Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legal Reasoning Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik
Arum Oktavia Tri Utami
Universitas Sebelas Maret
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
FAKTOR KRIMINOGEN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN MALUKU UTARA Arum Oktavia Tri Utami; Yundha Rachmawati; Riska Andi Fitriono
Jurnal Legal Reasoning Vol 4 No 1 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v4i1.2967

Abstract

Provinsi Maluku merupakan provinsi dengan mayoritas wilayahnya adalah perairan, berdasarkan penelitian presentase besar wilayah perairannya adalah 94 %. Perairan yang luas ditambah dengan kekayaan flora dan fauna di dalamnya tentu menjadi incaran bagi wilayah lain untuk melakukan eksploitasi. Hal yang menjadi keresahan selama dekade terakhir adalah maraknya Illegal Fishing di dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan rendahnya pemasukan dari masyarakat. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah dengan cekatan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disingkat UUP) yang mengatur mengenai regulasi yang berkaitan dengan larangan kategori penangkapan ikan, secara kewajiban serta saksi yang diterima. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus untuk mengetahui mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Penelitian metode ini tergolong jenis penelitian kualitatif yang reaksi penelitiannya berbentuk penelitian deskriptif naratif. Ditemukan sebab-sebab tindakan pidana perikanan berasal dari dalam diri pelaku berupa keinginan untuk mendapatkan keuntungan secepat mungkin, faktor dari luar berupa kondisi ekonomi yang tidak memadai.
TANTANGAN POLITIK IDENTITAS DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 Arum Oktavia Tri Utami; Andina Elok Puri Maharani
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 3 (2024): Desember
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i3.85656

Abstract

Politik identitas yang muncul setiap musim kontestasi Pemilihan Umum telah lama diadopsi sebagai media untuk mendulang suara dan memiliki dampak positif serta negatif hingga menjadikannya sebuah tantangan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan politik identitas dalam kontestasi pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Urgensi penelitian ini sangatlah besar sebagai kontribusi membangun pemilihan umum berintegritas. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang berfokus pada aspek dogmatik hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa politik identitas adalah tantangan besar dalam pemilihan umum karena bisa merusak demokrasi jika dilaksanakan tanpa etika yang baik. Meskipun bagian dari demokrasi, politik identitas harus diatur dengan bijaksana. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berusaha melindungi minoritas, namun masih ada ketidakjelasan dalam batasannya, dan kampanye hitam masih sering terjadi. Revisi undang-undang pemilihan umum dari segi substansi diperlukan untuk mengatasi hal ini.
Co-Authors Andina Elok Puri Maharani Riska Andi Fitriono Yundha Rachmawati