Desi Permatasari
Universitas Pamulang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rekonstruksi Kebijakan Perizinan dan Pembayaran Royalti Musik Digital di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Desi Permatasari; Eliana Eliana; Sarah Alzagladi
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 03 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i03.795

Abstract

Perkembangan industri musik digital telah mengubah secara mendasar pola produksi, distribusi, dan konsumsi karya cipta, sekaligus menantang sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang berlaku. Di Indonesia, kebijakan mengenai pengelolaan royalti diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sistem pelacakan digital, ketimpangan akses antara pencipta lokal dan platform global, serta lemahnya transparansi dalam distribusi nilai ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan perizinan dan pembayaran royalti musik digital dalam melindungi hak ekonomi pencipta, serta menawarkan model rekonstruksi kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan perspektif sosiolegal, memanfaatkan teori Code is Law (Lawrence Lessig) dan Hak sebagai Relasi Sosial (R. George Hughes) sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional belum sepenuhnya mampu mengimbangi kekuasaan algoritmik platform digital yang menentukan arus nilai royalti secara otomatis. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan berbasis kolaborasi antara pemerintah, lembaga manajemen kolektif, dan penyedia layanan digital untuk menciptakan sistem perizinan dan pembayaran royalti yang transparan, inklusif, dan berkeadilan.
Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Atas Putusan Pengadilan Agama Yang Berkekuatan Hukum Tetap Reni Suryani; Dea Dahlia; Desi Permatasari; Dauman
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian adalah putusnya Perkawinan, dalam arti putusnya ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian merupakan perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Putusan pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan anak, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pengaruh ini dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi anak, terutama jika mereka masih kecil dan belum memahami situasi perceraian orang tua. Penentuan hak asuh yang tidak sesuai dengan keinginan anak dapat menimbulkan rasa sedih, cemas, dan trauma pada anak. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam merealisasikan nilai dari suatu keputusan pengadilan yang mengandung keadilan serta kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat untuk para pihak yang terlibat sehingga hakim dalam memberikan pertimbangan harus memperlakukan dengan cermat, baik dan teliti dalam memutuskan perkara yang sedang ditangani. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, di samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua