Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.447
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Meta-Yuridis Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal de jure Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Legal Spirit Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Batulis Civil Law Review Innovative: Journal Of Social Science Research Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Taun Taun
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

 1 
IMPLIKASI HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMPERSIAPKAN BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA Evan Katana; Taun Taun
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1424

Abstract

Indonesia is predicted to experience demographic bonuses in 2030-2040. By the time Indonesia is experiencing demographic bonuses, the proportion of the population of productive age (15-64 years) will be greater if compared to the non-productive age (65 years and over) with a share of more than 60% of the total population of Indonesia by 2030-2040 of 297 million people. Demographic bonus in Indonesia is one of the opportunities to make Indonesia an advanced country in accordance with the ideals of the Indonesian people who want to be advanced countries. But when these demographic bonuses are not prepared and used properly, they can create problems that will occur in the future if not in the face of now. The attitude that the government should take in embracing the demographic bonus in Indonesia is to expand the absorption of labour by opening up jobs so that the problem of unemployment can be addressed by opening jobs. The government must take policy by formulating laws and implementing good law enforcement so that it can attract a lot of investment from abroad and domestically. Legal roles in attracting foreign or domestic investment such as providing legal certainty, reducing licensing barriers, intensive enforcement of entrepreneurs, development of education and employment training programmes, provision of legal support for enterprise, and protection of investors in conducting economic activities in Indonesia. This is what the government can do as a policymaker and enforcer in preparing itself to take advantage of the demographic bonus that will occur in Indonesia.
HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI DI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945 Bramantyo Dwi Wicaksono; Daniarsi Ayu Ramdani; Muhammad Fahmi Abdillah; Rajespri Saflahinas Mardani; Thoriq Alfi Jamil; Taun Taun
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat secara aktif dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan adil, serta dapat menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan bukan merupakan suatu konsep yang tetap, tetapi sesuatu yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Library research atau studi kepustakaan merupakan salah satu cara penelitian, dengan mengumpulkan sumber atau bahan yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan , mencatat, menulis dan memperoleh informasi mengenai Hakikat, Instrumental dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pengumpulan data untuk artikel ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang relevan terkait materi yang dibahas melalui media, seperti buku, dokumen, dan media internet. Menurut International Commision For Jurist, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk mengambil keputusan politik dilaksanakan melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui proses pemilihan yang bebas. Demokrasi Pancasila hanya dapat berhasil dilaksanakan apabila nilai-nilai yang dikandungnya dipahami dan diamalkan sebagai nilai-nilai politik dan budaya. Hal itu meliputi unsur kebenaran, budi pekerti, kedamaian, keberlanjutan, dan kepribadian Indonesia.
MENJAGA MARWAH KONSTITUSI : MENGUJI KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERLANDASKAN UUD NRI 1945 Meishin Dona Chaesara; Syahla Nathania; Khafifatul Camelia; Sitaresmi Prabuningrat; Nazhwaa Oktavionan Cinta; Taun
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1828

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga marwah konstitusi. Salah satu mekanisme untuk menjaga marwah konstitusi adalah melalui pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan memutus perkara mengenai pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Dalam melakukan pengujian konstitusionalitas, MK menggunakan berbagai macam metode, antara lain metode tekstual, metode historis, metode komparatif, dan metode sosiologis. MK juga mempertimbangkan berbagai macam faktor, antara lain norma-norma dalam UUD NRI 1945, asas-asas hukum umum, dan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka yang mengumpulkan berbagai referensi seperti jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, serta informasi dari beberapa situs internet terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, dan sering kali mengutamakan efisiensi administratif dibandingkan legitimasi konstitusional. Oleh karena itu pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 memiliki peran penting dalam menjaga marwah konstitusi. Hal ini karena pengujian konstitusionalitas dapat memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.
Co-Authors Ananda Nugraha Angreani Triana Annisa Chaerani Arif Sofiyan Berlianto Audia Nervalina Purba Bramantyo Dwi Wicaksono Daniarsi Ayu Ramdani Daniel Hasiholan Marpaung Daud Munasto Debby Khoirunisa Elgi Hikmat Syah Evan Katana Fadhil Sadam Rusbal Fakhri Rizki Zaenudin Farhan Fauzie Achmad Firda Zahrah Imam Budi Santoso Imanudin Affandi Indra Yudha Koswara Khafifatul Camelia Komala Sari M Tanto Mulyana M.Rusli Arafat M.Rusli Arafat Majiyatun Nisa Maulida Fathia Azhar Meishin Dona Chaesara Muhammad Fahmi Abdillah Nadia Faza Salsabila Nazhwaa Oktavionan Cinta Nur Azza Morlin Iwanti Pamungkas Satya Putra Puti Priyana Rahman Rajespri Saflahinas Mardani Rani Apriani Sitaresmi Prabuningrat Siti Fatimah Syaharani Putri Ubaidillah Syahla Nathania Syifa Miftahuljannah Thoriq Alfi Jamil Venni Avionita Vinne Tri Rahim Safavi Wahyu Diningrum