Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN TENTANG KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF DI DESA DWI TIRO KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA NINING ANGRIANI; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.813 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf, dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak penerima tanah wakaf yang diperuntukan untuk kepentingan umum yang berjumlah, 10 organisasi/yayasan penerima tanah wakaf dan 2 pihak pemerintah yaitu Kepala Desa dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Sampel penelitian menggunakan sampel populasi karena populasinya terjangkau. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tergolong rendah karena pengetahuan hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 0%, pemahaman hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 20%. Sikap hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 40%, dan pola perilaku hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 0%. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf Di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba yaitu (a) Faktor pengetahuan dan pemahaman hukum penerima tanah wakaf, (b) faktor ekonomi (c) faktor sosialisasi hukum, dan (d) waktu pembuatan sertifikat tanah wakaf.KATA KUNCI: Kesadaran Hukum, Sertifikat, dan Tanah Wakaf

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK DI KELURAHAN PUNDATA BAJI KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN PANGKEP HUZNUL WAHIDA; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.828 KB)

ABSTRAK: Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing Oleh Firman Muin dan Lukman Ilham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, dan 2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penggarap dengan pembagian 80% untuk pemilik tambak dan 20% untuk penggarap setelah dikurangi biaya-biaya pemeliharaan ikan. Perjanjian berdasarkan hukum adat dipilih oleh masayarakat karena memiliki banyak keunggulan yaitu kurangnya resiko kerugian antara dua pihak sebab kerugian ditanggung bersama, dan 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep antara lain ketidaktahuan masyarakat tentang undang-undang perjanjian bagi hasil perikanan, faktor budaya dan faktor pendidikan.Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil TambakABSTRACT: Implementation of Profit Sharing Agreement In Pundata Baji Subdistrict of Labakkang Sub-district of Pangkep Regency. Thesis Faculty of Social Sciences Makassar State University. Guided By Word Muin and Lukman Ilham. This study aims to determine: 1. the implementation of the agreement for the results of ponds in Pundata Baji Sub-District Labakkang Pangkep District, and 2. What are the constraints found in the agreement for the results of ponds in Pundata Baji Village District Labakkang Pangkep District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through documentation, observation and interviews. Data obtained from the results of research processed by using qualitative analysis. The result of the research shows that: 1) The agreement for the results of the pond in Pundata Baji Sub-district of Labakkang Sub-district of Pangkep Regency is implemented based on agreement between the owner and the farmer with the distribution of 80% for the fishpond owner and 20% for the cultivators after deducting the cost of fish maintenance. Agreement based on adat law is chosen by society because it has many advantages that is lack of risk of loss between two parties because of shared losses, and 2) Constraints faced in the agreement for the results of ponds in Pundata Baji Village Labakkang Subdistrict Pangkep District among others ignorance of the community about the law invite-sharing agreements for fishery products, cultural factors and educational factors. Keyword: Profit Sharing Agreement

TRADISI MANGARU SUATU WARISAN BUDAYA MASYARAKAT NEPA-MEKAR KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH (TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF NORMATIF) MUSTAFID MANAN SAILAN; FIRMAN UMAR; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.431 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: 1) Eksistensi tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar; 2) Tujuan dari tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar; 3) Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Untuk tujuan tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengungkap: Eksistensi tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar; tujuan dari tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar; dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Eksistensi tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar telah mengalami perubahan dan pergeseran sesuai dinamika perubahan dan pergeseran kebutuhan masyarakat, baik ditinjau dari segi pemainnya, dari segi pelaksanaan pertunjukkannya, maupun dari segi pakaian para pemainnya, serta dari segi cara penggunaan senjata tajam.2. Tujuan tradisi Mangarupada masyarakat Nepa Mekar, yakni:(a) sebagaiajang memilih orang-orang tua lelaki kesatria untuk menjadi pemimpin, pelindung, dan pengayom masyarakat;(b) sebagai ungkapan persembahan puji-pujian dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;(c) sebagai ajang silaturrahim dan maaf-memaafkan setelah selesai menunaikan puasa Ramadhan sebulan lamanya; dan(d) sebagai ungkapan persembahan menyambut tamu kehormatan.3. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar, yakni: nilai agama, nilai kesusilaan, nilai kesopanan, dan nilai hukum. Nilai tersebut terakumulasi dalam kesatuan utuh dalam setiap pertunjukkannya, sehingga keamanan, ketenteraman, dan kedamaian terjaga dengan baik, dan lebih penting tidak terjadi kekacauan serta konflik di dalam masyarakat dalam setiap pertunjukkannya. Kata Kunci: Tradisi Mangaru, Budaya ABSTRACT: This study aims to reveal: 1) The existence of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community; 2) The aim of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community; 3) The values contained in the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community in the District of Lakudo, Central Buton Regency. For this purpose researchers use data collection techniques through documentation, observation, and interviews. The data that has been obtained from the research results is processed using qualitative analysis to reveal: The existence of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community; the purpose of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community; and the values contained in the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community in the District of Lakudo, Central Buton Regency. The results showed that: 1. The existence of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community has undergone changes and shifts according to the dynamics of change and the shifting needs of the community, both in terms of the players, in terms of the performance of the performances, and in terms of the clothes of the players, and in terms of how to use them. sharp weapon. The goal of the Mangarupada tradition is the Nepa Mekar community, namely: (a) as well as choosing the parents of knighted men to be leaders, protectors, and guardians of the community, (b) as an expression of praise and thank God Almighty; (c ) as a place of silaturrahim and forgiveness after completing the fasting month of Ramadan; and (d) as an expression of offerings to welcome guests of honor. The values contained in the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community are: religious values, moral values, courtesy values, and legal values. This value is accumulated in the whole unity in each show, so that security, peace and peace are well maintained, and more importantly there is no chaos and conflict within the community in every performance. Keywords: Mangaru Tradition, Culture

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (STUDI DI PASAR SENTRAL SUNGGUMINASA) TRY SUHARTO; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat pengetahuan hukum mengenai Peraturan Daearah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. (3) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mana populasinya adalah 540 orang pedagang sebagai wajib retribusi. Sedangkan sampelnya adalah 10 % dari jumlah populasi pedagang yaitu 54 pedagang yang diambil dengan menggunakan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis persentase, yang dimana data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Tingkat pengetahuan hukum pedagang mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar masih sangat rendah hal ini disebabkan karena kurangnya kesadarn hukum para pedagang dan sosialisasi tentang retribusi pelayanan pasar. 2) Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar juga sangat rendah hal ini disebabkan oleh komitmen dari aparat pemerintah yang masih kurang dalam menjalankan kebijakan tersebut. 3) Hambatan- hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar, yaitu selain kurangnya pengetahuan hukum para pedagang juga kurang tegasnya aparat Pemerintah didalam memberikan sanksi kepada pedagang yang terlambat membayar retribusi.KATA KUNCI: Implementasi, Perda, Retribusi

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA (STUDI PADA PUSKESMAS KASSI KASSI KOTA MAKASSAR) NURKUMALASARI .; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.501 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, 2) Kendala yang dihadapi oleh petugas Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar dalam pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh puskesmas kassi-kassi Kota Makassar dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan wajib lapor di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar dan pecandu yang telah melaporkan diri di Puskesmas ini. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah pegawai Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar yang menangani wajib lapor pecandu narkotika dan pecandu narkotika yang melaporkan diri di Puskesmas ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa: 1)Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari tatacara pelaksanaan wajib lapor itu sendiri. 2)Kendala-kendala yang dihadapi Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar dalam pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika adalah: a. Kurangnya kemauan pecandu untuk akses, b. Kurang patuhnya mereka untuk melapor, c. Terbatasnya anggaran, d. Tidak adanya format kartu wajib lapor diri nasional, e. Kurangnya sosialisasi di masyarakat, f. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada. 3)Upaya-upaya yang dilakukan oleh Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan wajib lapor di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar antara lain: a. Memanfaatkan petugas penjangkauan dan pecandu yang melakukan wajib lapor diri, b. Pengadaan sarana dan prasarana berupa alat tes urin, antiretroviral, dan perlengkapan terapi metadon.Kata Kunci : Pelaksanaan Wajib Lapor, Pecandu Narkotika ABSTRACT: This study aims to determine, 1) Implementation of compulsory reporting of drug addicts in accordance with the provisions of Government Regulation No. 25 of 2011, 2) constraints faced by health worker Kassi Kassi Makassar City in the implementation of compulsory reporting of drug addicts, 3) Efforts carried out by the health center-Kassi Kassi of Makassar in overcoming obstacles to the implementation of compulsory reporting at the health center Kassi Kassi Makassar. This study is a qualitative descriptive study. The population in this study were all employees of the health center Kassi Kassi Makassar City and addicts who have reported themselves at this health center. While the sample of this study were employees of Makassar Kassi Kassi health center that handles notifiable drug addicts and drug addicts who report themselves at this health center. Data was collected by interview, observation and documentation. The research findings showed that: 1) Implementation of compulsory reporting of drug addicts in Kassi Kassi Makassar City Health Center is in conformity with the provisions of Government Regulation No. 25 Year 2011 on the Implementation of Mandatory Report Narcotic Addicts. It can be seen from the procedures shall be required to report itself. 2) Constraints faced by Kassi Kassi Makassar City Health Center in the implementation of compulsory reporting of drug addicts are: a. Lack of willingness addicts to access, b. Less obedient them to report, c. Limited budget, d. The absence of a card format compulsory reporting of national self, e. Lack of socialization in society, f. Limited facilities and infrastructure. 3) The efforts made by the health center of Makassar Kassi Kassi in overcoming obstacles to the implementation of mandatory reporting in Kassi Kassi Makassar City Health Center, among others: a. Utilizing the outreach workers and addicts who must report themselves, b. Provision of facilities and infrastructure in the form of urine test kits, antiretroviral, and methadone treatment equipment.Keywords: Implementation of Mandatory Report, Narcotic Addicts

KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PENGEMUDI ANGKUTAN KOTA TRAYEK KODE E DI MAKASSAR SANTI .; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.66 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkot-trayek kode E di Makassar dan 2) Untuk mengetahui upaya kepolisian Negara Republik Indinesia- Polwiltabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkot-trayek kode E di Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkot-trayek kode E di Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1) Kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkot-trayek kode E di Makassar masih rendah diukur berdasarkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yaitu mereka sama sekali tidak mengetahui dan tidak memahami Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan akan tetapi mereka cenderung mengetahui dan memahami rambu-rambu lalu lintas, namun kurang menghargai dan kurang menaati peraturan tersebut, karena sudah menganggap pelanggaran sebagai kebiasaan, oleh karena itu dapat diketahui bahwa rendahnya kesadaran hukum cenderung karena pelanggaran jadi yang paling dominan mempengaruhi kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkutan kota trayek kode E di Makassar yaitu perilaku. 2) upaya kepolisian Negara Republik Indinesia-Polwiltabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkutan kota di Makassar yaitu : a. upaya preventif yaitu, dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar pihak Satlantas Polrestabes Makassar melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan patrol-patroli rutin/oprasi rutin, menggelar razia kendaraan bermotor dan melaksanakan program peningkatan pengetahuan berlalu lintas dalam bentuk kegiatan : polisi sahabat anak, sosialisasi lintas universitas/police go to campus,keamanan berkendara, kampanye keselamatan lalu lintas, pembentukan organisasi terkait lalu lintas serta otomotif, KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas), sekolah mengemudi, dan lain-lain. Dan b.Upaya represif yaitu Tilang, apabila tindak pelanggarannya berat sehingga menimbulkan kecelakaan maka dapat pula diberikan sanksi berupa kurungan penjara sesuai UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kata Kunci : Kesadaran Hukum. Berlalu Lintas. Pengemudi Angkutan Kota Trayek Kode E. ABSTRACT: This study aims: 1) To determine the legal awareness of traffic-route public transportation drivers in Makassar E code and 2) To determine the policing effort of the Republic Indinesia- Polwiltabes Makassar in raising legal awareness of traffic-route public transportation drivers in Makassar E code. To achieve these objectives, the researchers used a technique of collecting data through observation, interviews and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative analysis to determine the legal awareness of traffic-route public transportation drivers in Makassar E code. The results showed that: 1) Awareness of the law-traffic public transportation drivers-stretch code E in Makassar still low measured based on legal knowledge, understanding of the law, the attitude of law and legal behavior that they did not know and did not understand the Act No. 22 of 2009 about traffic and road transport but they tend to know and understand the signs of traffic, but less appreciated and less obey the regulation, because it considers the breach as a habit, therefore it can be seen that the lack of legal awareness tends for violations so most The dominant influence of traffic law awareness of city transport drivers E in Makassar route code that behavior. 2) efforts to police the Republic Indinesia-Polwiltabes Makassar in raising awareness of traffic laws transport drivers in the city of Makassar, namely: a. preventive measures that, in order to tackle violations of traffic in the city of Makassar party Satlantas Polrestabes Makassar prevention efforts by conducting patrol-routine patrol / oprasi routine, held a raid of a motor vehicle and implement programs for improving knowledge of traffic in the form of activities: police friend to children , socialization cross-university / go to campus police, road safety, traffic safety campaign, the formation of traffic-related organizations as well as the automotive, KTL (Region traffic Code), driving schools, and others. And b.Upaya Tilang repressive ie, if follow-heavy offense, causing an accident, it can also be given sanctions in the form of imprisonment in accordance with Law No. 22 of 2009 on traffic and road transport.Keywords: Legal Awareness. Traffic. The driver of the Municipal Transport Code Route E.

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN KEBENDAAN (FIDUSIA) STUDI PADA KANTOR NOTARIS ELVIANI, S.H.,M.Kn KABUPATEN GOWA NOVIA ASMITA; FIRMAN MUIN; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.56 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Peran notaris dalam pembuatan akta jaminan kebendaan (fidusia). 2) manfaat pemilikan akta jaminan kebendaan (fidusia) yang dibuat melalui notaris.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara serta dokumen. Sumber data yang digunakan adalah sumber data teoritis dan sumber data praktis.. Informan dalam penelitian ini adalah notaris dan 2 orang pegawainya. Analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan hal-hal berdasarkan hasil pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Peran notaris dalam pembuatan akta jaminan kebendaan (fidusia) dimana notaris Elviani sudah melakukan peranannya sebagai notaris sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014 pasal 15 ayat (1) tentang jabatan notaris yang mengkhusus dalam menjamin kepastian tanggal pembuatan akta sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, menyimpan akta, memberi grosse pada akta , memberi salinan dan kutipan akta. 2. Manfaat pemilikan akta jaminan kebendaan (fidusia) yang dibuat melalui notaris sangatlah bermanfaat karena sudah terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM dan memiliki perlindungan hukum yang kuat. Kata Kunci: Notaris, Fidusia ABSTRACT: This study aims to find out, 1) The role of a notary in making a material guarantee certificate (fiduciary). 2) benefits of ownership of a material guarantee certificate (fiduciary) made through a notary. This research is qualitative research. Data collection techniques used are observation, interviews and documents. Sources of data used are theoretical data sources and practical data sources. The informants in this study were notaries and 2 employees. Data analysis used is describing things based on the results of data collection. The results showed that: 1. The role of the notary in making a material guarantee certificate (fiduciary) in which Elviani's notary had performed his role as a notary in accordance with law number 2 of 2014 article 15 paragraph (1) concerning the position of a notary who specialized in guaranteeing the date of manufacture the deed is in accordance with the existing provisions, save the deed, give a grosse to the deed, give a copy and quote the deed. 2. The benefits of possessing a material guarantee certificate (fiduciary) made through a notary are very useful because they are registered with the Ministry of Law and Human Rights and have strong legal protection. Keywords: Notary, Fiduciary

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GOWA DI KELURAHAN SUNGGUMINASA KECAMATAN SOMBAOPU DEWI ANGRAENI; HERI TAHIR; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.494 KB)

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer 8 orang informan dan menggunakan teknik penentuan informan yaitu purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Pasal 39 ayat 3 dalam rencana pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) Publik telah terlaksana pada beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Somba Opu telah terealisasi pembangunan ruang terbuka hijau untuk jenis taman kota dan hutan kota pada daerah Taman Sultan Hasanuddin dan Lapangan Syech Yusuf di Kecamatan Somba Opu, (2) Penataan dan pembenahan taman kota di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu memasuki tahap pengerjaan akhir dan memasuki agenda pemeliharaan mulai dari pembuatan batas-batas, pengecatan pagar, pembersihan taman, penanaman tanaman dan pepohonan terus dilakukan, sedangkan untuk pengawasan tetap dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah setempat baik dari kelurahan, kecamatan maupun dari pemerintah kabupaten sendiri, (3) Dalam merealisasikan penataan ruang terbuka hijau di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu terdapat hambatan internal dan hambatan eksternal dalam proses pelaksanaannya. Hambatan internalnya yaitu salah satunya sasaran program target pencapaian ruang terbuka hijau publik hutan perkotaan tidak tercapai dengan maksimal karena pemerintah baru merealisasikan penataan di taman kota tetapi belum membenahi secara keseluruhan untuk kawasan hutan perkotaan. Sedangkan hambatan eksternalnya yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga dan merawat ruang terbuka hijau secara sadar dan bersama.Kata Kunci: Implementasi, Rencana Tata Ruang ABSTRACT: This study aims to determine the Implementation of Regional Regulation No. 15 of 2012 on Spatial Planning of Gowa Regency in Sungguminasa Sub-District, Sombaopu Sub-District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data have been obtained from the results of the research processed by using descriptive qualitative analysis with primary data 8 people informants and using the technique of determining the informant that is purposive sampling.Results of research indicate that: (1) Implementation of Gowa Regency Regulation No. 15 of 2012 on Spatial Planning Area Gowa Regency Article 39 paragraph 3 in the plan to fulfill Public Open Public Open Space (RTH) has been implemented in several districts such as Somba Opu Subdistrict has been realized green open space development for urban park type and city forest at Sultan Hasanuddin Park area and Syech Yusuf Field in Kecamatan Somba Opu, (2) The arrangement and improvement of the city park in Sungguminasa Sub-District, Sombaopu Sub-district, entering the final stage of work and entering the maintenance agenda starting from the creation of boundaries, fence painting, garden cleaning, planting and trees continue to be done, (3) In realizing the green open space arrangement in Sungguminasa Sub-District, Sombaopu Sub-district, there are internal constraints and external obstacles in the implementation process. Internal obstacles that is one of the target program target achievement of green open space public urban forest is not achieved maximally because the new government realize the arrangement in the city park but not yet fix overall for urban forest area. While the external obstacle is the lack of awareness of the community to maintain and maintain green open space consciously and together.Keywords: Implementation, Spatial Plan

EFEKTIFITAS MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SINJAI MUH. NURHIDAYAT; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.416 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai. Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Sinjai guna mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Untuk mencapai tujuan tersebut maka maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai. Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Sinjai guna mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Sinjai telah efektif, karena pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016. (2) Dampak mediasi yang dilakukan terhadap kasus perceraian pada Pengadilan Agama Sinjai Belum maksimal dilihat dari segi hasilnya, hal tersebut diperkuat dengan adanya data yang diperoleh dari data Pengadilan Agama Sinjai yang menunjukkan bahwa dari 129 Kasus yang ditangani, hanya terdapat 9 (Sembilan) Kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dari proses mediasi yang telah dilakukan. Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Kasus Perceraian ABSTRACT: This study aims to determine, the effectiveness of mediation in the settlement of divorce cases in the Religious Court of Sinjai. Efforts that have been made by the Religious Court of Sinjai to streamline mediation in settling divorce cases. To achieve these goals then the researchers used data collection techniques through, documentation, observation, and interviews. The data have been obtained from the results of the research processed by using qualitative analysis to determine the effectiveness of mediation in the settlement of divorce cases in the Religious Court of Sinjai. Efforts that have been made by the Religious Court of Sinjai to streamline mediation in settling divorce cases. The results show that: (1) The mediation process in divorce cases in Sinjai Religious Court has been effective, because the implementation of mediation in the Religious Court of Sinjai based on the prevailing regulation is PERMA No. (2) The impact of mediation on divorce cases in the Sinjai Religious Court has not been maximally seen in terms of the outcome, it is reinforced by the data obtained from the Sinjai Religious Court data showing that of the 129 Cases handled, there are only 9 (Nine) Cases that have reached an agreement to make peace with the mediation process. Keywords: Effectiveness, Mediation, Divorce Cases

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN LAUT DI KELURAHAN LAPPA KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI RINI FEBRIANTI; FIRMAN MUIN; IRSYAD DAHRI
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di kelurahan lappa kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai, pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, faktor penghambat pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, Dokumentasi, Observasi, dan Wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai menggunakan perjanjian secara lisan atas dasar kepercayaan, tidak ada saksi, dan tidak dilakukan dihadapan kepala kelurahan. (2) pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di kelurahan lappa kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai yang berlaku menurut kebiasaan dan dilaksanakan secara turun-temurun, hanya mendasarkan pada kesepakatan antara nelayan pemilik kapal dengan nelayan penggarap dengan imbangan bagi hasil. Dalam perjanjian tersebut tidak ada jangka waktu yang ditentukan dan beban yang hampir keseluruhannya menjadi tanggungan bersama antara nelayan pemilik kapal dengan nelayan penggarap. Pembagian hasil usaha perikanan di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sudah di atas ketentuan minimum yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang bagi hasil perikanan. (3) faktor penghambat Pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di kelurahan lappa kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai adalah kurangnya tingkat pendidikan, masih kuatnya pengaruh adat, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat nelayan. Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil Abstract: This study aims to find out, the form of agreement implementation for marine fishery products in Lappa village, North Sinjai subdistrict, Sinjai regency, the implementation of agreements for marine fisheries products in Lappa Village, North Sinjai Subdistrict, Sinjai District North Sinjai District, Sinjai Regency. To achieve this goal the researcher uses data collection techniques through, Documentation, Observation, and Interview. The data obtained from the research results are processed using Qualitative analysis. The results showed that: (1) Form of agreement implementation for marine fishery products in Lappa Village, North Sinjai Sub-district, Sinjai District, used an oral agreement based on trust, no witnesses, and was not carried out before the village head. (2) the implementation of the agreement for marine fishery products in Lappa village, North Sinjai sub-district, Sinjai regency which is valid according to custom and carried out for generations, only based on the agreement between the fishermen, the ship owner and the fishermen with a profit sharing. In the agreement there is no stipulated time period and the burden that is almost entirely becomes joint responsibility between the fishermen of the ship owner and the fishermen. Distribution of fisheries business results in Lappa Village, North Sinjai District, Sinjai District, is above the minimum stipulated in Law Number 16 of 1964 concerning fisheries product sharing. (3) inhibiting factors The implementation of agreements for marine fishery products in the lappa village of North Sinjai sub-district, Sinjai district is a lack of education, the influence of adat, and the lack of socialization from the government to the fishing community. Keywords: Production Sharing Agreement

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search