Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah Sidoluhur Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Suparwi
Universitas Islam Batik Surakarta
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS MENGENAI PROSTITUSI CYBER BAGI PARA PELAKU DAN BAGI PARA MUCIKARI DI INDONESIA Hanuring Ayu; Suparwi
JURNAL LITBANG PROVINSI JAWA TENGAH Vol 17 No 1 (2019): Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36762/jurnaljateng.v17i1.787

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui tentang dasar hukum bagi penyedia jasa prostitusi dan bagi para pelaku prostitusi. Dalam penelitian ini termasuk ke dalam hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Ketentuan di dalam KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia jasa / germo/muncikari berdasarkan ketentuan Pasal 296, Pasal 297, jo. Pasal 506 KUHP: Orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi Nomor 44 tahun 2008. Jika kata-kata atau tulisan dan gambar yang disiarkan oleh pelacur (prostitute) melalui media sosial memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, maka pelacur (prostitute) tersebut dapat saja dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008. Jika iklan yang dilakukan oleh pelacur (prostitute) tersebut disertai foto yang mengandung muatan pornografi, maka ia juga dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 8 jo. Pasal 34 UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. Penegakan hukum tentang prostitusi cyber semakin sulit dilakukan karena ada sebagian masyarakat yang justru mendukung prostitusi cyber dengan menganggapnya sebagai komoditi bisnis. Bahkan ada paradigma pemikiran yang menganggap prostitusi cyber sebagai hal yang wajar dan diharapkan untuk segera dilegalisasikan.
PENGENALAN DIGITAL MARKETING SEBAGAI STRATEGI PEMASARAN UMKM DI DESA KUNCEN Femmy silaswaty faried; Suparwi; Ariska Doan Rahma; Praditya Bayu Hananto; Dafid Setiawan; Laili Qodri Kusumawati
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat "SIDOLUHUR" Vol 2 No 02 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat SIDOLUHUR
Publisher : LP3M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang pengenalan digital marketing pada pemilik UMKM di desa Kuncen. Strategi pemasaran digital dikenal dengan istila digital marketing, yaitu suatu metode pemasaran yang dilakukan dengan bantuan alat digital khususnya internet beserta berbagai aplikasi yang dikandungnya serta alat yang mendukung penggunaan media tersebut. Metode pemasaran yang sangat memberikan kemudahan bagi para penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi online. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data-data yang telah diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa warga desa kuncen masih banyak yang belum memahami dan perlunya pengetahuan atau edukasi mengenai digital marketing sebagai strategi pemasaran UMKM.
Analisis yuridis hukum perjanjian gadai emas bawah tangan: Studi kasus Pegadaian Puji Lestari; Suparwi; Muhammad Aziz Zaelani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 1 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v5i1.2074

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum dari perjanjian gadai emas bawah tangan yang terjadi dalam praktik lembaga keuangan formal, khususnya Pegadaian. Meskipun Pegadaian beroperasi di bawah kerangka hukum yang ketat (seperti KUH Perdata dan regulasi OJK), seringkali terdapat variasi perjanjian tambahan atau non-standar yang dibuat secara informal ("bawah tangan") antara nasabah dan oknum perusahaan. Variasi perjanjian ini, terutama yang berkaitan dengan penentuan nilai taksiran, kondisi wanprestasi, dan mekanisme penjualan barang jaminan, menimbulkan isu yuridis mengenai keabsahan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus dan pendekatan normatif-empiris. Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan analisis dokumen hukum, seperti KUHP (khususnya Pasal 1150–1161) tentang gadai, POJK, dan SOP Pegadaian, sedangkan data primer dikumpulkan melalui sejumlah kecil wawancara dan observasi proses transaksi gadai emas. Analisis yuridis difokuskan pada pemenuhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan dampak hukumnya terhadap prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian emas bawah tangan cenderung cacat hukum atau memiliki potensi diskresi yang merugikan nasabah, karena seringkali melanggar prinsip pembuktian tertulis dan transparansi. Secara yuridis, meskipun Pegadaian memiliki perjanjian gadai baku, keberadaan perjanjian bawah tangan dapat melemahkan kedudukan hukum Pegadaian di mata hukum jika terjadi sengketa, karena berpotensi dianggap sebagai penyimpangan dari kontrak standar dan SOP yang berlaku. Di sisi lain, perjanjian bawah tangan yang tidak tertulis menyulitkan pembuktian hak-hak nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi rentan karena ketidakjelasan klausul dan ketidaksesuaian dengan prinsip kontrak adhesi yang seharusnya berlaku pada lembaga formal. Perjanjian emas bawah tangan dalam praktik gadai di Pegadaian memiliki risiko yuridis yang tinggi dan potensi ketidakabsahan karena tidak memenuhi standar formalitas dan substansi hukum yang ditetapkan. Disarankan adanya penegasan kembali SOP internal yang melarang praktik perjanjian di luar kontrak baku, serta edukasi nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Co-Authors Ariska Doan Rahma Dafid Setiawan Femmy Silaswaty Faried Hanuring Ayu Laili Qodri Kusumawati Muhammad Aziz Zaelani Praditya Bayu Hananto Puji Lestari