Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGELOLAAN TERMINAL PURABAYA VIDYA DWI SULISTYOWATI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

Abstrak Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan Terminal Purabaya merupakan wujud kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memperoleh lahan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya ini bertujuan untuk melakukan pengembangan fasilitas transportasi publik di Kota Surabaya ke arah luar kota sehingga tidak terjadi pemusatan kendaraan di dalam kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada kerjasama antar daerah dalam pengelolaan Terminal Purabaya. Pelaksana prinsip akuntabilitas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya melalui UPTD Terminal Kota Surabaya, serta pihak yang yang bersangkutan dalam urusan kerjasama tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Bagian Pemerintahan (Sub Bagian Kerjasama) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskripstif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada kerjasama antar daerah dalam pengelolaan Terminal Purabaya. Dengan menggunakan enam indikator yaitu Legitimasi Pembuat Kebijakan, Perilaku Moral, Responsivitas, Keterbukaan, Penggunaan Sumberdaya Secara Optimal, dan Perbaikan Efisiensi dan Efektivitas. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dari para informan dan kondisi sebenarnya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada kerjasama tersebut belum semua mampu dilaksanakan. Permasalahan muncul ketika defisit pendapatan yang diakui oleh pihak pengelola, menyebabkan pelaksanaan tanggungjawab lain untuk membayarkan bagi hasil ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum terlaksana dari tahun 2013-2018. Prinsip akuntabilitas yang belum terlaksana adalah dari segi penggunaan sumberdaya secara optimal, karena dalam isi perjanjian kerjasama (MoU) yang disepakati tidak mengatur dan melaksanakan keikutsertaan sumberdaya manusia dan lainnya dari pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga pengelola utama dan satu-satunya adalah Pemerintah Kota Surabaya. Kerjasama yang dianggap berat sebelah oleh Pemerintah Kota Surabaya karena minimnya peran dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut. Selain itu, dari segi pelaksanaan prinsip akuntailitas yaitu perbaikan efsiensi dan efektivitas juga belum mampu dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah bagi hasil tersebut. Upaya untuk merubah isi perjanjian yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sulit dilakukan karena masing-masing pihak menuntut prosentasi bagi hasil yang berbeda. Namun dari segi legitimasi pembuat kebijakan, perilaku moral, responsivitas, serta keterbukaan masing-masing pihak pada hubungan kerjasama tersebut sudah sangat baik dan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini diakui pihak pengelola tidak mengganggu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di Terminal Purabaya. Kata Kunci:Akuntablitas,Terminal, KAD Abstract Intergovernmental Networks or cooperation between the regions in the management of Purabaya Terminal is the realization of cooperation was conducted between The City Government of Surabaya with The District Government of Sidoarjo as an effort to The City Government of Surabaya in obtaining the land in Sidoarjo. The cooperation to manage Purabaya Terminal is aimed at the development of facilities public transport in Surabaya throughout surabaya toward out of town so does not occur centralization of vehicles in the city. The purpose of this research is to analyze the implementation of the principle of accountability for cooperation between the regions in the management of Purabaya Terminal. Implementing the principle of accountability is Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Surabaya Transport Department) through the UPTD Terminal Kota Surabaya , as well as parties concerned in cooperation affairs are The District Government of Sidoarjo through The Regional Secretariat of Sidoarjo part of Government Work Unit (sub-unit of cooperation) and Financial Management and Local Assets (BPPKAD) Sidoarjo. The research method used is deskripstif research with a qualitative approach. This study focused on implementation of accountability for cooperation between the regions in the management of Purabaya Terminal. Using the six indicators of the legitimacy policymakers, moral conduct, responsiveness, openness, use of resources optimally, and improved efficiency and effectiveness. The data collected used technique interview, observation, and study documentation .The data collection techniques used to obtain deep data from informants and the true conditions on the ground. The result showed that implimintation of accountability for the cooperation not all capable of being implemented. The problem appears while lower or deficit income recognized by the management, causing the other responsibility to pay for The District Government of Sidoarjo the not been undertaken from year 2013-2018. The accountability that have not yet done it is in terms of use of resources optimally, because in terms of cooperation (MoU) approved not regulate and implement the participation of human resources and other from The District Government of Sidoarjo so management that main and only is The City Government of Surabaya. Cooperation considered impartial by The City Government of Surabaya due to lack of the role of The District Government of Sidoarjo. In addition, in terms of implementation of the principle of accountability promised to supply for the improvement of efsiensi and effectiveness of also have not been able to be implemented in an attempt to resolve a problem for the result. However been several attempts to a matter of tuning up its terms with that is considered no appropriate for the conditions in right now it is hard to be done immediately since each of the parties demand of percentage a share of the revenue different. However from both legitimacy policymakers, moral conduct, responsiveness, and openness of each parties to the relationship has been very well and issue that unresolved until now recognized managers does not affect performance and public services in Purabaya Terminal. Keywords: Accountability, Terminal, KAD (IntergovernmentalNetworks)

Pengembangan Kawasan Jagung Modern di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan (Studi Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan) SUCI ALFUFAH; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

Abstrak Potensi jagung yang begitu besar saat ini, membuat pemerintah harus melakukan upaya agar potensi jagung dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Salah satu daerah yang cukup mmperhatikan komoditas jagung adalah Kabupaten Lamongan Salah satu daerah yang cukup mmperhatikan komoditas jagung adalah Kabupaten Lamongan, hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya kawasan jagung modern, dan kawasan jagung modern ini sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan yakni Dinas Tanaman Pangan, Hortikutura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan kawasan jagung modern di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan teori pengembangan kawasan menurut Setiyanto dan Adji (2015:259) yang memiliki tujuh prinsip yaitu penguatan sarana dan prasarana, penguatan perencanaan pengembangan kawasan, percepatan adopsi teknologi, penguatan kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, penguatan kerjasama dan kemitraan, pengembangan industri hilir. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan, pada aspek penguatan sarana dan prasarana yakni diberikan sarana produksi, alat mesin pertanian, dan akses jalan yang baik. pada penguatan perencanaan pengembangan kawasan adalah, sudah adanya peta jalan pengembangan kawasan jagung modern, adanya dana, kegiatan evaluasi, dan panen raya. Pada percepatan adopsi teknologi, dibagikannya peta jalan pengembangan kawasan jagung modern kepada ketua kelompok tani, didukung alsintan. Pada penguatan kelembagaan, adanya kelembagaan pembinaan dari Bank Indonesia, dan Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur. Penguatan sumber daya manusia, yakni adanya kegiatan penyuluhan dan pembinaan, dibentuknya TIM Penyuluh, peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengolahan, pemasaran, dan budidaya. Kerjasama dan kemitraan, adanya kerjasama finansial dengan Bank Indonesia, serta Kerjasama legalitas dengan Badan Pengkajian Teknologi Jawa Timur. Pengembangan industri hilir, sudah adanya produk olahan jagung. Saran yang diberikan adalah, perlu adanya peningkatan pembinaan dalam penggunaan alsintan, kerjasama dan kemitraan perlu adanya kesepakatan tertulis, pembiayaan dalam perawatan alat mesin pertanian, perlu disediakannya pasar dalam pengembangan industri hilir, perlu adanya kelembagaan pelayanan dan usaha. Kata Kunci: Pengembangan, Kawasan, Jagung.Abstract Potential of corn is so great right now, make the government must do some effort so that the potential of corn can be utilized with the maximum, One of the regions that has quite attention toward corn commodity is Lamongan, this is indicated by the establishment of modern corn area, and this modern corn area is being developed by the government of Lamongan, especially food crop service, Hortikutura and plantation of Lamongan district. The purpose of this research is to describe the development of modern corn area in Banyubang, Solokuro, Lamongan, by food crops, hotikultura, and plantation of Lamongan district. The type of research used in this research is descriptive with qualitative approach. While the focus of research using the theory of regional development according to Setiyanto and Adji (2015: 259), which has seven indicators, among others, strengthening facilities and infrastructure, strengthening the planning of the area development, acceleration of technology adoption, institutional strengthening, strengthening human resources, strengthening cooperation and partnership,developing downstream industry. Technique of the collecting data used is interview, observation and documentation. The analysis is done by data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. This research results indicate, on the aspect of strengthening facilities and infrastructure that is given production facilities, agricultural machinery, and good road access. on the strengthening of regional development planning is, the existing road map development of modern corn area, the existence of funds, evaluation activities, and harvest highway. At the acceleration of technology adoption, the road map of the development of modern corn area is given to the head of the farmer group, supported by alsintan. On institutional strengthening, the existance of the institutional development by Bank of Indonesia, and the Agency for Agricultural Technology Assessment of East Java. Strengthening of human resources, namely the extension and coaching activities, the establishment of extension team, improvement of community ability in processing, marketing, and cultivation. Cooperation and partnership, financial cooperation with Bank Indonesia, and Legality Cooperation with East Java Technology Assessment Board. The development of downstream industry, the existence of processed corn products. The advice given is that there needs to be more guidance in the use of machinery (alsintan), cooperation and partnership, it is necessary to have a written agreement, financing in the maintenance of agricultural machine tools, the need to provide a market in the development of downstream industry, the need for institutional services and business. Keywords: development, area, corn

Kajian Aspek Responsivitas Pemerintah dalam Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Raya Rute Nasional (Studi Pada Pengelolaan Jalan Raya Nasional di Kabupaten Lamongan) AKHMAD DWI FIRNANDA; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

Pemeliharaan dan pengelolaan jalan merupakan upaya untuk pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk memepertahankan kondisi jalan agar tetap optimal. Untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan jalan diperlukan responsivitas dari petugas dalam memperbaiki jalan raya. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan agar kondisi jalan raya tetap terawat dengan baik. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis responsivitas petugas dalam melakukan perawatan dan pengelolaan pada jalan Nasional di Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Petugas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII, Petugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan masyarakat secara umum yang melintasi jalan Nasional. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana responsivitas petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan jalan Nasional di Kabupaten Lamongan yang membutuhkan perawatan dan Pengelolaan. Secara umum, responsivitas petugas dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat kurang responsif. Akan tetapi, petugas sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pengelolaan dan perawatan jalan nasional sesuai dengan pedoman dari Kementerian. Harapan dengan kurang responsifnya petugas dalam melakukan penanganan terhadap jalan Nasional yang rusak dan bermasalah adalah dengan segera memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran yang dimilikinya. Kata Kunci : Responsivitas, Pelayanan Publik, Jalan Nasional.Maintenance and management of roads is an effort for prevention, maintenance and repair needed to maintain the road condition to remain optimal. To do maintenance and maintenance of the road required responsiveness from the officers in repairing the highway. The goal is to provide the best service to the community and to keep the road condition well maintained. This research describes and analyzes the responsiveness of officers in performing maintenance and management on National road in Lamongan Regency. The research method used is descriptive-qualitative. The sources of this research are the National Road Implementation Officer (BBPJN) VIII, Officers Commitment Officer (PPK), and the general public who cross the National road. Data collection techniques conducted through interviews, observation and documentation. The results of this study explain how the responsiveness of officers in providing services to the community associated with the National road in Lamongan regency requiring care and management. In general, the responsiveness of officers in providing services to the community is less responsive. However, the officers have done their best in the management and maintenance of national roads in accordance with the Ministrys guidelines. The hope with the lack of responsiveness of the officers in handling the damaged and troubled National Road is to immediately socialize to the community about the role it has. Keywords: Responsiveness, Public Service, National Road

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC SERVICE (STUDI PADA PERAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KALIOMBO KOTA KEDIRI) DWI PURNANI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

Kekerasan seksual pada perempuan dan anak saat ini banyak sekali ditemukan. Pelaku dan korban banyak ditemui dimana saja. Pelaku kekerasan seksual tidak mengenal tempat untuk melakukan kekerasan seksual sedangkan korbannyapun dapat terjadi pada siapa saja tidak hanya kaum perempuan melainkan juga kaum laki laki dan anak anak dibawah umur. Sehingga perlu adanya tindakan dari Pemerintah Kota Kediri untuk menangani permasalahan tersebut. Dibentuknya Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap Kelurahan di Kota Kediri ini merupakan ujung tombak dan jejaring koordinatif Pemerintah Kota Kediri dalam upaya perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat dimana satgas PPA tersebut memiliki tugas, pokok, dan fungsi masing masing sesuai dalam Surat Keputusan Walikota Kediri yang mengatur tentang Satgas PPA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Satgas PPA dalam menangani permasalahan kekerasan seksual di Kelurahan Kaliombo Kota kediri Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini menganalisis peran satgas PPA menggunakan tujuh prinsip paradigma New Public Service menurut Denhardt dan Denhardt (2003), yang terdiri dari melayani warga bukan customer, mengutamakan kepentingan publik, kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan, berpikir strategis bertindak demokratis, tahu kalau akuntabilitas bukan hal sederhana, melayani ketimbang mengarahkan, dan menghargai manusia bukan sekedar produktivitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ke 10 peran satgas PPA yang ada di Kelurahan Kaliombo belum semuanya terlaksana secara optimal, terdapat beberapa peran satgas PPA yang masih kurang maksimal seperti dalam melakukan pemetaan, menjaga lingkungan dari segala bentuk kekerasan dan memunculkan sifat peduli di masyarakat serta dalam pelaksanaan pelaporan dan evaluasi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada di lapangan seperti satgas PPA Kaliombo yang memiliki kesibukan dalam pekerjaannya masing masing sehingga pertemuan kurang rutin, kurang mengetahuinya satgas PPA Kaliombo akan tupoksinya. Satgas PPA merupakan bagian dari aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara satgas PPA seharusnya juga berlandaskan pada ke 7 prinsip Paradigma New Public Service yang berfokus pada pengoptimalan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga terciptanya pelayanan prima yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Kata Kunci: Penanganan, Kekerasan Seksual, New Public Service.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KRADINAN KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN Clara Cahyaning Mustoko Weni; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

Abstrak Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum-forum musyawarah dan rapat yang di selenggarakan Desa. Persoalan terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) terjadi di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADDdapat di katakan rendah, hal tersebut terlihat dari dokumentasi daftar hadir pada rapat RKPD Desa tahun 2016, menurut wawancara dengan Kepala Desa Kradinan menyatakan bahwa masyarakat yang tidak merasa berkepentingan enggan hadir dalam rapat Desa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis factor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD yang bertujuan untuk perencanaa, pelaksanaan, pengawasan, dan pengevaluasian pembangunan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Kradinan, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kradinan, Ketua Badan Perwakilan Desa Kradinan, masyarakat yang hadir dalam musrenbang desa, dan masyarakat yang tidak hadir dalam undangan acara musrenbang desa sebanyak. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD desa adalah tingkat pendidikan dan pekerjaan, sedangkan dengan pengalaman berkelompok yang dimiliki tidak membuat masyarakat aktif menghadiri Musrenbang desa. Pada faktor eksternal, kepemimpinan, komunikasi, gagasan-gagasan, ide, kebijaksanaan, dan rencana-rencana baru menentukan masyarakat berperan aktif atau tidaknya dalam pelaksanaan ADD di Desa Kradinan. Saran yang diberikan penulis yaitu dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk menghadiri rapat desa yang membahas pelaksanaan ADD, pemerintah Desa Kradinan mengundang melalui undangan tertulis. Dalam proses sosialisasi kepada masyarakat desa, aparatur desa harus dapat menyampaikan informasi tentang keadaan desa, penyampaian itu harus dapat dipahami oleh masyarakat Desa Kradinan. Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) Abstract In order to apply autonomy, the planning of building the village is a unity from the system of development region planning (district/city) and a part of the system of national development. The people are given the chance to get involved with the process of development planning through meeting forums and this meeting is organized by the village. The problem comes from the participation of citizen in doing Village Allocation Grant in the Kradinan Village Subsdistrict of Dolopo District of Madiun. The participation of citizen on doing Village Allocation Grant can be said with low, this can be seen from the documentation of attendance list in RKPD Village meeting at 2016, according an interview with a Headman of Kradinan says that the citizen who do not have important thing reject to came in village meeting forum. This research has objective to describe and analyze the factors which influence the participation of citizens in doing Village Allocation Grant in order to planning, action, monitoring, and evaluating the development in Kradinan Village Subsdistrict Dolopo District of Madiun The method which is used on this research is descriptive with qualitative approach. In hands with it, the interviewees of this research are the Headman of Kradinan Village, The Chairman of Citizen Enpowerment Instution in Kradinan Village, The Chairman of Representative Board Kradinan Village, the citizen who attend the meeting forum village , and the citizen who do not attend the invitation for the meeting. The technique of collecting data which is used on this research is interview, observation, and documentation. The analyzing data which are done with collecting data, reduction data, presenting data, and taking conclusion. The result of this research shows that the intenal factors which influence the participation of citizens on doing Village Allocation Grant are the degree of education and job, while the experience in groups that are already had do not make the citizens want to came to the invitation for Musrenbang (Meeting of Village Forum). In external factors, the factors which are seen are leadership, communication, ideas, wisdom, and the new plannings decide the citizens whether active or not in Village Allocation Grant in Kradinan Village. The advices that the researcher want to give are, first, the goverment of Kradinan Village should invite with the official writing invitation if they want to the citizens came to their meeting, this invitation has objective to increase the participation of citizens in order to talk about applying Village Allocation Grant, second, in process of socialiszation to citizens of village, apparatus of village should give information about village condition, the information should be understood by citizens of Kradinan Village. Key Words: Participation, Citizen, Village Allocation Grant

UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI SIMPAN PINJAM UNTUK PEREMPUAN (SPP) DI DESA DAPET KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK ARIS KARTIKA; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n9.p%p

Abstrak Dalam Salah satu upaya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pemerintah ialah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Md). Salah satu kegiatan dalam PNPM Md yaitu Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP). Simpan Pinjam untuk Perempuan merupakan pemberian pinjaman modal usaha kepada perempuan dari keluarga miskin produktif yang telah tergabung dalam kelompok simpan pinjam khusus perempuan. Dari tujuan tersebut sudah jelas bahwa program Simpan Pinjam untuk Perempuan ini merupakan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang secara khusus ditujukan bagi kaum perempuan. Desa Dapet merupakan desa dengan penyerapan dana terbesar serta memiliki jumlah peminjam terbanyak dalam kegiatan SPP di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Pencapaian tersebut tentunya tidak lepas daari segala upaya yang telah dilakukan oleh pihak terkait. Namun upaya yang telah dilakukan tersebut masih dirasa kurang untuk mengembangkan potensi yang telah dimiliki oleh warga secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pemberdayaan Ekonomi Wanita Melalui Simpan Pinjam untuk Perempuan Di Desa Dapet Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Adapun informan penelitian ini terdiri dari Ketua Unit Pengelola Kegiatan SPP di Desa Dapet Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, Kaur Umum Desa Dapet Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, Pengurus dan anggota kelompok SPP di Desa Dapet Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) di Desa Dapet Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dapat dikatakan baik karena upaya yang telah dilakukan telah mampu memberdayakan perekonomian perempuan di Desa Dapet. Tujuan kegiatan SPP juga telah tercapai. Namun terdapat sedikit kekurangan yang membuat potensi atau usaha milik anggota kurang bisa berkembang secara optimal dan terdapat ancaman yang dapat menggeser program pemberdayaan tersebut. Kata Kunci : Upaya, Pendekatan, Pemberdayaan, Masyarakat

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA (Studi Kasus Desa Jembul, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto) IAN AGIATAMA; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n9.p%p

Abstrak Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam proses pengembangan kawasan wisata. Segala aspek tentang pengembangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi termasuk dalam ruang lingkup partisipasi masyarakat. Dalam pengembangan Kawasan Wisata yang ada di Mojokerto, khususnya di Desa Jembul Kecamatan Jatirejo, sedang dalam proses menuju lebih baik dan berdikari. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Sementara itu, fokus penelitian ini dilihat dari bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yaitu partisipasi pemikiran, partisipasi keterampilan, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga dan partisipasi sosial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Wisata di Desa Jembul Kecamatan Jatirejo berjalan kurang baik. Partisipasi warga dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi masih belum berjalan dengan baik. Warga yang merasa tidak memiliki wewenang dalam membantu mengelola kawasan wisata menjadi pasif dalam proses pengembangan kawasan wisata ini. Kurangnya partisipasi warga dalam bentuk pemikiran dan sosial yang mana warga masih enggan mengikuti pertemuan yang diagendakan pemerintah desa. Kendala yang ditemui juga tidak hanya berasal dari partisipasi warga saja, di sisi lain keterbatasan dana menjadi penghambat proses pengembangan kawasan wisata. Sehingga proses pengembangan kawasan wisata yang dicanangkan pemerintah desa tidak berjalan dengan baik. Padahal desa memiliki objek wisata seperti Air Terjun Kabejan, Bukit Pelangi, Kolam renang Diatas Awan dan Bumi Perkemahan Gunung Anjasmoro yang berpotensi menaikkan perekonomian desa pada umumnya dan kesejahteraan warga pada khusunya. Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Pengembangan. Abstract People participation is an important element in the process of tourism development. All aspects of development starting from planning, implementation, supervision and evaluation are included in the scope of people participation. In the tourism development in Mojokerto, especially in Jembul Village, Jatirejo District, it is in the process of getting better and self-sufficient. The type of research that used in this study is descriptive and uses a qualitative approach. Then the data source retrieval technique in this study uses Purposive Sampling techniques. Meanwhile, the focus of this research is seen from the entity of people participation which is intellection participation, skills participation, property participation, labor participation and social participation.The results showed that people participation in the tourism Development in Jembul Village, Jatirejo District was not good. Citizen participation in aspects of planning, implementation, supervision and evaluation is still not going quite well. Residents who feel they do not have the sense of belonging to help manage tourist areas become passive in the process of developing. Lack of people participation in the intellection and social which residents are still reluctant to attend meetings that are scheduled by the village government. The constraints encountered were also not only from citizen participation, on the other hand limited funds became a barrier to the process of developing tourist areas. So that the process of developing proclaimed by the village government did not go well. Even though the village has tourism objects such as Kabejan Waterfall, Bukit Pelangi, Diatas Awan Swimming Pool and Mount Anjasmoro Campground which have the potential to increase the village economy in general and the welfare of the people in particular. Keywords: Participation, People, Development.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Melalui Program Kasih Setia Di Kota Mojokerto DIAH HIKMAH YANTI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n1.p%p

ABSTRAK Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Melalui Program Kasih Setia Kota Mojokerto (Studi Kasus Lingkungan RW 03 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto) Nama : Diah Hikmah Yanti NIM : 15040674005 Program Studi : S1 Ilmu Administrasi Negara Jurusan : Administrasi Publik Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Muhammad Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP. Partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan program pemerintah. Berjalan atau tidaknya program pemerintah terlihat dari respon dan peran masyarakat dalam program tersebut. Program Kasih Setia sebagai program pengelolaan lingkungan di Kota Mojokerto yang melibatkan masyarakat. Seperti kerja bakti, penanaman benih, perawatan tanaman, pengelolaan sampah. Dalam program ini masyarakat Kota Mojokerto terutama masyarakat RW 03 Kelurahan Wates cukup berpartisipasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jenis-jenis partisipasi yang dilakukan masyarakat RW 03 Kelurahan Wates. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah jenis-jenis partisipasi masyarakat dalam program pemerintah meliputi: partisipasi pemikiran, partisipasi tenaga, partisipasi ketrampilan, partisipasi barang, partisipasi uang. Subjek dari penelitian ini terdiri dari Wakil Ketua Dinas lingkungan hidup bidang Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup, serta masyarakat yang termasuk dalam Kader Lingkungan, Kader Bank Sampah, Kader Wanita Tani. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisi data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui program kasih setia di lingkungan RW 03 Kelurahan Wates ternyata sudah berjalan cukup baik. Terutama dalam hal partisasi tenaga dan partisipasi barang. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan masyarakat mengikuti dengan kerja bakti, merawat tanaman, menyumbang ide serta menyumbangkan beberapa alat kerja untuk kerja bakti dan menyumbangkan uang untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, teduh, indah dan aman. Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di RW 03 Kelurahan Wates sudah cukup baik. Hal tersebut berdasarkan temuan peneliti dilapangan terkait rutinitas warga mengikuti kerja bakti serta keterlibatan barang pribadi dan uang pribadi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan di RW 03 Kelurahan Wates, Meskipun dalam memberikan ide dan ketrampilan banyak warga yang belum sepenuhnya terlibat. Adapun saran yang diajukan peneliti adalah Masyarakat lebih aktif lagi dalam menyumbangkan ide atau pemikiran agar semua kegiatan yang direncanakan sesuai dengan ebutuhan lingkungan dan kegiatanya bisa efektif serta karang taruna Kelurahan Wates lebih dilibatkan dalam kegiatan lingkungan agar kegiatanya bisa berjalan dengan baik. Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Lingkungan ABSTRACT Public Participation in Environmental Management Program Through Kasih Setia Mojokerto (Case Study of Environmental RW 03 Kelurahan Wates Magersari District of Mojokerto) Name : Diah Hikmah Yanti Student ID : 15040674005 Study Program : Public Administration Science Department : Public Administration Faculty : Social and Law Sciences Institution : Universitas Negeri Surabaya Supervisor : Muhammad Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP. Public participation is important in the implementation of government programs. Whether or not government programs can be seen from the response and role in the program. Setia Kasih program as an environmental management program in Mojokerto which involves the community. In this program, Mojokerto’s resident, especially resident of RW 03 Wates village enough to participate. This research aims to describe the types who do community participation RW 03 Wates village. This research was descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research were the types of public participation in government programs include: thought participation, labor participation, skills participation, goods participation, and money participation. The subjects were Vice Chairman of the Department of Environmental Regulation and compliance areas of Environment, as well as the people involved in Environmental Kader, Kader Bank Trash, Kader Women Farmers. Data collecting method used in this research were interviews, observation and documentation. Data analysis method used were data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results showed that community participation in environmental management through the mercy of RW 03 Wates village was already going pretty well. Especially in terms of power and participation of goods. In the implementation of community environmental management activities followed by communal work, taking care of plants, contributes ideas and donate some work tools for community work and donate money to create an environment that is clean, healthy, calm, beautiful and safe. So it can be concluded that community participation in environmental management in RW 03 Wates village is good enough. This is based on the research in the field related to routines of nitizens followed voluntary work as well as involvement of personal items and private money in environmental management activities in RW 03 Wates Village although, many people in Wates village have not been fully involved. The suggestions made by researchers are more actively Community to contribute ideas or thoughts that all the planned activities in accordance with the environment and activities can be effective and Wates village youth more involved in environmental activities so that the activities were carried out well. Keywords: Participation, Society, Environmental

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA PODHO JOYO) SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI DESA DI DESA SUKOREJO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK Khoirun Nisa Efendi; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n2.p%p

Abstrak Badan Usaha Milik Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai lembaga ekonomi desa BUMDesa berperan sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu BUMDesa yang telah berdiri adalah BUMDesaPodho Joyo di Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, BUMDesa ini telah berdiri sejak 2008 dan sudah banyak keberhasilan dan penghargaan yang diraihnya. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran badan usaha milik desa (BUMDesa Podho Joyo) sebagai lembaga ekonomi desa di Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. teknik pengambilan sumber data menggunakan teknik Purposive Sampling. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah teori organisasi publik menurut Mardiasmo yakni tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi dan karakteristik anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDesa Podho Joyo sudah cukup banyak berperan dan berkontrbusi bagi masyarakat Desa Sukorejo, melalui unit usahanya BUMDesa memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat seperti adanya pasar desa, adanya sistem menabung yang memudahkan melunasi pinjaman, hadirnya aplikasi E-payments, dan harga Lpg yang murah. BUMDesa juga sudah bisa membiayai kebutuhannya sendiri dari keuntungan yang diperolehnya bahkan sudah dapat dikatakan mandiri karena bisa memberikan 15% dari keuntungannya kepada kas desa, selain itu BUMDesa juga sudah dapat mengadakan rekrutmen dan yang boleh menjadi pegawainya hanya warga Desa Sukorejo, namun sangat disayangkan dengan sudah majunya teknologi website BUMDesa yang sudah ada saat ini masih eror dan belum diperbaiki padahal fungsi website tersebut dapat dikatakan penting bagi BUMDesa. Kata Kunci : Organisasi, BUMDesa, Kesejahteraan Abstract Business entity belonging to the Desa was born as a new approach in an attempt to increase the economy of the village based on the needs and potential of the village. As economic institutions BUMDesa village serves as its driving force of the economy of the village and village community welfare. One of the BUMDesa that has been established is BUMDesa Pohoh Joyo in Sukorejo Village, Sidayu District, Gresik Regency, BUMDesa has been established since 2008 and has won many successes and awards. The purpose of this study was to study and describe the role of village-owned enterprises (BUMDesa Podho Joyo) as village economic institutions in Sukorejo Village, Sidayu District, Gresik Regency. The type of research used in this study is descriptive and uses qualitative research, data collection techniques using purposive sampling technique, Meanwhile, the focus of this study is the theory of public organizations according to Mardiasmo, namely organizational goals, funding sources, accountability, organizational structure and budget characteristics. The results of the study show that BUMDesa Podho Joyo has played a significant role and contributes to the people of Sukorejo Village, through its business BUMDesa provides services to community needs such as the village market, the existence of a savings system that makes it easy to pay off loans, the presence of E-payments applications, and cheap Lpg prices. BUMDesa has also been able to finance its own needs from the profits it has earned even said it can be independent because it can provide 15% of its profits to the village treasury, besides that BUMDesa has also been able to hold recruitment and those who may become employees are only residents of Sukorejo Village, However, it is very unfortunate that the advance of the BUMDesa website technology that is currently available is still error and has not been corrected even though the functionality of the website can be said to be important for BUMDesa. Keyword: Organization, BUMDesa, Welfare

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA PODHO JOYO) SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI DESA DI DESA SUKOREJO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK Khoirun Nisa Efendi; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n2.p%p

Abstrak Badan Usaha Milik Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai lembaga ekonomi desa BUMDesa berperan sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu BUMDesa yang telah berdiri adalah BUMDesaPodho Joyo di Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, BUMDesa ini telah berdiri sejak 2008 dan sudah banyak keberhasilan dan penghargaan yang diraihnya. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran badan usaha milik desa (BUMDesa Podho Joyo) sebagai lembaga ekonomi desa di Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. teknik pengambilan sumber data menggunakan teknik Purposive Sampling. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah teori organisasi publik menurut Mardiasmo yakni tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi dan karakteristik anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDesa Podho Joyo sudah cukup banyak berperan dan berkontrbusi bagi masyarakat Desa Sukorejo, melalui unit usahanya BUMDesa memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat seperti adanya pasar desa, adanya sistem menabung yang memudahkan melunasi pinjaman, hadirnya aplikasi E-payments, dan harga Lpg yang murah. BUMDesa juga sudah bisa membiayai kebutuhannya sendiri dari keuntungan yang diperolehnya bahkan sudah dapat dikatakan mandiri karena bisa memberikan 15% dari keuntungannya kepada kas desa, selain itu BUMDesa juga sudah dapat mengadakan rekrutmen dan yang boleh menjadi pegawainya hanya warga Desa Sukorejo, namun sangat disayangkan dengan sudah majunya teknologi website BUMDesa yang sudah ada saat ini masih eror dan belum diperbaiki padahal fungsi website tersebut dapat dikatakan penting bagi BUMDesa. Kata Kunci : Organisasi, BUMDesa, Kesejahteraan Abstract Business entity belonging to the Desa was born as a new approach in an attempt to increase the economy of the village based on the needs and potential of the village. As economic institutions BUMDesa village serves as its driving force of the economy of the village and village community welfare. One of the BUMDesa that has been established is BUMDesa Pohoh Joyo in Sukorejo Village, Sidayu District, Gresik Regency, BUMDesa has been established since 2008 and has won many successes and awards. The purpose of this study was to study and describe the role of village-owned enterprises (BUMDesa Podho Joyo) as village economic institutions in Sukorejo Village, Sidayu District, Gresik Regency. The type of research used in this study is descriptive and uses qualitative research, data collection techniques using purposive sampling technique, Meanwhile, the focus of this study is the theory of public organizations according to Mardiasmo, namely organizational goals, funding sources, accountability, organizational structure and budget characteristics. The results of the study show that BUMDesa Podho Joyo has played a significant role and contributes to the people of Sukorejo Village, through its business BUMDesa provides services to community needs such as the village market, the existence of a savings system that makes it easy to pay off loans, the presence of E-payments applications, and cheap Lpg prices. BUMDesa has also been able to finance its own needs from the profits it has earned even said it can be independent because it can provide 15% of its profits to the village treasury, besides that BUMDesa has also been able to hold recruitment and those who may become employees are only residents of Sukorejo Village, However, it is very unfortunate that the advance of the BUMDesa website technology that is currently available is still error and has not been corrected even though the functionality of the website can be said to be important for BUMDesa. Keyword: Organization, BUMDesa, Welfare

Title

Found 40 Documents
Search
Journal : Publika

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search Journal : Publika

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search
Journal : Publika