Garuda - Garba Rujukan Digital

Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Andreas Eno Tirtakusuma
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 3 No 1 (2017): Juni
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Korupsi disebut sebagai tindak pidana yang telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Sedemikian luar biasanya kejahatan korupsi, hingga PBB pun mengadakan konvensi khusus untuk melawan korupsi, yang dikenal dengan nama United Nations Convention Against Corruption, yang diselenggarakan di Merida, Meksiko, pada tahun 2003. Di Indonesia, berbagai macam instansi telah dibentuk, demikian juga berbagai aturan hukum telah dilahirkan, telah pula dirubah berkali-kali, seakan-akan upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan semangat yang supergigih. Dari kutipan rumusan tindak pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, secara gamblang telah menyebut adanya unsur “dapat” sebagai salah satu unsur perbuatan pidananya. Mengenai unsur “dapat” ini, dalam penafsiran otentik berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) diterangkan bahwa kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Terkait unsur “dapat” telah diuji dalam 2 Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Juli 2006 Nomor 003/PUU-III/2006, yang menegaskan unsur “dapat” dan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Januari 2017 Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang menghilangkan unsur “dapat.” Adanya kontradiktif kedua putusan tersebut menyebabkan perubahan kriminalisasi perbuatan korupsi. Pemberantasan korupsi selalu menimbulkan polemik yang bisa terjadi karena korupsi selalu melibatkan dan dilindungi oleh suatu kekuasaan yang besar. Untuk menjerat perbuatan korupsi, maka diperlukan kriminalisasi yang tepat.

KETIKA HAKIM BERBEDA PENDAPAT Andreas Eno Tirtakusuma
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 5 No 2 (2019): Desember
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

in deciding a case by a panel of judges with composition of at least three judges, it will make any possibility for any judge make different opinion between one judge and another, even though the decision should be based on unanimous deliberation. If they cannot reach the unanimous deliberation, then the decision shall be taken with voting. The different opinion, that is “dissenting opinions,” must still be included in the decision. There are two types of dissenting opinions, they are the "reasoned or reasonable," which gives the reasoning of judges who differ in their opinions in detail, and the "non-reasoned or without reason," which does not have to mention the reasons why the judge has a different opinion. The existance of dissenting opinions could provide various benefits, such as to guarantee judicial independence, especially for individual judges who has the different opinions. Dissenting opinions also could promote case reviews so that they can become a reference and consideration for other judges later. This article reviewing a brief history of and the practice of dissenting opinions, both before and after it is regulated in a specific regulation for it. Beside it, this article is also reviewing concurring opinion and its application, which has similarities with dissentingopinion.

MODIFIKASI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19) Andreas Eno Tirtakusuma
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 6 No 1 (2020): Juni
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Dengan kondisi penjara yang sudah overcrowding dan dengan adanya Pandemi Corona saatini membuat tahanan menjadi mudah terpapar virus Covid-19. Diperlukan antisipasi agar haktahanan untuk hidup tidak terganggu, termasuk yang dilakukan oleh Kementerian Hukum danHAM dengan beberapa kebijakannya, salah satunya berupa mempercepat pelaksanaanasimilasi dan integrasi, yang dilaksanakan sebagai tindakan Pencegahan dan PenanggulanganPenyebaran Covid-19. Adanya kebijakan asimilasi dan integrasi ini dengan sendirinyamengurangi masa hukuman yang telah dijatuhkan oleh putusan pengadilan, padahal hakimpada saat menjatuhkan putusannya telah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dansosiologis untuk menemukan hukuman yang adil bagi terdakwa. Apakah pengurangan masatahanan yang seharusnya dijalankan oleh para narapidana akan menciderai keadilan? Analisatentang fenomena ini akan sampai pada pada pembahasan pentingnya para narapidanadihindarkan dari mengalami overpunishment sebagai pembenaran pengurangan masa tahanan.

MENEMUKAN KEYAKINAN DARI BUKTI ELEKTRONIK Andreas Eno Tirtakusuma
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Pada masa sekarang ini, kehidupan bermasyarakat sehari-hari sudah tidak bisa dilepaskan dari penggunaan teknologi informasi dan elektronika. Internetisasi sudah merambah ke semua aspek kehidupan bermasyarakat sehingga akan terasa janggal apabila dalam waktu yang singkat tidak terkoneksi ke jaringan internet untuk bertukar data elektronik. Pemanfaatan teknologi informatika semakin marak dengan adanya pandemi Covid-19 yang membuat orang harus berjaga jarak dengan sesamanya dan membatasi kumpulan orang dalam satu ruangan. Maka pemanfaatan berbagai aplikasi online semakin subur, termasuk untuk kegiatan perdagangan, pertemuan, belajar mengajar, bahkan belakangan juga untuk kegiatan persidangan. Fenomena ini membuat bertumpah ruahnya bukti-bukti elektronik. Bahkan sudah banyak peristiwa atau kejadian yang tidak bisa lagi dibuktikan dengan menggunakan bukti-bukti konvensional. Ketika suatu kasus memerlukan pembuktian tentang suatu peristiwa atau keadaan, maka hakim perlu dapat menemukan keyakinannya dari bukti-bukti elektronik. Tulisan ini mengingatkan kembali dan menawarkan pilihan untuk dapat mempertimbangkan bukti-bukti elektronik untuk menemukan keyakinan hakim dalam membuat putusannya

BUILDING MODERN JUSTICE BASED ON INFORMATION TECHNOLOGY (Study on Judicial Adaptation in the New Normal) Andreas Eno Tirtakusuma; Astrid Prayogo Putri
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

The COVID-19 pandemic has had an impact on the judiciary and the court system in Indonesia. The Covid-19 pandemic has accelerated the process of modernizing the existing judiciary by conducting online trials via video teleconference. Previously, with PERMA No. 3 of 2018 which was enhanced by PERMA No. 1 of 2019, the Supreme Court has implemented online trial services for civil cases. During the pandemic, online trials were also applied to the examination of criminal cases, which was carried out with PERMA No. 4 of 2020. In criminal cases, the implementation is limited only in certain circumstances and is carried out with the discretion of the judge/panel of judges who hears it. There are many benefits if an online trial is implemented at a time like this, to prevent the spread of the COVID-19 virus. However, there are still obstacles and there are rejections in its implementation, especially in online trials that are forced based on a judge's determination. The change in the trial system to an online method requires the role of law as a means to anticipate various things that have not yet happened (i.e. as social engineering) and law as a means to deal with changes that have occurred (i.e. as social control). One and another that aims to achieve legal expectations in providing certainty and justice

ANCAMAN LATEN KORUPSI DALAM KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE (RJ) Andreas Eno Tirtakusuma
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penerapan RJ dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana dengan cepat,sederhana dan biaya ringan. Pola yang sama dengan RJ adalah penyelesaiankasus secara adat yang sudah ada dari masa lampau. RJ tidak dapat diterapkanuntuk semua kasus pidana, sehingga ada batasan pada kasus apa saja RJdapat diterapkan, yang dalam praktiknya melibatkan diskresi. Bagaimanapengaturan dan pelaksanaan penerapan RJ untuk menyelesaikan kasus-kasuspidana yang ada dan bagaimana penerapannya dapat memenuhi tujuanpemidanaan? Untuk menjawabnya, dilakukan penelitian hukum normatifdengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatandan pendekatan filsafat. Dengan pendekatan perundang-undangan danpendekatan filsafat, yang diteliti adalah aturan-aturan hukum, yang menjadifokus sekaligus tema sentral penelitian. Pendekatan Filsafat digunakan untukmemperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosialdan efek penerapan RJ sesuai dengan yang sudah diatur dalam peraturanperundang-undangan yang sudah ada terhadap masyarakat. Analisa selainmenggunakan teori RJ, dilakukan juga dengan menggunakan teori penyebabkorupsi (seperti Teori CDMA, Teori The Triangle of Fraud dan Teori GONE),yang membawa kesimpulan penerapan RJ memerlukan pengaturan yangtegas. Tanpa peraturan yang tegas, penerapannya akan menjadi peluangdilakukannya perbuatan-perbuatan koruptif. Ketegasan pengaturandiperlukan untuk menghindarkan prasangka buruk seperti tuduhan adanyapraktik jual beli RJ sekaligus untuk menjaga kepercayaan publik terhadapproses penegakan hukum

VIRAL SEBAGAI SARANA PEMBELAAN DIRI (Kajian Kemungkinan Penuntutan Pidana dalam “No Viral No Justice”) Josiah Tirtakusuma, Eleazar; Eno Tirtakusuma, Andreas
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Belakangan ada kecenderungan orang memviralkan ketidakadilan yangdialaminya. Hal tersebut dilatari pandangan “no viral no justice,” sehinggadiyakini setelah menjadikan viral terlebih dahulu maka korban baru akanmendapatkan keadilan. Tetapi budaya membuat viral di media sosial rentandengan risika akan berhadapan dengan UU ITE, sekalipun memviralkanperistiwa yang dialami juga sebagai pembalasan. Ketika seseorangmengalami suatu perbuatan, perbuatan itu akan dapat memancingnyamelakukan balasan. Bila seseorang mendapat tekanan, maka secara alamiahorang tersebut akan memberikan reaksi melawan tekanan tersebut, yanglazimnya dengan kekuatan yang sama besar. Bagaimana bila tekanan yangdialami seseorang memancing perbuatan pidana sebagai reaksinya? Apakahpelakunya dapat dibebaskan/dilepaskan dari tanggung jawab dengan alasanpembelaan diri? Dalam Hukum Pidana, dikenal adanya pembelaan terpaksa(noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweerexcess). Perdebatan noodweer atau noodweer excess sering dijumpai padapelaku tindak pidana terhadap nyawa (seperti pembunuhan/doodslag),terhadap tubuh (seperti penganiayaan/mishandeling) ataupun terhadap hartabenda/bangunan (seperti pengrusakan: vernielen maupun beschaidigen).Apakah mungkin noodweer atau noodweer excess ada dalam tindak pidanaberbasis teknologi informasi, seperti dalam fenomena “no viral no justice”?Bagaimana penerapan noodweer atau noodweer excess dalam kasus konkrit?Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, dilakukankajian sebagai penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, yang didasarkanpada teori tentang perbuatan pidana dan tentang pertanggungjawabanpidana. Kajian akan diperdalam dengan menelisik penerapannya dalamputusan-putusan pengadilan dan proyeksinya pada saat berlakunya UU No. 1Tahun 2023 sebagai KUHP Nasional nanti

AUDIT INVESTIGASI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENYIMPANGAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN KALIMANTAN TENGAH Tirtakusuma, Andreas Eno
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol 8, No 4 (2024): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v8i4.15229

The main use of Village Funds is directed for community development and empowerment projects, including the development of basic services: education, health, infrastructure and basic needs. Its effective management is an integral part of overall village financial management in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Transparency and accountability are very important considering the potential for abuse such as Village Fund corruption cases. In Dusun Selatan District, South Buntok Regency, Central Kalimantan Province, there are 24 villages where part of the Village Fund is set aside and collected as participation in the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes), with the business name: "BUMDes BERSAMA 24." An investigative audit conducted by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) concluded that (in the 2018-2020 period) there was State financial losses amounting to IDR 583,553,383.00. The research is intended to examine investigative audit practices and the use of audit results in prosecuting Village Fund corruption cases, especially regarding the irregularities in the "BUMDes Bersama 24" management. It was found that the Investigation Audit was the basis for calculating state financial losses in the Village Fund corruption case, even though the audit was not carried out by the BPK (Financial Audit Agency). Keywords: Village Funds, Village BUMN, Investigative Audit

Analysis of Implementation of PMK 96/2023: Electronic Data Integration Obligations Between Platforms Trading Through Electronic Systems (PPMSE) And Directorate General of Customs and Excise on Transactions Above 1000 Shipments Susan Frisca; Andreas Eno Tirtakusuma
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 4 No. 1 (2025): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v4i1.1388

This study analyzes the implementation of Minister of Finance Regulation No. 96/PMK.04/2023 which mandates electronic data integration between Electronic System Trading Platforms (PPMSE) and the Directorate General of Customs and Excise for transactions exceeding 1000 shipments. Using a quantitative approach with explanatory and evaluative design, the research involved 178 PPMSE platforms and 87 DJBC officials as respondents. Results show implementation success rate of 89.6% with compliance rate improvement from 64.7% to 92.4%. The 1000-shipment threshold proved highly effective with 94.3% coverage ratio of total cross-border e-commerce transaction value. Implementation generated state revenue increase of IDR 5,198.8 billion (65.1%) with benefit-cost ratio of 14.17:1. Operational efficiency improved significantly through clearance processing time reduction from 72.4 hours to 18.6 hours and 89.8% officer productivity increase. Enforcement mechanisms demonstrated high effectiveness with 97.7% case resolution rate and 93.8% post-sanction compliance. The system built has scalability up to 300% transaction volume and has become regional best practice. PMK 96/2023 successfully created sustainable digital taxation transformation with positive impacts on transparency, efficiency, and competitiveness of Indonesia's e-commerce ecosystem.

Items Wrongfully Seized in Corruption Cases Tirtakusuma, Andreas Eno
Journal of Law and Humanity Studies Vol. 2 No. 2 (2025): Journal of Law and Humanity Studies
Publisher : Penerbit Mandalika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/yy455119

This paper examines the legal mechanism for third parties to file objections to the wrongful seizure of items, focusing on the applicability of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2022. The approaches used include legislative, case-based, and conceptual approaches. The Djoko Susilo case serves as a concrete example, where the defendant's family filed an objection to the seizure of assets that were not proceeds of a crime. PERMA No. 2 of 2022 provides a procedure for filing objections in an orderly, swift, and cost-free manner, while avoiding overlap between civil and administrative jurisdictions. However, the success of the objection is heavily dependent on proving the "good faith" of the third party, a concept that in practice is often subject to multiple interpretations and prone to misuse. This PERMA has unified legal interpretations, provided legal certainty, and strengthened the protection of ownership rights of third parties not involved in criminal activities, although the element of "good faith" remains a crucial point in determining whether the objection request will be granted by the judge. This concept needs to be clarified normatively to prevent legal ambiguity and ensure the principle of substantive justice in criminal law enforcement, particularly in corruption cases involving property.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search