Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
FIRMAN MUIN
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY MENURUT UU.NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR HIKMAYANI .; FIRMAN MUIN; IRSYAD DAHRI
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.86 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha jasa laundry, untuk mengetahui pertanggungjawaban yang diberikan pelaku usaha jasa laundry terhadap kerugian yang diderita konsumen pengguna jasa laundry, dan untuk mengetahui pandangan konsumen terhadap pelaksanaan pelaku usaha jasa laundry di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 13 orang. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa,1) Dalam kegiatan usahanya pelaku usaha di Kelurahan Manuruki masih sering mendapatkan keluhan yaitu: barang konsumen hilang atau tercecer, barang tertukar, barang konsumen luntur dan biasanya konsumen dan pelaku usaha dalam memecahkan masalah yaitu dengan menggunakan jalur musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. 2) Pelaku usaha jasa laundry  telah bertanggung jawab atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Pertanggungjawaban tersebut berupa pencucian ulang secara gratis dua kali dengan maksimal barang yang di laundry beratnya 2kg-3kg dan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang setengah dari kerugian konsumen. 3) Pandangan konsumen pengguna jasa laundry terhadap pelaku usaha pada umumnya puas hal tersebut terjadi karena pelaku usaha mau bertanggung jawab dan melayani konsumen dengan baik pada saat complain kepada pelaku usaha dan meminta maaf kepada konsumen akibat kesalahan yang di lakukan.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku UsahaABSTRACT: This study aims to determine the problems faced by the laundry service business people, to know the accountability provided by the business actors laundry service to the losses suffered by consumers laundry service users, and to know the views of consumers on the implementation of laundry service business in Tamalate District Makassar . To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. By taking informants as many as 13 people. The data have been obtained from the results of research processed using qualitative data analysis techniques with three main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results of this study indicate that, 1) In business activities business actors in Manuruki Village still often get a complaint that is: consumer goods lost or scattered, the goods are confused, consumer goods fade and usually consumers and business actors in solving problems that is by using the path musyawarah the problem. 2) Laundry service business actor has been responsible for negligence resulting in loss to consumers. Accountability is in the form of free wash two times with maximum of goods in laundry weighing 2kg-3kg and give compensation in the form of refund half of loss of consumer. 3) Consumer user view of laundry service to business actors are generally satisfied that happened because business actor willing to be responsible and serve the consumer well at the time of complain to the business actor and apologize to the consumer due to the mistake done.Keywords: Responsibility, Business Actor
PROSEDUR PELAKSANAAN BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA RINA SULISTINA WAHID; IRSYAD DAHRI; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.756 KB)

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, (2) mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yaitu 4 orang Staf Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, serta 3 orang pemohon, dan data sekunder berupa UUPA dan SOP BPN untuk mengetahui Prosedur Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prosedur Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: pendaftaran sertifikat hak atas tanah, pemeriksaan berkas di Kantor Pertanahan, pembayaran biaya pendaftaran hak atas tanah, proses pengerjaan, pencatatan dan persuratan dengan jangka waktu 7 sampai 20 hari, penerbitan sertifikat. (2) Hambatan-hambatan dalam Prosedur Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yaitu hambatan internal: sumber daya manusia (SDM) yang kurang, dan banyaknya permohonan yang masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Adapun hambatan eksternalnya: banyaknya ahli waris yang tempat tinggalnya berjauhan, dan terdapat tunggakan Pajak-Pajak yang harus dibayarkan. Kata Kunci: Prosedur, Balik Nama, Sertifikat Hak Milik Atas Tanah  Abstract: This study aims to: (1) find out the procedure for implementing the name of the land title certificate in the Land Office of the Bulukumba Regency, (2) find out the obstacles that arise in the implementation procedure of the name of the land title in the Bulukumba District Land Office . This research uses qualitative descriptive research. The approach used is a qualitative approach. By using data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data source consisted of primary data, namely 4 staff members of Bulukumba District Land Office Staff, and 3 applicants, and secondary data in the form of BAL and BPN SOP to find out the Procedure for Reverse Name of Land Rights Certificate at the Land Office of Bulukumba Regency. The results of the study show that: (1) The Procedure for Reversing the Name of Land Rights Certificate can be done through several stages, namely: registration of land title certificate, inspection of files in the Land Office, payment of registration fees for land rights, processing, recording and correspondence with a period of 7 to 20 days, certificate issuance. (2) Obstacles in the Implementation Procedure Name of Land Rights Certificate, namely internal barriers: insufficient human resources (HR), and the number of applications submitted at the Bulukumba Regency Land Office. As for external barriers: the number of heirs whose homes are far apart, and there are arrears in taxes that must be paid. Keywords: Procedure, Behind Name, Certificate of Ownership of Land 
Co-Authors A. Aco Agus DEWI ANGRAENI FIRMAN UMAR HERI TAHIR HIKMAYANI . HUZNUL WAHIDA Irsyad Dhahri Samad MAR'AH SHALEHA MUSTAFID MANAN SAILAN NINING ANGRIANI NOVIA ASMITA NURKUMALASARI . RINA SULISTINA WAHID RIRIN NURFAATHIRANY HERI SANGKALA IBSIK SANTI . Sembiring, Rinawati TRY SUHARTO