Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) Inspiratif Pendidikan Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurnal Al Himayah Jurnal Midwifery International Journal of Social Science Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi
Kurniati Kurniati
UIN Alauddin Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Gambaran Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Nifas Menggunakan Jasa Dukun di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar 2017 Kurniati Kurniati; Nadyah Nadyah; Darmawansyih Darmawansyih
Jurnal Midwifery Vol 1 No 1 (2019): FEBRUARY
Publisher : Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jmw.v1i1.7535

Abstract

Pendahuluan persalinan adalah Salah satu kasus kesehatan yang masih banyak terjadi di Indonesia dengan pertolongan oleh dukun bayi. Banyak faktor yang memepengaruhi sebagian ibu menggunakan jasa dukun dalam menolong persalinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi ibu nifas menggunakan jasa dukun di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar. Dengan penelitian deskriptif pada bulan Oktober – November 2017. Populasi dalam penelitian ini semua ibu nifas yang berada di Puskesmas Bontomarannu. Teknik dalam penelitian yang diambil menggunakan purposivesampling sebanyak 36 responden. Analisis data yang dilakukan adalah analisis univariat.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik sebagian besar responden adalah sebagai berikut, ibu dengan pendidikan terakhir terbanyak SD yaitu sebanyak 18 responden (50,0%), pekerjaan terbanyak ibu rumah tangga yaitu sebanyak 31 responden (86,1%). Beberapa alasan ibu menggunakan jasa dukun dalam proses persalinan antara lain : pengetahuan yang rendah sebanyak 30 responden (83,3%), tempat praktik dukun lebih dekat dengan tempat tinggal (69,4%), melahirkan di rumah sakit butuh banyak biaya (100%), semua keluarga melahirkan di dukun (77,8%), lebih percaya pada dukun dibandingkan petugas kesehatan (77,8%), sudah sering menggunakan jasa dukun (61,1%), banyak jasa dukun di lingkungan sekitar (69,4%), dan dukungan dari keluarga untuk menggunakan jasa dukun (88,9%)..Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini, sebaiknya petugas kesehatan terutama bidan bekerja sama dengan instansi kesehatan mengadakan kegiatan penyuluhan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi ibu tentang pemilihan penolong persalinan yang tepat.pemantauan dan analisa data pada Ny “N” dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018 yakni dari kala I sampai kala IV, tidak ditemukannya komplikasi pada ibu ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal, serta bayi mengalami asfiksia ringan disertai BBLR.
Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Zulfitri Zulkarnain Suleman; Kurniati Kurniati; Ajub Ishak
Jurnal Al Himayah Vol. 5 No. 2 (2021): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, yakni Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”Peraturan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak langsung dirumuskan begitu saja. Pada tahun 1930 berdiri organisasi perempuan yang menentang keras adanya poligami yaitu Isteri Sedar. Pada tahun 1950-1956 muncul organisasi perempuan yang bersifat progresif. Mereka juga menuntut adanya undang-undang perkawinan yang baru. Saat ulang tahun yang ke 17 Perwari pada tanggal 17 Desember 1962 membuat pernyataan yang isinya mendesak lembaga pemerintah supaya segera diundangkan Undang-undang perkawinan tersebut dengan tujuan adanya kesejahteraan keluarga.
Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual Hendrik Imran; Kurniati Kurniati; Ajub Ishak
Jurnal Al Himayah Vol. 5 No. 1 (2021): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem hukum di Indonesia tidak tunggal. Sebagai Negara yang diapit dua benua dan dua samudera, posisi Indonesia sangat strategis menjadi tempat perjumpaan berbagai system hukum yang ada di dunia. Jika dilihat dari segi umurnya, system hukum tertua di Indonesia adalah hukum adat, kemudian menyusul hukum Islam pasca Negara ini menjadi pemeluk Islam terbesar sejak abad ke-13, setelah itu pengaruh hukum Barat yang merupakan pengaruh era kolonail akibat penjajahan yang berlangsung selama ratusan tahun. Karena itu system hukum di Indonesia oleh berbagai ahli disebut majemuk. Hukum Islam di Indonesia seringkali dianggap stagnan, berbeda dengan hukum Barat yang dianggap progresif. Tulisan ini fokus mengkaji perjumpaan hukum Islam dan hukum progresif di Indonesia. Temuan artikel ini, antara hukum progresif dan hukum Islam berada semangat pembaharuan hukum yang berkemajuan. Keduanya memiliki potensi yang sama yakni mengarahkan hukum sebagai pondasi moralitas menuju kemaslahatan umat.
Kontestasi Dalam Pembaharuan Hukum Islam : Telaah Kritis Polemik Penggunaan Akal dan Wahyu Fadliyanto Koem; Kurniati Kurniati; Ajub Ishak
Jurnal Al Himayah Vol. 6 No. 1 (2022): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan kontestasi dalam pembaharuan hukum Islam, yang mana melibatkan peran akal dan wahyu. Dalam sejarah perkembangan hukum dan teologi Islam, penggunaan akal dan wahyu dalam menelusuri kebenaran agama selalu berada dalam ranah kontestasi. Seringkali peran akal memenangkan kontestasi, tak jarang pula peran wahyu juga memenangkan kontestasi. Salah satu mazhab yang dianggap mampu mendamaikan keduanya adalah mazhab Syafii. Pada tulisan ini, beberapa kelompok mazhab dalam Islam dijadikan sebagai telaah kritis terutama terkait penggunaan peran Masing-masing bersiteguh akan kebenaran yang dimiliki. Selain itu, artikel ini berfokus untuk mengkaji pembaharuan pemikiran hukum Islam, apakah pengambilan hukum harus kembali kepada wahyu al-Quran dan Hadist Nabi SAW atau bersandar pada akal dalam hal ini ijtihad para ulama, dan bagaimana percaturuan pemikir hukum Islam di Indonesia dalam persoalan pemikiran hukum Islam (kontekstual atau tekstual).
THE INFLUENCE OF IBN QAYYIM AL-JAUZIYAH IN THE REALITY OF MUSLIMS TODAY Samsidar Jamaluddin; Kurniati Kurniati; Misbahuddin Misbahuddin
International Journal of Social Science Vol. 2 No. 4: December 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/ijss.v2i4.4180

Abstract

Ibn Qayyim invites and calls on Muslims to ijtihad and leave taklid, Ibn Qayyim al-Jauziyah is a scholar who is very persistent in fighting blind taklid and calling for freedom of thought, but still clinging to the main points of Islamic teachings and the creed of the Salaf. In Ibn Qayyim's view, ijtihad must develop in accordance with the development of situations and conditions in various places and times. Therefore he put forward a rule: Fi taghayyir al-fatawa wa ikhtilafiha bi hasbi taghayyir al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyat wa al-'awa'id. According to him, an important factor in formulating legal provisions or legal stipulations must be related to five things, namely al-azminah (the situation of the times), al-amkinah (the situation of the place), al-ahwal (the circumstances), al-niyat (the cause of desires), and al-awa'id (customs). All of this affects the development of law, so that Islamic law can truly be lived as a law that is rahmatan lil 'alamin, able to answer the challenges of changing social dynamics of society. Thus Islamic law remains suitable for all times and places.
Konfik dan ketegangan Antara Kesatuan dan keragaman masyarakat Perspektif Hukum Islam Adan Basirun; Kurniati Kurniati
Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Al-MIzan Vol.8 No. 02 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia terkenal dengan ragam suku dan agamanya, di Indonesia juga terdiri dari 6 agama yang terdaftar yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan Hindu, Budha, Konguchu, serta ngera Indonesia juga memiliki suku sangat banyak yang meliputi dari sabang samapai merauke. Agama sejatinya adalah melahirkan kedamaian, ketentraman, keamanan bagi para pemeluknya, dan menghormati perbedaan yang melekat pada orang lain tanpa mengedepankan memaksaan, menonjolkan identitas kepada orang lain, melalui Multikulturalisme akan menjaga dan memelihara keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa dan tanah air, melalui program kementrian agama republik Indonesia yaitu moderasi beragama dengan tujuan untuk merawat antar umat beragama, dan menolak paham radikalisme, saling memprofokasi antar sesama agama, suku serta asal daerah sehingga menimbulkan konflik. Secara subtansi multikulturalisme paham tentang keberagamaan dan banyak budaya. Hukum Islam sebagai filter dalam melihat keberagaaman itu, dalam Alqur’an surat Alhujrat ayat 13 yang menjelaskan tentang dicipatakan manusia dalam bentuk keberagamaan.
Collaboration Between Revelation and Thought As A Method For Understanding Islamic Law Rahmad Kartono; Kurniati Kurniati; Lomba Sultan
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 11, No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v11i01.3825

Abstract

Religious revelation teaches two ways to acquire knowledge. First, through revelation, namely through communication from God to humans, and secondly through reason or thought, namely using impressions obtained by the five senses as food for thought to arrive at conclusions. Knowledge obtained through revelation is believed to be absolute knowledge, while knowledge obtained through reason is believed to be relative knowledge, which requires continuous testing, can be right and can be wrong. In contrast to the revealed religion, the earthly religion departs from the knowledge acquired. through contemplation, to gain truth and enlightenment. In the age of scientific and technological advances, the question arises, which knowledge is more trusted, knowledge obtained through thought, knowledge through revelation, or knowledge obtained through both.
Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, dan Al Tufiy Sutikno Sutikno; Kurniati Kurniati; Lomba Sultan
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 11, No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v11i01.3908

Abstract

 Maṣlaḥat  adalah sebuah produk pemikiran dari para ulama yang menggambarkan tentang kemahaadilan Tuhan dalam menurunkan syari’at kepada mukallaf. Sedemikian pentingnya maṣlaḥat ini sehingga para ulama banyak berbicara tentang dalam konteks menyetujuinya dan sebagian lainnya masih mengkaji ulang eksistensinya dalam syari’at. Maṣlaḥat  bukanlah dalil yang qaṭ’iy dan ia juga bukan merupakan dalil yang ẓannīy.  Ia hanyalah dalil ijtihadi yang secara mendasar melingkupi aspek-aspek penetapan hukum (al-tasyri’) dan menjadi kajian intens ketika mukallaf  menuntut keadilan Tuhan dan  ketika mukallaf  itu dimintai keterangan dan pertanggungjawaban perbuatannya. Diskursus ulama seputar maṣlaḥat telah berkembang dan mengantar mereka pada tahapan berbeda pendapat.
Fenomena Aliran Sempalan dalam Islam: Dinamika Sosiologis Eksistensi Ahmadiyah Qadian di Indonesia Abdurrahman Abubakar Bahmid; Kurniati Kurniati; Misbahuddin Misbahuddin
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 19 No. 1 (2023): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v19i1.3504

Abstract

This research aims to understand the sociological phenomenon of splinter sects in Islam with the dynamics of the existence of the Qadian Ahmadiyah in Indonesia as the object of study. The growth of Islamic sects is part of social interaction and religious teachings that become a treasure of Islamic theological thought, such as Ahmadiyah. As a religious organization, the existence of Ahmadiyah, especially the Qadian sect, raises interesting sociological phenomena to be studied. Considering that each sect has a different social character at the beginning of its birth, so did the Ahmadiyah. sociologically Ahmadiyya is a portrait of the struggle of Islam in India with the theological character that surrounds it. This study is library research that aims to analyze the history of Islamic theological thought using a social approach. The existence of Ahmadiyah continues to generate pros and cons among Indonesian Muslims. The issuance of MUI Fatwa and SKB of 3 Ministers became the legitimization of Ahmadiyah's policy to be heretical and prohibited in Indonesia. The social impact is that the prohibition and misdirection of Ahmadiyah congregations have created a bad stigma in society. Until now, Ahmadiyah congregations and other Muslim communities still have unfavorable relations, often leading to conflict. However, not all regions in Indonesia are negative. Some areas have a positive environment towards the Ahmadiyah Congregation.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA Sulhah Darwis; Lomba Sultan; Kurniati Kurniati
Inspiratif Pendidikan Vol 12 No 1 (2023): JURNAL INSPIRATIF PENDIDIKAN
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ip.v12i1.40992

Abstract

This article aims to discuss the legal considerations by the judges of the Sungguminasa Religious Court in giving a decision to determine a marriage dispensation application. This paper tries to examine the effectiveness of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage which in general provides legitimacy for the age limit for marriage in Indonesia, which is then collided with a request for dispensation of marriage which some people are of the view is the allowance for the age that has been stipulated in article 7 paragraph (1), this paper then analyzes how single judges examine and assess applications for dispensation of marriage by the community. The type of research used is field research or field with an approach Juridical, namely in accordance with the regulations in force in Indonesia and sociological based on phenomena that occur in society. The main factors that become legal considerations for judges in determining a marriage dispensation application are: Association Factors, Economic Factors, Educational Factors, Environmental Factors and Cultural Factors. These various factors are examined and assessed by the judge in depth while still clearly considering the interests of a child. It is hoped that the judge's decision will provide legal certainty for applicants for marriage dispensation.
Co-Authors Abdurrahman Abubakar Bahmid Adan Basirun Ajub Ishak Darmawansyih Fadliyanto Koem Hendrik Imran Lomba Sultan Misbahuddin Misbahuddin Nadyah . Rahmad Kartono Samsidar Jamaluddin Sulhah Darwis Sutikno Sutikno Zulfitri Zulkarnain Suleman