Garuda - Garba Rujukan Digital

KEDUDUKAN PERATURAN DEWAN KOMISARIS DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PERUSAHAAN Pamonaran Manahaar; Isis Ikhwansyah; R. Kartikasari
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i1.552

ABSTRAKDireksi dan Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang diberikan wewenang oleh UUPT bertindak untuk dan atas nama perseroan, serta bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan. Di dalam UUPT diatur bahwa Anggaran Dasar dapat menetapkan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris perseroan untuk memberikan persetujuan. Di dalam perkembanganya terhadap permintaan persetujuan sering terjadi keterlambatan dikarenakan Dewan Komisaris tidak berada di Perusahan. Sebagai bentuk mengatasinya Dewan Komisaris membuat Peraturan Dewan Komisaris tentang Persetujuan Dewan Komisaris yang menjadi permasalahan apabila terjadi kerugian akibat dari peraturan tersebut siapa yang bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Peraturan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Perusahaan serta Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Dalam Pengelolaan Perusahaan Berdasarkan Peraturan Dewan Komisaris yang Dihubungkan Dengan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan. Penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan teknik pengumpulan data yang didapat melalui studi kepustakaan kemudian dilengkapi dengan data yang didapat dari hasil wawancara dengan menggali informasi yang didapatkan. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan kajian diperoleh hasil pertama bahwa keberadaan Peraturan Dewan Komisaris memiliki kedudukan yang sangat penting sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Kedua terhadap organ yang harus bertanggungjawab, kedua organ tidak harus bertanggungjawab dikarenakan tindakan yang dilakukan telah sesuai UUPT dan Prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan. Kata Kunci: Organ Perseroan; Pengelolaan Perusahaan; Pertanggung jawaban ABSTRACTThe Board of Directors and the Board of Commissioners are corporate organs that are authorized by the Company Law to act for and on behalf of the company, and are fully responsible for the management of the company. The Company Law stipulates that the Articles of Association may stipulate the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to give approval. In its development, there are often delays in requesting approval because the Board of Commissioners is not at the Company. As a form of overcoming it, the Board of Commissioners makes a Board of Commissioners Regulation regarding the approval of the Board of Commissioners which becomes a problem if there is a loss as a result of the regulation who is responsible. This study aims to determine the position of the Board of Commissioners' Regulations on the Implementation of Company Management and the Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners in Managing the Company Based on the Board of Commissioners' Regulations Associated with the Principles of Company Management. This writing uses the normative juridical method with data collection techniques obtained through library research and then equipped with data obtained from interviews by digging up the information obtained. The analytical method used is qualitative. Based on the study, the first results obtained that the existence of the Board of Commissioners Regulations has a very important position in accordance with the legislation, Second to the organs that must be responsible, the two organs do not have to be responsible because the actions taken are in accordance with the Company Law and the Company Management Principles.Keywords: Company Organs; Company Management; Accountabilit

DUALISME KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM TATANAN SISTEM HUKUM NASIONAL Isis Ikhwansyah; Indra Prayitno
Asy-Syari'ah Vol 21, No 2 (2019): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v21i2.6059

Abstract: Government policies related to notary institutions from the beginning of their emergence until now, it has not been able to provide certainty related to the independence of the Notary Position in the order of the National legal system. Is it purely as a public official like a state official, or is the legal profession, and or is a Public Official combined with a legal profession position because it influences his responsibilities. This study aims to find out how the position and responsibilities of a notary in the current national legal system, this research method uses a juridical normative approach method that is analyzed descriptively analytically on the basis of data that is processed in a juridical way qualitatively, logically and systematically. From the results of the study note that the Notary has a position as a "Public Official" based on “the provisions of Article 1868 of the Civil Code”, UUJN, and other relevant laws. Notary public is also said to be a "professional position" because it has the skills and is done continuously to serve the interests of the community in the sphere of civil (Private). The notary's responsibility as a "Public Official" arises when the notary carries out the authority regulated under the UUJN and is responsible for carrying out his position to the client as well as to the government that has appointed him. The professional responsibility of a notary public arises when applying his skills in serving the community and being responsible to himself and his professional organization.Abstrak: Berbagai kebijakan pemerintah sehubungan dengan lembaga kenotariatan dari awal kemunculannya hingga saat ini, belum dapat memberikan kepastian terkait dengan independensi kedudukan notaris dalam tatanan sistem hukum nasional. Apakah murni sebagai pejabat umum layaknya pejabat negara, ataukah profesi hukum, dan ataukah pejabat umum yang dipadukan dengan jabatan profesi hukum karena hal tersebut berpengaruh terhadap tanggung jawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kedudukan serta tanggung jawab notaris dalam tatanan sistem hukum nasional saat ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif yang dianalisis secara deskriptif analitis atas dasar data yang diolah secara yuridis kualitatif, logis dan sistematis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa notaris mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum” didasarkan pada ketentuan “pasal 1868 kuhperdata”, uujn, serta perundang-undangan terkait lainnya. Notaris juga dikatakan sebagai “jabatan profesi” karena memiliki keterampilan dan dilakukan secara terus menerus untuk melayani kepentingan masyarakat dalam lingkup keperdataan (privat). Tanggung jawab notaris sebagai “pejabat umum” muncul ketika notaris melaksanakan kewenangan yang diatur berdasarkan uujn dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan jabatannya kepada klien serta kepada pemerintah yang telah mengangkatnya. Tanggung jawab professional dari seorang notaris muncul ketika menerapkan keterampilannya dalam melakukan pelayanan pada masyarakat dan bertanggungjawab kepada diri sendiri serta organisasi profesinya.

Cacat Yuridis dan Cacat Administrasi Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Isis Ikhwansyah; Djumardin .
Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dua isu hukum utama yaitu : 1). Indikator apakah yang menjadi syarat adanya cacat yuridis dan cacat administrasi dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)? 2). Bagaimanakah implikasi yuridis legalitas sertifikat kepemilikan hak atas tanah yang mengandung cacad yuridis dan cacad administrasi? Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif Dengan menggunakan pedekatan, perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Tekhnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan analisis secara kualitatif dengan pola berpikir menggunakan metode kajian induktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Bahwa dengan mengacu pada Ketentuan Pasal 64 ayat (3) Perkaban No. 3 Tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa pembatalan hak berdasarkan putusan pengadilan umum baik perdata maupun pidana dikategorikan sebagai pembatalan hak karena cacat administrasi dan hanya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang dikategorikan sebagai cacat hukum karena hanya Putusan PTUN yang secara tegas memerintahkan pembatalan sertipikat hak atas. 2). Adanya Keputusan PTUN tidak secara otomatis merubah legalitas kepemilikan Hak atas tanah seseorang, melainkan dengan keputusan PTUN tersebut oleh para pihak dapat dijadikan alat bukti ketika mengajukan gugatan kepemilikan hak atas tanah ke Pengadilan Negeri. Sedangkan terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang terkait dengan adanya cacad yuridis dalam proses penerbitan sertifikat dapat menjadi dasar bagi pemilik hak atas tanah untuk menindaklanjuti ke BPN untuk proses penerbitan sertifikat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Beras Yang Beredar Pada Masyarakat Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Isis Ikhwansyah; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait
Recital Review Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Januari 2020
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (792.733 KB)

As the main staple, rice becomes a food that must have good quality and is safe for consumption. The Indonesian National Standard is a parameter used as a benchmark for the feasibility of a product being circulated, so that the application of the Indonesian National Standard on rice products is needed to protect the security and safety of consumers. The irony is that this has not yet become the awareness of the business actors. To protect consumers from loss requires legal measures that consumers can do in accordance with consumer protection laws. As for the problems are: the application of good Indonesian National Standards regulations on rice products circulating in traditional and modern markets in Indonesia, and legal remedies carried out by consumers who suffer losses on rice products circulating on the market in Indonesia. The results of the research show that the application of SNI regulations is good to be applied to rice products circulating in modern markets and traditional markets in Indonesia, through the application of SNI rice where the regulations are not in accordance with the principles contained in the UUPK. Good legal remedies to be carried out by consumers who suffer losses on rice products circulating in the Indonesian market are certainly through consumer dispute resolution outside the court, namely through the Consumer Dispute Resolution Agency which acts as an intermediary in resolving disputes.

Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Apartemen (Studi Kasus di Kota Bandung) Fauzan Aziman Alhamidy; isis Ikhwansyah; Zainal Muttaqin
Recital Review Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Januari 2020
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (816.438 KB)

At present many people are interested in living in apartments. In its construction, an apartment requires a building permit (IMB). Apartment residents in this case referred to as consumers have rights and obligations towards the developer as a business actor and vice versa. In the legal relationship between businesspersons and consumers after the agreement, the consumer has the right to have an apartment unit that is suitable for use and is obliged to make payments to the developer. In the case of the city of Bandung there are still apartments that violate the IMB rules. This resulted in sanctions that would be given to developers by the City Government. This study aims to determine the responsibility of the developer to consumers if the IMB of the apartment is revoked and to find out how to legal protection against consumers if the IMB of the apartment is revoked by the Regional Government of the City. Based on the results of the study it can be stated that the developer's responsibility to the consumer is an absolute responsibility (strict liability) and responsibility responsibility based on the agreement (contractual liability). Absolute responsibility (strict liability) that is the business actor must be responsible for consumer losses without having to prove the presence or absence of error on the business actor. Efforts to protect consumers from consumers who are disadvantaged when the Permit for Building an Apartment is revoked by the Bandung City Government is done by taking a dispute resolution through the consumer dispute resolution agency because it is faster than the dispute resolution in a court that requires a long time, expensive court fees and the court is generally not responsive, Settlement of disputes at BPSK compared to through the courts, it is more flexible and can choose ways of resolving disputes in mediation, arbitration or conciliation and is more competent in resolving disputes in the field of consumer protection.Keywords: Government, Developers, Legal Protection of Consumers

CROSS-BORDER BUSINESS COMPETITION: KEABSAHAN DAN HAMBATAN PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Irma Ambarini Darmawan; Isis Ikhwansyah; Pupung Faisal
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 1 September 2018
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas negara mengantarkan Indonesia pada ekonomi internasional yang terintegrasi. Perkembangan tersebut menghadirkan tantangan bagi sistem hukum persaingan usaha sebab kegiatan usaha tidak lagi hanya melibatkan perorangan atau badan usaha yang berkedudukan di satu negara saja. Pendefinisan “Pelaku Usaha” dalam UU No. 5 Tahun 1999, sebagai perorangan atau badan usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Indonesia, belum memproyeksikan perkembangan demikian. Namun dalam beberapa perkara, KPPU telah menjatuhkan sanksi yang bersifat ekstrateritorial, yakni kepada pelaku usaha dan perbuatan di luar wilayah Indonesia. Sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai keabsahan penerapan prinsip ekstrateritorial persaingan usaha di Indonesia serta hambatan hukum dan implikasinya terhadap pelaksanaan putusan persaingan usaha yang bersifat ekstrateritorial. Disimpulkan bahwa prinsip ekstrateritorial persaingan usaha tidak dapat diterapkan di Indonesia karena definisi Pelaku Usaha dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak dapat menjangkau aktor dan perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia sekalipun menimbulkan dampak persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Implikasi dari hambatan hukum yang muncul, antara lain: Pertama, tidak dapat dijatuhkannya sanksi kepada badan usaha asing yang melakukan kegiatan di luar wilayah Indonesia. Kedua, sulitnya pengeksekusian putusan di luar negeri karena tidak adanya kerjasama antar negara dalam hal tersebut. Kata kunci: ekstrateritorial; lintas batas; penegakan hukum; persaingan usaha. ABSTRACT The increase of cross-border trade activities brings Indonesia to an integrated international economy. This development presents challenges to the business competition legal system because business activities no longer involve individuals or business entities domiciled in one country only. The definition of “Business Actors” in Law No. 5 of 1999, as individuals or business entities that are domiciled or carry out activities within the territory of Indonesia, has not projected such a development. However, in several cases, KPPU has imposed extraterritorial sanctions, namely on business actors and acts outside the territory of Indonesia. As part of normative juridical research, this article discusses the validity of extraterritorial principles application in business competition in Indonesia and the legal obstacles and its implications for the enforcement of extraterritorial business competition decisions. It was concluded that the extraterritorial principle cannot be applied in business competition in Indonesia because the definition of Business Actors in Law No. 5 of 1999 could not reach actors and actions outside the territory of Indonesia even though they had effect of unfair business competition in Indonesia. The implications of legal obstacles to the implementation of extraterritorial business competition decisions are: First, the sanction cannot be imposed on foreign business entities that carry out activities outside the territory of Indonesia. Second, the difficulty of executing decisions abroad because of the absence of cooperation between countries. Keywords: business competition; cross-border; extraterritorial; law enforcement

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search