Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.573
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH LIVING LAW DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum LEGAL BRIEF Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Daud Munasto
Universitas Singaperbangsa Karawang Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Munasto, Daud
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.541

Abstract

Korupsi sebagai extraordinary crime memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Namun, faktanya ketentuan  tersebut belum pernah diterapkan oleh Hakim dalam mengadili kasus korupsi. Oleh karena itu, korupsi tetap terjadi dan mengalami perluasan baik modus maupun pelakunya. Perumusan Pasal 2 ayat (2) UUTPK yang berkaitan dengan “kondisi darurat” sulit dipenuhi unsurnya. Rumusan kata “dapat dipidana mati”, memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa pidana penghilangan kesempatan hidup yaitu pidana penjara dengan jangka waktu tertentu; atau maksimum 20 tahun atau pidana seumur hidup. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan kualitas kebijakan formulasi sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, spesifikasi penelitian bersifatdeskriptif analisis, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini pertama, tinjauan sosiologi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Upaya Penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara menyeluruh baik bagi para penegak hukum tindak pidana korupsi harus benar-benar bebas dari intervensi pihak manapun dengan kajian sosiologi hukum. Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pidana Mati, Perspektif Sosiologi Hukum.
PENGARUH ASPEK PENGGUNAAN TENAGA KERJA DAN IZIN KERJA BAGI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING TERHADAP KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA I ketut astawa; Daud Munasto
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v9i2.2108

Abstract

Employment problems can arise due to several factors such as education, job opportunities and relatively low economic growth. This is experienced by many countries including Indonesia. This writing aims to determine the effect of aspects of the use of labor and work permits for the use of foreign workers on investment activities in Indonesia. The writing method used in this paper is a literature review method (library research). From the discussion, it can be concluded that the employment issue is a very important element to get the attention of all parties related to foreign workers, because the impact it can have can encourage an increase in foreign investment in Indonesia on investment. Aspects of the Obligation to Use Indonesian Workers and the Obligation to Organize Industrial Training (Industrial Training) and Work Permits for the Use of Foreign Workers (TKA) on Investment Activities in Indonesia have a major influence on investment activities in Indonesia. For this reason, labor regulations must be supported by adequate laws and regulations according to the demands of the interests of the community and investment actors in Indonesia.Keywords: influence, employment, investment, investment
Workshop Peningkatan UMKM Melalui Pengelolaan Keuangan Dan Pemasaran di Desa Balongsari Ajat Sudrajat; Liya Megawati; Daud Munasto
DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : Politeknik Negeri Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32486/dikemas.v6i1.301

Abstract

Pengembangan UMKM perlu terobosan dalam meningkatkan usaha melalui pembahasan pengelolaan keuangan dan pemasaran yang harus dilakukan para pelaku UMKM melalui pelaksanaan workshop dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan kepada para pemilik UMKM dalam hal pengelolaan keuangan dan pemasaran. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2021 melalui kegiatan yang dilakukan secara tatap muka dengan peserta para UMKM yang ada di Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta kabupaten Karawang. Peserta dari kegiatan ini berjumlah 50 orang dari jumlah keseluruhan para pelaku UMKM sebanyak 190 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman Para pelaku UMKM tentang konsep pengelolaan keuangan dan pemasaran dalam pengembangan UMKM.
TINDAKAN EXTRAJUDICIAL KILLING TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF ASAS PRESUMPTION OF INNONCENT DAN HAM I Ketut Astawa; Daud Munasto
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 14 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v14i1.5302

Abstract

There have been a number of terrorist incidents in Indonesia that have led to extrajudicial killings in several cases by the police. Extrajudicial killing is an act that is carried out on the basis of the discretion of certain authorities to carry out acts of murder against perpetrators suspected of committing crimes of terrorism. Criminal acts of terrorism are regulated in Law Number 2 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism, the meaning of terrorism is a deliberate attack on public order so as to cause fear to the wider community. In criminal procedural law there is the principle of presumption of innocence, which means that a person is considered innocent before a judge's decision has permanent legal force. Because everyone also has human rights that must be protected by anyone, especially the police as law enforcers. This writing uses a normative juridical method, namely the study of legal principles, legal systematics, and legal comparisons. In addition, it discusses the doctrines in the science of law, and this writing has a descriptive-analytical philosophy that describes in detail, systematically, and thoroughly.
BENTUK INSIDER TRADING SERTA IMPLEMENTASI MISAPPROPRIATION THEORY BAGI PELAKU INSIDER TRADING DI BURSA EFEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL Daud Munasto; Taun Taun
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i2.4113

Abstract

Bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran dan permintaan efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdaagangkan efek diantara mereka. Efek yang diperjualbelikan dapat berupa saham, obligasi, reksadana atau produk derivatif lainnya. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, perusahaan, dan pihak terkait lainnya pemerintah membuat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Didalam pelaksanaan masih terdapat beberapa orang atau pihak mencoba mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan akses yang mereka miliki melalui misappropriation theory sehingga membuat investor tidak nyaman dalam menjalankan transaksi jual beli efek.
Marriage Legal Aspects On The Status Of Out Of Marriage Children In Birth Certificates And Child Protection Daud Munasto; Oci Senjaya
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 (2022): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.476 KB) | DOI: 10.35335/legal.v11i4.411

Abstract

Children are buds, potentials, and the younger generation as the successor to the ideals of the nation's struggle that has a strategic role. Children have special characteristics and characteristics that ensure the continuity of the existence of the nation and state in the future. Children are the living messages we send to a time we will not see (children are the living messages we send for a time we don't see), that's how John W Whitehead in Lenny N. Rosalin describes the importance of children as the next generation as well as the greatest asset for the future. front. Every newly born child must be registered immediately in the form of a Birth Certificate as the child's identity even though the child's status is out of wedlock without losing the rights of the child. This study uses a normative juridical method that is descriptive in nature, which is a systematic and comprehensive description of the object under study. The legal materials used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This research is a library research (library research). To obtain the data presented in this study, the authors used the legal materials obtained were analyzed qualitatively normatively and explained deductively. So that in the end get the expected results, to then draw a conclusion as the final result of this research. The conclusion of this thesis is that the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 which states that Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely: "Children born outside of marriage only have a civil relationship with the mother and her mother's family, contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia Number 1 of 1945 if it is interpreted as eliminating civil relations with men which can be proven based on science and technology or other evidence according to the law, it is proven that they have blood relations with their fathers. When doing a relationship, it should be considered in the long term, which ultimately does not harm other people, both juridically and non-juridically. Keywords: Child Out of Wedlock, Child Position, Child Protection ABSTRAK Anak merupakan tunas, potensi, serta generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis. Anak mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus aset terbesar untuk masa depan. Setiap anak yang baru dilahirkan untuk segera didaftarkan dalam bentuk Akta Kelahiran sebagai identitas diri anak walaupun status anak luar kawin tanpa menghilangkan hak-hak anak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan secara sistematis dan menyeluruh dari obyek yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan terseier. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Untuk memperoleh datadata yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif normatif dan dijelaskan secara deduktif. Sehingga pada akhirnya mendapatkan hasil yang dharapkan, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari penilitian ini. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dijelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyebutkan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, bertentangan dengan UndangUndang Dasar NKRI Nomor 1 Tahun 1945 apabila dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum terbukti mempunyai hubungan darah dengan ayahny”. Hendaknya ketika melakukan suatu hubungan harus dipikirkan dalam jangka panjang yang akhirnya tidak merugikan orang lain dalam yuridis maupun non yuridis. Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Kedudukan Anak, Perlindungan Anak
PENDEKATAN KRIMINOLOGIS PRAKTIK PEREDARAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI SERTA MODUS OPERANDINYA Daud Munasto; Oci Senjaya
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 2 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.2.75-84

Abstract

When various activities are carried out from home during the Covid-19 outbreak, narcotics users use similar steps. Drug abuse during the Covid-19 pandemic has actually increased. People who are stressed due to the pandemic due to losing their jobs will be used by drug dealers to get involved in drug abuse because many people have lost their jobs or livelihoods. The key factors for success in creating a community environment that is free from narcotics are increasing self-commitment, power consolidation, anti-narcotics regulation, and early detection. This research uses normative juridical research where this research is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. This approach is known as the library approach, namely by studying theories, laws and regulations, and other documents that support this research. Research Results The modus operandi of narcotics abuse during a pandemic is changing. There was a change in the modus operandi of the use and distribution of narcotics during the pandemic. Before the pandemic, cases of narcotics abuse were often found in entertainment venues. Because many entertainment venues are closed, drug abuse is now being carried out in homes, apartments, and hotels. the nature of the home session with this change in modus operandi, disclosure of narcotics abuse can be carried out thanks to public reports. Keywords: Narcotics; Pandemic; Circulation;Practice.  AbstrakDi saat berbagai aktivitas dilaksanakan dari rumah selama wabah Covid-19, para pengguna narkotika menggunakan langkah yang mirip. Penyalahgunaan narkotika pada masa pandemi Covid-19 justru meningkat. Orang yang stress akibat pandemi karena kehilangan pekerjaan akan dimanfaatkan oleh para pengedar narkotika untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau atau mata pencaharian. Faktor kunci keberhasilan menciptakan lingkungan masyarakat, yang bersih dari narkotika adalah dengan meningkatkan komitmen diri, konsolidasi kekuatan, regulasi anti narkotika, dan deteksi dini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari teori-teori, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menunjang penelitian ini.Hasil Penelitian modus operandi penyalahgunaan narkotika di masa pandemi berubah. Terjadi perubahan modus operandi penggunaan dan peredaran narkotika selama pandemi, Sebelum pandemi, kasus penyalahgunaan narkotika banyak ditemui di tempat-tempat hiburan. Karena banyak tempat hiburan ditutup, penyalahgunaan narkotika kini banyak dilakukan di rumah, apartemen, maupun hotel. sifatnya home session dengan adanya perubahan modus operandi ini, pengungkapan penyalahgunaan narkotika dapat terlaksana berkat laporan masyarakat.Kata kunci: Narkotika; Pandemi; Peredaran;Praktik.
The Policy Of The Death Penalty For Perpetrators Of Corruption Is Studied From A Sociological Perspective Of Law Munasto, Daud
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.541

Abstract

Corruption as an extraordinary crime provides regulations regarding the death penalty for the perpetrators. However, the fact is that this provision has never been applied by judges in adjudicating corruption cases. Therefore, corruption continues to occur and has expanded both the mode and the perpetrators. The formulation of Article 2 paragraph (2) UUTPK relating to "emergency conditions" is difficult to fulfill its elements. The formulation of the word "can be sentenced to death", provides an opportunity for judges to impose other heaviest criminal alternatives that are not in the form of a crime of loss of life opportunity, namely imprisonment for a certain period of time; or a maximum of 20 years or life imprisonment. The purpose of this study is to determine and explain the quality of the policy formulation of capital punishment for criminals. The research method used is normative juridical, the research specification is descriptive analysis, data collection techniques through library research. The results of this study are first, a review of the sociology of capital punishment for perpetrators of criminal acts of corruption. Efforts to tackle corruption must be carried out thoroughly both for law enforcers of corruption crimes and must be completely free from the intervention of any party with a legal sociology approach. Keywords: Corruption Crime; Death Penalty Sanctions; Legal Sociology Perspective.
Workshop Peningkatan UMKM Melalui Pengelolaan Keuangan Dan Pemasaran di Desa Balongsari Sudrajat, Ajat; Megawati, Liya; Munasto, Daud
DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : Politeknik Negeri Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32486/dikemas.v6i1.301

Abstract

Pengembangan UMKM perlu terobosan dalam meningkatkan usaha melalui pembahasan pengelolaan keuangan dan pemasaran yang harus dilakukan para pelaku UMKM melalui pelaksanaan workshop dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan kepada para pemilik UMKM dalam hal pengelolaan keuangan dan pemasaran. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2021 melalui kegiatan yang dilakukan secara tatap muka dengan peserta para UMKM yang ada di Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta kabupaten Karawang. Peserta dari kegiatan ini berjumlah 50 orang dari jumlah keseluruhan para pelaku UMKM sebanyak 190 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman Para pelaku UMKM tentang konsep pengelolaan keuangan dan pemasaran dalam pengembangan UMKM.
URGENSI PEMEKARAN WILAYAH DAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF A.N, Mattew Nicky; Munasto, Daud
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10467889

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang membahas Urgensi Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Positif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikaji berdasarkan pendapat para ahli tentang pemekaran daerah, peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa otonomi daerah atau pemekaran daerah sangat diperlukan, khususnya bagi daerah-daerah terpencil dalam rangka mendekatkan dan memperlancar penyelenggaraan pelayanan publik serta menjamin kesejahteraan masyarakat hukum daerah. Tentunya pemekaran daerah juga harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan baik agar pemekaran daerah tidak disalahgunakan sebagai wadah elit kekuasaan untuk memenuhi kepentingannya tanpa mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
Co-Authors A.N, Mattew Nicky Ajat Sudrajat Ajat Sudrajat I ketut astawa Liya Megawati Oci Senjaya Taun Taun