Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.827
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bina Hukum Lingkungan Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Bina Hukum Lingkungan Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pro Justitia (JPJ) Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Emilia Susanti
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Sosialisasi dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Panaragan Jaya Utama, Kab. Tulang Bawang Barat Emilia Susanti; Dona Raisa Monica
Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Vol 1, No 3 (2020): Jurnal Pengabdian Dharma Wacana
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/jpdw.v1i3.38

Abstract

Salah satu segmen masyarakat yang sangat strategis untuk ditingkatkan pengetahuan, sikap dan perilakunya adalah isu perlindungan anak. Kebijakan strategis pemerintah terkait perlindungan anak adalah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui konsep Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil iisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungan sendiri yang pada akhirnya akan mendukung program Desa Layak Anak. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Desa Panaragan Jaya Utama, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak. Kegiatan ini melipatkan aparatur desa Panaragan Jaya Utama, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kepolisian Sektor (POLSEK) Tulang Bawang Tengah sebagai mitra dan pemateri kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi terfokus dan bimbingan klinis.
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT LAMPUNG MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING Ahmad Irzal Fardiansyah; Maroni Maroni; Diah Gustiniati; Emilia Susanti
Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v6i3.263

Abstract

ABSTRAKKerusakan hutan mengalami peningkatan luas kerusakan setiap tahun di Indonesia. Setidaknya, sekitar 857.756 hektare. Terdiri dari 630.451 hektar lahan mineral dan 227.304 hektar lahan gambut. Angka ini meningkat 160% dibandingkan sebelumnya yang luasnya sekitar 328.724 hektar. Situasi ini akan berdampak pada lingkungan secara keseluruhan, termasuk perubahan iklim pada kenaikan suhu udara. Pemerintah sudah banyak mengkampanyekan larangan kebakaran hutan dan illegal logging, namun kebakaran hutan dan illegal logging masih saja terjadi, sehingga perlu mengintensifkan instrumen lain. Yakni dengan memanfaatkan peran masyarakat adat, mereka memiliki banyak kebijakan lokal yang dapat dimunculkan dan dijadikan salah satu kebijakan nasional dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan illegal logging. Metode penulisan makalah ini adalah penelitian non doktrinal, dengan wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat adat, kemudian hasil wawanca-ra mendalam dianalisis untuk dijadikan rekomendasi temuan penelitian. Hasilnya adalah model penegakan hukum di masyarakat adat, dalam praktiknya sejalan dengan konsep hukum pidana administrasi. Konsep hukum ini menekankan pada prinsip penegakan hukum yang tidak berorientasi pidana sebagai pilihan utama. Masyarakat adat mengutamakan upaya pencegahan berupa larangan perusakan hutan, kemudian pembatasan mengambil kayu hutan, dan kewajiban menanam kembali pohon.Kata kunci: perusakan hutan; masyarakat adat; lampung; penebangan liar. ABSTRACT The area of Forest damage has increased every year in Indonesia. At least, about 857,756 hectares. It consists of 630,451 hectares of mineral land and 227,304 hectares of peat land. This figure is an increase of 160% compared to the previous area of about 328,724 hectares. This situation will have an impact on the environment, including climate change and the increase in air temperature. The government has made many campaigns for the prohibition of forest fires and illegal logging, but forest fires and illegal logging still occur, need to intensify other instruments, by taking advantage of the role of indigenous peoples, they have many local policies that can be brought up and used as one of the national policies in the context of preventing the occurrence of criminal acts of forest burning and illegal logging. The problem is what is the role of indigenous peoples in preventing forest fires and illegal logging? The method of writing this paper is non-doctrinal research, with in-depth interviews with indigenous community leaders, then the results of in-depth interviews are analyzed to be used as recommendations for research findings.The result is a model of law enforcement in indigenous people, which in practice is in line with the concept of administrative criminal law. This legal concept emphasizes the principle of law enforcement that is not criminally oriented as the main choice. Indigenous people prioritize prevention of forest destruction, then restrictions on taking forest wood, and the obligation to replant trees. Keywords forest destruction; traditional community; lampung; illegal logging.
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT LAMPUNG MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING Ahmad Irzal Fardiansyah; Maroni Maroni; Diah Gustiniati; Emilia Susanti
Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.235 KB) | DOI: 10.24970/bhl.v6i3.263

Abstract

ABSTRAKKerusakan hutan mengalami peningkatan luas kerusakan setiap tahun di Indonesia. Setidaknya, sekitar 857.756 hektare. Terdiri dari 630.451 hektar lahan mineral dan 227.304 hektar lahan gambut. Angka ini meningkat 160% dibandingkan sebelumnya yang luasnya sekitar 328.724 hektar. Situasi ini akan berdampak pada lingkungan secara keseluruhan, termasuk perubahan iklim pada kenaikan suhu udara. Pemerintah sudah banyak mengkampanyekan larangan kebakaran hutan dan illegal logging, namun kebakaran hutan dan illegal logging masih saja terjadi, sehingga perlu mengintensifkan instrumen lain. Yakni dengan memanfaatkan peran masyarakat adat, mereka memiliki banyak kebijakan lokal yang dapat dimunculkan dan dijadikan salah satu kebijakan nasional dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan illegal logging. Metode penulisan makalah ini adalah penelitian non doktrinal, dengan wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat adat, kemudian hasil wawanca-ra mendalam dianalisis untuk dijadikan rekomendasi temuan penelitian. Hasilnya adalah model penegakan hukum di masyarakat adat, dalam praktiknya sejalan dengan konsep hukum pidana administrasi. Konsep hukum ini menekankan pada prinsip penegakan hukum yang tidak berorientasi pidana sebagai pilihan utama. Masyarakat adat mengutamakan upaya pencegahan berupa larangan perusakan hutan, kemudian pembatasan mengambil kayu hutan, dan kewajiban menanam kembali pohon.Kata kunci: perusakan hutan; masyarakat adat; lampung; penebangan liar. ABSTRACT The area of Forest damage has increased every year in Indonesia. At least, about 857,756 hectares. It consists of 630,451 hectares of mineral land and 227,304 hectares of peat land. This figure is an increase of 160% compared to the previous area of about 328,724 hectares. This situation will have an impact on the environment, including climate change and the increase in air temperature. The government has made many campaigns for the prohibition of forest fires and illegal logging, but forest fires and illegal logging still occur, need to intensify other instruments, by taking advantage of the role of indigenous peoples, they have many local policies that can be brought up and used as one of the national policies in the context of preventing the occurrence of criminal acts of forest burning and illegal logging. The problem is what is the role of indigenous peoples in preventing forest fires and illegal logging? The method of writing this paper is non-doctrinal research, with in-depth interviews with indigenous community leaders, then the results of in-depth interviews are analyzed to be used as recommendations for research findings.The result is a model of law enforcement in indigenous people, which in practice is in line with the concept of administrative criminal law. This legal concept emphasizes the principle of law enforcement that is not criminally oriented as the main choice. Indigenous people prioritize prevention of forest destruction, then restrictions on taking forest wood, and the obligation to replant trees. Keywords forest destruction; traditional community; lampung; illegal logging.
Pelaksanaan Perjanjian Penyiaran Iklan Pengobatan Alternatif Madinah Melalui Radio dina haryati; emilia susanti
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v1i2.480

Abstract

Abstrak  Melalui iklan diharapkan konsumen mengetahui  barang dan jasa yang ditawarkan sehingga merasa tertarik untuk memiliki dan menikmati  produk atau jasa yang ditawarkan, masyarakat sebagai pendengar radio belum banyak yang mengetahui isi dari kontrak perjanjian penyiaran iklan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan pengobatan alternatif madinah melalui radio, apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penyiaran iklan pengobatan alternatif madinah melalui radio. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa radio Tuba FM adalah sebagai media terdepan di Tulang Bawang dalam penyampaian informasi, pihak radio Tuba FM dan pemasang iklan harus menandatangani dan menyetujui surat perjanjian kerjasama seperti yang dilakukan oleh pihak pemasang iklan pengobatan alternatif madinah. Syarat sahnya perjanjian penyiaran iklan yang ditetapkan oleh pihak radio Tuba FM Menggala dan harus dipenuhi oleh pihak pemasang iklan dan menyetujui surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati, pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan radio Tuba FM dengan memberikan surat penawaran harga untuk memberikan kesepakatan awal dalam penyiaran iklan.   Kata Kunci : Perjanjian penyiaran
Review of Obstruction of Justice Perpetrators in Premeditated Murder Cases Hasiholan Tua; Emilia Susanti
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 03 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i03.1041

Abstract

Criminal responsibility is a reprehensible act by society that must be accounted to its maker for the actions committed. The problem in this study is how criminal accountability for perpetrators of obstruction of justice in premeditated murder cases and whether the sentences given to perpetrators have fulfilled the sense of substantive justice for the community (Review of Verdict Number: 806 / Pid, Sus / 2022 / PN Jkt Sel). The research method uses a normative juridical approach, the data used are secondary. The study conducted is a literature study. The resource person in this study is a Criminal Lecturer at the Faculty of Law, University of Lampung. This study aims to see in depth how criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of persecution and whether the verdict given has fulfilled the sense of justice for the community, therefore the approach taken in this study is normative. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that after listening to witness statements and legal facts at the trial and based on the judge's consideration, the defendant was sentenced to imprisonment for 10 (ten) months and a fine of Rp. 10,000,000 (ten million rupiah), because the elements have been legally and convincingly proven. In addition, Judgment No.: 806/Pid. Sus/2022/PN Jkt Sel has fulfilled the substantive sense of justice as the panel of judges has carefully considered and decided to issue this ruling.
Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Prespektif Krimilogis : Studi Polresta Kota Bandar Lampung Cindy Pasela; Emilia Susanti; Gunawan Jatmiko
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 2 (2024): April : Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v1i2.128

Abstract

Violence against domestic helpers is one form of crime that often occurs. This is certainly influenced by various factors and relates to the extent to which countermeasures for the crime are carried out. The purpose of the study is to find out what are the factors and efforts to overcome violence against domestic assistants. This study uses empirical juridical and normative juridical approaches. The results of this study show that the factors causing violent crimes against domestic helpers are environmental factors (differential association), economic factors (anomie theory), and religious factors (control theory) which can be overcome through penal and non-penal efforts.  
Upaya Kepolisian Resor Lampung Utara Dalam Penanggulangan Pencurian Sepeda Motor Paisal Sari; Emilia Susanti
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 2 (2024): April : Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v1i2.158

Abstract

This research uses a qualitative approach to understand the efforts of the North Lampung Police in dealing with motorbike theft. Qualitative methods allow for in-depth analysis of strategies, policies and obstacles faced in addressing this problem. Preventive efforts are carried out through integrated security, appeals to the community, as well as routine patrols and raids. Repressive efforts are carried out by taking firm action against perpetrators of crimes, as well as careful investigations and inquiries into cases of theft. However, the North Lampung Police face a number of obstacles in tackling motor vehicle theft crimes. The lack of timely public reports, the difficulty of obtaining sufficient evidence, and illegal motor vehicle trafficking networks are the main challenges. Even though preventive and repressive efforts have been carried out, innovation and better cooperation between the police and the community are still needed to overcome this problem. In conclusion, the North Lampung Police have made various efforts to tackle motor vehicle theft, but are still faced with a number of obstacles. Better coordination is needed between the police, government and community to create a safer and more comfortable environment for all parties.
Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur Wanda Monica Putri Salsabila; Emilia Susanti; Gunawan Jatmiko; Maroni Maroni; Muhammad Farid
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 2 (2024): April : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i2.101

Abstract

The aim of this study to understand efforts in combating crimes involving the use of sharp weapons and the inhibiting factors influencing underage individuals in misusing sharp weapons. The method used was a normative juridical approach and an empirical juridical approach with a qualitative research type. Primary and secondary data sources were used. The research results show that the police in preventing and dealing with crimes involving sharp weapon abuse committed by children use a pre-emptive approach, the police focus on identifying potential risks that could cause children to be involved in the misuse of sharp weapons. The preventive approach involves outreach and education activities in the community to increase public awareness about the negative impacts of sharp weapon abuse by children. This study is only related to tackling sharp weapon crimes committed by children. This research contributes by identifying and analyzing various risk factors that contribute to underage individuals engaging in the misuse of sharp weapons, aiding in the development of preventive strategies.
Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah Di Wilayah Tulang Bawang Muhammad Fhariedz Alfarizi Piin; Ahmad Irzal Fardiansyah; Emilia Susanti
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 2 (2024): April : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i2.153

Abstract

Land grabbing is the act of taking rights or property arbitrarily or without paying attention to laws and regulations, such as occupying someone else's land or house to which they do not have rights. The act of illegally grabbing land is an act that is against the law, which can be classified as a criminal act. In connection with this case, this is the reason for the author to discuss the factors causing the crime of land grabbing in the Tulang Bawang area as well as efforts to overcome the crime of land grabbing. in the Tulang Bawang area. This research uses a normative juridical approach and is supported by an empirical juridical approach. Data collection was carried out using literature studies and field studies by conducting interviews with Tulang Bawang Sector Police officers, perpetrators and lecturers in the criminal law department at Lampung University, then the data was analyzed qualitatively. The results of the research and discussion show that the causes of land grabbing crimes in Tulang Bawang include environmental factors, weak self-control factors, family factors, and economic factors. Apart from that, efforts to overcome group fights are carried out through 2 (two) means, namely penal and non-penal. Penal measures are carried out only up to the point of reporting to the authorities. Meanwhile, non-penal efforts are carried out through mediation.
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa: Studi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla Rizki Perdana Bakri; Rinaldy Amrullah; Emilia Susanti
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 2 (2024): April : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i2.185

Abstract

Ensuring the preservation of human rights and the coherence of law enforcement's tasks are predicated on the pre-trial provisions of the criminal procedure legislation. As part of its mission to ensure that the criminal justice system is fair, the pretrial facility has put safeguards in place to monitor the effectiveness with which police officers carry out their tasks. All eyes are on the judge's evaluation of the law's applicability in light of pre-trial judgment 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla. Normative and empirical theories of law are both used in this study's methodology. Primary data collected from the field and secondary data collected from various relevant legal sources are both used in this study. The study team included a law school professor, a prosecutor from the South Lampung District Prosecutor's office, and a judge from the Kalianda District Court. The court considered the following factors in rendering pretrial decision 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla, in accordance with the study's conclusions: Instead of using the seizure reports and records that initially connected the suspect to the South Lampung District Prosecutor's Office ( Respondent) as evidence, the judgment was based on legal, social, and philosophical factors. Beyond that, the applicant was not suspected of being the subject of an official audit by the State Financial Loss Calculation Audit (PKKN). In order to establish a monetary loss to the state, the investigator must explicitly recognize a critical component that forms the foundation or risk of the inquiry. All of the applicant's pretrial requests were therefore granted by the court. The officials tasked with carrying out the pretrial decision's enforcement have finished their task. Kla is based on the multi-stage execution of criminal legislation.
Co-Authors Alinar Ristika Gamis Cindy Pasela Diah Gustiniati Dina Haryati Dona Raisa Monica Fardiansyah, Ahmad Irzal Gunawan Jatmiko Hasiholan Tua Maroni Maroni Muhammad Farid Muhammad Fhariedz Alfarizi Piin Nikmah Rosidah Paisal Sari Rinaldy Amrullah Rizki Perdana Bakri RR. Ella Evrita Hestiandari Wanda Monica Putri Salsabila