Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.63
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum Lex Generalis Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Devotion: Journal of Research and Community Service International Journal of Social Service and Research Interdisciplinary Social Studies Journal Of World Science Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Social Science INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Kitabina: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab Jurnal Hukum Indonesia Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal Of Law Sciences (Legisci) Journal of Community Service (Abdisci) Asian Journal of Social and Humanities NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Agus Dimyati
Universitas Swadaya Gunung Jati
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN BENIH LOBSTER SECARA ILLEGAL Fajar Rahimi Sukma; Agus Dimyati
Hukum Responsif Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v12i1.5028

Abstract

Penyelundupan ini marak terjadi dikarenakan bisnis komoditi hasil laut sangat menggiurkan, dengan cara yang cukup sedehana transaksi miliaran rupiah dapat dilaksanakan secara illegal. Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya pencegahan terhadap penyelundupan hasil laut yang dilarang ekspor. Selain merugikan Negara, hal tersebut juga dapat membuat biota laut semakin langka ditambah dengan kerugian yang mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya mengakali berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan Bea Cukai. Dari uraian latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut ini: Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap praktik penangkapan benih lobster (benur) oleh para nelayan? dan Bagaimana upaya penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (Benur digunakan dalam penelitian ini adalah jenis) secara tidak sah (illegal)? Metode penelitian yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang berasal menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta yang ada di nelayan dikaitkan dengan teori hukum. Upaya penegak hokum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (benur) yaitu: Upaya preventif dengan cara Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, dalam hal ini yang disosialisasikan merupakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 yaitu terkait pelarangan penangkapan benih lobster (benur) serta aturan hukum tindak pidana perikanan yang mengaturnya dan melakukan pengawasan perairan di laut. Upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melakukan penangkapan, pemeriksaan serta melakukan penegakan hukum yang dilakukan secara tegas kepada pelaku, dengan menangkap beberapa orang penangkap benih lobster (benur) dan menetapkan beberapa orang tersangka yang diduga merupakan pengepul dari benih lobster itu sendiri.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU KARAOKE Agus Dimyati
Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v7i1.1111

Abstract

ABSTRACTThe right to copyright is automatic, ie once a creature is born or after the manifestation of an idea into a tangible form without requiring a certain formality, unlike industrial property rights, the emergence of the right to be with a certain formality that is music or songs that have been created someone. Relate in fact, very well be required for the protection of creative works of music and song therefore it is necessary to know more about the application of the provisions of the Copyright protection Copyright particularly concerning copyrighted works of music and song in the house karaoke businesses as well as the license is required as a contract. The license must be realized in the form of a contract, therefore each party has the right to set things he wanted.            The method used is normatf juridical approach, meaning an approach which is done by examining the secondary data or library materials. The research method is descriptive method of analysis done, which describes the protection of Copyright in the use of copyrighted works of music and song. Data used in the study include, namely primary data by means of direct interview to the informant mapun indirectly related to research studies ang secondary data namely review of literature or Library Research.            Based on this research, iti turns out that not all of this license agreement is made in a letter written agreement or deed, such agreements generally. System agreement with a deed to the agreement, only used by the creators who already have a name and often a song litle track. For creators who wa unknown or they are new, usually just wear receipt receipt only. Legal protection given to the rights of the creator or copyright holder in the license agreement on the implementation of this song is basing the existing provisions in the Act Copyright Act No. 28 Year 2014.            Keywords : Copyright, Music, Lissenced.
REPOSISI KEBIJAKAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL GALIAN C Anggie Aqila Ariadica; Endang Sutrisno; Agus Dimyati
Hukum Responsif Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v11i2.4942

Abstract

Pembangunan memiliki banyak ekses dalam kehidupan diantaranya mengandung risiko degradasi kualitas lingkungan hidup. Dibutuhkan kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan penambangan Galian C yang telah berlangsung lama telah menegasikan kelestarian lingkungan hidup, peran kebijakan Pemerintah Daerah melalui green policy menjadi alternatif yang dibutuhkan untuk mengatasi problem tersebut. Riset ini menggunakan pendekatan doktrinal dalam upaya memahami serta mengkaji ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai pijakan dasar untuk menempatan kembali kebijakan yang telah ada pada posisi keberpihakan terhadap upaya perlindungan serta pelestarian lingkungan. Degradasi lingkungan akibat kegiatan penambangan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti, membutuhkan upaya-upaya pemulihan lingkungan hidup ntuk mengembalikan fungsi lahan dalam perspektif sustainable development. Reposisi kebijakan menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan kembali lahan bekas Galian C untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan, misalnya untuk destinasi wisata. Tatanan norma hukum telah memberikan alternatif peluang pengembangan kawasan tersebut melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Konstruksi kebijakan harus dikembalikan kepada formulasi ketaatan pada asas pemulihan lingkungan melalui kegiatan pascatambang lahan bekas Galian C, berbasis penguatan pemulihan nilai-nilai ekonomi kerakyatan masyarakat kawasan.
KAJIAN KRITIS DAMPAK KEBIJAKAN IZIN USAHA RITEL (MINIMARKET) TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN Agus Dimyati
Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v5i1.1110

Abstract

ABSTRACTThe growth of modern stores, especially minimarket type, recently has grown up not only in big cities but also in a town. Since the distance between traditional retail and the minimarket in in a same range of services, it will influence the community preferences in determining a place to shop. The purpose of this study is to investigate the characteristics of traditional retail and minimarket, public perception and preference towards them, and also to understand the effect of the minimarket existence to the traditional retail associated with a range of services. This study uses many method of research such as IPA, crosstab, modern retail’s impactsanalysis, and service coverage overlay. Each trading facilities, both traditional and modern retail has their advantages and disavantages based on the variables assessed by the consumer. There is a changes of trend in shopping destination selection preferences before and after the expansion of minimarket. District. Based on the rangeg of services, it is known that the greater service range of minimarket, it will effect to the much more traditional retail that is influence by the range of services. One of minimarket in the region Blimbing District has effected to the four traditional stores surrounding them, with an average of 57.29% friction. Based on the result from his research, when the traditional retail is near from minimarket, the biggest effect is on consumer whocome in every each day. Keyword: Impact, Traditional retail, Mnimarket, Range of service
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PARKIR LIAR DI KOTA CIREBON Dessy Ismi Rahmawati; Agus Dimyati
Hukum Responsif Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v9i2.5048

Abstract

Maraknya kegiatan parkir liar yang terjadi di Kota Cirebon menyebabkan keadaan menjadi semrawut dan mengakibatkan kemacetan. Dalam hal ini mengabaikan UU No. 22 Tahun 2009 serta Perda Kota Cirebon No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2001. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1.Bagaimana keberadaan kegiatan parkir liar di Kota Cirebon? 2.Bagaimana penegakan hukum oleh pemerintah Kota Cirebon terhadap kegiatan parkir liar? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menelaah keberadaan kegiatan parkir liar di Kota Cirebon serta penegakan hukum oleh pemerintah Kota Cirebon. Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Yuridis Empiris yaitu metode penelitian yang didasarkan fakta-fakta lapangan atau kenyataan yang ada. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek penelitian. Keberadaan kegiatan parkir liar terjadi di jalan Siliwangi, Jalan Wahidin, Jalan Cipto, Jalan Karanggetas, Jalan Pekiringan, Jalan Pasuketan, dan jalan lainnya tersebut penyebab utamanya dikarenakan di jalan-jalan tersebut terdapat tempat makan ataupun pertokoan yang tidak memiliki lahan parkir yang memadai bahkan banyak pertokoan yang tidak memiliki lahan parkir sehingga para konsumen memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Dengan demikian, Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kegiatan parkir liar di Kota Cirebon terutama terdapat kegiatan parkir di tempat yang terdapat rambu larangan parkir, lalu pengawasan/operasi penindakan dari UPTD Parkir Dishub hanya pada waktu situasional saja. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Dishub masih lemah dan belum tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak UPTD Parkir Dishub seharusnya secara rutin melakukan pengawasan dan memberikan penindakan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan parkir liar dan petugas parkir pun seharusnya diikutsertakan dalam pengawasan terhadap kegiatan parkir liar sehingga dapat terkontrol secara maksimal yang melakukan kegiatan parkir liar seharusnya didenda maksimal sesuai yang tercantum dalam aturan dan dapat meminimalisir keberadaan kegiatan parkir liar di Kota Cirebon.
FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI Dimyati, Agus
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.613 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengkaji ulang untuk memberantas korupsi yang berimplikasi dengan tugas, fungsi dan wewenang antara (SAI) ke (BFDC) dalam menilai dan menetapkan kerugian menurut undang-undang dan peraturan negara. Penelitian ini menerapkan hukum normatif dengan rancangan deskriptif dan evaluatif. Ini Hukum, konsep dan pendekatan historis yang terapan. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah materi hukum primer dan materi hukum sekunder. Data penelitian dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian berdasarkan prinsip hukum, kewenangan, teori hirarki hukum, dan teori rule of law menunjukkan bahwa kewenangan BFDC bertentangan dengan SAI berdasarkan Undang-Undang KPK (ACC) dan UU tentang tindakan pidana korupsi. Kontradiksi tersebut muncul karena ada ketidaksesuaian antara undang-undang ACC dan SAI dalam menentukan institusi yang berwenang dalam mengkoordinasikan pemberantasan korupsi. Hukum SAI secara eksplisit menyatakan bahwa SAI merupkan badan yang mempunyai wewenang untuk menetapkan atau menilai kerugian negara, sedangkan peraturan ACC mengatur bahwa selain SAI ada juga institusi yang berwenang bahwa BFDC. Kewenangan sebaliknya BFDC juga muncul dalam menentukan institusi yang berwenang di negara tersebut dalam menghitung kerugian. Ketidakjelasan Pasal 6 (a) peraturan ACC dan Pasal 32 UU Pemberantasan Kasus Korupsi dalam memonitor dan/atau mengatur instansi yang memiliki wewenang dalam penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BDFC sebagai "senjata" untuk melaksanakan kewenangannya. Ketidakjelasan menyebabkan masalah pihak berwajib dalam penggunaan hasil audit dari SAI atau BFDC. Masalah itu muncul ketika hasil audit yang digunakan oleh pihak berwajibadalah hasil audit oleh BFDC, sedangkan peraturan SAI secara eksplisit menyatakan bahwa BPK adalah satu-satunya instansi yang berwenang.
Juridical Analysis Of Criminal Law Enforcement In The Crime Of Organ Trafficking Ichsanul Basyir; Obbi Robiansyah; Wildan Mahmudi; Agus Dimyati; Rois Harliyanto
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 3 No 10 (2024): JOSS: Jurnal Of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/joss.v3i10.374

Abstract

This study aims to analyze criminal law enforcement related to organ trafficking cases. This research includes examining the conformity between existing legal regulations and practices in the field, identifying obstacles in law enforcement, and evaluating the effectiveness of measures that have been taken to deal with organ trafficking. The research method used is empirical. The results show that the main obstacles in handling this case include recovery and rehabilitation services for victims from health and social aspects that are appropriate to the needs of victims. This research concludes that legal regulations related to Organ Trafficking Crime are still incomplete. In addition, handling victims is not only the responsibility of the Police but also the Government and community institutions. It is suggested that the prevention and handling of Organ Trafficking should be optimized and integrated through synergistic cooperation between the community, Government, and community institutions in combating this crime.
Implementation of Regulation of the Minister of Transportation Number 45 of 2020 on the Use of Electric Bicycles on Highways in Cirebon Regency Syahputra, Argia; Fadhillah, Ilyas; Saputra, Guntur Wahyu; Gunawan, M. Sigit; Dimyati, Agus
Jurnal Legisci Vol 2 No 6 (2025): Vol 2 No 6 June 2025
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v2i6.759

Abstract

Background. The rise of the use of electric bicycles on the highways of Cirebon Regency has caused unrest among other road users, mainly due to the difference in speed, the use of inappropriate lanes, and the absence of engine noise that often surprises other motorists. To regulate this, the Minister of Transportation issued Regulation of the Minister of Transportation (Permenhub) No. 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motor Drives, which regulates technical requirements, lanes, and the minimum age of electric bicycle users, as well as requiring the use of helmets and other safety equipment. However, the Regulation has not been able to solve the above problems due to the lack of thorough socialization, which leads to a lack of public understanding of the applicable regulations and the lack of supporting infrastructure. The purpose of the research is to provide the public with an understanding of the regulations and technical rules for using electric bicycles. Aims. This study formulates a problem regarding how to implement Permenhub No. 45 of 2020 on the use of electric bicycles on the highways of Cirebon Regency. Methods. Using an empirical juridical research method, this study shows that regulation implementation is still not optimal. It is characterized by low public awareness of the rules, limited infrastructure, and the absence of derivative regulations at the regional level. Conclusion. In conclusion, the effectiveness of Permenhub No. 45 of 2020 in Cirebon Regency is influenced by factors such as a lack of socialization, a lack of supporting facilities, and weak law enforcement, so collaborative efforts are needed between the local government and the community to create safer and more orderly traffic
Legal Liability Against Marketplace for Promotion of Inappropriate Goods that Harm Consumers Rizky, Muhammad; Azizi, Fatih Muhammad; Nasution, Mohamad Rizki; Rahman, Alip; Dimyati, Agus
International Journal of Social Service and Research Vol. 5 No. 5 (2025): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v5i5.1226

Abstract

The widespread use of marketplace platforms in online buying and selling activities has brought significant convenience to consumers in Indonesia. However, this phenomenon also presents complex legal challenges, especially related to the circulation of illegal products that are increasingly difficult to monitor. This research examines the legal responsibility of marketplace providers in dealing with the sale of illegal goods based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and Law Number 11 of 2008 as well as Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). Using a normative juridical approach and descriptive-analytical method, this research explores how the current regulatory system responds to the issue. The research findings show that although the existing legal framework has provided formal protection, in practice there are still many gaps, especially in the aspects of seller verification, content monitoring, and consumer complaint mechanisms. Marketplaces often play a passive role on the grounds that they are facilitators, even though they have operational control over the system. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and increase the active role of platform providers in ensuring the legitimacy of the products being traded. This research also recommends cross-sector collaboration to strengthen supervision and build a safer and more responsible e-commerce ecosystem in 2025 and beyond.
Legal Responsibility of Marketplaces for Consumer Losses Due to Counterfeit Products: A Comparative Study of Indonesia and Singapore Purnama, Ikmal Ramdhan; Purnama, Akmal Ramdhan; Hardiansyah, Reza; Rahman, Alip; Dimyati, Agus
International Journal of Social Service and Research Vol. 5 No. 5 (2025): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v5i5.1228

Abstract

The rapid development of e-commerce in Southeast Asia, particularly in Indonesia and Singapore, has opened up new economic opportunities, but it has also raised serious concerns regarding the circulation of counterfeit products on digital marketplace platforms. Counterfeit products not only harm the original manufacturer economically, but also endanger consumers in terms of health and safety. This research aims to evaluate and compare the legal responsibility of marketplaces for consumer losses due to counterfeit products based on regulations in Indonesia and Singapore. The method employed was a normative, juridical, and macro-comparative approach, involving the analysis of laws and regulations, legal doctrines, and interviews with stakeholders in the consumer protection sector. The results indicate that Indonesia lacks a robust legal framework for holding marketplaces accountable, which hinders consumers' access to effective legal protection. In contrast, Singapore has developed a progressive legal system through the Consumer Protection (Fair Trading) Act, which requires marketplaces to apply the precautionary principle and provide efficient dispute resolution mechanisms. The findings confirm that marketplaces should be positioned as active business actors who can be held legally liable when harm occurs to consumers due to the sale of counterfeit products. This research recommends revisions to Indonesia's Consumer Protection Law and Government Regulation No. 80/2019 to align with the development of modern e-commerce practices, including the implementation of digital product certification and reverse proof to ensure fairness for consumers.
Co-Authors Abdullah Sehan Agus Setiawan Ainun Nafik Aji Indra Laksana Ali Ridho, Arsyad Muhammad Alip Rahman Andieni Maudi Lestari Angga Nurhadinata Anggie Aqila Ariadica Anom Sutrisno Athur, Mohamad Azizi, Fatih Muhammad Candra Lesmana Candra Wibowo Daffa Adiesta Dessy Ika Putri Dessy Ismi Rahmawati Deswita Fauziah Dhanu Hariwijaya Diki Sahbana Endang Sutrisno Fachrie Putra Riyadi Fadhillah, Ilyas Fadhli Ghifari SP Fahmy Fauzan Alawy Fajar Rahimi Sukma Farhan Nabil Wijaya Fika Nuraeni Fikriyansyah, Arisy Fitri Setyo Rini Galih Pratisto, Andito Gunawan, M. Sigit Hardiansyah, Reza HARMONO HARMONO Helvin Crismayudhi Herry Irfanto Ichsanul Basyir Irma Maulida Jenitasari, Silviyanica M.Ali Iskandar M.Fariz Kurnadi Maharani, Deswita Marifa Hasyanah Meri Handayani, Meri Moh Abyan Nurfikri Mohammad Sigit Gunawan Muhamad Rayhan Salman Muhammad Ivan AlRasyid muhammad rizky, muhammad Muhammad Zaki Muhammad Zulfan Fathur Rohman Mundzir Rasyid, Abal Nabilah Destini Sukmawati Nasution, Mohamad Rizki Obbi Robiansyah Paksi Anggana Firdaus Pratisto, Andito Galih Purnama, Akmal Ramdhan Purnama, Ikmal Ramdhan Raden henda Rafli Wahyu Indrianto Rahman, Alip Ramadhan Alfathir Putra Nugraha Rayhan Prakasa Putra Rehan suryananda Reyvaldo Ausyalifa Alfiatna Rido, Muhammad Rasyid Rizki Maulana, Rizki Rois Harliyanto Ruslan Baidhowi Kamal Sabela, Adine Safiranata, Arisandy Sahlan, Alan Saputra, Guntur Wahyu Shafira Zahru Subhi Subarka Suwondo, Sutiyono Syahputra, Argia Taopikurrahman, opik Wahyu Maulana Agung Wendy Rivansah Wibi Saputro Wildan Mahmudi Yanto Heryanto