Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains Sosio Humaniora DATIN LAW JURNAL JISOS: Jurnal ilmu sosial Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Iskandar Zulkarnain
Dosen Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Kerugian Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi Negara Iskandar Zulkarnain; Afif Syarif; Ivan Fauzani Raharja
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.297 KB) | DOI: 10.22437/jssh.v3i1.7084

Abstract

Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, negara mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai konsekuensi terhadap hak negara untuk dapat memungut sejumlah dana secara paksa dari masyarakat yang dikenal dengan nama pajak ataupun penerimaan negara lainnnya. Sehubungan dengan kewajiban Negara tersebut, dalam pengelolaan keuangan negara pemerintah selalu berusaha menghindarkan terjadinya kekurangan kekayaan karena alasan apapun yang disebabkan kesalahan dalam pengelolaan oleh pejabatnya, agar pemerintah tetap dapat menyediakan layanan kepada masyarakat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep dasar seperti tersebut, dalam setiap terjadinya kekurangan kekayaan negara, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang kemudian dikenal dengan istilah kerugian negara, pemerintah hanya mewajibkan langkah-langkah pemulihan kemampuan keuangan negara, agar pemerintah tetap dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan konsep terjadinya kerugian negara dalam UU Keuangan Negara maupun UU Perbendaharaan Negara hanya menuntut agar semua kekayaan yang berkurang sebagai akibat kesalahan pengelolaan dipulihkan kembali. Dalam praktek masalah kerugian negara tersebut dibedakan antara kerugian negara sebagai akibat kesalahan dalam pengelolaan, dan kerugian negara sebagai akibat tindakan kecurangan/ penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini bertujuan melihat konsep penyelesaian kerugian Negara ditinjau dari aspek hukum administrasi Negara. Dan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian ini bisa menjadi dasar bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya. Dan dari hasil penelitian dapat memberikan masukan dalam memperkaya kajian Hukum Keuangan Negara.
MEKANISME PENGANGKATAN NOTARIS & EVALUASI MUTU LULUSAN BERDASARKAN TRACER STUDY MAGISTER KENOTARIATAN UNJA Elita Rahmi; Yetniwati Yetniwati; Iskandar Zulkarnain
JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 9: Oktober 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini pertama untuk menganalisis hubungan mutu lulusan dengan pengangkatan notaris. Kedua untuk meningkatkan manajemen pengelolaan prodi di lingkungan Universitas Jambi. Ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pegangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Menunjukkan bahwa pemerintah “ragu” dengan lulusan Magister Kenotariatan dan ragu dengan kewajiban magang 2 tahun bagi calon notaris yang ditetapkan dalam UUJN-P.Dilihat dari subtansi Peraturan tersebut pada dasarnya hampir sama dengan Permenkumham sebelumnya bahkan “lebih krusial”, seakan-seakan pemerintah “sangat meragukan” dengan mutu lulusan Magister Kenotariatan yang meluluskan M.Kn. Hal ini tentu menjadi catatan bagi penyelenggara pendidikan Magister kenotariatan, apakah memang kualitas lulusan Perguruan Tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kenotariatan di Indonesia.Keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2019 tersebut di atas mengindikasikan bahwa mekanisme pengangkatan notaris sarat akan biaya tinggi, padahal UUJP telah menetapkan magang 2 (dua) tahun pasca pendidikan Magister, namun ada lagi magang Bersama hingga 4(empat) semester dan pengumpulan sejumlah point oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Apakah maksud semua ini bertujuan mencetak notaris profesional yang handal menghadapi persoalan kepastian hukum yang menjadi tuntutan masyarakat atau sebaliknya, padahal dengan keterbukaan dunia global dan berkembang pesatnya informasi dan komunikasi, hampir sebagian besar contoh-contoh pembuatan akta tersebar luas melalui media digital. Artinya dengan keterbukaan informasia pada era 4.0 para notaris cukup mendapat pengetahuan luas tentang akta notaris dengan segala bentuknya, dan pengembangan dasar-dasar ilmu hukum itu sendiri untuk memahami nilai, asas,dan norma yang terletak di atas etika dan moral. Tracer study Magister Kenotariatan yang terbagi pada alumni notaris dan alumni non notaris mengindikasikan alumni banyak memilih menjadi notaris dan kurikulum yang diterapkan pada prodi perlu disempurnakan dengan lebih banyak mempelajari mata kuliah praktis yang kaitannya dengan pembuatan akta dan kode etik notaris. Magang Mahasiswa menjadi bagian penting dalam pembinaan notaris kepada calon notaris praktik.
Implikasi Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Provinsi Jambi Iskandar Zulkarnain; Ridham Priskap
DATIN LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v4i1.968

Abstract

Abstrak PenelitianinibertujuanuntukmengetahuidanmenganalisisImplikasiKebijakanPemerintahAtasPengakuanDanPerlindunganTerhadapMasyarakatHukumAdatDalamMemanfaaatkanSumberDayaAlamDiProvinsiJambi.Penelitianinimerupakanpenelitianhukumnormatifdenganmenggunakanmetodependekatankonsep, pendekatan Perundang Undangan,danpendekatankasus. Pasca lahirnya pengaturan Pemerintahan Desa secara tidak langsung menggusur keberadaan tatanan masayarakat Lokal/Masyarakat Adat yang berimplikasi Hak Menguasai Negara lebih Utama terhadap SDA. Adanya Penguatan Status Negara terhadap MAH, maka melahirkan Penguasaan SDA yang lebih besar sehingga Kepemilikan Adat Atas Tanah  dan Hutan yang sudah ada sejak Lama lebur Menjadi Tanah Negara. Praktek Pengusaaan ini menimbulkan banyak konflik dengan Masyarakat Adat. Dan setelah Adanya Pemisahan antara Hutan Adat dengan Hutan Ulayat dengan Putusan MK menimbulkan Konflik secara hukum, dimana hak Adat yang telah dikuasai Negara telah mempunyai status Hukum baik dalam bentuk Hutan Negar dan Juga adanya HGU diatasnya. Akibatnya ketika Penetaan Kembali Hak Ulayat berbenturan dengan hak lain yang ada. Selain itu adanya tata cara penetapan harus dengan peraturan perundang-undangan menimbulkan proses yang rumit padahal ketika negara mengambilnya dahulu begitu mudah. Diprovinsi Jambi ada 39 Hak pengelolaan terhadap SDA belum sebanding dengan keberadaan MHA di Provinsi Jambi. Penelitian ini melihat Implikasi Pengakuan dan perlindungan terhadap MHA dalam memanfaatkan SDA masih rendah dibandingkan keberadaan MHA yang ada di Jambi.Kata Kunci:     Masyarakat Adat, Sumber Daya Alam
TERMINATING WORKERS DURING THE PANDEMIC: A PERSPECTIVE ON LEGAL CERTAINTY Yetniwati Yetniwati; Muskibah Muskibah; Iskandar Zulkarnain
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 1, April 2023: Legal Developments in National and Global Context
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i1.30674

Abstract

This paper presents a comprehensive analysis of the legal principles that govern the process of worker layoffs and the corresponding legal framework required to regulate such actions during economic crises. The study adopts a normative juridical approach, and the findings highlight the key legal principles that underpin employee terminations and form the basis of legal dogmatics. These principles include clarity, fairness, balance, empowerment, nationality, utility, non-discrimination law, and family principles. Furthermore, the regulatory framework governing employment termination should encompass a minimum set of legally mandated components. These components include clearly defined grounds for termination, prerequisites for initiating the process, procedural steps to be followed, a prescribed time limit for completion, normative entitlements of affected workers, and the implementation of online-based oversight mechanisms. Establishing regulations on employee termination in response to the global economic crisis is of utmost importance. These regulations should incorporate a baseline of legal principles and minimum legal requirements. It is recommended that governmental and legislative entities include provisions for employee terminations within the framework of the Labour Law.
Co-Authors Afif Syarif Dhils Noviades Elita Rahmi Ivan Fauzani Raharja Muskibah Muskibah Ratna Dewi Ridham Priskap Windarto Windarto Yetniwati Yetniwati