Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Utilitas RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi, dan Teknologi Kabupaten Batang Jurnal Ekonomika dan Bisnis RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Journal Legal Dialetics Jurnal Ekonomika dan Bisnis
Kusroh Lailiyah
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Journal Legal Dialetics

 1 
PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBANGUN GENERASI ANTI KORUPSI MELALUI PENDEKATAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI suparno, suparno; Kusroh Lailiyah
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.412 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Perguruan Tinggi dalam membangun generasi Anti Korupsi melalui pendekatan pendidikan anti korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran yang sangat vital dalam membangun generasi anti korupsi. Peran tersebut diantaranya Perguruan Tinggi Sebagai Agen Perubahan, Perguruan Tinggi sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perguruan Tinggi sebagai Moral Force Pemberantasan Korupsi. Ketiga peran ini memposisikan perguruan tinggi pada kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan generasi anti korupsi. Program pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan secara sistemik di semua tingkat institusi pendidikan, diharapkan akan memperbaiki pola pikir bangsa tentang korupsi.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU SERENTAK 2024 BERBASIS NILAI KEADILAN adminjfh, adminjfh; Suparno; Kusroh Lailiyah
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah Negara Demokrasi, adil dan berlandaskan dengan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Dalam penyelenggaraan sistem tata pemerintahan yang baik ( Good Gorvernance) diperlukan peran Pemerintah di segala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial kemasyarakatan, penegakan hukum. Salah satu aspek yang berpengaruh diantaranya penegakan hukum dalam sengketa pemilu. Pemerintah dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang terjadi. Sengketa atau perselisihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sengketa dalam proses pemilu ( khususnya yang terjadi antar peserta pemilu atau antar kandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu dan sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Hal ini diatur didalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu serentak 2024 di Indonesia berbasis nilai keadilan.
PEDOFILIA SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Kusroh Lailiyah
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to find out the factors that cause pedophilia to be considered an extraordinary crime from the perspective of Law No. 35 of 2014. This research uses a qualitative approach through descriptive analysis methods based on the study of the literature obtained and then used as material for analysis. The results of this study indicate that Law Number 35 of 2014 provides extra protection against all acts of violence. But unfortunately, sexual violence against minors or pedophilia is still thriving in Indonesia and is even increasing every year. Therefore, there must be special treatment from the state in dealing with the crime of pedophilia. There are two things that make this act of sexual violence against minors or pedophilia appropriate to be categorized as an extraordinary crime. These two things are when viewed from the consequences experienced by pedophile victims and secondly the weakness of law enforcement in Indonesia against pedophile perpetrators. Pedophilic behavior can cause victims to experience depression and even lead to death. On the other hand, the weak sentences given to pedophile perpetrators do not have a deterrent effect so that pedophile crimes in Indonesia still thrive and even continue to increase every year. Keywords: sexual violence against minors, pedophilia, child protection
SINERGITAS PERAN PEMERINTAH DESA DAN PEMUDA KARANG TARUNA DALAM PEMBANGUNAN DESA Kusroh Lailiyah
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find out the synergy between the role of the village government and youth organizations in village development. This research uses a qualitative approach through descriptive analysis methods based on literature studies obtained which are then used as analysis material. The results of this research show that as regulated in the regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number: 77/HUK/2010 concerning Basic Guidelines for Karang Taruna Organizations, Karang Taruna Youth is a social organization as a place and means of development for every member of society, which grows and develops on the basis of awareness and social responsibility from, by and for the community, especially those engaged in social welfare efforts. To achieve this target, the main task of Karang Taruna is to work together with the village government and other components of society to find out how to overcome problems that occur in the community, especially those operating in the field or social welfare problems, especially those faced by many people. young generation, whether preventive, rehabilitative or developing the potential that exists in the young generation in their environment. Keywords: village development, village government, youth organization
Co-Authors adminjfh, adminjfh Devi Dwi Kurniawan Kharisma Nawang Sigit M Syamsul Rizall Suparno Suparno Suparno Yonimah Nurul Husna