Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.396

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WAJAH HUKUM Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Supremasi Hukum Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Indonesian Community Journal Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Jurnal Hukum Mimbar Justitia

Puti Priyana

Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang

Author-ID : 2588333

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DALAM PENGHENTIAN TINDAKAN MEDIK TERHADAP PASIEN TERMINAL Priyana, Puti
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab dokter dalam penghentian tindakan medik terhadap pasien terminal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari dan berfokus kepada semua peraturan hukum yang secara teoretik dianggap relevan dengan masalah tanggung jawab dokter terhadap penghentian tindakan medik terhadap pasien terminal yang selanjutnya diolah dan dianalisi menggunakan metode analisi yuridis-kwalitatif. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dokter terhadap penghentian tindakan medis pada pasien terminal khususnya dan pasien biasa pada umumnya telah dialihkan kepada yang membatalkan atau mengentikan tindakan medis. Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merekomendasikan perlu adanya revisi di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran untuk memasukan rumusan tentang penghentian tindakan medis atau informed refusal. Agar terdapat kepastian hukum serta perlu dilakukan sosialisasi mengenai lebih itensif mengenai makna dan batasan dalam melakukan penghentian tindakan medis pada pasien terminal.

PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DALAM MEMBERI KETERANGAN AHLI DI PENGADILAN SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA Winda Aprilia; Dea Ayu Lestari; Nurul Fitria Baroroh; Gita Agustia; Puti Priyana; Habibah Mutiara Zahra
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Bidang ilmu kedokteran forensik dimanfaatkan untuk membantu proses penyidikan dalam mencari kebenaran materil dalam praktiknya digunakan untuk memeriksa atas tubuh, kesehatan, serta nyawa manusia terkait ada atau tidaknya sebab tindak pidana dalam tubuh korban maupun pelaku tindak pidana. Dokter sebagai dokter ahli disini memiliki kedudukan untuk memberikan informasi terkait hal medis yang berkaitan dengan korban maupun pelaku yang kemudian dituangkan dalam tulisan berbentuk surat visum et repertum maupun secara lisan didepan pengadilan untuk dimintain keterangan sebagai saksi ahli. Dalam upaya pembuktian dokter ahli yang dimintai keterangannya demi keadilan tidak dapat dikenakan pidana karena berdassrkan undang undang hal tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Metode dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan menelaah peraturan perundang undangan, bahan kepustakaan hukum dan data sekunder yang kemudian dianalis dan diteliti dengan keadaan dimasyarakat.

PERAN ARBITRASE INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTE (ICSID) DALAM SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA Khairani Putri Sutanto; Puti Priyana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Penanaman modal asing adalah hal yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap pembangunan negara-negara di dunia. Berdasarkan hal tersebut menjadikan konsep penanaman modal asing di Indonesia menarik untuk dikaji dan mengenai kekuatan mengikat keputusan lembaga Arbitrase ICSID dalam penyelesaian sengketa penanaman modal antara Investor Asing dan Pemerintah Indonesia. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan, para investor asing yang memiliki sengketa Penanaman Modal dengan negara lain dapat menyelesaikan sengketa investasinya melalu Lembaga Arbitrase ICSID. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing menegenai Penanaman Modal.

STATUS KEPEMILIKAN ASET TANAH KAS DESA MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI YANG TERLETAK DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI Nabila Khalisha; Puti Priyana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Penulisan artikel ini membahas tentang status kepemilikan dan hak pengelolaan atas Tanah Kas Desa eks-desa kepunyaan Pemerintah Kota Bekasi yang terletak pada wilayah Kabupaten Bekasi, dan sah atau tidaknya Berita Acara Serah Terima Nomor 028/BA.106-PLK/1998 tanggal 4 Maret 1998 tentang Serah Terima Barang Inventaris dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Kotamadya Bekasi dimata hukum, dikaitkan dengan hierarki peraturan perundangan-undangan yang dianut oleh Indonesia.Selanjutnya dalam meneliti dan/atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode yuridis normatif, karena berkaitan dengan peraturan dan ketentuan tertulis sebagai sumber bahan hukum primer, selain itu penelitian dan observasi yang dilakukan memiliki hubungan erat pada kepustakaan karena membutuhkan data-data yang berasal dari buku, jurnal, dan/atau skripsi terkait sebagai sumber data-data sekunder

PENGAWASAN BPOM TERHADAP MASKER ORGANIK ILEGAL YANG BEREDAR DAN BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMENNYA Ayu Mustika Ningrum; Puti Priyana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Maraknya pelanggaran dilakukan oleh oknum pengusaha yang merugikan dan membahayakan konsumen. Kecurangan dilakukan oleh oknum pengusaha bertujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa mengikuti proses perizinan dan pengawasan dari BPOM menjadi masalah yang patut mendapatkan perhatian. Penulisan jurnal ini ditujukan untuk membuka wawasan mengenai bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPOM dalam masyarakat terkait dengan salah satu isu yang sedang beredar mengenai masker organik ilegal milik oknum pengusaha kosmetik di Kota Bekasi yang terjual secara bebas di pasaran terutama melalui media online. Penelitian ini dibuat dengan metode yuridis normatif atau berpedoman terdahap undang-undang (Statue Approach). Peran hukum dalam menciptakan ketertiban di bidang ini melalui Undang-Undang Kesehatan dan lembaga BPOM sebagai pelaksananya dengan melakukan pengawasan dan perizinan terhadap peredararan obat dan makanan. Masih banyaknya oknum pelaku usaha yang melakukan kecurangan dikarenakan masih minimnya kesadaran hukum dalam mematuhi aturan yang ada dan beretika dalam melakukan usaha.

ANALISIS HUKUM SENGKETA TANAH WAKAF YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM ERETAN INDRAMAYU Fitria Ma’sum; Puti Priyana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pemberian Wakaf yang dilakukan tanpa proses yang sah dan benar menurut Undang-Undang dan hukum yang berlaku rentan mengalami sengketa dikemudian hari. Hal ini dibuktikan dengan adanya sengketa tanah wakaf yang terjadi di Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tata cara wakaf yang sah dan diakui berdasarkan Hukum Perdata serta proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yuridis normative yaitu pendekatan terhadap Undang-Undang dan Pendekatan terhadap kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf dapat dikatakan sah apabila dilakukan secara lisan serta terdapat akta yang dituangkan dalam akta ikrar Wakaf oleh PPAIW yang nantinya akan didaftarkan atas nama Nazhir kepada Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM PERLINDUNGAN ANAK Moch Fahmi Rifal Marpaung; Puti Priyana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Anak adalah amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus senantiasa kita lindungi karena mereka melekat pada harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Dalam arti kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak mendapat perlindungan dari perbuatan kekerasan dan diskriminasi serta hak dan kebebasan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi terhadap perlakuan anak terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah dan menafsirkan hal-hal teoritis mengenai asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan anak dan perlindungan anak terlantar . Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem masih belum terlaksana dengan baik

UPAYA PENANGGULANGAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA DI DUSUN KAUMJAYA SERTA DAMPAK YANG TIMBUL BAGI LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT Muhammad Rafly Hargiya Putra; Puti Priyana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Tempat Penampungan Sementara atau sering disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir. Dengan adanya TPS, memudahkan masyarakat membuang sampah. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat dan TPS yang berlokasi di Dusun Kaumjaya Desa Puseurjaya RT 16, RW 04 Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Masyarakat sekitar membuang sampah ke sebuah kali kering yang berdekatan dengan pemukiman warga, sungai citarum dan perkebunan warga. TPS dilokasi tersebut memiliki kondisi fisik kurang baik sebagai wadah pembuangan sampah dan lingkungan di sekitarnya terlihat kurang baik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya Pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi adanya TPS tersebut khususnya membuang sampah yang memiliki dampak yang cukup serius bagi Masyarakat maupun Lingkungan sekitar. TPS dalam kehidupan masyarakat haruslah merupakan wadah Pembuangan sampah sementara yang ideal sesuai dengan konsep dan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif karena dalam membahas permasalahan penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Memperoleh bahan penelitian primer dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperoleh data sekunder dari lapangan penelitian.

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PERAWAT RS SILOAM MELALUI ALAT BUKTI FORENSIK Veronika Mega Ulan; Puti Priyana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Dengan adanya Visum et Repertum mempunyai peran penting untuk membantu penuntasan sebuah perkara, karena terdapat berbagai bagian pada proses pembuktian tidak dapat dilaksanakan oleh pihak kepolisian dengan tanpa bantuan ahli pada bidangnya, yakni kedokteran. Sama halnya di dalam kasus perawat RS Siloam yang dianiaya oleh salah satu orang tua pasien. Dan hasil visum mengatakan bahwa adanya penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua pasien tersebut. VeR berperan penting dalam hal tindak pidana penganiayaan. Riset ini termasuk penelitian hukum normatif, yakni hukum yang menempatkan hukum selaku sistem pembangunan norma. Sistem norma tersebut ialah tentang norma, asas, aturan, undang-undang perjanjian putusan pengadilan dan doktrin. Dokter Forensik membantu mulai dari tahapan penyidikan hingga persidangan perkara yang berkenaan dengan jiwa raga manusia. Maka dari itu, harus terdapat ketetapan tegas yang memberikan aturan posisi dokter selaku saksi ahli. Bukti yang digunakan disampaikan oleh dokter forensik secara tertulis ataupun lisan sehingga menjadi harapan kebenaran materiil dapat terbentuk.

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN ATAS KEBOCORAN PIPA MINYAK MILIK PT. PERTAMINA, TBK. DI LAUT UTARA KARAWANG Mohamad yosep ramanda; Puti Priyana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah (lingkungan hidup). Kedua istilah tersebut meskipun secara harpiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan).Dalam penelitian ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan atas kebocoran pipa minyak milik PT. Pertamina di Laut Utara Karawang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan bahan hukum sekunder yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum. Serta yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, dan ulasan hukum. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri

Co-Authors Aam Hernita Sriwulan Adam Mulyawan Ade Oki Subagja Aditya Oktavianto Andika Dwi Yuliardi Andrew Christian Banjarnahor Ayu Mustika Ningrum Dea Ayu Lestari Dea Ayu Lestari Dedi Pahroji Eva Nurlia Fikka Wiannanda Putri Fitria Ma’sum Galih Rahmatan Julaefa Gita Agustia Habibah Mutiara Zahra Imanudin Affandi Khairani Putri Sutanto Laras Endah Kinasih Linda Riski Sefrina Mega Fadhillah Chaidir Milla Mudzalifah Moch Fahmi Rifal Marpaung Mohamad yosep ramanda Muhammad Rafly Hargiya Putra Nabila Khalisha Naintya Amelinda Rizti Naintya Amelinda Rizti Nurul Fitria Baroroh Nurul Fitria Baroroh Okky Wahyu Saputro Oktaviani Wulansari Puspita Farahdillah Regita Eka Cahyani Setiabudi Hartono Shinta Anggi Yustika Singgih Hasanul Baluqia Tamara Fransisca Jamal Tanumihardja Jopie Gunawan Taun Taun Teguh Prasetio Tia Ningsih Veronika Mega Ulan Wahyu Darmawan Wienike Dinar Pratiwi Winda Aprilia

Title

Found 36 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 36 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 36 Documents
Search