Garuda - Garba Rujukan Digital

Relasi Penerapan Automatic Exchange of Information dan Prinsip Kerahasiaan Bank: Perspektif Hukum Perpajakan Tjia Siauw Jan; Zainal Muttaqin; Dewi Kania Sugiharti
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 2, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i2.10900

The implementation of access to banking financial information for tax purposes in Indonesia is linked to the secret banking policy. Banking secrecy is not a problem that can stop the implementation of taxation duties because the existing legal elements have supported this action's implementation. However, due to the absence of legal regulations regarding tax implementation mechanisms of banking secrecy, a basic implementing rule must be established to create legal certainty. The concept of automatic exchange of information carried out by the Indonesian state is related to its implementation readiness. By prioritizing disclosure of information supported by existing legal instruments, implementing automatic exchange of information can be carried out, although there are several obstacles faced. Pelaksanaan akses informasi keuangan perbankan untuk kepentingan perpajakan di Indonesia dihubungkan dengan kebijakan rahasia perbankan pada dasarnya rahasia perbankan bukan suatu masalah yang dapat menghentikan pelaksanaan tugas perpajakan karena elemen hukum yang ada telah mendukung akan terlaksananya tindakan tersebut. Namun demikian, berhubung dengan aturan hukum yang belum ada mengenai mekanisme pelaksanaan perpajakan yang bersinggungan dengan kerahasiahan perbankan, maka harus dibentuk aturan dasar pelaksana sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum. Konsep automatic exchange of information yang dilakukan oleh Indonesia dihubungkan dengan kesiapan atas pelaksanaannya dengan mengedepankan pada keterbukaan informasi yang didukung oleh instrumen hukum yang ada maka pelaksanaan automatic exchange of information dapat dilakukan, meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi.

Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Apartemen (Studi Kasus di Kota Bandung) Fauzan Aziman Alhamidy; isis Ikhwansyah; Zainal Muttaqin
Recital Review Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Januari 2020
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (816.438 KB)

At present many people are interested in living in apartments. In its construction, an apartment requires a building permit (IMB). Apartment residents in this case referred to as consumers have rights and obligations towards the developer as a business actor and vice versa. In the legal relationship between businesspersons and consumers after the agreement, the consumer has the right to have an apartment unit that is suitable for use and is obliged to make payments to the developer. In the case of the city of Bandung there are still apartments that violate the IMB rules. This resulted in sanctions that would be given to developers by the City Government. This study aims to determine the responsibility of the developer to consumers if the IMB of the apartment is revoked and to find out how to legal protection against consumers if the IMB of the apartment is revoked by the Regional Government of the City. Based on the results of the study it can be stated that the developer's responsibility to the consumer is an absolute responsibility (strict liability) and responsibility responsibility based on the agreement (contractual liability). Absolute responsibility (strict liability) that is the business actor must be responsible for consumer losses without having to prove the presence or absence of error on the business actor. Efforts to protect consumers from consumers who are disadvantaged when the Permit for Building an Apartment is revoked by the Bandung City Government is done by taking a dispute resolution through the consumer dispute resolution agency because it is faster than the dispute resolution in a court that requires a long time, expensive court fees and the court is generally not responsive, Settlement of disputes at BPSK compared to through the courts, it is more flexible and can choose ways of resolving disputes in mediation, arbitration or conciliation and is more competent in resolving disputes in the field of consumer protection.Keywords: Government, Developers, Legal Protection of Consumers

PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN INDRAMAYU DARI LIMBAH IKAN ASIN DALAM PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Saeful Kholik; Ida Nurlinda; Zainal Muttaqin; Maret Priyanta
Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v6i3.296

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran atau konsep perlindungan dan pemulihan kerusakan wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu akibat pengelolaan limbah ikan asin dalam prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui peran serta masyarakat. Metode dalam penggunaan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan cara meneliti dari beberapa sumber bahan pustaka atau data skunder yang di jadikan bahan dasar untuk dapat diteliti dengan cara melakukan penelusuran kepada peraturan-peraturan atau litelatur yang berkaitan erat dengan permasalahan yang di teliti. Permasalahan penecemaran wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) dari limbah industri ikan asin (B3) merupakan permasalahan yang tidak bisa di anggap biasa. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian maka dapat di kemukakan konsep 5 (lima) prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Selain itu, peran serta masyarakat dalam pemulihan pencemaran lingkungan dapat menerpakan 3 (tiga) pendekatan salah satunya adalah persamaan hak untuk berperan aktif.Kata kunci: hukum; perlindungan; pesisir; pembangunan.ABSTRACTThis study aims to find an overview concept of the protection and restoration coastal areas and watersheds (DAS) in the village customs village of Indramayu Regency due to the management salted fish waste in the principle environmentally sustainable development through community participation. The method in using this research is juridical-normative, namely legal research by using research from several source library materials or secondary data which are used as basic materials to be researched by conducting searches on regulations and literature that are closely related to the problem being studied. The problem of pollution coastal areas and watersheds (DAS) from salted fish industry waste (B3) is a problem that cannot be taken for granted. Based on the research results, the concept of 5 (five) principles environmentally sustainable development can be put forward. In addition, community participation in the recovery environmental pollution can apply 3 (three) approaches, one which is equal rights to play an active role.Keywords: law; protection; coastal; development.

PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN INDRAMAYU DARI LIMBAH IKAN ASIN DALAM PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Saeful Kholik; Ida Nurlinda; Zainal Muttaqin; Maret Priyanta
Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran atau konsep perlindungan dan pemulihan kerusakan wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu akibat pengelolaan limbah ikan asin dalam prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui peran serta masyarakat. Metode dalam penggunaan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan cara meneliti dari beberapa sumber bahan pustaka atau data skunder yang di jadikan bahan dasar untuk dapat diteliti dengan cara melakukan penelusuran kepada peraturan-peraturan atau litelatur yang berkaitan erat dengan permasalahan yang di teliti. Permasalahan penecemaran wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) dari limbah industri ikan asin (B3) merupakan permasalahan yang tidak bisa di anggap biasa. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian maka dapat di kemukakan konsep 5 (lima) prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Selain itu, peran serta masyarakat dalam pemulihan pencemaran lingkungan dapat menerpakan 3 (tiga) pendekatan salah satunya adalah persamaan hak untuk berperan aktif.Kata kunci: hukum; perlindungan; pesisir; pembangunan.ABSTRACTThis study aims to find an overview concept of the protection and restoration coastal areas and watersheds (DAS) in the village customs village of Indramayu Regency due to the management salted fish waste in the principle environmentally sustainable development through community participation. The method in using this research is juridical-normative, namely legal research by using research from several source library materials or secondary data which are used as basic materials to be researched by conducting searches on regulations and literature that are closely related to the problem being studied. The problem of pollution coastal areas and watersheds (DAS) from salted fish industry waste (B3) is a problem that cannot be taken for granted. Based on the research results, the concept of 5 (five) principles environmentally sustainable development can be put forward. In addition, community participation in the recovery environmental pollution can apply 3 (three) approaches, one which is equal rights to play an active role.Keywords: law; protection; coastal; development.

INDIKATOR TINDAK PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Zahra Malinda Putri; Dewi Kania Sugiharti; Zainal Muttaqin
Jurnal JURISTIC Vol 3, No 02 (2022): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/jrs.v3i02.3103

Setiap tindakan Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya dalam membuat suatu keputusan tata usaha negara, yaitu Izin. Namun, kerap kali dalam penerbitan izin yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti izin lingkungan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari tindak penyalahgunaan wewenang berupa melampaui wewenang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator terhadap tindak penyalahgunaan wewenang di bidang perizinan lingkungan hidup berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa indikator dari tindak penyalahgunaan wewenang dalam bidang perizinan lingkungan, yaitu adanya penggunaan wewenang yang tidak sebagaimana mestinya dalam memberikan izin/persetujuan lingkungan, bertentangan dengan tujuan diberikannya wewenang izin/persetujuan lingkungan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

ANALISA HUKUM PENERAPAN ASAS PENGHARAPAN YANG WAJAR (LEGITIMATE EXPECTATION) TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Ghalang Reza Fahlevi; Adrian E. Rompis; Zainal Muttaqin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p17

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kedudukan serta konsep ideal penerapan Asas Pengharapan Yang Wajar (Legitimate Expectation) dan menganalisis persamaan penafsiran hakim dalam penerapan Asas Pengharapan Yang Wajar (Legitimate Expectation) sebagai alat uji oleh hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengedapankan konsep legal positivities, pendekatan masalah tersebut selanjutnya dipertajam dengan Pendekatan Konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan Asas Pengharapan Yang Wajar sebagai upaya perlindungan terhadap janji-janji baik yang dikeluarkan secara lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Pejabat Administrasi dalam lingkup kewenangan dan tanggungjawabnya. Dalam implementasinya hakim harus mempertimbangkan hak individu dengan kepentingan umum secara proporsional serta harapan tersebut harus dapat dibuktikan oleh individu yang merasa dirugikan akibat diterbitkan keputusan atau tindakan tersebut. Menormakan Asas Pengharapan Yang Wajar dapat menjadi pedoman hakim dan bentuk kepastian dalam menagih janji atau harapan yang dibuat, sehingga dapat dengan cermat pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan memperhatikan asas pengharapan yang wajar. The purpose of this study is to identify the position and the concept of applying the principle of Legitimate Expectation which is ideal and to analyze the placement of finding judges in the application of the principle of Legitimate Expectation as a test tool by judges in the State Administrative Court. The research method used uses a normative juridical approach by prioritizing the concept of legal positivities, the problem approach is then sharpened with a conceptual approach. The results of this study indicate that the Principle of Legitimate Expectation is an effort to protect promises made both orally and in writing given by Administrative Officers within the scope of their authority and responsibility. In its implementation, judges must consider individual rights with the public interest proportionally and these expectations must be proven by individuals who feel disadvantaged as a result of decisions or actions issued. Making the Norms of Legitimate Expectation can be a guideline for judges and a form of certainty in collecting promises or expectations made, so that government officials can carefully issue decisions or actions by taking into account the principle of Legitimate Expectation.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search