Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan International Journal of Business, Economics, and Social Development Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS) Gloria Justitia
Tivana Arbiani Candini
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KUALIFIKASI BADAN USAHA PADA PENGEMBANGAN UNIT USAHA PADA GRUP USAHA BUMN Kristianto P H; Tivana Arbiani Candini
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 4 No 02 (2019): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v4i02.1640

Abstract

Specifically related to companies owned by the state, Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises (BUMN Law), it is explained that SOEs are business entities whose entire or most of their capital is owned by the state through direct participation from the separated state assets.Furthermore, each state-owned company in its development can develop its business units into an independent business entity whose shareholders are state-controlled companies and whose capital comes from company assets controlled by the state and not from direct participation in state assets. separated. The difference in authorized capital between a company controlled by the state and a subsidiary of a company controlled by the state can lead to unclear legal status of the business entity or legal entity of a subsidiary controlled by the state because based on BUMN Law, a BUMN is only qualified as a BUMN if the capital is obtained from the investment directly from the country's wealth. Furthermore, the status of BUMN in Indonesian business activities has several priorities that have been determined by laws and regulations, so that the clarity of the status of a subsidiary of a state-controlled company needs to be further studied.
KESIAPAN PENGAJAR DALAM MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN CRITICAL THINKING MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM DALAM METODE PENGAJARAN CASE LAW STUDIES DI INDONESIA YANTI FRISTIKAWATI; TIVANA ARBIANI CANDINI; PUTRI PURBASARI RAHARNINGTYAS M.
JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 1, No 02 (2020): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jams.v1i02.1042

Abstract

Perkembangan dunia ilmu hukum saat ini berjalan begitu cepat. Tak terkecuali yang terjadi di indonesia, mengingat sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum tertulis (civil law) yang biasanya tidak menggunakan pendekatan studi kasus dalam system pembelajarannya. Untuk itu dibutuhkan sistem pembelajaran baru yaitu Case Based Learning  atau biasa dikenal dengan Pembelajaran dengan Studi Kasus dimana dalam sistem pembelajaran ini didasarkan pada putusan yang sesungguhnya. Sehingga selain dapat membuat mahasiswa memahami putusan hakim, cara ini juga mengembangkan Critical Thinking. Pelaksanaan Sistem pembelajaran yang dijelaskan diatas tidak lepas dari peran penting Pengajar sebagai pihak yang Mengarahkan, Menggerakan dan Memastikan agar tujuan dari sistem pembelajaran tersebut tercapai. Dalam prakteknya masih ditemui beberapa kendala dalam menyiapkan Pengajar Dalam Membangun dan Mengembangkan Critical Thinking Mahasiswa S1 Fakultas Hukum dalam Metode Pengajaran berbasis Studi Kasus di Indonesia. Dalam penelitian yang telah dilakukan,ditemukan bahwa kendala utama dalam mensiapkan pengajar adalah kompetensi dan profesionalisme pengajar dan pengembangan kualitas pembelajaran sehingga perlu dilakukan perbaikan secara Internal maupun Eksternal secara sinergis sehingga dapat menyiapkan pengajar yang dapat membangun dan mengembangkan Critical Thinking Mahasiswa Fakultas Hukum baik dengan cara workshop atau pelatihan khusus.
The Possible Regulation Model To Optimize The Automatic Exchange Of Information (Aeoi) In Indonesia Through Directorate General Of Taxation, Ministry Of Finance And Financial Services Authority Tivana Arbiani Candini; Putri Purbasari Raharningtyas Marditia; Kelly Kelly Kwannaka; Jeanny Liany
International Journal of Business, Economics, and Social Development Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Research Collaboration Community (RCC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46336/ijbesd.v3i1.189

Abstract

Tax Treaty is a bilateral(two-party) agreement made by two or more than two countries to resolve some issues involving double taxation, transfer pricing, and treaty shopping. Several governments and organizations use model treaties generally as starting points, such as OECD Model Convention and US Model Convention. As a member of G20, Indonesia has participated in The Automatic Exchange of Information (AEoI) provides for the automatic exchange of predefined set of financial accounts information between tax authorities, based on The Common Reporting Standard (CRS), as also mentioned in Tax Information Exchange Agreement (TIEA) implemented in 2018. In order to implement AEoI the Indonesian regulator needs to review the Banking Law and the Tax Provisions and Procedures,  There is an urgent need to regulate a regulation as a standard that will be used in CSR, support the tax reform and to enhance the capacity and the authority of Directorate General of Taxation, Ministry of Finance and Financial Services Authority, while still considering the protection for the Bank Secrecy. This research will formulate a model regulation that can facilitate the implementation of the AEoI, by carrying out a study in 3 countries, which is Indonesia, Malaysia and Singapore
INSOLVENSI TES SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Tivana Arbiani Candini; Reisar Alka
Gloria Justitia Vol 2 No 2 (2022): Vol 2 No 2 (2022): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i2.3900

Abstract

Dalam undang-undang kepailitan mensyaratkan adanya dua kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan pembuktian sederhana untuk memohonkan pailit debitur. Tidak adanya batasan dalam mengajukan permohonan pailit menyebabkan mudahnya mengajukan permohonan pailit kepada debitur sehingga berdampak kepada debitur yang masih solven tanpa memperhatikan kepailitan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara kreditur dengan debitur. Dengan demikian, penulis merasa pentingnya untuk membahas lebih lanjut mengenai insolvensi tes dalam pranata hukum kepailitan di Indonesia. Dalam melakukan penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode Yuridis Normatif dalam membahas permasalahan hukum yang tersedia. Pengaturan mengenai insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia saat ini hanya terdapat dua kemungkinan yaitu setelah dinyatakan pailit dan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang. Debitur dapat dikatakan dalam keadaan insolven apabila perdamaian yang diajukan didalam perdamaian ditolak baik oleh kreditur atau oleh putusan pengadilan. Hal tersebut tentu merugikan debitur yang masih dalam keadaan solven sehingga perlunya dilakukan insolvensi tes sebagai syarat dalam permohonan pailit. Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dilihat bahwa dalam system hukum kepailitan Indonesia perlunya menerapkan insolven tes sebagai salah satu syarat permohonan pailit dalam pranata kepailitan di Indonesia.
PENGATURAN TENTANG PEMANFAATAN LAHAN SEKITAR SUNGAI CILIWUNG DI BOGOR TERKAIT PENANGGULANGAN BANJIR Candini, Tivana Arbiani; Sembiring, Fachrudin; Fristikawati, Yanti; Delarosa, Stella
Gloria Justitia Vol 3 No 2 (2023): Gloria Justitia 3(2)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i2.4970

Abstract

Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah akibat meluapnya sungai baik itu karena banyaknya sampah, atau terjadinya pendangkalan sungai. Jakarta merupakan salah satu kota di Jawa yang mempunyai masalah terjadinya banjir pada musim hujan. Banjir yang terjadi di Jakarta antara lain akibat meluapnya Sungai Ciliwung yang mengalir dari Bogor. Perlindungan daerah aliran Sungai atau DAS, dilakukan antara lain dengan melarang pendirian bangunan di sepanjang Sungai agar tidak terjadi longsor atau abrasi serta mengatur kegiatan di sekitar Sungai. Selain itu  larangan pembuangan sampah ke sungai merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi sungai agar tidak terjadi pendangkalan dan mengakibatkan air yang meluap. Terkait dengan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan masalah bagaimana pengaturan perlindungan sungai khususnya di Bogor untuk melindungi Sungai Ciliwung agar tidak terjadi banjir. Metode penelitian dilakukan secara normatif yaitu mengkaji berbagai aturan tentang perlindungan lingkungan Sungai baik aturan tingkat nasional, maupun tingkat daerah Kotamadya Bogor. Dari kajian terhadap aturan yang ada, disimpulkan bahwa aturan tersebut antara lain UU No. 38 tahun 2011 tentang Sungai, UU No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah dapat melindungi Sungai, dan dapat dilaksanakan agar tidak terjadi luapan Sungai yang mengakibatkan banjir.
Co-Authors Delarosa, Stella Fachrudin Sembiring Jeanny Liany Kelly Kelly Kwannaka Kristianto Pustaha Halomoan PUTRI PURBASARI RAHARNINGTYAS M. Putri Purbasari Raharningtyas Marditia Reisar Alka Yanti Fristikawati