Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Pembangunan Web Service Data Masyarakat Menggunakan REST API dengan Access Token Muhammad Iqbal Perkasa; Eko Budi Setiawan
Ultima Computing : Jurnal Sistem Komputer Vol 10 No 1 (2018): Ultima Computing : Jurnal Sistem Komputer
Publisher : Faculty of Engineering and Informatics, Universitas Multimedia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2650.374 KB) | DOI: 10.31937/sk.v10i1.838

Abstract

Data is one of the most important things in this information and information technology era that evolving now. Currently, the government still has not used the public data maximally for administrative purposes. Utilization of this big population data is the creation of a web service application system with REST API where this data will be open and accessible to those who have access. One of the institutions that use this service is the Manpower and Transmigration Service where this system can make the Dinas staff more efficient to create and register job search cards using available community data. This application is able to provide and facilitate many parties, such as data administrators to monitor data usage, registration employee in input data, and people able to register independently. Index Terms—Web service, API, Rest api, People data
ANALISIS REGULATORY IMPACT ASSESSMENT DAN REKOMENDASI REVISI  UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 Eko Budi Setiawan; Choirul Anam; Andika Surya Buana; Yudi Widagdo Harimurti
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/9k0bqq19

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah atau yang selanjutnya disebut dengan (Pilkada) merupakan pilar demokrasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat menentukan pemimpin di tingkat daerah. Namun, sengketa hasil Pilkada kerap menimbulkan konflik yang mengguncang stabilitas politik daerah. sudah terdapat regulasi yang mengatur, yaitu Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 206 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang. Artikel ini mengkaji kesesuaian ketentuan Pasal 157 engatur mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkada dengan menunjuk badan peradilan khusus sebagai lembaga penanganan. Hingga kini badan tersebut belum terbentuk, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) menangani sengketa ini sementara waktu dengan dinamika politik dan kebutuhan masyarakat saat ini serta menawarkan rekomendasi agar proses penyelesaian sengketa Pilkada menjadi lebih efektif, adil, dan menjamin kepastian hukum. Melalui pendekatan Regulatory Impact Assessment (RIA), ditemukan bahwa pembentukan badan peradilan khusus harus segera diprioritaskan agar demokrasi daerah berjalan dengan legitimasi kuat dan stabilitas terjaga. Rekomendasi mencakup revisi regulasi untuk meningkatkan keadilan, efisiensi, dan kepercayaan publik. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan legitimasi Pilkada melalui reformasi regulasi yang responsif