Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Analisis Putusan Pengadilan Agama dalam Sengketa Perlawanan Eksekusi Pembiayaan Syariah: Studi Kasus Putusan No. 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg Mutia Izzatun Nurul Imamah; Ria Regita; Rohmawati Rohmawati; Khutbudin Aibak
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6732

Abstract

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah, khususnya terkait implementasi prinsip syariah dalam proses eksekusi jaminan. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg yang melibatkan gugatan perlawanan eksekusi pembiayaan syariah terhadap PT Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro Syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kasus putusan pengadilan dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas signifikan antara ekspektasi penerapan prinsip syariah dengan praktik peradilan yang masih mengutamakan pendekatan prosedural hukum positif. Majelis hakim menolak gugatan perlawanan eksekusi berdasarkan ketentuan HIR tanpa memberikan pertimbangan substantif terhadap argumentasi pelanggaran prinsip syariah yang didalilkan penggugat. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi sistemik dalam kerangka hukum ekonomi syariah melalui harmonisasi ketentuan hukum positif dengan prinsip syariah, peningkatan kapasitas hakim, dan pengembangan mekanisme pengawasan implementasi prinsip syariah dalam putusan pengadilan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan yurisprudensi Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah dan memberikan rekomendasi strategis untuk menciptakan kepastian hukum bagi seluruh stakeholder industri keuangan syariah.
Kajian Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Tentang Penerapan Hak Tanggungan Pada Perkara Ekonomi Syariah Erma Dwiyanti; Annisa Zakiyatul Fadlila; Rohmawati Rohmawati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6847

Abstract

Penelitian ini berfokus pada kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam menangani kasus-kasus di bidang ekonomi Islam. Secara khusus, penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg, yang menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk pembatalan hak gadai. Dua isu utama dibahas dalam penelitian ini: pertama, mekanisme litigasi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Islam di Pengadilan Agama Malang, dan kedua, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan panel hakim dalam memutuskan perkara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan dokumen putusan pengadilan sebagai sumber data utama. Data pendukung dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), arsip terkait, dan temuan dari wawancara mendalam dengan seorang hakim dari Pengadilan Agama Malang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan hukum yang digunakan oleh panel hakim dalam putusan tersebut secara fundamental kuat. Referensi hukum yang digunakan mencakup berbagai peraturan, seperti Undang-Undang No. 3/2006 dan Undang-Undang No. 50/2009 tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang No. 4/1996 tentang Hak Gadai, Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, serta Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Kafalah, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. Namun demikian, terdapat satu ketidakakuratan yang teridentifikasi: penggunaan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) 106/PMK.06/2013 sebagai acuan, padahal peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Permenkeu 27/PMK.06/2016.
Controversy of Early Marriage Between Religious Doctrine and Customs in Minority Areas in Indonesia Arne Huzaimah; Muhammad Abdillah; M. Tamudin; Holijah Holijah; Rohmawati Rohmawati; Intan Permata Sari
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 22, No 2 (2024)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v22i2.2344

Abstract

The early marriage controversy is a significant issue that affects people's views regarding marriage within the framework of Islamic religious doctrine and customs in Indonesia. This article examines how Islamic law adapts in response to socio-cultural changes, especially in regions with Muslim minority populations, which have mixed interpretations of the age of marriage. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection through news and literature relevant to the keyword "Early marriage controversy in Indonesia." The analysis was carried out inductively to identify the forms, factors, and impacts of early marriage controversies on the lives of young couples, both from the perspective of health, quality of life, and religious and cultural norms. The results of the study show that this controversy reflects the challenges of integrating Islamic religious doctrine with local customary values, creating both positive and negative consequences for couples who marry young. In the context of Muslim minorities, this article recommends a flexible and responsive approach to Islamic law to socio-cultural dynamics, in order to achieve a balance between religious norms and the social needs of diverse communities.
Abortion at Any Gestational Age for Rape Victims: A Feminist Legal Theory Perspective (A Study of the Fatwa of the Indonesian Women’s Ulema Congress) Ilma Mufidatul Khusna Ilma Mufidatul Khusna; Rohmawati; Norsuhaida Binti Che Musa
Journal of Family Law and Islamic Court Vol. 4 No. 2 (2026): Journal of Family Law and Islamic Court
Publisher : Department of Family Law (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/mbwekb26

Abstract

The gestational age limit for abortion for rape victims is a sensitive and problematic issue in Indonesian law. Restricting legal abortion to a maximum of 14 weeks may fail to deliver substantive justice for victims enduring severe physical and psychological trauma. Such trauma often delays disclosure, reporting, and access to reproductive health services, making the statutory time limit ineffective and potentially harmful. In contrast, Fatwa No. 07/MK-KUPI-2/XI/2022 by the Indonesian Women's Ulema Congress (KUPI) permits abortion for rape victims at any gestational stage as a form of protecting life and restoring women's reproductive rights. This study analyzes the legal basis and reasoning behind the KUPI fatwa and examines its relevance through Niken Savitri's Feminist Legal Theory. Using library research, it examines the KUPI fatwa as primary data, supported by statutory regulations, Islamic legal literature, and feminist jurisprudence. Findings show the KUPI fatwa integrates victims' lived experiences into Islamic legal reasoning and emphasizes life protection. It recognizes women's distinctive needs and experiences related to reproductive rights, which differ from men's. The fatwa seeks to protect pregnant rape victims by prioritizing their safety, health, and bodily autonomy, allowing abortion at any stage according to individual circumstances and psychological conditions. This study contributes significantly to strengthening Islamic legal discourse from a gender justice perspective, demonstrating that a legal approach grounded in women's experiences can offer a robust alternative foundation for developing more humane, just, and victim-responsive public policies for survivors of sexual violence.