Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.098
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan JURNAL POENALE Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Musamus Law Review Progressive Law Review Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Jurnal Iso Jurnal Inovasi Pembangunan Smart Society: Community Service and Empowerment Journal VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Dialektika Hukum Journal of Contemporary Law Studies Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer (LUNIK) Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Referendum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Social Sciences Journal Jurnal Sinergi
Dona Raisa Monica
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN HOAX Monica, Dona Raisa
JURNAL POENALE Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum,salah satunya adalah penyebaran berita hoax. Pemberitaan hoax yang marak terjadi saat ini harus ditanggapi serius oleh pemerintah dan memerlukan suatu tindakan tegas dari aparat penegak hukum khususnya oleh pihak kepolisian dalam rangka penanggulanggannya. Hoax tidak hanya diarahkan untuk mengacaukan persepsi masyarakat tentang situasi terkini tetapi juga merupakan upaya pihak-pihak tertentu untuk merusak kondusivitas negara.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulanagan tindak pidana penyebaran hoax dan apakah yang menjadi faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran hoax. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan pendekatan yuridis empiris sebagai penunjang yang bersumber pada data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Responden dalam penelitian ini adalah Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila dan penyidik polda Lampung serta analisis data secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran hoax diantaranya adalah melalui cara pre-emtif yaitu penanaman nilai/norma terhadap seseorang,cara preventif yaitu merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan cara refresif yaitu upaya penal setelah tindak pidana terjadi mulai dari penyidikan,penuntutan dan siding dipengadilan.Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran hoax dianataranya factor aparat penegak hukum,faktor sarana dan prasarana,faktor masyarakat dan faktor budaya.Adapun saran yang dapat dikemukakan yaitu diharapkan adanya peningkatan sarana dan prasarana yang dapat membantu pihak kepolisian dalam proses penyidikan dan pembuktian tindak pidana penyebaran hoax dan kepada masyarakat agar dapat lebih selektif dalam membagian/membroadcast informasi yang belum jelas akurasi dan kebenarannya. DAFTAR PUSTAKAA.  LITERATURAndrisman, Tri. 2011. Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar LampungArief Mansuu, Dikdik M.2005. Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi. PT. Refika Aditama. Bandung.Chazawi, Adam dan Ardi Ferdian.2015. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Media Nusa Creative. Malang.Firganefi dan Deni Achmad. 2013. Hukum Kriminologi. PKKPUU. Bandar Lampung.Nawawi, Arief Barda. 2005. Tindak Pidana Mayantara. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.----------. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.Soekanto, Soerjono, 1984, Penanggulangan Kejahatan. Jakarta, Rajawali Pers------------. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.Tabah, Anton. 2002. Terjemahan Buku Polica Reacen War. Tunggul Maju. Jakarta.B.  PERUNDANG-UNDANGANUndang-Undang  No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No.251. Sekertariat Negara. Jakarta.Undang-Undang  No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lembaran  Negara RI Tahun 2002, No.02. Sekertariat Negara. Jakarta.
Sosialisasi dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Panaragan Jaya Utama, Kab. Tulang Bawang Barat Emilia Susanti; Dona Raisa Monica
Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Vol 1, No 3 (2020): Jurnal Pengabdian Dharma Wacana
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/jpdw.v1i3.38

Abstract

Salah satu segmen masyarakat yang sangat strategis untuk ditingkatkan pengetahuan, sikap dan perilakunya adalah isu perlindungan anak. Kebijakan strategis pemerintah terkait perlindungan anak adalah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui konsep Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil iisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungan sendiri yang pada akhirnya akan mendukung program Desa Layak Anak. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Desa Panaragan Jaya Utama, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak. Kegiatan ini melipatkan aparatur desa Panaragan Jaya Utama, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kepolisian Sektor (POLSEK) Tulang Bawang Tengah sebagai mitra dan pemateri kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi terfokus dan bimbingan klinis.
Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan Dona Raisa Monica
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no3.394

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model penegakan hukum pidana dan faktor penghambat terhadap cybersex dan cyberporn sebagai delik susila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap cybersex dan cyberporn dilakukan melalui Kebijakan Non Penal melalui upaya-upaya yang bersifat Preventif atau pencegahan diantaranya melalui sosialisasi, meningkatkan komitmen strategi.Kebijakan Hukum Pidana( Penal Policy ) yaitu melalui penerapan dan pengaturan didalam Hukum Positif Indonesia dan Undang-undang yang terkait serta melalui Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana yang akan datang yaitu Konsep RUU KUHP 2004/2005 dirumuskan perluasan asas territorial dan perumusan delik Pornografi anak melalui komputer. Faktor yang menjadi penghambat didalan penegakan hukum pidana terhadap cybersex dan cyberporn adalah Faktor Substansi Hukum (Undang-Undang), Faktor Aparat Penegak Hukum serta Faktor Sarana dan Prasarana.Key words: cybersex, cyberporn, and delik moral
F FGD DAN EDUKASI TENTANG UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA Mashuril Anwar Mashuril Anwar; Eko Rahardjo Eko Rahardjo; Firganefi Firganefi; Maya Shafira Maya Shafira; Rini Fathonah Rini Fathonah; Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v3i2.3271

Abstract

Abstract Sex is one of the basic human needs and is the basis of marriage. Sex becomes a means of gaining offspring, sexual pleasure, and sexual gratification. Sexual gratification is one of the determining factors in family life. Sexual violence is largely associated with violence against women. In the context of family life as the smallest institution, sexual violence also often occurs. Therefore, it is necessary to be given understanding to the community, especially the PKK drive team in Batanghari Nuban East Lampung District on the importance of prevention efforts on domestic sexual violence to realize resilience Family and country. The effort undertaken in this activity is to provide knowledge and understanding of the law on the prevention of sexual violence in households to the community, especially the PKK Drive team Sub-district Batanghari Nuban East Lampung District. Then proceed with discussion and question and answer, and test participants ' understanding by providing pre test and post test. The results showed that the focus group discussion (FGD) and education activities are important to do to improve the understanding and awareness of public law in preventing household sexual violence. Keywords: FGD and education, prevention, sexual violence, household Abstrak Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual. Kepuasan seksual merupakan salah satu faktor penentu dalam kehidupan keluarga. Kekerasan seksual pada umumnya sangat berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks kehidupan keluarga sebagai institusi terkecil, kekerasan seksual pun acap kali terjadi. Oleh karena itu, perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya Tim Penggerak PKK Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur mengenai pentingnya upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan negara. Upaya yang dilakukan dalam kegiatan ini yakni dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum tentang pencegahan kekerasan seksual dalam rumah tangga kepada masyarakat khususnya Tim Penggerak PKK Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, serta menguji pemahaman peserta dengan memberikan pre test dan pos test. Hasil kegiatan menunjukan bahwa kegiatan focus group discussion (FGD) dan edukasi ini penting untuk dilakukan guna meningkatkan pengatahuan, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kata kunci: FGD dan edukasi, pencegahan, kekerasan seksual, rumah tangga
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI MEDIA SOSIAL (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya) Khalissa Aliya Indriany
Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan Vol 11 No 01 (2023): April 2023
Publisher : Balitbangda Provinsi Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35450/jip.v11i01.345

Abstract

Abstract: When kids have easy access to the internet, it can have both positive and negative consequences. One of the negative influences of recent technological developments is the rise of child cyber grooming, which is especially prevalent in Indonesia. The purpose of this study is to describe efforts to deal with criminal acts of child sexual abuse on social media in the context of legal protection carried out by the Polda Metro Jaya Regional Police. The research method used is an empirical juridical approach with qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this study indicate that the effectiveness of legally mandated forms of protection is appropriate to police action. Legal protection given to legal subjects in the form of legal instruments is carried out in a preventive and repressive manner. Keywords: Countermeasures, Social Media, Child Crime
Implementation of Guarantees for the Rights to Education Correctional Students While in Prison Putri Augustine; Ahmad Irzal; Maya Shafira; Firganefi Firganefi; Dona Raisa Monica
Musamus Law Review Vol 5 No 2 (2023): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v5i2.4666

Abstract

A child in conflict with the law, who is then sentenced and placed in the Special Child Development Institution (LPKA), has the right to receive supervision, assistance, training, guidance and the right to education in accordance with the mandate and provisions of the relevant law. This research discusses the application of Guaranteed Educational Rights for Correctional Students (Andikpas) in Class II LPKA Bandar Lampung with the legal issue behind this research is that there are several LPKAs in Indonesia that have not paid attention to the right to education for Andikpas. Based on these legal issues, the problem in this research is related to the application of education rights guarantees in the sentencing of Andikpas at LPKA Class II Bandar Lampung and what are the inhibiting factors for implementing education rights guarantees in the sentencing of Andikpas in LPKA Class II Bandar Lampung. This research uses normative legal research methods which are supported by empirical research. Sources of primary data collection were carried out through field studies by conducting interviews with LPKA structural officials, LPKA employees, Andikpas representatives, and lecturers in the Criminal Law section of the Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data collection is done by literature study. The data that has been obtained by the author is then analyzed qualitatively. The results of the research carried out show that the implementation of the Education Rights Guarantee at LPKA Class II Bandar Lampung for Andikpas has been implemented, but not yet fully implemented properly. The forms of education available include formal and non-formal education. For formal education, there are Package A (SD), SMP, and SMA equivalency education programs that work independently with the Dwi Mulya Foundation. Non-formal education can be said to be a skills and training activity in which Andikpas are fostered and trained in their skills through various activities prepared by LPKA on a regular basis. In carrying out the implementation of education, of course, they are faced with various kinds of obstacles, including legal factors, namely there are no specific technicalities in legislation that show how to apply education to Andikpas. Law Enforcement Factors, namely there are still deficiencies in quality and quantity in coaching officers. Factors of Facilities and Infrastructure, which are still classified as limited and not sufficient enough. Community factors, regarding the negative stigma against Andikpas who have returned to social life. And Cultural Factors, cultivate laziness from within Andikpas in carrying out educational obligations. In this way, LPKA strives fully, whatever becomes an obstacle in implementing the implementation of education and the Head of LPKA Class II Bandar Lampung hopes that the education and coaching that has been held can develop the potential of children so that when they return to social life they are still educated and can play an active and responsible role.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur M. Gibransyah; Dona Raisa Monica; Maroni Maroni
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i4.459

Abstract

This research aims to analyze efforts to overcome the law of abortion killings committed by children on unborn babies. The type of research used is yuridis normative doctrinal. Data sources were obtained from journal and library sources. The results of the analysis show that the crime of abortion murder was committed by a child. In this case, the judge sentenced the child perpetrator to imprisonment for 6 (six) months and 3 (three) months of work training. And whether the judge's decision is in accordance with the objectives of the sentence, what is certain is that in this case there are 3 theories that contain the judge's decision that fulfills the objectives of the sentence, namely the Absolute Theory, the Relative Theory and the Combined Theory.
Upaya Penanggulangan Peredaran Skincare Berbahaya di Indonesia Maharani, Dewi Fajar; Dona Raisa Monica; Fristia Berdian Tamza
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1847

Abstract

Perawatan kulit saat ini menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat, terutama bagi para wanita yang ingin tampil cantik. Perawatan kulit pencerah banyak diminati oleh konsumen karena stigma yang berkembang bahwa cantik identik dengan kulit putih. Tingginya minat pasar terhadap produk perawatan kecantikan pencerah kulit tentunya menjadi peluang yang menguntungkan bagi para pelaku usaha di bidang produk perawatan kecantikan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data akurat yang diteliti secara sistematis (Syafrida, 2021:6). Sifat penelitian deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menjelaskan bagaimana Upaya Penanggulangan Peredaran Skincare Berbahaya di Indonesia. Menggunakan teknik seperti analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema dari hasil wawancara dan FGD. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga yang mengatur dan membina produk perawatan kulit di Indonesia. Registrasi, pengujian keamanan, dan standar label untuk produk perawatan kulit ditetapkan oleh BPOM. Sebagai contoh, Peraturan Kepala BPOM No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Laksana Registrasi Perawatan Kulit mewajibkan produk perawatan kulit yang beredar di Indonesia untuk didaftarkan dan menjalani pengujian laboratorium (Sumber: Pedoman BPOM).
Upaya Penanggulangan Peredaran Skincare Berbahaya di Indonesia Maharani, Dewi Fajar; Dona Raisa Monica; Fristia Berdian Tamza
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1847

Abstract

Perawatan kulit saat ini menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat, terutama bagi para wanita yang ingin tampil cantik. Perawatan kulit pencerah banyak diminati oleh konsumen karena stigma yang berkembang bahwa cantik identik dengan kulit putih. Tingginya minat pasar terhadap produk perawatan kecantikan pencerah kulit tentunya menjadi peluang yang menguntungkan bagi para pelaku usaha di bidang produk perawatan kecantikan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data akurat yang diteliti secara sistematis (Syafrida, 2021:6). Sifat penelitian deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menjelaskan bagaimana Upaya Penanggulangan Peredaran Skincare Berbahaya di Indonesia. Menggunakan teknik seperti analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema dari hasil wawancara dan FGD. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga yang mengatur dan membina produk perawatan kulit di Indonesia. Registrasi, pengujian keamanan, dan standar label untuk produk perawatan kulit ditetapkan oleh BPOM. Sebagai contoh, Peraturan Kepala BPOM No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Laksana Registrasi Perawatan Kulit mewajibkan produk perawatan kulit yang beredar di Indonesia untuk didaftarkan dan menjalani pengujian laboratorium (Sumber: Pedoman BPOM).
Analisis Kebijakan Hak Restitusi Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Robzi, Selvi Andira; Susanti, Emilia; Monica, Dona Raisa
VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.2988

Abstract

Anak korban dari kekerasan seksual perlu mendapatkan sebuah perlindungan berwujud restitusi. Dimana restitusi merupakan sebuah ganti kerugian yang didapatkan dari pelaku terhadap korban dari tindak pidana. Restitusi yang dijumlahkan oleh lembaga yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dimana ganti rugi ini dijumlahkan oleh LPSK yakni berupa ganti kerugian atas hilangnya kekayaan, ganti kerugian atas nestapa sebagai dampak dari perbuatan pidana, serta penggantian biaya dari perawatan medis atau psikologi.Dengan ini pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendektan yuridis normatif serta dengan penunjang yakni pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang mengacu kepada studi kepustakaan dan studi lapangan. Kemudian terdapatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.Hasil dari pembahasan dan penelitian ini menunjukan yakni peran dari LPSk terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yakni terdapat upaya normatif, kemudian uppaya faktual dan upaya ideal yang keseluruhannya memerlukan bantuan dan kerjasama serta bersinergi dari elemen-elemen terkait guna mewujudkan hak restitusi bagi korban mampu terpenuhi dengan adil. Kemudian pula terdapat beberapa aspek yang mampu dan di anggap sebagai faktor penghambat dalam LPSK menjalankan tugasnya seperti Aspek Hukumnya sendiri, kemudian Aspek Penegak Hukumnya, Lalu Aspek pendukung dan penunjang seperti sarana dan prasarana serta Aspek masyarakatnya
Co-Authors Abdillah Yoga Nurfawwaz Achmad , Deni Akbar, Farrell Azlani Al Akayleh, Shaker Suleiman Ali Anwar, Mashuril Ariyanti, Luh Yuke Ayu Ardhia Pramesti, Ratih Azzahra, Nabila Barlian, Ridho Saputra Berdian Tamza, Fristia Boby Pratama Jaya Clarina, Revi Dewi Nurhalimah, Dewi Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Diva Okta Nurkhalifa Dona Raisa Monica Eko Rahardjo Eko Rahardjo Eko Raharjo Emilia Susanti Emilia Susanti Erna Dewi . Fadhlullah, Rouf Fardiansyah, Ahmad Irzal Fawwas, Zaky Syahputra Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Fristia Berdian Tamza Heni Siswanto Husin, Sanusi M. Gibransyah Manalu, Paskharia Maroni Maroni Marpaung, Indra Joseph Mashuril Anwar Mashuril Anwar Maya Shafira Maya Shafira Muhammad Farid Najeges, Adillah Najwa Deisya Mayla Naufal Zuhdi Nikmah Rosidah Nurcholissa, Ayyusita Primakova, Giovanni Putri Augustine Putri, Nazwa Aziza Berliana Raharjo , Eko Refi Meidiantama Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini riski, sri Robzi, Selvi Andira Saputra, Irwansyah Ahmat Siregar, Khairani Aisya Amira Tamza , Fristia Berdian Tamza, Fristia Berdian Tamza, Fristya Berdian