Articles
<![CDATA[ANALISIS PENGENDALIAN INTERN DAN SISTEM PEMBAYARAN DANA PENSIUN BULANAN PADA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG MANADO ]]>
<![CDATA[Setiono, Angelina]]>;
<![CDATA[Elim, Inggriani]]>;
<![CDATA[Rondonuwu, Sintje]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 5, No 2 (2017): JE. VOL. 5 NO 2 (2017) HAL. 2286 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (905.502 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v5i2.16630
<![CDATA[Abstrak: Program pensiun merupakan jaminan hari tua berupa pemberian uang setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil ataupun pegawai swasta. Tujuan program pensiun adalah untuk memberikan jaminan hari tua bagi pegawai negeri/swasta pada saat mencapai usia pensiun. Dana Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki masa usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui adanya pengawasan intern atas pembayaran pensiun dan mengetahui penyelesaian kendala keterlambatan dalam bagian sistem pembayaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengendalian intern yang diterapkan PT. Taspen (persero) Cabang Manado telah efektif dibuktikan dari perbandingan yang diterapkan dengan teori pengendalian intern (aktivitas pengendalian) dan dalam penyelesaian kendala keterlambatan belum efektif.Kata kunci: Pengendalian intern, sistem pembayaran, Dana Pensiun]]>
<![CDATA[PENERAPAN KONSEP SUNK COST TERHADAP KEPUTUSAN PEMBIAYAAN AKTIVA TETAP PADA PT. JAYA PERKASA PROPERTINDO ]]>
<![CDATA[Vicky Rompas, Vichri Vicky]]>;
<![CDATA[Elim, Inggriani]]>;
<![CDATA[Mawikere, Lidia]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 3, No 1 (2015): Jurnal EMBA, HAL 474- 591 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.765 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.3.1.2015.7248
<![CDATA[Sunk cost adalah biaya yang terjadi di masa lalu dan tidak dapat diubah sekarang maupun di masa mendatang. Sunk cost sering kali mempengaruhi keputusan seorang manajer perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat. Salah satunya adalah keputusan dalam hal pembiayaan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan konsep sunk cost dan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan pembelian aktiva tetap pada PT. Jaya Perkasa Propertindo. Penelitian ini dilakukan pada PT. Jaya Perkasa Propertindo yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.28, Sario-Manado. Objek penelitian adalah aktiva tetap berupa Eskavator Komatsu PC 800/8 yang dimiliki perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, merumuskan dan mengklasifikasi serta menginterpretasikan data yang diperoleh dengan analisisi data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka yaitu yang berkaitan dengan sunk cost yang timbul dari pembiayaan akita tetap. Hasil Penelitian menunjukan Sunk cost dapat mempengaruhi pihak manajer untuk mengambil keputusan yang keliru, termasuk didalamnya keputusan pembiayaan aktiva tetap. Sebaiknya manajemen tidak mengambil keputusan berdasarkan sunk cost yang ditimbulkan oleh aktiva tersebut, melainkan keputusan diambil didasarkan pada pertimbangan biaya yang relevan dimasa yang akan datang dari aktiva tersebut. Kata kunci: sunk cost, pembiayaan, aktiva tetap.]]>
<![CDATA[EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KOTA TOMOHON ]]>
<![CDATA[Tamboto, Jeasika Amelia]]>;
<![CDATA[Tinangon, Jantje]]>;
<![CDATA[Elim, Inggriani]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 3, No 4 (2015): JE Vol.3 No.4 (2015) Hal. 621-728 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.711 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.3.4.2015.11157
<![CDATA[Penerimaan kas dalam ruang lingkup pemerintah merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap instansi pemerintah perlu merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi serta mempertanggungjawabkan setiap bentuk penerimaan kas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dan pertanggungjawaban penerimaan kas harus bersifat transparan dan akuntabel sehingga kesesuaian atas implementasi sistem dan prosedur penerimaan kas dapat dipahami dengan baik. Pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas harus memahani dengan jelas setiap fungsi/tugasnya masing-masing. PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 khususnya dalam penerimaan pajak, menjadi pedoman bagi setiap instansi pemerintah khususnya dalam hal ini SKPD yang menjadi pelaksana sistem dan prosedur penerimaan kas. Penelitian saat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas di DPPKBMD Kota Tomohon. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan penerimaan kas khususnya penerimaan pajak di DPPKBMD Kota Tomohon, sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 Pasal 89 yang mencakup fungsi, dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang digunakan. serta sistem pelaksanaannya telah dilaksanakan dengan baik dan dinyatakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Kata kunci: evaluasi, sistem dan prosedur, penerimaan kas]]>
<![CDATA[ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI KRITERIA PEMBERIAN KREDIT OLEH PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. CABANG MANADO ]]>
<![CDATA[Welson, Westwind]]>;
<![CDATA[Sabijono, Harijanto]]>;
<![CDATA[Elim, Inggriani]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 3, No 3 (2015): JE Vol.3 No.3 (2015) Hal. 1266-1395 ]]>
Publisher : <![CDATA[FEB Universitas Sam Ratulangi Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (318.727 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v3i3.10410
<![CDATA[Analisis laporan keuangan merupakan data yang sangat penting dalam keputusan pemberian kredit dibandingkan dengan laporan keuangan biasa, karena informasinya lebih akurat mengenai kondisi dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya, lebih luas, lebih dalam, dan lebih nyata dari pada yang terdapat pada laporan keuangan biasa. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Manado adalah salah satu Bank Pemerintah yang turut membantu pemerintah terlebih khusus masyarakat Manado. Salah satu kegiatan yang dilakukan antara lain memberikan kredit untuk keperluan investasi atau modal kerja, dalam hal ini bank memerlukan analisis laporan keuangan dalam pemberian kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur analisis laporan keuangan sebagai kriteria pemberian kredit oleh Bank BTN. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan analisis laporan keuangan sebagai kriteria pemberian kredit oleh bank BTN. Hasil penelitian menunjukan bahwa, analisis laporan keuangan dalam pemberian kredit oleh bank BTN, menggunakan beberapa metode dan teknik analis laporan keuangan, yakni; (1) Analisis Rasio (2) Analisis Perbandingan Neraca, (3) Analisis Perbandingan Laba Rugi, sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan sebagai kriteria pemberian kredit oleh Bank BTN adalah baik dimana pihak bank memperhatikan kondisi keuangan calon debitur yang dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan pemberian kredit. Pihak bank sebaiknya tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas prosedur pemberian kredit, agar perusahaan tidak dirugikan dan juga  menolong calon debitur memperhatikan kondisi keuangannya. Kata kunci: laporan keuangan, kredit, bank, debitur]]>
<![CDATA[ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK AKTIF DENGAN MENGGUNAKAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DI KPP PRATAMA KABUPATEN POSO ]]>
<![CDATA[Mamusu, Rosalina F.]]>;
<![CDATA[Elim, Inggriani]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 5, No 2 (2017): JE. VOL. 5 NO 2 (2017) HAL. 2099 ]]>
Publisher : <![CDATA[FEB Universitas Sam Ratulangi Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (628.112 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v5i2.16505
<![CDATA[Abstrak: Penagihan pajak secara aktif,langka awal yang dilakukan fiskus yaitu menerbitkan Surat Teguran. Penerbitan Surat Teguran dilakukan dimana STP,SKPKB, SKPKBT belum juga dilunasi hingga melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo. Penerbitan Surat Teguran merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan penerbitannya dengan Surat Paksa. Penerbitan Surat Paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Jenis penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penagihan pajak aktif dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa belum efektif. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar utang pajaknya serta kurang optimalnya proses penagihan pajak aktif.Kata Kunci :efektivitas, penagihan pajak aktif, surat teguran dan surat paksa]]>
<![CDATA[ANALISIS EFEKTIVITAS TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG ]]>
<![CDATA[Muhaling, Enolia N]]>;
<![CDATA[Ilat, Ventje .]]>;
<![CDATA[Elim, Inggriani .]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 5, No 2 (2017): JE Vol 5 No 2 (2017) Hal 1193-1314 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (593.995 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v5i2.16124
<![CDATA[ABSTRAK : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu pajak daerah yang mempunyai peranan dalam meningkatkan penerimaan daerah. Tata cara pemungutan yang mudah dipahami serta efektif diperlukan agar memudahkan WP (Wajib Pajak) untuk mengurus administrasi pajak BPHTB. Dasar hukum dan acuan prosedur dari BPHTB diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pemungutan BPHTB yang efektif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tata cara pemungutan BPHTB yang dalam hal ini dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Bitung sudah efektif karena pihak Dinas telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan acuan prosedur yaitu Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB dan tetap berjalan dengan efektif walaupun masih terdapat kendala dari pihak Wajib Pajak tetapi dapat langsung ditangani oleh pihak Dinas. Nilai interpretasi hasil penerimaan BPHTB di Kota Bitung untuk tahun 2013 sebesar 204,21 %, tahun 2014 sebesar 136,66 %, tahun 2015 sebesar 156,36 % dan tahun 2016 sebesar 129,17% tergolong sangat efektif. Kata kunci : Efektivitas, Tata Cara, Pemungutan Pajak, BPHTB]]>
<![CDATA[PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN SISA PRODUKSI PT.PUTRA KARANGETANG ]]>
<![CDATA[Hansu, Randy V.]]>;
<![CDATA[Elim, Inggriani]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[FEB Universitas Sam Ratulangi Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (642.694 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v7i3.25083
<![CDATA[Abstrak: Metode tanpa harga pokok dan metode dengan harga pokok yaitu,Metode akuntansi yang dapat diterima untuk menetapkan biaya produk sampingan dibagi dalam 2 (dua) kategori. pengakuan atas pendapatan kotor atau pengolahan produk sebelum dipisah dari alokasi biaya bersama tidak memperoleh perhitungan produk sampingan pada metode tanpa harga pokok.sedangkan produk utama sebelum dipisah dari alokasi biaya bersama mendapatkan metode dengan harga pokok.Penggunaan sisa bahan baku ini dapat digunakan untuk menghasilkan produk selain tepung kelapa, dimana dari diferensiasi produk yang dilakukan dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan, selain itu pemanfaatan bahan sisa sendiri dapat mengurangi penumpukan di area gudang.Tujuan penelitian ini untuk melihat perlakuan akuntansi untuk penggunaan sisa bahan.Hasil penjualan sisa bahan digunakan untuk mengurangi biaya produksi,dalam dua perlakuan terhadap sisa bahan tersebut. penghasilan di luar usaha dan tidak sebagai pengurang biaya produksi diperlakukan sebagai hasil penjualan sisa bahan.Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian di PT. Putra Karangetang menunjukan bahwa Pendapatan utama perusahaan yang menambah pendapatan diluar usaha sebagai pendapatan atas penjualan kopra dan paring ini akan disajikan pada laporan laba rugi perusahaan. Kata Kunci: perlakuan akuntansi, bahan sisa]]>
<![CDATA[PENERAPAN AKUNTANSI UNTUK PEMBIAYAAN DAERAH PADA DPPKAD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA ]]>
<![CDATA[Tampi, Julio Yesaya]]>;
<![CDATA[Karamoy, Herman]]>;
<![CDATA[Elim, Inggriani]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2, No 3 (2014): Jurnal EMBA, HAL 361 - 476 ]]>
Publisher : <![CDATA[FEB Universitas Sam Ratulangi Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (377.691 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v2i3.5568
<![CDATA[Penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah pada Pemda Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai tugas dan fungsi dalam menerapkan akuntansi pembiayaan yang bertujuan untuk menutup defisit maupun memanfaatkan surplus. Akuntansi pembiayaan memiliki unsur penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis Penerapan Akuntansi atas Pembiayaan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 Lampiran II di Pemda Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dimana data disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara secara garis besar telah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II, terlihat dari telah dimunculkan di laporan realisasi anggaran yang merupakan salah satu komponen laporan keuangan pada PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II, sehingga telah dibuat pencatatan jurnalnya. Hanya saja terdapat kelemahan dalam data di laporan realisasi anggaran bahwa transaksi yang tercatat telah direalisasikan namun Pemda tidak menargetkan anggaran yang ditetapkan. Diperlukan adanya peningkatan kinerja yang lebih baik untuk melakukan evaluasi dalam pencatatan laporan realisasi anggaran, dan seharusnya diperlukan penjelasan setiap entitas penerimaan maupun pengeluaran dalam catatan atas laporan kas. Â Kata kunci: penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH FINAL ATAS LELANG TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO ]]>
<![CDATA[Putong, Valensia Nola]]>;
<![CDATA[Elim, Inggriani]]>;
<![CDATA[Budiarso, Novi S.]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 5, No 1 (2017): JE VOL. 5 NO. 1 (2017) HAL. 1 - 114 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (524.825 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.5.1.2017.15425
<![CDATA[ABSTRAK: Pajak Penghasilan Final merupakan salah satu jenis pajak pusat yang mempengaruhi penerimaan negara. Lelang merupakan bagian dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final. Kantor Pelayanan Kekayan Negara dan Lelang Manado (KPKNL) merupakan instansi pemerintah yang menjalankan tugas pokok di bidang lelang. Transaksi lelang yang terjadi tentunya akan dikenakan pajak baik pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Final atas lelang tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dari KPKNL Manado pemotongan PPh Final atas transaksi lelang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Penyetoran PPh Final yang dilakukan KPKNL Manado kurang sesuai dengan peraturan pemerintah karena masih ditemui keterlambatan dan ketidaksesuaian data penyetoran. Untuk pelaporan Pajak Penghasilan Final atas lelang tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Manado sudah menggunakan sistem penyetoran elektronik (billing system) yang secara otomatis juga melaporkan kewajiban perpajakannya. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan pemerintah dan meningkatkan pemahaman serta aktif dalam menjalankan peraturan pemerintah. Kata kunci : Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Final, Lelang]]>
<![CDATA[PERANAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM EFEKTIFITAS PELAPORAN INFORMASI AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) MANADO ]]>
<![CDATA[Koloay, Lidya Priskila]]>;
<![CDATA[Morasa, Jenny]]>;
<![CDATA[Elim, Inggriani]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2, No 2 (2014): Jurnal EMBA, HAL 1472 - 1592 ]]>
Publisher : <![CDATA[FEB Universitas Sam Ratulangi Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.739 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v2i2.4915
<![CDATA[Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sebuah sistem yang mengendalikan setiap kegiatan yang berada dalam area pusat pertanggungjawabannya. Kita dapat melihat adanya peranan dari Sistem informasi akuntansi pada saat pelaporan akuntansi pertanggungjawaban. Tanpa sistem informasi akuntansi yang baik, tidak akan terdapat laporan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang baik. PT. Pos Indonesia (Persero) Manado merupakan sebuah perusahaan logistik milik negara yang kini memiliki lebih dari empat puluh kantor cabang yang tersebar di daerah Sulawesi Utara. Tetapi kantor–kantor cabang ini tidak menyusun laporan keuangan mereka sendiri, melainkan hanya merupakan pusat pertanggungjawaban laba yang secara periodik melaporkan laporan akuntansi pertanggungjawaban ke kantor pemeriksa (kantor wilayah Manado). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sistem informasi akuntansi dalam efektifitas pelaporan akuntansi pertanggungjawaban kantor cabang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi pada PT. Pos Indonesia (Persero) Manado telah berperan dengan baik terutama pada efektifitas pelaporan akuntansi pertanggungjawabannya. Diharapkan perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan karena hal tersebut turut mempengaruhi efektifitas penerapan sistem yang ada. Kata kunci: sistem informasi akuntansi, akuntansi pertanggungjawaban]]>
