Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

BUDAYA POLITIK PEREMPUAN PESISIR: STUDI PERILAKU POLITIK PEREMPUAN DI KABUPATEN INDRAMAYU Iis Khaerunisah; M. Japar; Suhadi Suhadi
Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Vol 17 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Volume 17 No. 2 April 2018
Publisher : Program Studi PPKn FIS UNJ & Asosiasi Profesi PPKn Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/jimd.v17i2.9089

Abstract

This study aims to explain the political culture of Indramayu women through political behaviour and political orientation. The method used is descriptive method with qualitative approach. Data collection was carried out through observation, literature studies, and in-depth interviews. The results of the study show that women’s political participation in Indramayu is quite high, especially in the legislatives and excecutive institutions. However, women politicians have not succeeded in fighting for the maximum issue of womens. This happens because of their limited ability and knowledge of the problem that arise. Most female politicians do not have adequate education. They appear as politicians instaneously who rely on the influence of family or relatives who dominate the local bureaucracy.
Sikap politik perempuan pada Pemilu legislatif tahun 2019 Sekar Ndini, Ayu; M. Japar; Martono, Agus
Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 10 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jpi.v10i2.55115

Abstract

This study aims to obtain empirical data about the relationship between political attitudes and women's political participation in the 2019 legislative elections. The method used is explanatory research methods. The population of this study was 241 and the sample used was 84 people from 20% of the population. The sampling technique uses simple random sampling. The product-moment correlation hypothesis test that produces a correlation coefficient of 0,429 and r-table for 84 respondents is 0,215 with a confidence level of 95%. With the coefficient of determination obtained at 18,4%. In conclusions, there is a positive relationship between political attitudes and women's political participation in the 2019 legislative election at Srengseng, Kembangan, West Jakarta.
URGENSI LEARNING ORGANIZATION PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA: Tinjauan Analitis Perspektif Legal Standing dan Teoritik Learning Organization pada Ombusman RI Jamaludin , Jaja; Goreta , Goreta; Kusworo, Kusworo; M. Japar; M. Sukardjo
BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 1 (2023): BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini menganalisa, pertama apakah omubsman sebagai lembaga pegnawasan layanan publik negara telah memiliki legal standing sebagai organisasi belajar, kedua apakah ombudsman telah menunjukkan kinerjanya sebagai organisasi belajar. Hal ini akan dibuktikan dalam perspektif legal dan faktual berbasis kinerja karena kinerja ombudsman akan ditentukan oleh bagaimana ombudsman sebagai organisasi layanan publik negara juga menunjukkan kinerja sebagai organisasi belajar. Metoda penulisan makalah ini menggungaka metoda analisis konten pada dokumen aspek legal standing dan teoritik learning organization. Hasil kajiann makalah ini adalah Pertama, Legal standing UU No 37 tahun 2008 dan PP No 64 tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa landasan yuridis ombudsman dalam hal sistem sumberdaya manusia dan kinerjanya sudah cukup tegas dan jelas. Akan tetapi, jika dianalisis lebih jauh dalam hal kinerja ombudsman sebagai organisasi belajar masih perlu dibuktikan secara analisis tekstual, teroritik dan faktual. Hal ini karena masih sangat banyak fakta-fakta dan temuan yang berkaitan dengan kinerja ombudsman RI baik di pusat dan perwakilan daerah masih sangat jauh dari kepuasan publik. Kedua, sebagai sebuah lembaga pengawasan layanan publik negara, ombudsman perlu membangun sebuah model organisasi belajar yang relevan dengan kebutuhan, visi dan misi ombudsman sebagaimana diharapkan UU No 37 tahun 2008 tentang ombudsman dan PP No 64 tahun 2012 tentang sistem sumberdaya ombudsman. Ombudsman memerlukan pengembangan lima subsistem terkait dengan organisasi belajar. Subsistem-subsistem ini adalah pembelajaran (Learning), organisasi (Organizatioan), manusia (People), pengetahuan (Knowlwdge), dan teknologi (Technology). Kelimanya diperlukan untuk mempertahankan pembelajaran organisasi yang berkelanjutan dan kesuksesan kelembagaan ombudsnan sesuai tugas, pokok, fungsi dan kewenangannya sesuai konstitusi