Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Upaya Penanggulangan Hukum Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Keluarga Alinar Ristika Gamis; Emilia Susanti; Nikmah Rosidah
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): March: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i2.103

Abstract

This research aims to analyze efforts to overcome the law of murder committed by children against their families. The type of research used is normative empirical. The data source was obtained from the field, namely LPKA Bandar Lampung. The results of the criminological analysis show that the crime of murder committed by children against their biological family is due to the presence of affection factors (Social Control Theory), anomie theory, differential association theory. The most dominant factor that causes the crime of murder committed by children is the factor of love for them from their families, especially their parents. Efforts to overcome murders committed by children against their biological families are through penal and non-penal means. The limitation of this research is that it only focuses on cases of child murder committed against their biological family and is not aimed at cases of murder against other people and the surrounding community. The contribution of this research at LPKA Bandar Lampung is to provide education regarding the applicable laws related to the murder of children against families.
Review of Obstruction of Justice Perpetrators in Premeditated Murder Cases Hasiholan Tua; Emilia Susanti
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 03 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i03.1041

Abstract

Criminal responsibility is a reprehensible act by society that must be accounted to its maker for the actions committed. The problem in this study is how criminal accountability for perpetrators of obstruction of justice in premeditated murder cases and whether the sentences given to perpetrators have fulfilled the sense of substantive justice for the community (Review of Verdict Number: 806 / Pid, Sus / 2022 / PN Jkt Sel). The research method uses a normative juridical approach, the data used are secondary. The study conducted is a literature study. The resource person in this study is a Criminal Lecturer at the Faculty of Law, University of Lampung. This study aims to see in depth how criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of persecution and whether the verdict given has fulfilled the sense of justice for the community, therefore the approach taken in this study is normative. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that after listening to witness statements and legal facts at the trial and based on the judge's consideration, the defendant was sentenced to imprisonment for 10 (ten) months and a fine of Rp. 10,000,000 (ten million rupiah), because the elements have been legally and convincingly proven. In addition, Judgment No.: 806/Pid. Sus/2022/PN Jkt Sel has fulfilled the substantive sense of justice as the panel of judges has carefully considered and decided to issue this ruling.
Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui sosialisasi dan focus group discussion (FGD) pengelolaan dana desa yang bersih dari tindak pidana korupsi pada aparatur desa di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Emilia Susanti; Dona Raisa Monica; Dina Haryati; Fristia Berdian Tamza
Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Sumbangsih (In Process)
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v3i2.92

Abstract

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa Adat yang disalurkan melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan,serta pemberdayaan masyarakat desa. Dasar hukum pemberian dana desa adalah UU No 6 tahun 2014 dan PP No 60 tahun 2014 tentang dana desa. Dalam pengelolaan dana desa peran aparatur desa sangat dibutuhkan, aparatur desa harus mampu mengalokasikan dana desa sesuai dengan urgensi dan kepentingan desa. Namun dalam implementasinya pengelolaan dana desa oleh aparatur desa berpotensi menimbulkan perbuatan korupsi. Sasaran pada pengabdian ini adalah aparatur desa Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang tujuan akhirnya adalah agar aparatur desa di Kecamatan Kota Agung mengetahui aspek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa; meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa yang bersih dari tindak pidana korupsi dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa. Adapun mitra yang terlibat pada penyuluhan hukum ini yaitu Polres Tanggamus, Kejaksaan Tinngi Lampung, Pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus yang berwenang dalam peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa yang bersih dari tindak pidana korupsi.