Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

0.983

P-Index

This Author published in this journals

All Journal REPERTORIUM Rechtsidee Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Supremasi BAKTI BANUA : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Sidoluhur Jurnal Penelitian Serambi Hukum

Femmy Silaswaty Faried

Universitas Islam Batik Surakarta

Author-ID : 3400851

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

LEGALITAS AKAD SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008, TENTANG PERBANKAN SYARIAH TAHUN 1945 Faried, Femmy Silaswaty
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Legalitas akad adalah suatu hal yang mutlak didalam suatu perjanjian yang kemudian dituangkan dalamsuatu akad. Akad sebagai salah satu alat pembuktian yang dibuat dihadapan seorang Notaris sebagai pejabatyang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah memiliki kekuatan pembuktian yangsempurna. Oleh karena itu tentu saja legalitas suatu akad mutlak yang berarti memenuhi segala syaratsyaratyang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu pula halnya dengan AkadSyariah, yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan sumber utamanya adalah Hukum Islam, yakniAl Quran dan Al Hadits. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tentangpengujian Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RepublikIndonesia Tahun 1945, tentu saja berimplikasi kepada legalitas akad itu sendiri. Dengan berdasarkan peraturanperundang-undangan juga aturan Hukum Islam sebagai suatu dasar dalam pembuatan akad syariah, makauntuk memperoleh suatu legalitas akad harus terpenuhi tujuan daripada hukum itu sendiri, yaitu keadilan,kepastian serta kemanfaatan. Sehingga norma-norma yang ada tidak terjadi konflik norma, norma kosongdan norma kabur.

Pelaksanaan Peran Badan Penasihatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Karanganyar Nourma Dewi; Ariy Khaerudin; Femmy Silaswaty Faried
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 9, No 2 (2019): November
Publisher : Universitas Semarang

Perkawinan merupakan ikatan yang luhur dan sakral yang merupakan bagian dari kodrat manusia. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan diharapkan membentuk rumah tangga yang utuh dan kekal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dalam kehidupan berumah tangga dimana pada mulanya didasari dengan cinta dan kasih sayang pada perjalanannya terjadi berbagai macam permasalahan atau cobaan terutama di kompleksitas dimana berpengaruh pada keutuhan rumah tangga yang sudah dibina sehingga menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan salah satunya disebabkan karena terjadinya perceraian. Pemerintah mempunyai Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk menanggulangi masalah perkawinan yang bisa menyebabkan perceraian yang pada pelaksanaannya perannya tidak terlaksana dengan baik dilihat dari tingginya angkanya perceraian di Kabupaten Karanganyar contohnya pada tahun 2018 terdapat 1535 kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Peran dan manfaat BP4 tidak dirasakan oleh masyarakat dimana seharusnya meningkatkan kualitas perkawinan dan menekan angka perceraian. Selain itu, terdapat overlapping tugas BP4 dengan penyuluh dan penghulu di KUA

Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik terhadap Peraturan Daerah Bermasalah Femmy Silaswaty Faried; Suparwi .
Jurnal Supremasi Volume 9 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Evaluation of the implementation of public policy coming out of a regulation of the problematic area, it is possible to study whether a policy that comes out is appropriate for the implementation of a local regulation that has not been And in this case according to researchers is a regional regulation which also goes into problematic category. The problem of the problematic area of the researcher is not only because the regulation of the area is contrary to higher regulations, nor because the local regulation violates the norms of morality, but for researchers Local regulations are also included if the rules are not applicative, so it requires further rules to be applicative to the local regulations.

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology) Femmy Silaswaty Faried; Nourma Dewi
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Technology-based financial services or known as financial technology or abbreviated to fintech is an innovation in the field of financial services. Fintech is in demand and is marginally used for providing a product and financial services efficiently. Although fintech is not a way to manually shift the use of financial implementation, because fintech has an objective to make it easier for users to receive products or loan funds. In relation to this it is necessary a clear arrangement of the establishment of the fintech companies themselves and it is regulated in the Financial Services Authority law in detail. It is necessary to provide legal protection for the users of fintech and economic actors themselves. The purpose of this research is to study the task of functions and the authority owned by the Financial Services Authority. The research method used with the type of normative research with secondary data source and primary, secondary and tertiary legal material is by reviewing the legislation relating to the Financial Services Authority Act . Opinions of legal experts and scientific articles relating to data analysis and data collection techniques in a deskritif by sorting through the relevant regulations. The arrangement and supervision of fintech must be done in accordance with the rules and provisions of course to anticipate the existence of a fintech that does not provide legal protection for its users, so in the rules of fintech is clearly regulated as well as the establishment of Digital financial innovation which volunteered as a supervisor under the roof of the Financial Services Authority institution as stipulated in the Financial Services Authority Act. It is necessary to socialize with fintech regulations for users.

SOSIALISASI PENCEGAHAN PENULARAN COVID19 Di KELURAHAN MOJOSONGO KOTA SURAKARTA Siti Maryam; Sarsono Sarsono; Femmy Silaswaty Faried; Ratna Ratna; Raymond Raymond; Yoga Yoga; Sujianata Sujianata; Dinda Dinda
Bakti Banua : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2022): BAKTI BANUA : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin

Pada tahun 2019 tepatnya bulan November disiarkan oleh media bahwa kemunculan virus yang sangat mematikan dan belum ditemukan obat yang dapat mengatasinya hingga telah tersebar di seluruh dunia. virus Covid-19 ini merupakan virus yang berbahaya bagi manusia akan berdamapak besar dalam penurunan kesehatan tubuhnya, serta virus ini merupakan salah virus yang sangat cepat penyebaranya. Oleh karena itu agar masyarakat tetap aman dalam beraktivitas/rutinitas sehari –hari maka diminta masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti tetap menggunakan masker ketika keluar rumah, membawa hand sanitizer, sering mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan dan kesehatan.Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu wujud pengabdian mahasiswa kepada masyarakat lewat pemberian bantuan pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pendampingan dan untuk menyadarkan potensi yang dimiliki, serta membantu meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan. Observasi dilakukan dengan metode: (1) tanya jawab, (2) dokumentasi, dan (3) melihat ke lapangan secara langsung. Berdasarkan hasil observasi maka ditentukan program kerja KKN kelompok yang akan dilaksanakan meliputi program kelompok fisik dan program kelompok non fisik. Program kelompok fisik yaitu kerja bakti kampung, posterisasi, pendataan penduduk, pembagian alat kesehatan dan kebersihan. sedangkan program kelompok nonfisik yaitu penyuluhan kesehatan. Hal ini diharapkan untuk bertujuan mengurangi dan mencegah penularan virus corona. Melalui pengabdian mahasiswa ke masyarakat terpencil dan kurang informasi hal ini dapat memberi manfaat dalam penanggulangan penyebaran virus corona.Kuliah Kerja Nyata merupakan proses pembelajaran mahasiswa melalui berbagai kegiatan langsung ditengah-tengah masyarakat, dan mahasiswa berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat serta secara aktif dan kreatif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa mempunyai peran strategis sebagai agent of change (agen perubahan).

Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual Femmy Silaswaty Faried
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Tulisan ini dengan judul “perlindungan hukum bagi Wanita dalam gangguan jiwa sebagai korban pelecehan seksual”, adalah dengan mengkaji pengaturan terhadap jaminan perlindungan bagi korban. Penelitian ini dilakukan dengan metode normative, yakni mengkaji peraturan perundangundangan terkai, yaitu Undang Undang Tindak Pidana Kejahatan Seksual dan Undang Undang Kesehatan Jiwa. Serta melihat dalam perspektif hak asasi manusia. Dengan metode pendekatan melalui tulisan tulisan ilmiha, baik jurnal dan tulisan ilmiah lainnya. Pada regulasi terkait perlindungan bagi korban yang ketegori ODGJ, dibutuhkan regulasi lebih tegas dan pasti bahkan menurut penulis wajib sansksinya dibedakan dengan korban orang yang sehat (normal) sebab akibat dari pelecehan seksual bagi ODGJ lebih besar. Kata Kunci: ODGJ, Pelecehan seksual, HAM

Individual Corporations in Indonesia: Fostering Economic Growth and Fairness through Simplified Business Formation Femmy Silaswaty Faried; Hanuring Ayu Ardhani Putri; Dyah Ayu Sekar Arum; Shaffanisa Alivia Az-Zahra
Rechtsidee Vol 11 No 2 (2023): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i2.998

In the pursuit of an organized and conducive business environment, the Indonesian government has ratified the Job Creation Law, introducing a legal concept of Individual Corporations for small and medium-sized entrepreneurs (UMK). This normative study employs a conceptual approach through Economic Analysis of Law, using primary, secondary, and non-legal materials to analyze the implications and orientation of this policy. The research findings suggest that the implementation of Individual Corporations, requiring only one founder or shareholder for establishment, leads to ease in creation and expansion of micro-small businesses, potentially impacting the ease of doing business index positively. This policy also fosters a proportionately growing, fair national economic structure, and is expected to enhance employment opportunities. The introduction of Individual Corporations represents a significant change in Indonesia's corporate law, aligning with national goals to improve investment conditions.Highlights: Introduction of Individual Corporations requiring only one founder simplifies business formation. Positive impact on the ease of doing business index and alignment with national investment goals. Fosterment of a proportionate, growing, and fair economic structure, enhancing employment opportunities. Keywords: Individual Corporations, Economic Growth, Small Entrepreneurs, Business Formation

PENGENALAN DIGITAL MARKETING SEBAGAI STRATEGI PEMASARAN UMKM DI DESA KUNCEN Femmy silaswaty faried; Suparwi; Ariska Doan Rahma; Praditya Bayu Hananto; Dafid Setiawan; Laili Qodri Kusumawati
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat "SIDOLUHUR" Vol 2 No 02 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat SIDOLUHUR
Publisher : LP3M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini menjelaskan tentang pengenalan digital marketing pada pemilik UMKM di desa Kuncen. Strategi pemasaran digital dikenal dengan istila digital marketing, yaitu suatu metode pemasaran yang dilakukan dengan bantuan alat digital khususnya internet beserta berbagai aplikasi yang dikandungnya serta alat yang mendukung penggunaan media tersebut. Metode pemasaran yang sangat memberikan kemudahan bagi para penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi online. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data-data yang telah diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa warga desa kuncen masih banyak yang belum memahami dan perlunya pengetahuan atau edukasi mengenai digital marketing sebagai strategi pemasaran UMKM.

Co-Authors Ariska Doan Rahma Ariy Khaerudin Dafid Setiawan Dinda Dinda Dyah Ayu Sekar Arum Hanuring Ayu Laili Qodri Kusumawati Nourma Dewi Praditya Bayu Hananto Ratna Ratna Raymond Raymond Sarsono Sarsono Shaffanisa Alivia Az-Zahra Siti Maryam Sujianata Sujianata Suparwi Suparwi . Yoga Yoga

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search