Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2020 - 2025

1.116

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Sains Sosio Humaniora

Fitria Fitria

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author-ID : 435830

Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Peradilan Administrasi Fauzi Syam; Helmi Helmi; Fitria Fitria
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20, No 1 (2020): Edisi Maret
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Adanya perbedaan penafsiran atas norma PTDH PNS yang melakukan kejahatan jabatan berdasarkan putusan pengadilan incraht sebelum berlakunya UU ASN, menyebabkan terjadinya perbedaan penerapan penegakan hukum dalam praktik (ada yang diberhentikan tidak dengan hormat, diberhentikan dengan hormat, atau tidak diberhentikan). Perbedaan juga tercermin dalam9 putusan pengadilan di lingkungan PERATUN atas gugatan PTDH PNS, baik di tingkat judex facti maupun judex juris. Ada gugatan yang dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak diterima. Persoalan-persoalan hukum yang muncul dalam putusan hakim di lingkungan PERATUN, bersifat mendasar dan strategis dalam menentukan maju mundurnya pembangunan hukum administrasi Indonesia yang pondasinya telah diatur dalam UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

PENGGUNAAN OMNIBUS LAW DALAM REFORMASI REGULASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Helmi Helmi; Fitria Fitria; Retno Kusniati
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.1.2021.24-35

Perumpunan bidang dan kelembagaan merupakan ide utama tulisan ini dalam melakukan reformasi regulasi menggunakan omnibus law bidang lingkungan hidup di Indonesia. Studi ini menggunakan telaah yuridis normatif yang membahas permasalahan: Pertama, apakah aspek perumpunan bidang dan kelembagaan dapat dijadikan dasar reformasi regulasi bidang lingkungan hidup menggunakan omnibus law? Kedua, apakah bidang UU-PPLH dapat dijadikan sebagai rumpun untuk melakukan reformasi regulasi terhadap bidang-bidang sektoral lingkungan hidup di Indonesia? Kajian ini menghasilkan simpulan: Pertama, perumpunan bidang dan kelembagaan merupakan prinsip dasar penggunaan omnibus law di Indonesia untuk reformasi regulasi di Indonesia termasuk bidang lingkungan hidup. Kedua, lingkungan hidup merupakan rumpun bidang, maka omnibus law dapat dijadikan metode dalam pembentukan UU Lingkungan Hidup sebagai rumpun bidang yang mencakup sub-sub rumpun bidang di bawahnya.

Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi Fitria Fitria
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 2 No. 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian sebagai suatu penelitian eksploratoris dimana penelitian bertujuan untuk menelaah dan mengkaji secara lebih mendalam prinsip dan azas hukum yang terkait pada aspek pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi. Sesuai dengan bentuk dan spesifikasi penelitian di atas, maka penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Diharapkan dalam penelitian ini terlihat pengaturan Kewenangan izin pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah pusat dan daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakan izin pertambangan diterbitkan atau tidak. Pada Prinsipnya, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasal 11 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan: Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan kewenangan tidak hanya kepada pemerintah daerah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota. Pasal 8 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.Hal ini berbeda dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada undang-undang ini, tidak mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Penyelesaian Sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin IX di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Fitria Fitria
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme penyelesaian sengketa perkebunan antara perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Anak Dalam Batin 9 Desa Bungku dan mengetahui dan meganalisis Perananan Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian sengketa perkebunan antara perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Anak Dalam Batin 9 Desa Bungku. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis empiris, secara yuridis melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelesaian sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin 9 Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Penelitian ini diharapkan bahwa Sengketa yang terjadi diantara Suku Anak Dalam dengan PT.Asiatic dan latar belakang kasus yang terjadi adalah sengketa pertanahan dan perkampungan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Kelompok 113 tiga dusun (Tanah Menang, Pinang Tinggi, Padang Salak) yang berada di areal HGU sebuah perusahaan kelapa sawit yang belum dibebaskan. Akan tetapi, hingga saat ini, kesepakatan tersebut belum dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

Penegakan Hukum Administrasi Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi Fitria Fitria
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 2 (2019): Volume 3, Nomor 2, Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Penelitian ini bertujuan untuk: 1.mekanisme Penegakan Hukum administrasi akibat Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi. 2. Untuk mengetahui dan menganalis menganalisis Upaya Penanggulangan akibat Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis empiris, secara yuridis melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan terhadap Penegakan Hukum Adminsitrasi akibat pembakaran hutan dan lahan, secara empiris dengan melihat apakah ketentuan pengawasan terhadap penegakan hukum administrasi akibat pembakaran hutan dan lahan oleh badan hukum perdata tersebut diterapkan di Kabupaten Muaro Jambi.Di dalam Undang-Undang Kehutanan telah diatur tentang larangan membakar hutan seperti yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d yang menyatakan “setiap orang dilarang membakar hutan”, Pasal 69 ayat (1) huruf a dan h UU-PPLH menyatakan, Setiap orang dilarang: “melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dari Penelitian ini di harapkan pelanggaran yang dilakukan pemegang izin usaha dibidang Perkebunan yang telah melakukan pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi patut dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi administrasi merupakan salah satu instrumen hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tetapi dalam pelaksanaannya sering kali kita melihat sulitnya menerapkan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin Perkebunan karena masalah pembuktian.Apabila penerapan sanksi administrasi tidak diterapkan, maka kerusakan terhadap lingkungan akan semakin meluas dan masalah pembakaran lahan tidak akan kunjung selesai. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di tuntut untuk mengusut kasus pembakaran lahan secara serius dan menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Co-Authors Afif Syarif Afif Syarif Arie Budhiartie Dhil's Noviades Fauzi Syam Helmi Helmi Latifah Amir Nys. Arfa Retno Kusniati Ridham Priskap Rustian Mushawirya Sukamto Satoto Syamsir Syamsir

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search