Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS PELAKSANAAN HAK TENAGA KERJA PT.LATINUSA TERHADAP PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Reni Suryani
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.81 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v1i1.1927

Abstract

ABSTRACTPasal 1 Ketentuan Umum Perjanjian Waktu Tertentu Menurut Kepmenaker Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu di jelaskan bahwa PKWT Perjanjian Kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Keterlibatan anata pengusaha dan pekerja/buruh yang menimbulkan perbedaan bahwa pekerja yang tidak didasarkan PKWT atas dasar jangka waktu. Dalam Pasal 62 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti kerugian sebesar upah pekerja samapi batas waktu berakhir jangaka waktu perjanjian kerja. Perlindungan hukum bagi pekerja waktu tertentu harus diperbaiki sebagimana yang ditentukan oleh undang-undang mengenai jangka waktu berlakunya suatu perjanjian kerja, agar para pekerja/buruh tidak dirugikan oleh pihak pengusaha/perusahaan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui pelaksanaan dari pengaturan yang dibuat manajmen perusahaan mengenai waktu kerja pengupahannya PT Latinusa dan juga untuk mengetahui bentuk-bentuk hak-hak dan usaha penyelesaian dalam pelaksanaan  pemenuhan hak terhadap karyawan tetap dan tidak tetap di PT.Latinusa.. Sebagai akibat belum efektifnya pengawasan, banyak pengusaha yang tidak patuh terhadap peratura perundang-undangan ketenagakerjaan. Salah satu indikasinya, banyak terjadinya unjuk rasa dan mogok kerja oleh pekerja/buruh yang menuntut hak-hak normative. Kata Kunci :PKWT, Perlindungan Kerja, PHK
Pensertipikatan Tanah Pesisir Pantai di Kabupaten Tangerang Eliana Eliana; Sri Endah Indriawati; Reni Suryani
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2022): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v5i2.27418

Abstract

Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Atas Putusan Pengadilan Agama Yang Berkekuatan Hukum Tetap Reni Suryani; Dea Dahlia; Desi Permatasari; Dauman
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian adalah putusnya Perkawinan, dalam arti putusnya ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian merupakan perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Putusan pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan anak, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pengaruh ini dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi anak, terutama jika mereka masih kecil dan belum memahami situasi perceraian orang tua. Penentuan hak asuh yang tidak sesuai dengan keinginan anak dapat menimbulkan rasa sedih, cemas, dan trauma pada anak. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam merealisasikan nilai dari suatu keputusan pengadilan yang mengandung keadilan serta kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat untuk para pihak yang terlibat sehingga hakim dalam memberikan pertimbangan harus memperlakukan dengan cermat, baik dan teliti dalam memutuskan perkara yang sedang ditangani. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, di samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua
Handling Social Media to Avoid Legal Violations Through Digital Legal Literacy at SMA Darulhikmah SouthTangerang Eliana Eliana; Sri Siti Munalar; Reni Suryani
West Science Social and Humanities Studies Vol. 4 No. 10 (2026): West Science Social and Humanities Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsshs.v4i10.3168

Abstract

Social media has become an integral part of adolescents' daily communication, but its ease of use may also create legal risks when digital content is disseminated without sufficient awareness of legal and ethical boundaries. This community engagement activity aims to strengthen adolescents' understanding of responsible social media use and improve their ability to potentially identify and prevent unlawful digital behavior. The activity employed a normative legal education approach combined with descriptive methods, interactive counseling, discussion, and question-and-answer sessions. The materials focus on the legal implications of social media use, including defamation, hate speech, misinformation, copyright infringement, and child protection in electronic systems. The activity results indicate that legal education is important in bridging the gap between the existence of digital legal regulations and adolescents' practical understanding of their application in everyday social media activities. Interactive discussions also provided opportunities for participants to identify potential risks arising from digital communication and to formulate preventive responses. The activity emphasizes that legal literacy should not be limited to knowledge of statutory provisions but should be translated into responsible digital behavior. Strengthening preventive digital legal literacy can therefore contribute to creating a safer, more ethical, and legally aware digital environment for adolescents.