Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

INTERVENSI KEBENCANAAN MELALUI KELEMBAGAAN LOKAL: Pengalaman Dari Desa Wilayah Pesisir Lampung Ikram Ikram; Usman Raidar; Anita Damayantie; Zikri Zikri
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 25 No 2 (2023): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v25i2.858

Abstract

This paper describes interventions in disaster management through the role of local institutions. The focus of the intervention is on the knowledge and skills capacity of coastal villagers in disaster management. The analysis is conducted on the role of the local disaster institution Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) initiated by the Indonesian Red Cross (PMI) and the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of South Lampung District. Qualitative research methods were used to explore the role of SIBAT and the parties in the effort to increase disaster knowledge and disaster preparedness skills and sensitivities. Data collected through in-depth interviews and observations. Interviews involved 14 informants with the main criteria as disaster social activists. Case study conducted in Way Muli Timur Village, Rajabasa District, South Lampung Regency. The forms of capacity building activities identified are natural disaster socialization, training in natural disaster prevention and natural disaster risk reduction, natural area vulnerability mapping, natural disaster management training, organizational and network development, preparation of Standard Operating Procedures (SOPs), and disaster simulations. The results showed that increasing the capacity of community knowledge and skills in preventing and coping with disasters can be done through the participatory village assessment method.
The Role of Affiliate Marketing Content in Influencing Purchasing Decisions at TikTok Shop: A Study of Bandar Lampung Community Thalia Sajidah Natasya; Bartoven Vivit Nurdin; Guntur; Usman Raidar
JGov: Journal of Governmentality Vol. 1 No. 01 (2025): JGov: Journal of Governmentality
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawaraman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54144/jgov.v1i1.3

Abstract

The public consumption process is starting to change, especially in online purchasing behaviour, where a TikTok Shop feature makes it easier for users to buy directly. However, there are complaints about the incompatibility of products with existing promotional content, which is a gap between the information users receive. This results in diminished trust in the information found on social media, leading to a decline in purchasing decisions. This study aims to determine how much affiliate marketing content influences improving users' purchase decisions. This study uses quantitative methods. Data was collected using questionnaires. The data analysis method uses simple linear regression analaysis by performing clasiccal assumption testing using SPSS 25 for windows. The study respondents were 110 TikTok Shop users. The Content Marketing Affiliate study results can positively and significantly influence purchasing decisions on TikTok Shop, where the beta T test value is 0,081. Only 17,2% of the variation shows that other unexplored factors are present. This research aims to help affiliates focus on honest and informative content quality. As well as contributing to the development of media sociology theory.
PEMBERDAYAAN IBU RUMAH TANGGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS INDUSTRI RUMAH TANGGA DI DESA WAY WAKAK, KECAMATAN ABUNG BARAT, LAMPUNG UTARA usman raidar; Junaidi Junaidi; Erna Rochana; muhammad Guntur Purboyo
Nengah Nyappur Vol. 1 No. 1 (2022): Nengah Nyappur: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The mandate of the 1945 Constitution article 34 paragraph 1 explains that the poor and neglected children are looked after by the State. This mandate is the legal basis for requiring the State to provide assistance to the community. Families who are part of society are mandatory and must receive benefits from the State's obligation to provide assistance. So far, direct assistance provided by the government to the community or poor families in the community is in the form of cash assistance in the form of the Program Keluarga Harapan (PKH). However, the assistance is not significant in giving impact to the community to be able to become independent families. Departing from this, it is necessary to have a formalization that has a significant impact on improving the standard of living of the community to become an independent society, namely through empowerment of housewives of PKH beneficiary families.
Strategi Edukasi Komprehensif untuk Mitigasi Pernikahan Usia Dini di Lingkungan SMPN 3 Hulu Sungkai Usman Raidar; Teuku Fahmi; Imam Mahmud; Junaidi Junaidi; Azis Amriwan; Alamsyah Alamsyah
Nengah Nyappur Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Nengah Nyappur: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nengahnyappur.v4i2.73

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan pernikahan usia dini yang signifikan di lingkungan SMPN 3 Hulu Sungkai dan Desa Ibul Jaya melalui strategi edukasi komprehensif. Dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman akan dampak negatif pernikahan usia dini dan terbatasnya upaya pencegahan yang sistematis, kegiatan ini menerapkan metode partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan asesmen awal, penyusunan modul edukasi kontekstual, pelatihan guru dan staf sekolah, sesi edukasi interaktif untuk siswa, workshop orang tua, pembentukan kelompok sebaya, kampanye komunitas, dan penguatan kerjasama dengan pihak terkait. Evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara berkala melalui kuesioner, observasi, dan diskusi kelompok terfokus. Keberlanjutan program diupayakan melalui pengembangan modul replikatif, pelatihan kader, advokasi kebijakan lokal, dan pembentukan jaringan kerjasama. Kegiatan pengabdian yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta sebesar 13,20%. Pada aspek praktis, Tim PkM bersama masyarakat lokal serta warga sekolah telah berupaya mengembangkan dan mengimplementasikan strategi edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencegah praktik pernikahan usia dini di lingkungan SMPN 3 Hulu Sungkai.
Budaya Pembajakan Film dan Dampaknya terhadap Industri Kreatif: Studi Kasus Penggunaan LK21 oleh Mahasiswa Sosiologi Fisip UNILA Kezia Keren Hapuk Samosir; Hani Dwi Kartika Putri; Damar Wibisono; Imam Mahmud; Usman Raidar
INTEKSIS Vol 12 No 1: Mei 2025
Publisher : LPPM Universitas Widya Dharma Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66003/inteksis.v12i1.10494

Abstract

Kesenjangan antara idealisme dengan realitas dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta serta praktik pembajakan film di platform Layar Kaca 21 menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, dengan maksud untuk menggali motivasi di balik preferensi konsumen atau informan terhadap situs ilegal daripada layanan legal seperti Netflix, Viu, WeTV, dan sejenisnya. Setelah itu, penelitian ini juga menganalisis apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah dan industri kreatif untuk menanggulangi masalah ini. Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan kualitatif yang memanfaatkan wawancara semi-terstruktur serta telaah pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara semi-terstruktur telah dilaksanakan dengan lima mahasiswa Sosiologi Fisip UNILA secara aktif memilih LK21 sebagai platform utama untuk menonton film. Data yang dihasilkan berupa data primer dan data sekunder bersumber dari bahan bacaan peneliti. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa aksesbilitas dan kondisi ekonomi menjadi pendorong utama bagi informan dalam menonton film ilegal di platform seperti LK21. Masalah ini menjadi serius karena industri kreatif di bidang perfilman dilanda kerugian akibat adanya oknum yang melakukan penduplikasi dan mengomersialkan karya cipta orang lain. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 menetapkan segala tugas dan fungsi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) menjadi pedoman bagi pemerintah dalam hal penanggulangan masalah budaya pembajakan film yang kian marak terjadi.
Budaya Pembajakan Film dan Dampaknya terhadap Industri Kreatif: Studi Kasus Penggunaan LK21 oleh Mahasiswa Sosiologi Fisip UNILA Kezia Keren Hapuk Samosir; Hani Dwi Kartika Putri; Damar Wibisono; Imam Mahmud; Usman Raidar
INTEKSIS Vol 12 No 1: Mei 2025
Publisher : LPPM Universitas Widya Dharma Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66003/inteksis.v12i1.10494

Abstract

Kesenjangan antara idealisme dengan realitas dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta serta praktik pembajakan film di platform Layar Kaca 21 menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, dengan maksud untuk menggali motivasi di balik preferensi konsumen atau informan terhadap situs ilegal daripada layanan legal seperti Netflix, Viu, WeTV, dan sejenisnya. Setelah itu, penelitian ini juga menganalisis apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah dan industri kreatif untuk menanggulangi masalah ini. Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan kualitatif yang memanfaatkan wawancara semi-terstruktur serta telaah pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara semi-terstruktur telah dilaksanakan dengan lima mahasiswa Sosiologi Fisip UNILA secara aktif memilih LK21 sebagai platform utama untuk menonton film. Data yang dihasilkan berupa data primer dan data sekunder bersumber dari bahan bacaan peneliti. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa aksesbilitas dan kondisi ekonomi menjadi pendorong utama bagi informan dalam menonton film ilegal di platform seperti LK21. Masalah ini menjadi serius karena industri kreatif di bidang perfilman dilanda kerugian akibat adanya oknum yang melakukan penduplikasi dan mengomersialkan karya cipta orang lain. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 menetapkan segala tugas dan fungsi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) menjadi pedoman bagi pemerintah dalam hal penanggulangan masalah budaya pembajakan film yang kian marak terjadi.