Garuda - Garba Rujukan Digital

Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Ridham Priskap
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 20, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Judicial power in Indonesia from the past until now still exists despite the ups and downs, the history of the development of this institution has begun long before independence, even before the Dutch East Indies were entrenched in the archipelago, this judicial authority has existed in the form of traditional justice institutions. As an institution that provides protection to the community, the judicial authority has shown its functions as the last stronghold to seek legal justice for the community.

ANALISIS YURIDIS TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Muhammad Alfin Ardian Alfin; Ridham Priskap
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Ditengah membaiknya sistem Presidensial dalam Pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD 1945 yang ditandai dengan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat dan dibatasinya masa jabatan Presiden. Namun dalam praktiknya dengan melihat kewenangan yang diberikan kepada Presiden selaku kepala Negara dan kepala Pemerintahan yang seharusnya otoritas kewenangannya lebih tinggi karena dijamin oleh sistem Pemerintahan Presidensial, senyatanya Presiden harus kerja lebih ekstra untuk menghadapi gejolak politik di tubuh Parlemen. Presiden dalam menjalankan kewenangannya tersandra oleh politikus-politikus di Parlemen.

ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGERA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Fira Natasha; Ridham Priskap
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 3 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

The presence of the Constitutional Court is one of the demands of the state administration, changes in the state administration of the Republic of Indonesia after the amendment. The Constitutional Court has an important authority, one of the powers of the Constitutional Court is to resolve disputes over authority between state institutions. Disputes on authority between state institutions are possible because of the implementation of a system of checks and balances in the Indonesian constitutional system as a consequence of the separation of powers as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia on state institutions. In view of the Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 24 of 2003 in conjunction with Law Number 8 of 2011 concerning the Constitutional Court, they do not explain in detail the implementation of this authority. For this reason, it is necessary to conduct research on the analysis of the authority of the Constitutional Court in resolving disputes over the authority of state institutions based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keywords: Authority of the Constitutional Court, Disputes on Authority of State Institutions. Kehdiran Mahkamah Konstitusi salah satunya merupakan tuntutan ketatanegaraan, perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang penting, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sengketa kewenangan antar lembaga negara dimungkinkan terjadi karena diterapkannya sistem checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai konsekuensi adanya pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap kelembagaan negara. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara detail pelaksanaa kewenangan tersebut. Untuk itu perlu dilaksanakan penelitian mengenai analisi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata Kunci : Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Sengketa Kewenangan Lembaga negara.

Analisis Hukum Tentang Pemanggilan Anggota Dpr Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 76/Puu-Xii/2014 Wahyu Wahyu saputra; Ridham Priskap
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

It is deemed necessary to examine the mechanism for taking action against DPR members who commit acts of corruption based on several considerations, namely first, that the DPR RI is currently in the highest position in the list of corruption cases. Second, efforts to eradicate corruption are a shared commitment that must be a priority. Based on this, the writer draws two formulations of the problem, namely How is the process of summoning members of the DPR by law enforcement officials after the issuance of the Constitutional Court's decision Number 76/PUU-XII/2014? And what are the legal implications of the decision of the Constitutional Court Number 76/PUU-XII/2014 on the process of summoning members of the DPR who are suspected of committing criminal acts? Furthermore, the author uses a normative juridical research method, so that two main points are obtained, namely, first, Article 245 before being submitted to the Constitutional Court, when law enforcement officials will conduct an examination of members of the DPR must obtain written permission, which means that the investigators will experience difficulties. stating that the examination must have a presidential permit does not answer the substance of the case application, because article 245 before being submitted to the Constitutional Court contains an examination permit from the MKD. Meanwhile, the decision of the case contains permission from the president. Keywords: Legal Analysis, DPR, Corruption

URGENSI CONSTITUTIONAL QUESTION PADA MK DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA Alcika Ferdin; Ridham Priskap; Bustanuddin Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstrak Penelitian ini membahas Urgensi Constitutional Question pada Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berdasarkan UUD 1945, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, didalam UUD 1945 tidak diatur secara detail mengenai jenis pengujian apa yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, sistem pengujian konstitusional yang ada di Indonesia hanya terbatas kepada abstract review saja. Ada satu wewenang yang tertinggal dari Mahkamah Konstitusi negara kita, yakni tidak diaturnya mengenai constitutional question atau concrete review. Penelitian ini menggunakkan metode yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan adanya urgensi mengenai harus diaturnya mekanisme constitutional question salah satunya yakni untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, khususnya terhadap warga negara yang sedang dalam proses litigasi di pengadilan. Kata Kunci: Urgensi, Constitutional Question, Abstract Review, UUD 1945, Hak, Konstitusional.

KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS (Plt) BUPATI/WALIKOTA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Enrico Gustian Isvardo; ridham priskap
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract The purpose of this study was to: 1) determine the implementation of the local government system by the Plt Regent; 2) determine the limits of the Plt regent’s authority in the regional government system based on law number 23 of 2014 concerning regional government. The research is juridical normative with Statuta approach, Conceptual approach and Pendekatan kasus case approach and analyzed descriptively. The result of this study was: 1) the implementation of the local government system by the Plt Regent still causes problems such as Plt that have not carried out their duties properly so that they do not provide changes to the regions they lead, as well as errors in the formation of policies that actually violate the limits of authority. 2) the limits of the Plt regent’s authority in the regional government system based on law number 23 of 2014 concerning regional government has not been explained in detail in the law on local government, but it is regulated in law number 30 of 2014 concerning government administration, SK BKN 26/2016 and government regulation number 49 of 2008 and the limitation of Plt authority in the regional government system is administrative in nature. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pelaksanaan sistem pemerintahan daerah oleh (Plt) Bupati/Walikota; 2) mengetahui batasan kewenangan (Plt) Bupati/Walikota dalam sistem pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bersifat yuridis normative dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statuta approach), pendekatan konseptual (Conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach) dan dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian adalah: 1) Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah oleh (Plt) Bupati/Walikota masih menimbulkan permasalahan seperti masih adanya Plt yang belum menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tidak memberikan perubahan bagi daerah yang dipimpin, serta kesalahan dalam pembentukan kebijakan yang justru melanggar Batasan kewenangan. 2) Batasan-batasan kewenangan (Plt) Bupati/Walikota dalam sistem pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, SK BKN 26/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan batasan kewenangan Plt Bupati dalam system pemerintahan daerah adalah hanya bersifat administratif.

FUNGSI DEWAN PERS DALAM MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS Rachmad Yanto; Ridham Priskap
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.19122

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Dewan Pers dalam perannya untuk melindungi kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan kelemahan Dewan Pers. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers dan Bagaimana cara memperkuat fungsi Dean Pers dalam melindungi kemerdekaan pers. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunnjukkan bahwa Dewan Pers yang berstatus sebagai lembaga negara independen masih belum mampu dalam menggunakan perannya sebagai pelindung kemerdekaan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 hanya memiliki fungsi yang sederhana, seperti mediator sengketa pers saja. Karena didalam undang-undang tersebut Dewan Pers tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanki atas pelanggaran yang terjadi di lingkup jurnalistik. Dan juga kini tantangan yang datang bukan lagi berasal dari eksternal melainkan dari internal pers itu sendiri, yang mana saat ini perusahaan pers yang kerap melakukan tindakan yang tidak netral, yang dikarenakan pemilik perusahaan pers itu sendiri menggunakan media nya sebagai sarana berpolitik.

Implikasi Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Provinsi Jambi Iskandar Zulkarnain; Ridham Priskap
DATIN LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v4i1.968

Abstrak PenelitianinibertujuanuntukmengetahuidanmenganalisisImplikasiKebijakanPemerintahAtasPengakuanDanPerlindunganTerhadapMasyarakatHukumAdatDalamMemanfaaatkanSumberDayaAlamDiProvinsiJambi.Penelitianinimerupakanpenelitianhukumnormatifdenganmenggunakanmetodependekatankonsep, pendekatan Perundang Undangan,danpendekatankasus. Pasca lahirnya pengaturan Pemerintahan Desa secara tidak langsung menggusur keberadaan tatanan masayarakat Lokal/Masyarakat Adat yang berimplikasi Hak Menguasai Negara lebih Utama terhadap SDA. Adanya Penguatan Status Negara terhadap MAH, maka melahirkan Penguasaan SDA yang lebih besar sehingga Kepemilikan Adat Atas Tanah dan Hutan yang sudah ada sejak Lama lebur Menjadi Tanah Negara. Praktek Pengusaaan ini menimbulkan banyak konflik dengan Masyarakat Adat. Dan setelah Adanya Pemisahan antara Hutan Adat dengan Hutan Ulayat dengan Putusan MK menimbulkan Konflik secara hukum, dimana hak Adat yang telah dikuasai Negara telah mempunyai status Hukum baik dalam bentuk Hutan Negar dan Juga adanya HGU diatasnya. Akibatnya ketika Penetaan Kembali Hak Ulayat berbenturan dengan hak lain yang ada. Selain itu adanya tata cara penetapan harus dengan peraturan perundang-undangan menimbulkan proses yang rumit padahal ketika negara mengambilnya dahulu begitu mudah. Diprovinsi Jambi ada 39 Hak pengelolaan terhadap SDA belum sebanding dengan keberadaan MHA di Provinsi Jambi. Penelitian ini melihat Implikasi Pengakuan dan perlindungan terhadap MHA dalam memanfaatkan SDA masih rendah dibandingkan keberadaan MHA yang ada di Jambi.Kata Kunci: Masyarakat Adat, Sumber Daya Alam

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Riyan Ripaldi; Ridham Priskap
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i2.20346

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Sekretaris Daerah pada tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana Pengaturan Kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah? 2). Bagaimana Bentuk Kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan kewenangan Sekretaris Daerah tidak berada pada satu simpul peraturan perundang-undangan melainkan terdapat dalam banyak peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal dan kewenangan tersebut diatur di dalam peraturan pelaksana dari Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada peraturan perundang-undangan tersebut tidak disebutkan secara eksplit bahwa Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan, melainkan menggunakan istilah kata seperti pejabat berwenang dan lain sebagainya. Kedudukan Sekretaris Daerah Kabupaten adalah sebagai Perangkat Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah Kabupaten (Bupati) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten diperoleh dengan cara atribusi, delegasi dan mandat,akan tetapi substansi kewenangan tersebut masih sangat sempit dan terbatas. Terkait dengan bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Sekretaris Daerah karena kedudukannya bertugas utama sebagai pembantu Kepala Daerah maka dalam banyak hal kewenangan tersebut berupa kewenangan mandat serta secara subtsansi sangat terbatas dari kekuasaan Sekretaris Daerah atas kewenangan tersebut, selain itu juga karena berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah maka sumber kewenangan lahir dari dua cara yaitu berupa Peraturan Kepala Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search