Garuda - Garba Rujukan Digital

JUAL BELI RUMAH DINAS PT. PLN (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Henggar Prasetyo; R Kartikasari; Yani Pujiwati
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 1 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i1.42

ABSTRAKPenghuni sebagai pembeli perlu memperoleh kepastian atas penyerahan hak milik rumah dinas sebagai kewajiban PT PLN (Persero) berdasarkan perjanjian sewa beli. Hal tersebut karena telah disepakati dalam perjanjian sewa beli dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa hak milik rumah dinas wajib diserahkan setelah harga dibayar oleh penghuni kepada PT PLN (Persero. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan jual beli rumah dinas milik PT PLN (Persero) dihubungkan dengan asas kepastian hukum? dan Bagaimana perlindungan bagi pembeli atas penyerahan hak milik rumah dinas PT PLN (Persero) dihubungkan dengan asas kepastian hukum? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data-data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Di dalam penelitian ini digunakan analisa data dilaksanakan dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli rumah dinas dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat berdasarkan perundang-undangan. Pembeli PT PLN (Persero) memiliki jaminan kepastian penyerahan hak milik berdasarkan alas hak yang timbul dengan telah dilaksanakannya pembayaran harga rumah dinas. Kata kunci: jual beli; kepastian hukum; rumah dinas ABSTRACTLegal occupants as buyers need to obtain certainty over the transfer of ownership rights to the official residence as an obligation of PT PLN (Persero) based on the lease and purchase agreement. This is because it has been agreed in the lease and purchase agreement and has been regulated in the laws and regulations that the property rights of the official residence must be submitted after the price is paid by the legal occupants to PT PLN (Persero. Based on these things, the following problems can be identified: How the implementation of the sale and purchase of official houses owned by PT PLN (Persero) is connected with the principle of legal certainty? and How is the protection for buyers of the transfer of property rights to the official residence of PT PLN (Persero) related to the principle of legal certainty? This research is a descriptive-analytical study with a normative juridical approach. The data in this study are in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. In this study, data analysis is carried out using a qualitative normative method. The results show that the sale and purchase of official houses are carried out based on agreements made based on legislation. PT PLN (Persero) has a guarantee of certainty of transfer of ownership rights based on rights arising from the payment of official housing prices. Keywords: legal certainty; sales; official residence

Perbandingan Penanganan Tanah Terlantar di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sukabumi dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat Ida Nurlinda; Yani Pujiwati; Marenda Ishak
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 21 No. 1: Januari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol21.iss1.art7

This research discusses the problems of: first, the implementation of the Government Regulation No 11 of 2010 on the Control and Utilization of Deserted Land in Tasikmalaya Regency and Sukabumi Regency; and second, the impact of the implementation of the Government Regulation No 11 of 2010 on the Control and Utilization of Deserted Land on the existence of agricultural land in Tasikmalaya and Sukabumi Regencies to realize the food security. This research used the normative juridical method and analytical descriptive research specification.The study concludes that: first, the Government Regulation No 11 of 2010 is not yet effective to resolve the cases existing in Tasikmalaya and Sukabumi Regencies. This results from the obstacles faced by the Government Regulation No. 11 of 2010 in mapping the land indicated as deserted land since, in fact, the identification and research do not involve the institution authorized forthe determination of the deserted land. Second, the utilization of the deserted land is not yet projected to add and optimize the procurement of agricultural land, so the control of the deserted land has no added value nor strengthens the food security in West Java Province.

Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Sertifikat Tanah PT Padang Media Televisi Rama Santi; Yani Pujiwati; Mulyani Djakaria
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v7i1.1486

Penelitian ini mengkaji tentang sengketa kepemilikan dan penguasaan sertifikat tanah PT Padang Media Televisi oleh mantan direktur perusahaan. Tujuan penelitian untuk menganalisa penguasaan sertifikat tanah PT Padang Media Televisi yang dikuasai oleh mantan direktur perusahaan serta menganalisa penyelesaian penguasaan sertifikat tanah PT Padang Media Televisi yang dikuasai mantan direktur perusahaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa dalam penguasaan sertifikat tanah yang dilakukan oleh mantan direktur perusahaan terdapat beberapa hal yang bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUPA, adapun penyelesaiannya melalui proses mediasi, penyelesaian melalui jalur pengadilan, dan setelahnya dengan melakukan penurunan hak serta balik nama sertifikat tanah demi terjaminnya kepastian hukum.

KONSEP ASURANSI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA LAIN Yusuf Saepul Zamil; Supraba Sekarwati; Yani Pujiwati; Ida Nurlinda
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 2 Maret 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v6i2.769

ABSTRAKDalam sistem pendaftaran tanah positif yang perlu disiapkan oleh pemerintah adalah membentuk lembaga asuransi pendaftaran tanah. Lembaga asuransi pendaftaran tanah diperlukan untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsep asuransi pendaftaran tanah dengan cara melakukan perbandingan dengan negara-negara lain yang sudah menerapkan asuransi pendaftaran tanah. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama, dengan didukung data primer. Pemerintah dapat membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan usaha dalam bidang asuransi pendaftaran tanah dengan bertugas membayar ganti rugi kepada masyarakat yang memenangkan gugatan dipengadilan atau kepada pemilik hak atas tanah yang dibatalkan kepemilkan hak atas tanahnya berdasarkan putusan pengadilan. Negara membayar premi kepada perusahaan asuransi terhadap setiap hak atas tanah yang sudah didaftarkan. Premi asuransi dibayarkan satu kali setelah terbit sertipikat hak atas tanah sepanjang tanah tersebut tidak dialihkan, sedangkan apabila dilakukan pengalihan hak atas tanah seperti melalui jual beli atau melalui pengalihan lainnya, maka setiap pengalihan hak tanah, pemerintah harus membayarkan kembali premi asuransi kepada perusahaan asuransi pendaftaran tanah. Kata kunci: asuransi; konsep; pendaftaran tanah. ABSTRACT In a positive land registration system that needs to be prepared by the government is to form a land registration insurance institution. Land registration insurance institutions are needed to ensure legal certainty of ownership of land rights. Therefore, this study aims to obtain the concept of land registration insurance by comparing it with other countries that have implemented land registration insurance. The research method was carried out in a normative juridical manner, with secondary data as the main data, supported by primary data. The government can form a State Owned Enterprise (BUMN) that conducts business in the field of land registration insurance with the task of paying compensation to the community who wins the lawsuit in court or to the owner of land rights whose ownership of land rights has been canceled based on a court decision. The state pays a premium to the insurance company for any registered land rights. The insurance premium is paid once after the issuance of the certificate of land rights as long as the land is not transferred, whereas if the transfer of land rights is carried out such as through buying and selling or through other transfers, then every transfer of land rights, the government must pay back the insurance premium to the land registration insurance company. Keywords: concept; insurance; land registration.

The Implication of Land Acquisition for the Supply Chain development Management of National Strategic Project towards Sustainable Agricultural/Farming Land: the Case Study of the development Project of Jakarta-Bandung Rapid Train Yani Pujiwati; Supraba Sekarwati; Maret Priyanta; Yulinda Adharani; Siti Sarah Afifah
International Journal of Supply Chain Management Vol 9, No 6 (2020): International Journal of Supply Chain Management (IJSCM)
Publisher : International Journal of Supply Chain Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia is in the middle of increasing the land acquisition made for the public interest, since the focus of the Indonesian government currently is to develop the infrastructure necessary for the public. The case considered in this paper is the construction in the infrastructure of Jakarta-Bandung Rapid Train. In the execution of supply chain development of the Jakarta-Bandung Rapid Train, the government is using the acquisition of land from the public, of which, agricultural land along the train-route must be handed-over for the sake of the supply chain development. This is interesting to study because there has been a change of function of agricultural land to non-agricultural land, in the Article 44 paragraph (1) of the Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable agricultural/farming land, it is stated that land that has been designated as sustainable agricultural/farming land is under protection and its acquisition, should not be conversed for other purpose. However, in the paragraph (2), it is stated that with respect to the public interest, the sustainable agricultural/farming land, might have conversion to purpose according to the rules and regulations. This study is using a normative juridical approach and it has analytical descriptive nature. It describes theories about the land acquisition, sustainable agricultural/farming land, and other related theories. The result shows that the supply chain development of the Jakarta-Bandung Rapid Train project executed was apparently not in accordance with the Spatial Zoning Plan (SZP) of the area where the supply chain development is taking place, meanwhile, the Law Number 2 concerning the Land Acquisition for Supply chain development in the Public Interest requires the supply chain development to be in line with the SZP, for that matter, the government is initiating solution on changing the SZP.

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 746/Pdt.G/2021/Pn.Sby Tentang Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah di Kota Surabaya Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Rafael Henokh Alexandro Pohan; Yani Pujiwati; Kilkoda Agus Saleh
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 09 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v2i09.564

Asas itikad baik dalam perjanjian merupakan faktor yang sangat penting. Dalam praktik peradilan di Indonesia standar dalam pengertian asas itikad baik dan kriteria itikad baik masih sangat beragam meskipun pengaturannya telah diatur pada Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satunya adalah dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Sby. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Sby berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan untuk menentukan serta mengukur kriteria itikad baik dari seorang calon pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli tanah. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Sby tidak tepat dan bertentangan dengan fakta hukum karena majelis hakim tidak menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 891/Pid.B/2020/PN.Sby dan Putusan Nomor 892/Pid.B/2020/PN.Sby sebagai dasar pertimbangan, berdasarkan kedua putusan tersebut perjanjian pengikatan jual beli tanah antara para pihak seharusnya batal demi hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Sby dalam mempertimbangkan pembeli dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik merupakan pertimbangan yang tidak tepat.

KEWAJIBAN MEMILIKI ATAU MENGUASAI GARASI DI DKI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF ATURAN TERKAIT KAWASAN PERMUKIMAN Gio Saputra; Yani Pujiwati; Nadia Astriani
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i2.335

ABSTRAKPasca diterapkannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi di Provinsi DKI Jakarta yang memuat kebijakan kewajiban memiliki atau menguasai garasi bagi pemilik kendaraan bermotor di DKI Jakarta berdampak kepada masyarakat DKI Jakarta yang hendak memiliki kendaraan bermotor ataupun yang telah memiliki kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keselarasan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dengan aturan yang berkaitan dengan kawasan permukiman khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengingat hanya sebagian kecil wilayah kawasan permukiman di DKI Jakarta yang tertata. Hasil penelitian menunjukan penerapan aturan memiliki atau menguasai garasi di DKI Jakarta belum dapat diterapkan secara keseluruhan karena harmonisasi antar peraturan terkait yang termuat dalam aturan tersebut belum dapat mengakomodasi berjalannya aturan tersebut dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap aturan tersebut mengakibat ketidakperdulian masyarakat terhadap aturan tersebut.Kata kunci: Garasi; Perumahan dan Kawasan Permukiman; DKI Jakarta.ABSTRACTAfter the enactment of the DKI Jakarta Provincial Regulation Number 5 of 2014 regarding Transportation in the DKI Jakarta which contains an obligation to own a garage for vehicle owners in DKI Jakarta, it has an impact on the people who wish to own a vehicle or who already own a vehicle. The method used in this research is normative juridical using a statutory approach. The purpose of this study was to analyze the alignment of DKI Jakarta Provincial Regulation Number 5 of 2014 regarding Transportation with regulations relating to residential areas, especially the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas considering that only a small part of the area in DKI Jakarta is arranged. The results of the study show that the implementation of the rules of owning or controlling a garage in DKI Jakarta cannot be implemented as a whole because the harmonization between related regulations contained in these rules has not been able to accommodate the operation of these rules and the lack of socialization carried out by the government regarding these rules has resulted in people's disregard for these rules.Keywords: Garage; Housing and Residential Areas; DKI Jakarta.

KEWAJIBAN MEMILIKI ATAU MENGUASAI GARASI DI DKI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF ATURAN TERKAIT KAWASAN PERMUKIMAN Gio Saputra; Yani Pujiwati; Nadia Astriani
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i2.335

ABSTRAKPasca diterapkannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi di Provinsi DKI Jakarta yang memuat kebijakan kewajiban memiliki atau menguasai garasi bagi pemilik kendaraan bermotor di DKI Jakarta berdampak kepada masyarakat DKI Jakarta yang hendak memiliki kendaraan bermotor ataupun yang telah memiliki kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keselarasan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dengan aturan yang berkaitan dengan kawasan permukiman khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengingat hanya sebagian kecil wilayah kawasan permukiman di DKI Jakarta yang tertata. Hasil penelitian menunjukan penerapan aturan memiliki atau menguasai garasi di DKI Jakarta belum dapat diterapkan secara keseluruhan karena harmonisasi antar peraturan terkait yang termuat dalam aturan tersebut belum dapat mengakomodasi berjalannya aturan tersebut dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap aturan tersebut mengakibat ketidakperdulian masyarakat terhadap aturan tersebut.Kata kunci: Garasi; Perumahan dan Kawasan Permukiman; DKI Jakarta.ABSTRACTAfter the enactment of the DKI Jakarta Provincial Regulation Number 5 of 2014 regarding Transportation in the DKI Jakarta which contains an obligation to own a garage for vehicle owners in DKI Jakarta, it has an impact on the people who wish to own a vehicle or who already own a vehicle. The method used in this research is normative juridical using a statutory approach. The purpose of this study was to analyze the alignment of DKI Jakarta Provincial Regulation Number 5 of 2014 regarding Transportation with regulations relating to residential areas, especially the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas considering that only a small part of the area in DKI Jakarta is arranged. The results of the study show that the implementation of the rules of owning or controlling a garage in DKI Jakarta cannot be implemented as a whole because the harmonization between related regulations contained in these rules has not been able to accommodate the operation of these rules and the lack of socialization carried out by the government regarding these rules has resulted in people's disregard for these rules.Keywords: Garage; Housing and Residential Areas; DKI Jakarta.

MEKANISME PENGADAAN TANAH MELALUI BANK TANAH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Muqtarib Muqtarib; Yani Pujiwati; Betty Rubiati
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i3.352

ABSTRAKSebagai land manager, Bank Tanah bertugas untuk menyelenggarakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Tugas ini dilatar belakangi oleh beberapa program Pemerintah seperti; pembangunan infrastruktur, energi, pengembangan kota baru, program 1 juta rumah untuk MBR, penyediaan tanah, dan pembangunan tenaga listrik 35.000 megawatt. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam mendukung pembangunan untuk kepentingan umum. Tugas ini tergolong baru dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia, maka dari itu artikel ini akan membahas bagaimana mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam menyelenggarakan pengadaan tanah. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan mekanisme pengadaan tanah dengan lembaga lain. Serta peran sebagai pihak penyedia tanah untuk pengadaan tanah pihak ketiga dirasa kurang efektif apabila diterapkan dalam praktik. Hal itu karena Bank Tanah dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pemanfaatan tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah.Kata kunci: bank tanah; kepentingan umum; pengadaan tanah.ABSTRACTAs a land manager, Land Bank has a duty to organize land acquisition for development of public interests in Indonesia. This task is based on several Government programs such as; development of infrastructure, energy, development of new cities, 1 million housing program for the MBR, provision of land, and construction of 35,000 megawatts of electric power. The purpose of this study is to obtain an overview of the mechanism of land acquisition through the Land Bank in supporting development for the public interest. This is a new thing in land acquisition in Indonesia, therefore this article will discuss how the land acquisition mechanism is through the Land Bank in land acquisition. This research is normative juridical with a qualitative juridical approach. Research show that there is no difference in the mechanism of land acquisition with other institutions. As well as the role as a land provider for third party land acquisition is considered less effective when applied in practice. This is because the Land Bank can cooperate in the form of land use with parties who need land.Keywords: land bank; public interest; land procurement.

MEKANISME PENGADAAN TANAH MELALUI BANK TANAH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Muqtarib Muqtarib; Yani Pujiwati; Betty Rubiati
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i3.352

ABSTRAKSebagai land manager, Bank Tanah bertugas untuk menyelenggarakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Tugas ini dilatar belakangi oleh beberapa program Pemerintah seperti; pembangunan infrastruktur, energi, pengembangan kota baru, program 1 juta rumah untuk MBR, penyediaan tanah, dan pembangunan tenaga listrik 35.000 megawatt. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam mendukung pembangunan untuk kepentingan umum. Tugas ini tergolong baru dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia, maka dari itu artikel ini akan membahas bagaimana mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam menyelenggarakan pengadaan tanah. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan mekanisme pengadaan tanah dengan lembaga lain. Serta peran sebagai pihak penyedia tanah untuk pengadaan tanah pihak ketiga dirasa kurang efektif apabila diterapkan dalam praktik. Hal itu karena Bank Tanah dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pemanfaatan tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah.Kata kunci: bank tanah; kepentingan umum; pengadaan tanah.ABSTRACTAs a land manager, Land Bank has a duty to organize land acquisition for development of public interests in Indonesia. This task is based on several Government programs such as; development of infrastructure, energy, development of new cities, 1 million housing program for the MBR, provision of land, and construction of 35,000 megawatts of electric power. The purpose of this study is to obtain an overview of the mechanism of land acquisition through the Land Bank in supporting development for the public interest. This is a new thing in land acquisition in Indonesia, therefore this article will discuss how the land acquisition mechanism is through the Land Bank in land acquisition. This research is normative juridical with a qualitative juridical approach. Research show that there is no difference in the mechanism of land acquisition with other institutions. As well as the role as a land provider for third party land acquisition is considered less effective when applied in practice. This is because the Land Bank can cooperate in the form of land use with parties who need land.Keywords: land bank; public interest; land procurement.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search