Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

SISTEM E-COURT DALAM PELAKSANAAN PERADILAN DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 Rakyu Swarnabumi R. Rosady; Mulida Hayati
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.814 KB) | DOI: 10.61394/jihtb.v6i2.203

Abstract

Pandemi Covid – 19 yang melanda Indonesia tidak menjadi penghalang dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan turut serta dalam rangka melakukan inovasi yang cukup efektif dan efisien di tengah masa pandemi. Sistem peradilan secara elektronik (E-Court) yang telah dikonsep sejak tahun 2019 lalu dengan membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dapat membantu terwujudnya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan secara nyata dan efektif.
Persepsi Mahasiswa tentang Pengaruh Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi terhadap Perilaku Beragama Mahasiswa Nuraliah Ali; Mulida Hayati; Mardan Umar
Ahsan: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya dan juga dapat dikatakan manusia selalu membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup, interaksi atau yang juga disebut komunikasi selalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari baik secara sadar atau tidak. Penelitian ini mengkaji tentang Pengaruh Media Sosial Tiktok terhadap perilaku keagamaan di kalangan mahasiswa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, juga menggunakan metode studi komparatif dengan responden penelitian yaitu mahasiswa muslim di Universitas Palangka Raya dan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial khususnya aplikasi TikTok digunakan mahasiswa dengan intensitas yang cukup tinggi dan kecenderung yang berbeda. Tidak hanya sekadar media komunikasi namun berkembang menjadi media hiburan atau media dakwah karena tertarik dengan berbagai konten/fitur agama. Penggunaan media sosial Tik tok yang secara terus menerus berdampak pada perilaku keagamaan yang kurang baik seperti melalaikan kewajiban beribadah.
Pendaftaran Merek Dagang: Pelaksanaan dan Hambatan Bagi Pelaku Usaha pada KemenkumHAM Joanita Jalianery; Mulida Hayati; Aris Toteles; Puja Gusta Nuurani
Palangka Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1 MARCH 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i1.4370

Abstract

Banyak pelaku usaha di Kota Palangka Raya yang sudah memiliki merek terdaftar, namun belum disahkan, karena beberapa kendala salah satunya adalah nama produk yang terlalu umum. Tujuan Penelitian ialah untuk mengkaji Apa saja batasan-batasan merek yang harus disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan bagaimana dunia usaha mendapatkan perlindungan atas merek usahanya. Metode penelitian adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah batasan merek yang dapat didaftarkan yaitu merek tersebut tidak bertentangan dengan ideologi negara dan peraturan perundang-undangan; tidak sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimintakan pendaftarannya; tidak mengandung unsur yang dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal, mutu, jenis, ukuran, jenis, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama suatu varietas tumbuhan yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa sejenis. jasa; tidak memuat informasi yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat barang dan/atau jasa yang dihasilkan; Memiliki daya pembeda; Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pendaftaran merek dan pelayanan bagi pelaku usaha adalah memberikan bantuan konsultasi dan pelayanan pendaftaran merek di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan sosialisasi kepada kelompok masyarakat melalui seminar dan pelatihan, sehingga masyarakat dapat melakukan pendaftaran pribadi atas mereknya sendiri
Penegakan Hukum Adat Dayak oleh Damang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Supian Sugiman; Heriamariaty; Rollys Suriani; Mulida Hayati; Novea Elysa Wardhani; Rico Septian Noor
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1881

Abstract

The existence of Dayak customary law in Central Kalimantan plays an important role in resolving customary land disputes. Recognition of customary institutions and the authority of the Damang (Customary Chief) is affirmed in Central Kalimantan Provincial Regulation Number 16 of 2008. In practice, customary land disputes in Kurun District are often resolved through customary legal mechanisms without proceeding to formal courts. This study aims to analyze the position and authority of the Damang in enforcing Dayak customary law and the process of resolving customary land disputes based on the regulation, with a case study of Damang Decree Number 02/DKA/KK/I/2026. This research employs a legal research method with an empirical juridical approach using statutory and case approaches. Data were collected through literature review and interviews with the Damang Customary Chief, Mantir Adat (customary officials), and the disputing parties, and were analyzed qualitatively. The results indicate that the Damang holds a recognized customary authority with normative legitimacy to enforce customary law and resolve customary land disputes. The dispute resolution process involves complaint submission, examination, customary deliberation, site inspection of the disputed land, and the issuance of a Damang Decree accepted by the disputing parties without further litigation in formal courts.
Pertanggungjawaban Perdata Bagi Penerima Waralaba dengan Itikad Tidak Baik Habibah Habibah; Thea Farina; Elin Sudiarti; Mulida Hayati
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.881

Abstract

Artikel ini bertujuan mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 serta menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik merek dalam hubungan waralaba. Sengketa bermula dari tindakan penerima waralaba yang mendaftarkan merek dengan persamaan pada pokoknya terhadap merek milik pemberi waralaba sehingga menimbulkan dugaan itikad tidak baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus melalui analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, KUH Perdata, serta putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berpegang pada asas first to file, tetapi juga mempertimbangkan itikad baik dan keadilan substantif. Perlindungan hukum diberikan secara represif dan restoratif melalui pembatalan pendaftaran merek dan pencoretan dari Daftar Umum Merek, sehingga menegaskan pentingnya kejujuran dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia.