Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

UKURAN KECAKAPAN PENYANDANG DISABILITAS TUNA AKSARA DALAM PERJANJIAN OTENTIK Amin, Aidi; Zeinudin, Moh.; Fithry, Abshoril; Rofiqi, Imam
SUPREMASI HUKUM Vol. 20 No. 01 (2024): Supremasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Authentic agreements are executed in the presence of a notary, what if the agreement is executed by a person with a disability who is illiterate, the provisions of Article 1320 of the civil law book contain requirements for agreement skills, in addition to the provisions of Article 9 of law number 8 of 2016 explaining that persons with disabilities have the right for equal treatment before the law. This research is normative by using a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach. Persons with disabilities who are illiterate can carry out authentic agreements themselves in accordance with Article 9 of the disability law. If this is not possible, then: first, ask for help from a notary, second, give power of attorney to someone who is capable and third; ask for pardon from the district court for family assistance. As for legal remedies that can be implemented, namely by Negotiation and filing civil and criminal lawsuits. Keywords: Illiterate; Agreement; Authentic.
LEGALITAS PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI TINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Putri, Safina Dwita; Sugiarti, Yayuk; Fithry, Abshoril
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10472191

Abstract

Alasan yang melatar belakangi dalam penelitian ini mengacu pada maraknya sepeda listrik yang sedang ngetrend di kalangan masyarakat saat ini namun belum ada regulasi yang benar-benar khusus untuk mengatur sepeda listrik ini dan kurangnya informatif tentang penggunaan sepeda listrik di kalangan masyarakat. Penelitian ini mengkaji mengenai permasalahan di masyarakat yang di tinjau dari perspektif Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai legalitas penggunaan sepeda listrik di Indonesia dan hak serta perlindungan hukum bagi para pengguna sepeda listrik di jalan raya dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan tersebut.Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menggunakan dasar analisis penelitian terhadap perundang-undangan atau beberapa studi kepustakaan seperti litelatur buku, dokemen yang masih berlaku dengan tujuan agar tercapainya penelitian skripsi.Hasil yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dengan cara mencari literatur dari berbagai macam seperti buku dan undang-undang untuk mendukung kajian penelitian dalam pembahasan. Pembahasan penelitian berisi tentang legalitas penggunaan sepeda listrik di Indonesia dan hak yang harus diberikan pemerintah terhadap pengguna sepeda listrik serta perlindunga hukum yang di berikan kepada pengguna sepeda listrik di jalan raya. Kesimpulannya yaitu berisi tentang ringkasan dari pembahasan mengenai keduduksn sepeda listrik sebagai kendaraan di Indonesia dan fasilitas penudukung yang harus disediakan untuk pengendara sepeda listrik. Serta saran yang berupa peningkatan fasilitas dan himbauan kepada pengguna sepeda listrik.
Waris Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Berbasis Hak Asasi Manusia Halimah, Syahnaz; Zeinudin, Moh; Fithry, Abshoril
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 6 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10654317

Abstract

Hubungan perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Terdapat juga perkawinan beda agama yang menjadi perbincangan mengenai keabsahan perkawinan serta terhadap hak waris anak yang berbasis Hak Asasi Manusia. Apabila salah satu pasangan meninggal menjadi pewaris yang akan di wariskan kepada ahli waris. Waris berupa harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris dilakukan peralihan harta kekayaan tersebut dilakukan secara adil berbasis pada Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pada hal tersebut mengenai waris anak hasil perkawinan beda agama penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana hak waris anak hasil perkawinan beda agama berbasis Hak Asasi Manusia ? 2. Bagaimana penyelesaian waris anak hasil pernkawinan beda agama berbasis Hak Asasi Manusia. Adapun mengenai metode penelitian yang dugunakan penulis adalah jenis penelitian normatif, dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan serta norma hukum dan juga melalui pendekatan konseptual mengenai waris anak hasil dari perkawinan beda agama. Hasil dari penelitian penulis ditemukan bahwa, waris terhadap anak hasil perkawinan beda agama harus mendapatkan hak yang adil dan sesuai ketentuan dengan tidak adanya diskriminasi terhadap hak anak tersebut serta ada beberapa hal untuk penyelesaian mengenai waris anak dari perkawinan beda agama yang dimana penulis dalam menulis berbasiskan Hak Asasi Manusia. Hak waris anak hasil perkawinan beda agama diberikan secara adil sesuai ketentuan yang berlaku dan penyelesaian waris anak hasil perkawinan beda agama menurut komplikasi hukum islam dapat dilakukan dengan cara wasiat wajibah
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 29 TAHUN 2024 DALAM TATAKELOLA TEMBAKAU DI KABUPATEN SUMENEP Herli, Mohammad; Habibi; Fithry, Abshoril; Puspaningrum, Irma Irawati
Jurnal Karaton Vol 5 No 1 (2025): Karaton: Jurnal Riset dan Inovasi Sumenep
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Pembelian Tembakau dalam melindungi kesejahteraan petani. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan concurrent embedded mixed methods, penelitian melibatkan 56 informan dari petani, pedagang, pabrikan, pemerintah, dan tokoh masyarakat di lima kecamatan sentra tembakau. Data dianalisis menggunakan NVivo 12 dengan pendekatan analisis tematik. Hasil mengungkap paradoks implementasi: meskipun 55,6% informan tidak mengetahui kebijakan dan sosialisasi sangat terbatas, 66,7% petani mengalami peningkatan pendapatan dan 88,9% merasa lebih terlindungi. Kebijakan menciptakan dampak positif melalui efek simbolik yang memperkuat posisi tawar petani secara psikologis. Namun, hambatan struktural persisten berupa dominasi pedagang lokal (77,8%), minimnya peran kelompok tani (11,1%), kompleksitas prosedural, dan lemahnya enforcement. Penelitian menyimpulkan kebijakan berada pada tahap awal yang menjanjikan namun rapuh, dengan capaian kuat pada dimensi legitimasi dan modal sosial tetapi lemah pada operasional dan enforcement. Diperlukan intervensi segera pada komunikasi kebijakan, simplifikasi prosedur, penguatan enforcement, dan transformasi kelembagaan petani untuk memastikan dampak berkelanjutan dan merata.
PENGUATAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PARIWISATA MELALUI KOLABORASI INTEGRASI PROGRAM SERVICE-DOMINANT LOGIC (SDL) DI KEPULAUAN SEGI TIGA EMAS SUMENEP Arifin, Syamsul; Anekawati, Anik; Rasaili, Wilda; Fithry, Abshoril
Jurnal Karaton Vol 5 No 1 (2025): Karaton: Jurnal Riset dan Inovasi Sumenep
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan pariwisata kepulangan segi tima emas menghadapi berbagai tantangan mulai dari aksesbilitas, penyediaan air bersih tata Kelola, termasuk kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan memperlihatkan bagaimana kebijakan tata kelola pariwisata di Kepulauan Segi Tiga Emas Sumenep meliputi Gili Iyang, Gili Labak, dan Gili Genting dapat diperkuat melalui pendekatan Service-Dominant Logic (SDL). Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara semi-terstruktur, studi ini menggali pengalaman berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, pelaku usaha, hingga komunitas lokal dan wisatawan. Hasilnya menunjukkan bahwa bentukbentuk kolaborasi sudah mulai muncul, tetapi masih berjalan secara terputus-putus, tidak mengikuti standar yang jelas, dan belum ditopang oleh institusi yang cukup mapan. Indikasi value co-creation memang terlihat melalui peran Pokdarwis dan masyarakat lokal dalam mengintegrasikan berbagai sumber daya, namun upaya tersebut belum menghasilkan layanan yang konsisten maupun mekanisme koordinasi yang terpadu. Penelitian ini juga menemukan lima kendala utama, yaitu hambatan aksesibilitas, keterbatasan infrastruktur dasar, lemahnya struktur tata kelola, rendahnya kapasitas SDM lokal, serta tekanan lingkungan yang semakin meningkat. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan tiga strategi penguatan berbasis SDL: membangun sistem co-creation yang terintegrasi, memperjelas pengaturan kelembagaan untuk mendukung kolaborasi, serta meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penguatan peran Pokdarwis. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa tata kelola pariwisata kepulauan hanya dapat berkembang secara berkelanjutan apabila integrasi kelembagaan, kualitas layanan, dan kerja sama multipihak dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan.