Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Social Science
Agus Dimyati
Universitas Swadaya Gunung Jati
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN BENIH LOBSTER SECARA ILLEGAL Fajar Rahimi Sukma; Agus Dimyati
Hukum Responsif Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v12i1.5028

Abstract

Penyelundupan ini marak terjadi dikarenakan bisnis komoditi hasil laut sangat menggiurkan, dengan cara yang cukup sedehana transaksi miliaran rupiah dapat dilaksanakan secara illegal. Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya pencegahan terhadap penyelundupan hasil laut yang dilarang ekspor. Selain merugikan Negara, hal tersebut juga dapat membuat biota laut semakin langka ditambah dengan kerugian yang mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya mengakali berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan Bea Cukai. Dari uraian latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut ini: Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap praktik penangkapan benih lobster (benur) oleh para nelayan? dan Bagaimana upaya penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (Benur digunakan dalam penelitian ini adalah jenis) secara tidak sah (illegal)? Metode penelitian yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang berasal menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta yang ada di nelayan dikaitkan dengan teori hukum. Upaya penegak hokum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (benur) yaitu: Upaya preventif dengan cara Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, dalam hal ini yang disosialisasikan merupakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 yaitu terkait pelarangan penangkapan benih lobster (benur) serta aturan hukum tindak pidana perikanan yang mengaturnya dan melakukan pengawasan perairan di laut. Upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melakukan penangkapan, pemeriksaan serta melakukan penegakan hukum yang dilakukan secara tegas kepada pelaku, dengan menangkap beberapa orang penangkap benih lobster (benur) dan menetapkan beberapa orang tersangka yang diduga merupakan pengepul dari benih lobster itu sendiri.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PARKIR LIAR DI KOTA CIREBON Dessy Ismi Rahmawati; Agus Dimyati
Hukum Responsif Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v9i2.5048

Abstract

Maraknya kegiatan parkir liar yang terjadi di Kota Cirebon menyebabkan keadaan menjadi semrawut dan mengakibatkan kemacetan. Dalam hal ini mengabaikan UU No. 22 Tahun 2009 serta Perda Kota Cirebon No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2001. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1.Bagaimana keberadaan kegiatan parkir liar di Kota Cirebon? 2.Bagaimana penegakan hukum oleh pemerintah Kota Cirebon terhadap kegiatan parkir liar? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menelaah keberadaan kegiatan parkir liar di Kota Cirebon serta penegakan hukum oleh pemerintah Kota Cirebon. Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Yuridis Empiris yaitu metode penelitian yang didasarkan fakta-fakta lapangan atau kenyataan yang ada. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek penelitian. Keberadaan kegiatan parkir liar terjadi di jalan Siliwangi, Jalan Wahidin, Jalan Cipto, Jalan Karanggetas, Jalan Pekiringan, Jalan Pasuketan, dan jalan lainnya tersebut penyebab utamanya dikarenakan di jalan-jalan tersebut terdapat tempat makan ataupun pertokoan yang tidak memiliki lahan parkir yang memadai bahkan banyak pertokoan yang tidak memiliki lahan parkir sehingga para konsumen memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Dengan demikian, Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kegiatan parkir liar di Kota Cirebon terutama terdapat kegiatan parkir di tempat yang terdapat rambu larangan parkir, lalu pengawasan/operasi penindakan dari UPTD Parkir Dishub hanya pada waktu situasional saja. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Dishub masih lemah dan belum tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak UPTD Parkir Dishub seharusnya secara rutin melakukan pengawasan dan memberikan penindakan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan parkir liar dan petugas parkir pun seharusnya diikutsertakan dalam pengawasan terhadap kegiatan parkir liar sehingga dapat terkontrol secara maksimal yang melakukan kegiatan parkir liar seharusnya didenda maksimal sesuai yang tercantum dalam aturan dan dapat meminimalisir keberadaan kegiatan parkir liar di Kota Cirebon.
Juridical Analysis Of Criminal Law Enforcement In The Crime Of Organ Trafficking Ichsanul Basyir; Obbi Robiansyah; Wildan Mahmudi; Agus Dimyati; Rois Harliyanto
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 3 No 10 (2024): JOSS: Jurnal Of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/joss.v3i10.374

Abstract

This study aims to analyze criminal law enforcement related to organ trafficking cases. This research includes examining the conformity between existing legal regulations and practices in the field, identifying obstacles in law enforcement, and evaluating the effectiveness of measures that have been taken to deal with organ trafficking. The research method used is empirical. The results show that the main obstacles in handling this case include recovery and rehabilitation services for victims from health and social aspects that are appropriate to the needs of victims. This research concludes that legal regulations related to Organ Trafficking Crime are still incomplete. In addition, handling victims is not only the responsibility of the Police but also the Government and community institutions. It is suggested that the prevention and handling of Organ Trafficking should be optimized and integrated through synergistic cooperation between the community, Government, and community institutions in combating this crime.
Human Resource Development in Birth Certificate Making Services at The Service of Population and Civil Registration of Kuningan District Yanto Heryanto; Agus Dimyati; Wendy Rivansah
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 2 No. 8 (2023): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v2i9.150

Abstract

Human Resource Development is any effort to improve the implementation of current and future work, by providing information, influencing attitudes, or adding skills, in other words, development is any activity intended to change behavior consisting of knowledge, skills, and attitudes. One of the objectives of human resource development according to Hasibuan is to improve services. The focus of the research conducted by the author is on the service of making birth certificates. The method used is a qualitative research method which is a method for exploring and understanding the meaning that a number of individuals or groups of people ascribe to problems. The informant retrieval technique uses Purposive Sampling which is a sampling technique with certain considerations. This technique includes people who are selected on the basis of certain criteria that are considered capable of providing information in accordance with the focus of the research. The results of this study are based on the dimensions of the research that in terms of knowledge it is still said to be not optimal due to formal education that does not meet the criteria and also lack of participation in non-formal education. For the skill dimension, it is also still not optimal because there is no special training on making birth certificates. However, the attitude and behavior dimensions are optimal. The factors that become obstacles are the rapid development of technology and the lack of discipline of employees. In addition, the efforts made are to carry out direction, supervision, and as well as sharing knowledge between fellow employees
Juridical Review Of The Implementation Of Corporate Social Responsibility (Csr) In The Perspective Of Community Empowerment Subhi Subarka; Fahmy Fauzan Alawy; Muhammad Ivan AlRasyid; Harmono Harmono; Agus Dimyati
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3 No. 9 (2024): Edunity: Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v3i9.282

Abstract

This research discusses environmental social responsibility or Corporate Social Responsibility (CSR), which has become a global issue and has received wide attention from various stakeholders. Many companies in Indonesia, including PT Japfa Comfeed, need to be fully aware of the importance of social and environmental responsibility. This research aims to understand the implementation of CSR programs at PT Japfa Comfeed and its relation to improving the social welfare of the surrounding community. The method used is an empirical juridical approach, which is an approach based on applicable Law and the reality of practice in the field. The study results show that the implementation of CSR at PT Japfa Comfeed benefits the social conditions of the surrounding community, even though the implementation could be more optimal. This is due to unclear legal regulations, so practical guidelines are needed to avoid causing various interpretations. In conclusion, CSR at PT Japfa Comfeed must be carried out continuously to ensure maximum benefits for all parties, especially those needing attention and support.
The Position Of Paralegals In Providing Legal Assistance To The Defendant Is Guidance In The Trial Based On The Understanding Of The Legal Aid Law No. 16 Of 2011. Ainun Nafik; Helvin Crismayudhi; Aji Indra Laksana; Alip Rahman; Agus Dimyati
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3 No. 9 (2024): Edunity: Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v3i9.283

Abstract

This study examines the position of paralegals in the provision of legal aid in Indonesia, especially in the context of changes regulated by Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Prior to this regulation, paralegals were not allowed to handle litigation or non-litigation cases. However, after the regulation is implemented, paralegals are permitted to provide non-litigation legal assistance. The purpose of this study is to analyze the legal position of paralegals in providing legal aid and the factors that influence them in carrying out this role. This research uses a normative juridical method with a descriptive approach based on laws and legal documents. The results of the study show that although the regulation has given authority to paralegals, there still needs to be resistance from various related parties. The main factors that affect this are the need for recognition of paralegals, the limitation of human resources, and the lack of budget and cooperation between legal stakeholders. This study concludes that further clarification is needed regarding the role of paralegals in creating equitable legal justice.
Implementation Of Legal Protection For Women Victims Of Domestic Violence From A Human Rights Perspective Diki Sahbana; Rehan suryananda; M.Fariz Kurnadi; Endang Sutrisno; Agus Dimyati
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3 No. 8 (2024): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v3i8.299

Abstract

The Indonesian government signed a declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993) in 2014. However, at a technical level, violence against women still often occurs due to Domestic Violence (KDRT) in Indonesia. The purpose of this writing is to understand the implementation of laws and the protection of women's human rights against domestic violence from the perspective of international law. The research results show that the entry of the public law system into the domestic realm, namely domestic life, is one of the new developments in the field of human rights, especially in Indonesia. Domestic Violence (KDRT) has become a common agenda in the last few decades. The facts show that domestic violence has quite a negative effect on women as victims. The research that has been carried out is normative legal research which is focused on norms and also legal objects as the main data, and a book consisting of rules, and the truth of the research that has been carried out. All forms of violence have violated human rights as regulated in Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic.
Study Of The Legal Responsibility Of Developers For The Provision Of Public Facilities And Social Facilities M.Ali Iskandar; Rafli Wahyu Indrianto; Moh Abyan Nurfikri; Agus Dimyati; Anom Sutrisno
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3 No. 8 (2024): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v3i8.301

Abstract

The enforcement of law is an integral aspect of the legal system's functioning, and it is often criticized with phrases like "no viral, no justice" or "law is sharp downwards, blunt upwards." In this context, how does the philosophy of law play a role in upholding the integrity of law enforcement, and how can a legal enforcement system be grounded in the rationality of legal philosophy. The provision of public facilities and social facilities in housing is needed for the welfare and comfort of the community in housing. The provision of these facilities involves developers and the Government. In accordance with Cirebon Regency Regional Regulation No. 7 of 2015 the implementation of the provision of infrastructure and facilities in housing refers to the principles of openness, accountability, legal certainty, partiality, and sustainability. In connection with this, the purpose of this paper is to be able to find out the Developer's responsibility in carrying out the procurement of public facilities and social facilities as a condition of submission of housing to the Local Government. The method of approach used here is socio-legal which is associated with social problems. Related to the management of infrastructure and facilities in housing is still a problem, namely the developer has not submitted housing facilities to the Local Government. This happened due to the default of the developer to consumers and the lack of assertiveness of the Regional Government in implementing Government Regulation No. 6 of 2015.
Co-Authors Ainun Nafik Aji Indra Laksana Alip Rahman Anom Sutrisno Dessy Ismi Rahmawati Diki Sahbana Endang Sutrisno Fahmy Fauzan Alawy Fajar Rahimi Sukma HARMONO HARMONO Helvin Crismayudhi Ichsanul Basyir M.Ali Iskandar M.Fariz Kurnadi Moh Abyan Nurfikri Muhammad Ivan AlRasyid Obbi Robiansyah Rafli Wahyu Indrianto Rehan suryananda Rois Harliyanto Subhi Subarka Wendy Rivansah Wildan Mahmudi Yanto Heryanto