Andrean Alan Kusuma
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Sosialisasi Kebijakan Transformasi dan Revitalisasi Balai Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Abdul Rahman; Winda Dwi Astuti Zebua; Andrean Alan Kusuma
To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/tomaega.v5i1.918

Abstract

Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BPPMPV) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Pembetukannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan tersebut relatif baru, sehingga diperlukan sosialisasi yang massif kepada pelbagai entitas pendidikan vokasi, termasuk BPPMPV. Selain itu, ruang lingkupnya relatif terbatas hanya pada aspek penjaminan mutu, sehingga dilengkapi dengan kebijakan 4 aspek revitalisasi BPPMPV oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman entitas BPPMPV (30 peserta) terhadap 2 produk kebijakan tersebut melalui metode sosialisasi. Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman yang cukup signifikan dari 30 peserta sosialisasi, dengan total 19 peserta yang menjadi sangat memahami kebijakan pertama, dan sebanyak 21 peserta yang menjadi sangat memahami kebijakan yang kedua. Di sisi lain, tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan juga tinggi, karena sebanyak 77% peserta puas terhadap pelaksanaan sosialisasi.
Policy Formulation in Integrating Vocational Education Graduates with the Labor Market in Indonesia Abdul Rahman; Winda Dwi Astuti Zebua; Evi Satispi; Andrean Alan Kusuma
Jurnal Studi Pemerintahan Vol 12, No 3 (2021): November 2021
Publisher : Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgp.123141

Abstract

This study aims to analyze the policy formulation in integrating vocational education graduates with the labor market in Indonesia. The expected impact of this research is to improving quality of policy formulation in the universe of vocational education and to increasing the massive absorption of vocational education graduates with the labor market in Indonesia. The framework of policy formulation with the model of Political Administrative Program (PAP) which consists of the elements: concrete objectives, evaluative elements, operational elements, political-administrative arrangements, and procedural elements are used in this study. This research used a qualitative method with a phenomenological study. The results showed that the policy formulation in integrating vocational education graduates with the labor market in Indonesia is not fully optimal. there are some weaknesses that become critical notes such as: far gap between the projected proportion of job opportunities per year with the number of graduates in vocational education and training, lack of relevance of projections between Strategic Objective Performance Indicators (IKSS) and Program Performance Indicators (IKP) in the realm of courses and training, low projection target of increasing Program Performance Indicators (IKP) per year until 2024, synergy of stakeholders (including the world of work) in the Vocational High Schools development program is still lacking, and fragility of the substance of employment in Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020. Policy Formulation; Vocational Education; Labor Market
Analisis Implementasi Peraturan Daerah 2/2012 Kabupaten Bekasi Dalam Penanggulangan Bencana Andrean Alan Kusuma; Khaerul Umam Noer; Mawar Mawar; Izzatussolekha Izzatussolekha
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3837

Abstract

AbstrakPenelitian ini berfokus pada implementasi Perda 2/2012 tentang penanggulangan bencana di Kabupoaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Hasil kajian menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan belum dilaksanakan secara optimal sehingga sasaran kebijakan tidak merasakan dampak dari regulasi yang ada. Kemudian sumber daya yang belum memadai baik dari segi kualitas sumber daya manusia, anggaran, maupun material di Desa Pantai Hurip. Hubungan antar organisasi telah dilakukan namun belum berjalan secara maksimal, hanya berupa komunikasi struktural dan kondisional. Karakteristik pelaksana yang belum terimplementasi dengan baik khususnya di Desa Pantai Hurip, dikarenakan belum adanya sinergi dan kerjasama yang terbangun dengan masyarakat di Desa Pantai Hurip. Selain itu, kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik tidak mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana. Disposisi implementor atau sikap agen pelaksana dalam memahami kebijakan sudah baik, namun perlu adanya langkah-langkah realistis dan preventif yang dilakukan dalam penanggulangan bencana khususnya di Desa Pantai Hurip.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Bencana, Kebijakan Bencana Alam, Mitigasi AbstractThis research focuses on the implementation of Regional Regulation 2/2012 on disaster management in Bekasi Regency. This study uses a qualitative method using the Van Meter and Van Horn’s theory in policy implementation. The results of the study show that policy standards and objectives have not been implemented optimally so that policy targets do not feel the impact of existing regulations. Then the inadequate resources both in terms of the quality of human resources, budget, and materials in Pantai Hurip Village. Relations between organizations have been carried out but have not run optimally, only in the form of structural and conditional communication. The characteristics of implementers that have not been implemented properly, especially in Pantai Hurip Village, are due to the absence of synergy and cooperation that has been developed with the community in Pantai Hurip Village. In addition, economic, social, and political environmental conditions do not support the implementation of disaster management. The disposition of the implementor or the attitude of the implementing agent in understanding the policy is good, but realistic and preventive steps are needed in disaster management, especially in Pantai Hurip Village.Keywords: Policy Implementation, Disaster Management, Natural Disaster Policy, Mitigation