Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Sakka Pati
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IBU DAN ANAK YANG BERADA DI BAWAH PERWALIAN Ardy Chandra Tjiong; Winner Sitorus; Sakka Pati
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.047 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1872-1882

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap ibu dan anak yang berada di bawah pengampuan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Bentuk perlindungan hukum bagi ibu dan anak yang berada di bawah perwaliannya dalam hal ayah tidak memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya adalah berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian antara Ayah dan Ibu tidak menggugurkan atau menghapuskan tanggung jawab dan kewajiban Pihak Ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya. Anak di bawah umur tetap berhak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan dan biaya pemeliharaan dari ayahnya sampai anak itu telah dewasa. Dalam hal ayah tetap tidak memberikan tunjangan nafkah kepada anaknya, maka terdapat beberapa upaya hukum yang ditempuh yaitu dengan menuntut Pihak Ayah untuk melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya dengan menggunakan Pasal 196 HIR dan Pasal 197 HIR, Pasal 76 huruf b UU Perlindungan Anak serta Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT bahwa Pihak Ayah telah menelantarkan anaknya karena tidak memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya.
PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURROGATE TANDA TANGAN DALAM AKTA NOTARIS Reza Azis; Marwati Riza; Sakka Pati
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.951 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.931-942

Abstract

Surrogate dalam akta Notaris merupakan keterangan dari penghadap yang dituangkan pada akhir akta oleh Notaris yang berfungsi sebagai pengganti tanda tangan bagi penghadap yang pada saat itu tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004, pada Pasal ini terdapat kekaburan norma hukum karena tidak ada penjelasan mengenai penggunaan surrogate ini dan penghadap seperti apa yang dapat diberikan keterangan di akhir akta (surrogate) dalam akta Notaris. Dalam pembuatan surrogate tanda tangan dalam akta Notaris, prinsip kehati-hatian oleh Notaris sangat penting untuk diterapkan agar Notaris terhindar dari pengingkaran di kemudian hari karena hal ini sangat rentan disebabkan tidak adanya tanda tangan penghadap dalam akta Notaris. Ada 3 (tiga) kemungkinan penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya dalam akta Notaris, (1). Penghadap tidak bisa baca tulis namun dapat memahami isi akta, dalam keadaan seperti ini Notaris wajib memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) penghadap tersebut dengan teliti dengan melihat pada kolom tanda tangan, apakah benar penghadap tersebut tidak dapat membubuhkan tanda tangan.  (2) penghadap tidak mempunyai tangan atau jari sehingga berhalangan membubuhkan tanda tangannya. Dalam kasus seperti ini sudah jelas Nampak dari keadaan fisik penghadap. (3) penghadap mempunyai tangan dan jari lengkap akan tetapi berhalangan bertanda tangan karena tangannya sakit, untuk penghadap seperti ini Notaris wajib meminta surat keterangan dokter yang sesuai dengan keahliannya yang akan dilampirkan pada minuta akta. Dan Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat meminta dokumen tambahan atau pendukung kepada penghadap berupa surat pernyataan pada keluarga terdekat penghadap atau mengambil dokumen foto atau video pada saat proses pembacaan akta oleh Notaris.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IBU DAN ANAK YANG BERADA DI BAWAH PERWALIAN Ardy Chandra Tjiong; Winner Sitorus; Sakka Pati
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1872-1882

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap ibu dan anak yang berada di bawah pengampuan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Bentuk perlindungan hukum bagi ibu dan anak yang berada di bawah perwaliannya dalam hal ayah tidak memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya adalah berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian antara Ayah dan Ibu tidak menggugurkan atau menghapuskan tanggung jawab dan kewajiban Pihak Ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya. Anak di bawah umur tetap berhak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan dan biaya pemeliharaan dari ayahnya sampai anak itu telah dewasa. Dalam hal ayah tetap tidak memberikan tunjangan nafkah kepada anaknya, maka terdapat beberapa upaya hukum yang ditempuh yaitu dengan menuntut Pihak Ayah untuk melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya dengan menggunakan Pasal 196 HIR dan Pasal 197 HIR, Pasal 76 huruf b UU Perlindungan Anak serta Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT bahwa Pihak Ayah telah menelantarkan anaknya karena tidak memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya.
PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURROGATE TANDA TANGAN DALAM AKTA NOTARIS Reza Azis; Marwati Riza; Sakka Pati
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.931-942

Abstract

Surrogate dalam akta Notaris merupakan keterangan dari penghadap yang dituangkan pada akhir akta oleh Notaris yang berfungsi sebagai pengganti tanda tangan bagi penghadap yang pada saat itu tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004, pada Pasal ini terdapat kekaburan norma hukum karena tidak ada penjelasan mengenai penggunaan surrogate ini dan penghadap seperti apa yang dapat diberikan keterangan di akhir akta (surrogate) dalam akta Notaris. Dalam pembuatan surrogate tanda tangan dalam akta Notaris, prinsip kehati-hatian oleh Notaris sangat penting untuk diterapkan agar Notaris terhindar dari pengingkaran di kemudian hari karena hal ini sangat rentan disebabkan tidak adanya tanda tangan penghadap dalam akta Notaris. Ada 3 (tiga) kemungkinan penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya dalam akta Notaris, (1). Penghadap tidak bisa baca tulis namun dapat memahami isi akta, dalam keadaan seperti ini Notaris wajib memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) penghadap tersebut dengan teliti dengan melihat pada kolom tanda tangan, apakah benar penghadap tersebut tidak dapat membubuhkan tanda tangan.  (2) penghadap tidak mempunyai tangan atau jari sehingga berhalangan membubuhkan tanda tangannya. Dalam kasus seperti ini sudah jelas Nampak dari keadaan fisik penghadap. (3) penghadap mempunyai tangan dan jari lengkap akan tetapi berhalangan bertanda tangan karena tangannya sakit, untuk penghadap seperti ini Notaris wajib meminta surat keterangan dokter yang sesuai dengan keahliannya yang akan dilampirkan pada minuta akta. Dan Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat meminta dokumen tambahan atau pendukung kepada penghadap berupa surat pernyataan pada keluarga terdekat penghadap atau mengambil dokumen foto atau video pada saat proses pembacaan akta oleh Notaris.
Co-Authors Ardy Chandra Tjiong Marwati Riza Reza Azis Winner Sitorus