Sources of research data are primary and secondary data. Methods of data collection using documents, literature studies, information from informants. Analysis of research data using qualitative normative analysis. The Tulungagung Regency Transportation Service has implemented the existing provisions properly. As for the obstacles in its implementation, it was found that convenience support facilities could not be realized, namely the absence of seat numbers or seat numbers on some public transportation.
Consideration of The Judge of The State Court of Surabaya in The Crime Of Racism Evi Yufita; Zainal Arifin; Mahfud Fahrazi
UNISKA LAW REVIEW Vol 3 No 2 (2022): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v3i2.2848

Abstract

This study discusses the judge's considerations and progressive law in court decisions against defendants for racism crimes. Judges in their considerations and decisions have not fulfilled the aspects of justice and expediency. The purpose of this study is to analyze the judgments of the Surabaya District Court judges in imposing a sentence on the perpetrators of the crime of racism in the decision number 3147/Pid.Sus/2019/PNSby and to analyze the decision number 3147/Pid.Sus/2019/PNSby in terms of progressive legal theory. The method used in this research is normative juridical. The results of this study are the judge's consideration of the case decision number 3147/Pid.Sus2019/PNSby disagrees with the judge's considerations regarding the criminal conviction given to Syamsul Arifin as a defendant in a criminal act of racism. Based on the facts, Syamsul Arifin was proven guilty and one of the evidences was the circulation of a video stating that the defendant deliberately used the word "monkey" aimed at Papuan students at the Jl. Kalasan No. 10 cities of Surabaya. The impact of the circulation of the video was a wave of demonstrations or demonstrations that occurred in various cities such as Jayapura, Sorong and Manokwari, resulting in the mass burning of the Manokwari City DPRD building. The riots that occurred had bad consequences because they threatened national security. The judge's decision in this case will be of no benefit to the community, especially the Papuan people, because the sentences given to the defendants are light and short. The application of sanctions can be categorized as less effective and this judge's decision does not meet the progressive legal theory because it has not fully met the values of certainty, justice and expediency. The judge should have considered the consequences of the defendant's actions that created national tension, resulting in many riots in various parts of the Indonesian state.
The Implementation of Legal Measures Against Sexual Exploitation and Harassment in Kediri City Emi Puasa Handayani; Zainal Arifin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 3 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5099

Abstract

AbstractionChild sexual exploitation and abuse represent grave violations of human rights with long-lasting consequences for victims. In Kediri City, these issues remain prevalent, raising significant concerns within the community. This paper seeks to analyze the legal enforcement measures addressing sexual exploitation and abuse in Kediri City. It explores several key aspects, including data and statistics concerning cases of sexual exploitation and abuse within the city, the law enforcement efforts undertaken by agencies such as the Kediri City Police, the Kediri City District Attorney's Office, and the Kediri City District Court. The paper also examines the challenges encountered in law enforcement, such as insufficient evidence, societal stigma against victims, and interference from particular parties. Furthermore, it discusses prevention initiatives undertaken by various stakeholders, including local government, civil society organizations, and the community. This study aims to enhance public understanding of sexual exploitation and abuse while advocating for more effective and victim-centred law enforcement practices.
A Does Media Play an Important Roles in Regional Election? A Pers Law Perspective ARIFIN, ZAINAL; Muhammad Ayman al-Akiti; Emi Puasa Handayani; Sholahuddin Al-Fatih
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5777

Abstract

This research aims to investigate the influence of press law regulations on political reporting in online media and to conduct a comparative study of press law regulations in countries that have experienced the development of online media in the political context. The research employs content analysis of political news in online media during the 2024 regional election campaign period to understand the extent of online media's influence in shaping public opinion and election outcomes. This research is expected to provide a clear vision of the role of online media in the political process and contribute new understanding to the legal regulations of the press needed to maintain the continuity of democracy.
Co-Authors Afifah Endah Rahayu Ali Huristak Hartawan Hasibuan Delya Lucyana Emi Puasa Handayani Evi Yufita Hary Masrukin HASWANGGA RISKIAN CAHYA PURBA Huzaimah Al-Anshori Iskandar Zulkarnain Mahfud Fahrazi Mochammad Wachid Hasyim Mochammad Wachid Hasyim Muhammad Ayman al-Akiti Muhammad Ihsan Muhlashon Reymon Baja Nababan5 Saivol Virdaus Sholahuddin Al-Fatih Trinas Dewi Hariyana Wachid Hasyim