Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Ahkam: Jurnal Hukum Islam International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Rohmawati
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Power Relations and Women's Strategies in Accessing Property from Unregistered Marriages in Indonesia: A Socio-Legal Analysis Rohmawati; Muhamad Arifin; Ahmad Gelora Mahardika; Dewi Isna Tsamrotu F
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 8 No. 2 (2026): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v8i2.9024

Abstract

Purpose – The practice of marriages that are not officially registered with a state institution continues to shape contemporary debates on Islamic family law in the Global South, particularly regarding women’s legal status, access to marital property, and inheritance rights. In many Muslim societies, women involved in unregistered marriages face structural barriers in asserting their economic rights, despite the availability of state legal mechanisms intended to provide recognition and protection. Methods - This study employs a socio-legal approach with a gender perspective. Data were collected through in-depth interviews with women who have been or are currently in unregistered marriages, informant observation, and documentation.  Findings - The results of the study indicate that men dominate women in the ownership and management of property, reflecting unequal power relations. In response to these conditions, women have developed two forms of resistance strategies. The public transcript is expressed through confrontational means such as direct demands or legal actions via marriage validation. In contrast, the hidden transcript involves a non-confrontational approach that emphasizes the use of social and familial values. The results of the study demonstrate that women's strategies for accessing property in unregistered marriages are shaped by legal awareness, social dynamics, and local power structures. Limitations - This study emphasizes the female perspective, which can then be explored further through the male perspective in order to obtain a complete picture of the problem of access to property and understanding of male domination. Originality/value - This study fills a gap in the still-limited body of research linking the practice of unregistered marriages to women’s agency strategies rooted in local contexts, while also making a theoretical contribution by enriching the socio-legal perspective on forms of women’s resistance within informal legal structures and power relations.
Analisis Putusan Pengadilan Agama dalam Sengketa Perlawanan Eksekusi Pembiayaan Syariah: Studi Kasus Putusan No. 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg Mutia Izzatun Nurul Imamah; Ria Regita; Rohmawati Rohmawati; Khutbudin Aibak
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6732

Abstract

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah, khususnya terkait implementasi prinsip syariah dalam proses eksekusi jaminan. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg yang melibatkan gugatan perlawanan eksekusi pembiayaan syariah terhadap PT Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro Syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kasus putusan pengadilan dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas signifikan antara ekspektasi penerapan prinsip syariah dengan praktik peradilan yang masih mengutamakan pendekatan prosedural hukum positif. Majelis hakim menolak gugatan perlawanan eksekusi berdasarkan ketentuan HIR tanpa memberikan pertimbangan substantif terhadap argumentasi pelanggaran prinsip syariah yang didalilkan penggugat. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi sistemik dalam kerangka hukum ekonomi syariah melalui harmonisasi ketentuan hukum positif dengan prinsip syariah, peningkatan kapasitas hakim, dan pengembangan mekanisme pengawasan implementasi prinsip syariah dalam putusan pengadilan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan yurisprudensi Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah dan memberikan rekomendasi strategis untuk menciptakan kepastian hukum bagi seluruh stakeholder industri keuangan syariah.
Kajian Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Tentang Penerapan Hak Tanggungan Pada Perkara Ekonomi Syariah Erma Dwiyanti; Annisa Zakiyatul Fadlila; Rohmawati Rohmawati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6847

Abstract

Penelitian ini berfokus pada kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam menangani kasus-kasus di bidang ekonomi Islam. Secara khusus, penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg, yang menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk pembatalan hak gadai. Dua isu utama dibahas dalam penelitian ini: pertama, mekanisme litigasi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Islam di Pengadilan Agama Malang, dan kedua, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan panel hakim dalam memutuskan perkara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan dokumen putusan pengadilan sebagai sumber data utama. Data pendukung dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), arsip terkait, dan temuan dari wawancara mendalam dengan seorang hakim dari Pengadilan Agama Malang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan hukum yang digunakan oleh panel hakim dalam putusan tersebut secara fundamental kuat. Referensi hukum yang digunakan mencakup berbagai peraturan, seperti Undang-Undang No. 3/2006 dan Undang-Undang No. 50/2009 tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang No. 4/1996 tentang Hak Gadai, Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, serta Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Kafalah, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. Namun demikian, terdapat satu ketidakakuratan yang teridentifikasi: penggunaan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) 106/PMK.06/2013 sebagai acuan, padahal peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Permenkeu 27/PMK.06/2016.
Co-Authors Abdulloh Chakim Ahmad Gelora Mahardika Ahmad Rofiq Annisa Zakiyatul Fadlila Dewi Isna Tsamrotu F Erma Dwiyanti Khutbudin Aibak Lilik Rofiqoh Muhamad Arifin Mutia Izzatun Nurul Imamah Ria Regita Syahril Siddik