Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN PROTOKOL COVID-19 DALAM PENGELOLAAN KAWASAN AGROWISATA BERBASIS ECOTOURISM DI MASA PANDEMI Nina Karlina; Didin Muhafidin; Elisa Susanti
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v2i1.29921

Abstrak Pengabdian Pada Masyaraka ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada pengelola agrowisata maupun kepada masyarakat luas akan pentingnya penerapan protokol kesehatan covid-19 di objek wisata pada era transisi seperti sekarang ini. Protokol kesehatan covid – 19 ini sangat penting untuk diterapkan oleh pengelola dan penting untuk dipatuhi oleh masyarakat sebagai pengunjung tempat wisata. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di 4 (empat) objek agrowisata yaitu Asia Farm - Pekanbaru, Taman Celosia Desa Gunung Keling, Desa wisata Cireong dan Desa wisata Cihideung. Program ini, diawali dengan identifikasi awal mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penerapan protokol covid-19 di Asia Farm - Pekanbaru, Taman Celosia Desa Gunung Keling, Desa wisata Cireong dan Desa wisata Cihideung. Hasil identifikasi yang didapatkan dari wawancara dan observasi menunjukan bahwa pengelola Asia Farm - Pekanbaru, Taman Celosia Desa Gunung Keling, Desa wisata Cireong dan Desa wisata Cihideung belum siap untuk menyambut pengunjung dengan menerapkan protokol covid -19. Begitupun dengan wisatawan yang berkunjung, tidak terlalu memperdulikan protokol kesehatan covid -19 yang dapat diterapkan secara pribadi. Dalam menanggapi hal tersebut, maka pengabdian ini menyampaikan tentang pentingnya pariwisata berbasis ecoutoursm yaitu menikmati dan menghargai keindahan alam dengan meminimalisir dampak negatif dari pengunjung, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam sosial-ekonomi serta penerapan protocol covid di tempat pariwisata khususnya di agrowisata. Dengan Pengabdian ini maka diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menumbuhkan kesadaran baik kepada pengelola agrowisata maupun masyarakat secara umum. Adapun program kegiatan yang dilakukan adalah dengan membuat program webinar “pentingnya penerapan protokol covid”, video edukasi dan promosi “berwisata saat pandemi ?” serta instagram story “pamflet tentang protokol covid-19 saat berwisata/ bepergian.”

Efektivitas Upah Minimum di Kabupaten Bandung Elisa Susanti
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Permasalahan upah minimum terjadi di berbagai negara berkembang, yaitu banyaknya pekerja yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum. Fenomena tersebutmengindikasikan bahwa upah minimum mungkin tidak menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan sebagai instrument dalam distribusi pendapatan.Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upah minimum di Kabupaten Bandung. Dalam tulisan ini akan dikaji apakah upah minimum efektif sebagai alat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini yaitu untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Metode penelitianyang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Upah minimum belum efektif sebagai alat perlindungan upah bagi pekerja/buruh di Kabupaten Bandung. Upah minimum dapat menjadi alat yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan apabila terdapat upaya untuk mengatasi berbagai permasalahannya.Terdapat berbagai permasalahan kompleks yang memerlukan peran dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SMPN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2018 Lia Melanie Ginting; Asep Sumaryana; Elisa Susanti
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 4 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Kebijakan zonasi merupakan salah satu dari kebijakan pendidikan yang digunakan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di setiap jenjang pendidikan formal dimulai dari SMPN sampai dengan SMAN/SMKN di Indonesia. PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madarasah Tsanawiyah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.

Digital Readiness in The Digitalization of Public Service in Mekarsari Village, Selaawi Sub-District, Garut District Eka, Anisya; Elisa Susanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v21i1.1122

This study examines the readiness of digital transformation in Mekarsari Village, Selaawi District, Bandung Regency. Although the village has started digitalizing services, there are still shortcomings in supporting infrastructure, human resource readiness, and funding availability. This study aims to further evaluate the readiness of service transformation and digitalization in Mekarsari village using the theory of digital readiness Musa (2010), which includes infrastructure, human resources, as well as government support and institutional management. The method used is qualitative by involving related actors in the digital transformation process. The results showed that: (1) there is a readiness of the availability of digitalization supporting infrastructure for services in Mekarsari Village. (2) human resources in Mekarsari Village are deployed as village bamboo craftsmen and self-taught in terms of digitization. (3) Analysis of government support in terms of funds and legal instruments is still lacking and only rely on funds and legal instruments provided by the central government. The conclusion of this study shows that in terms of public services and publications in Mekarsari Village are in the stage of transforming into a digital system. In accordance with the concept of Musa (2010), Mekarsari village has been trying to develop digitization in the village in accordance with the concept of readiness in the digitization of the village, but the readiness of the readiness must be continuously improved in order to create the maximum digitization of the village

Digital Readiness in The Digitalization of Public Service in Mekarsari Village, Selaawi Sub-District, Garut District Eka, Anisya; Elisa Susanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v21i1.1122

This study examines the readiness of digital transformation in Mekarsari Village, Selaawi District, Bandung Regency. Although the village has started digitalizing services, there are still shortcomings in supporting infrastructure, human resource readiness, and funding availability. This study aims to further evaluate the readiness of service transformation and digitalization in Mekarsari village using the theory of digital readiness Musa (2010), which includes infrastructure, human resources, as well as government support and institutional management. The method used is qualitative by involving related actors in the digital transformation process. The results showed that: (1) there is a readiness of the availability of digitalization supporting infrastructure for services in Mekarsari Village. (2) human resources in Mekarsari Village are deployed as village bamboo craftsmen and self-taught in terms of digitization. (3) Analysis of government support in terms of funds and legal instruments is still lacking and only rely on funds and legal instruments provided by the central government. The conclusion of this study shows that in terms of public services and publications in Mekarsari Village are in the stage of transforming into a digital system. In accordance with the concept of Musa (2010), Mekarsari village has been trying to develop digitization in the village in accordance with the concept of readiness in the digitization of the village, but the readiness of the readiness must be continuously improved in order to create the maximum digitization of the village

Evaluation of Performance Allowance Policy in the Bandung City Office Education Wibowo, Muhamad Dwicahya Gentur Wibowo; Budiman Rusli; Elisa Susanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v21i2.1160

Evaluations serve as a valuable instrument for democratic governments, offering a foundation for accountability and facilitating policy learning. Bandung Mayor Regulation Number 58 of 2020 concerning Employee Performance Appraisal, a regional policy applicable in Bandung City, is to calculate and receive fair and measurable performance allowances in line with the achievement of individual and organizational performance goals. This article aims to evaluate the implementation of the performance allowance policy in the last three years at the Bandung City Education Office. This study uses qualitative methods, collecting subjective data from informants' perspectives. The results of the evaluation found that the Evaluation of the Performance Allowance Policy at the Bandung City Education Office has been practical, efficient, good enough in terms of the nominal allowances given, equality in policy implementation, responsive to developments, appropriate in overcoming performance problems and employee welfare at the Bandung City Education Office. The evaluation found that the policy improved employee welfare, addressed performance issues effectively, and was responsive to organizational changes

Evaluation of Performance Allowance Policy in the Bandung City Office Education Wibowo, Muhamad Dwicahya Gentur Wibowo; Budiman Rusli; Elisa Susanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v21i2.1160

Evaluations serve as a valuable instrument for democratic governments, offering a foundation for accountability and facilitating policy learning. Bandung Mayor Regulation Number 58 of 2020 concerning Employee Performance Appraisal, a regional policy applicable in Bandung City, is to calculate and receive fair and measurable performance allowances in line with the achievement of individual and organizational performance goals. This article aims to evaluate the implementation of the performance allowance policy in the last three years at the Bandung City Education Office. This study uses qualitative methods, collecting subjective data from informants' perspectives. The results of the evaluation found that the Evaluation of the Performance Allowance Policy at the Bandung City Education Office has been practical, efficient, good enough in terms of the nominal allowances given, equality in policy implementation, responsive to developments, appropriate in overcoming performance problems and employee welfare at the Bandung City Education Office. The evaluation found that the policy improved employee welfare, addressed performance issues effectively, and was responsive to organizational changes

Electronic Complaint Management Based on Report Application on Infrastructure Management in Cirebon City Tania Sahaya Putri Nurmayana; Elisa Susanti
Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik) Vol. 16 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik)
Publisher : UPT Jurnal & Publikasi Ilmiah SPs Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jm-uika.v16i2.19255

The SP4N LAPOR application is designed to manage public complaints and enhance service quality. However, its implementation in Cirebon City faces challenges, including low responsiveness, lack of transparency, and limited public awareness. This study evaluates the effectiveness of the LAPOR application in handling infrastructure-related complaints by examining commitment, accessibility, responsiveness, transparency, accountability, privacy, and confidentiality. This research employs a descriptive qualitative approach, utilizing interviews, observations, and document analysis. Data were collected from purposively selected informants from the Communication and Informatics Agency (DKIS) and the Public Works and Spatial Planning Agency (DPUTR). Findings indicate that despite governmental support, challenges persist in training, technical assistance, and complaint resolution consistency. While accessibility is adequate, public engagement remains low. Responsiveness is hindered by delays and limited transparency. Accountability requires clearer information on complaint handling and responsible authorities. To optimize the LAPOR application’s effectiveness, this study recommends improving complaint management mechanisms, strengthening technological infrastructure, and enhancing public outreach.

Evaluation of the Policy to Accelerate Stunting Reduction in Purwakarta Regency Kurnia Irawati, Raden Roro Astrid; Elisa Susanti; Darto, Darto
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1998

Stunting in Indonesia shows fluctuations in prevalence, with a significant downward trend only seen after 2018. Although the stunting rate in 2023 was recorded at 7.1%, disparities between regions are still a major concern. Purwakarta Regency, which has a strategic role in human resource development, faces a major challenge in reducing stunting rates. With a high dependency ratio, Purwakarta has the potential to experience a demographic disaster if stunting is not addressed immediately. This study uses a descriptive qualitative approach to describe the policy of accelerating stunting reduction in Purwakarta in 2000-2023. Data were collected through observation, interviews, and documentation with informants from various related agencies, including the Health Office and Bappelitbangda. The results show that although policies such as Purwakarta Regent Regulation No. 203 of 2021 and intervention programs have been implemented, policy effectiveness is still limited. The main problems faced are low community participation, data misalignment, and limited infrastructure and supervision. Policy evaluation based on indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, and responsiveness shows the need for improvements in inter-sectoral coordination and increased human resource capacity to achieve better targets. These findings provide important insights for policies to accelerate stunting reduction in Purwakarta district, with a focus on cross-sector collaboration and resource optimization

Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Lelang Surat Utang Negara (SUN) Sandi Simatupang, Michael Harry; Elisa Susanti
Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT) Vol. 8 No. 4 (2025): Alignment: Journal of Administration and Educational Management
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/9cpp5w03

This study aims to understand the implementation of risk management in the Government Securities (SUN) auction process by the Directorate General of Financing and Risk Management (DJPPR) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The research method used is a descriptive qualitative approach with triangulation techniques in the form of in-depth interviews and documentation studies. The results indicate that DJPPR has implemented comprehensive risk management based on the COSO ERM framework (2004), starting from establishing the internal environment, setting objectives, assessing and controlling risks, to controlling activities, communication, and monitoring. The conclusion of this study is that DJPPR has succeeded in establishing a comprehensive and responsive risk management system that supports fiscal stability and increases investor confidence in the government securities market. Keywords: Risk Management, SUN Auction, DJPPR, COSO ERM, Fiscal Stability

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search