Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.052
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Legal Dialetics
adminjfh, adminjfh
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
SUJUD DALAM PERKAWINAN SAPTO DARMO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM adminjfh, adminjfh
Journal Legal Dialectics Vol 4 No 1 (2025): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengenal konsep sujud dalam perkawinan Sapto Darmo dan konsep sujud perspektif hukum Islam. Apakah keduanya memilki persamaan dari segi gerakan dan bacaan ataukah berbeda sama sekali. Penelitian ini menggunakan metode Library Research, dimana penulis mengumpulkan dan menganalisa berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dimana penulis ingin mengetahui praktik sujud dalam perkawinan Sapto Darmo dengan membandingan dengan konsep sujud dalam Islam. Hasil penelitian didapati bahwa konsep sujud Sapto Darmo memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan konsep sujud secara Islam. Keduanya sama sama memiliki makna mengagungkan Tuhan dan memuji Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta dan memohon ampun atas kesalahan dan kelalaian yang telah diperbuat. Sedangkan perbedaan keduanya terletak pada tata cara dan ketentuan gerakan sujud dimana sujud Sapto Darmo menghadap ke timur sedangkan sujud secara Islam menghadap ke arah kiblat. Begitu pula dari segi kalimatnya, sujud Sapto Darmo menggunakan bahasa Jawa sedangkan sujud secara Islam menggunakan bahasa Arab.
ATURAN HUKUM TERKAIT ADOPSI ANAK DI INDONESIA AdminJFH, adminJFH
Journal Legal Dialectics Vol 4 No 1 (2025): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan perundang-undangan. Studi ini melihat perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dari sudut pandang normatif. Untuk menjaga kepentingan terbaik anak,pengangkatan anak memerlukan pengawasan ketat. Di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan mengatur proses pengangkatan anak, yang memerlukan keputusan pengadilan. Namun demikian, pengangkatan anak yang tidak melaluiproses pengadilan terus terjadi, yang menyebabkan berbagai masalah hukum dan sosial. Di Indonesia, beberapa undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur pengangkatan anak.Pengangkatan anak adalah pengalihan hak asuh dari orang tua kandung atau wali sah kepada orang tua angkat, yang harus dilakukan dengan persetujuan pengadilan dan memenuhi persyaratan tertentu. Namun, banyak masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tanpa persetujuan pengadilan, yang dapat menyebabkan konsekuensi hukumyang berbeda bagi anak dan orang tua angkat.Studi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum Indonesia mengatur perlindungan bagi anak yang diangkat tanpa keputusan pengadilan serta risiko hukum yang dihadapi dalam kasus di mana anakdiangkat tanpa proses hukum yang sah. Hasilnya menunjukkan bahwa pengangkatan anak melalui proses hukum yang melibatkan pengadilan sangat penting untuk memastikan hak-hak anak dilindungi secara optimal sesuai dengan undang-undang
ANALISIS HUKUM MENGENAI PERJANJIAN KONSINYASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA AdminJFH, adminJFH; Dr. Sitta Saraya, S.H., M.H.
Journal Legal Dialectics Vol 4 No 2 (2025): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/jld.v4i2.65

Abstract

Perjanjian kerjasama yang digunakan dalam praktek sehari-hari mempunyai sebutan nama tertentu, dalam peraturan perundang-undangan saat ini di Indonesia belum diberikan pengaturan secara khusus. Salah satunya perjanjian konsinyasi, yang merupakan salah satu perjanjian titip barang dalam pendistribusian produknya kepada konsumen. Terdapat hubungan dagang konsinyasi antara supplier dan distributor atau pihak konsinyi sebagai tempat untuk menitipkan dan menjual produk dari produknya. dalam prakteknya sering terjadi dimana pihak konsinyi melakukan wanprestasi. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui Perjanjian Konsinyasi dalam Perspektif Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dimana meneliti dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang terdapat di lapangan. Melalui metode yang digunakan diharapkan di dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta penjelasan merinci terhadap kepastian serta perlindungan hukum dalam perjanjian konsinyasi.
IMPLEMENTATION OF REGENT REGULATION (PERBUB) No. 18 of 2011 CONCERNING THE DESCRIPTION OF STRUCTURAL POSITION AND WORKING PROCEDURE OF KESBANGPOL (Office of National Unity and Politics) adminjfh, adminjfh; Mila, Sitta Saraya
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 1 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.214 KB)

Abstract

The office of national unity and politics of kendal district is a body formed to implement the provisions of article 44 of kendal district regulation number 18 of 2011 concerning the organization and working procedures of the regional development planing agency, inspectirtae, and tehnical institutions of kendal district, in order to be more effective and succesful in order to determine the description of structural and work title tasks in the office of national unity and politics of kendal district. Each district must have a problem of a awarenenss of national unity and politics in kendal district in this case the regent of kendal district willnot be able to handle it alone, then the fuction of the office of national unity and politics kendal district not only helps the regent of kendal in terms of national unity and politics but also participates in formulating technical policies in the field of national unity,politics and for development in the field of ideology.This research is a field research wit qualitative approach that is descriptive analysis. Data sources include; primary data, obtained through online interviews with designated sources, as well as secondary data, inthe form of regent kendal regulations, books, internet,and official documents related to research.The results showed that the kendal district police office has structures, procedures and duties related to regional tehnical problems in the kendal district that have been implemeted in accordance with the regulation of the regent of kendal number 18 of 2011. The obstacle faced is the socialization of kendal regent regulation number 18 of 2011 which is poorly understood by residents of kendal district. Efforts made to overcome these of constraints are changing the strategy to expand the scope of the region and optimize each activity in order to achieve the objectives of the activities carried out kesbangpol kendal district.
LEGAL PROTECTION AGAINST CONSUMER BUYING ONLINE IN REVIEW FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NO. 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION adminjfh, adminjfh
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 1 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.853 KB)

Abstract

The development of information technology has changed people's habits in buying and selling transactions. Online transactions are a new way of conducting buying and selling activities by utilizing advances in information technology. Online transactions are developing in the community as a result of technological developments. The formulation of the problem in this study is how to protect the rights of online buying and selling consumers, how is the legal protection of online buying and selling consumers in terms of the Perspective of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research used is this type of research. This scientific research uses normative legal research methods, including: research on various legal principles, research on legal synchronization levels, research on legal systematics, historical research, law, and legal comparative research. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates consumer rights, in Article 4 there are eight rights that are explicitly explained while one last right is formulated openly.
ANALYSIS OF CRIMINAL DISPARITY FOR NARCOTICS CRIMINAL ACTIONS adminjfh, adminjfh
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 1 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.823 KB)

Abstract

Disparity in criminal decisions has the meaning of unequal punishment of convicts in the same case orcases with approximately the same level of crime, whether carried out simultaneously or withoutjustification. This study aims to determine and analyze the basic considerations of judges in makingcriminal decisions against drug offenders. Identify the factors that influence the judge's decision againstthe perpetrators, especially those who violate Article 111 and Article 114 Paragraph 1 of Law Number35 of 2009 concerning Drugs. The data used is secondary data in the form of a judge's decision. Theanalytical approach used is the case approach and the concept of criminal law. The results of this studyindicate that in deciding cases, judges use the consideration of evidence as regulated in the CriminalProcedure Code. There are three factors that cause the judge's decision, namely: the legal factor itself,the perpetrator factor and the judge concerned.
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PEMILU 2019 DI KABUPATEN KENDAL adminjfh, adminjfh; Mila, Yusrina Handayani S.H.; Mila, Saiful Amar
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 1 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.79 KB)

Abstract

The general election is a democratic party for the people to be able to use their constitutional rights in politics, both to be elected and to vote, as well as in holding the 2019 general election which was held simultaneously in various regencies and provinces that followed it, especially in Kendal district where it was suspected that there were problems that had to be resolved. So this study the author takes the title Review of Criminal Law Against Election Violations 2019 at the Kendal Bawaslu.This study aims to find out how the form of criminal acts against 2019 election violations in Kendal Regency and how the role of the Bawaslu off Kendal in efforts to resolve 2019 election violations in Kendal Regency.The research method used is qualitative research with sociological juridical. This study uses two sources of data, namely primary data in the form of data from interviews on the object under study and secondary data related to research.From the results of an interview with one of the Bawaslu off Kendal commissioner staff, Mr. Abdul Latif, S.H, that there was a violation in the 2019 election at TPS 02 Balok Village, Kendal District. There were 3 voters from outside the region, in this case from Brebes Regency and not registered in the DPT or DPTb who exercised their right to vote in Kendal Regency at TPS 02 Balok Village, Kendal District, but did not bring the A5 form so that Bawaslu recommended to the Kendal Regency KPU to a re-voting is conducted. In resolving administrative violations at TPS 02 Balok Sub-district, Kendal District, Bawaslu issued a letter Number 325/BawasluProv.JT.13/PM.05.02/IV/2019 concerning the Recommendation for Re-voting (PSU) on 20 April 2019 and a warning letter regarding the procedural issuance of A5 with Number 367/Bawaslu Prov JT.13/PM.05.02/V/2019 regarding a written warning to the Kendal KPU on May 6, 2019.
Analisa Hukum Islam Terhadap Ritual Masyarakat Pra Perkawinan Desa Kalirejo Kecamatan Singorojo Kabupaten Kenda adminjfh, adminjfh
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 1 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.013 KB)

Abstract

Sebuah fenomena unik, meskipun masyarakat Indonesia khususnya di Jawa sudah memeluk agama Islam namun tidak menghilangkan keberadaan kebudayaan atau tradisi lokal dalam masyarakat. Terutama dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan momentum yang sangat sakral, sekali seumur hidup dan upaya meneruskan keturunan, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat berbagai macam ritual yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga menjadi tradisi yaitu adat istiadat atau kebiasaan yang telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat. Seperti halnya, tradisi munggah-munggah di Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi munggah-munggah dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi tersebut.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan, karena peneliti mendatangi langsung objek yang akan diteliti, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang ada dalam masyarakat. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Yaitu berupa data primer dan sekunder. Analisis data adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada di lapangan.Kesimpulan penelitian ini mendeskripsikan bahwasannya faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal melaksanakan tradisi munggah-munggah sebelum perkawinan yaitu tradisi atau kebiasaan, keselamatan, praktik spiritual keagamaan, psikologis dan kebersamaan. Relasi Islam dan kebudayaan lokal yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi ini berlangsung secara harmonis. Yang mana keduanya saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain atau mengalami proses asimilasi. Dalam pandangan ushul fiqh dalam hal ini „urf, pelaksanaan tradisi munggah-munggah sebelum perkawinan tetap bisa dipertahankan atau dilestarikan, karena tradisi ini dapat diterima oleh akal sehat manusia dan tidak mengandung unsur kesyirikan, sehingga tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an dan Al-Hadist.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Dampak Pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang terhadap Desa Mangunsari) adminjfh, adminjfh; Fikri Ariyad
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 1 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.315 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui dampak yang timbul akibat adanya pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang terhadap Desa Mangunsari serta untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pemenuhan Hak-hak masyarakat Desa Mangunsari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak paling nyata yang dirasakan oleh masayarakat Desa Mangunsari adalah dampak banjir akibat penebangan massal perkebunan karet di Desa Mangunsari. Kemudian Penerapan prinsip good governance terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat desa Mangunsari sebagai dampak dari pembangunan proyek KITBatang belum terlaksana dengan baik. Dampak banjir yang sekarang menimpa desa terdampak yaitu Desa Mangunsari akibat dari pembangunan proyek KIT Batang tersebut sudah mencederai salah satu Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk mendapatan kebebasan dari rasa takut ( Freedom from Fear )
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERMOHONAN EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI HAK TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN adminjfh, adminjfh
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 1 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (876.056 KB)

Abstract

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, tidak semua perkara yang diajukan Jaksa penuntut Umum itu akan diputusakan hakim sesuai apa yang dituntut terdakwa, terkadang obyek material perkara sudah tepat, namun dalam menentukan identitas tidak cermat atau pengajuan tuntutan pada kewenangan Pengadilan yang keliru akan berakibat fatal bagi Jeksa penuntut umun, karena kejelian Terdakwa /Penasehat Hukumnya mekalukan pengajuan Eksepsi, sehingga Hakim dapat memutus perkara sela dan tidak dilanjutkan memeriksa perkara.Dalam tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk eksepsi dalam persidangan perkara pidana dan bagaimana ketentuan yang menjadi dasar dalam pengajuan eksepsi oleh terdakwa. Denagn menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Eksepsi atau keberatan merupakan dasar dari pembelaan yang dalam KUHAP Undang-undang No. 8 tahun 1981 menyembutkan secara tegas bahwa Alasan terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan eksepsi atau keberatan sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, ada 3 (tiga) hal yaitu: eksepsi atau keberatan tidak berwenang mengadili; eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima dan eksepsi atau keberatan surat dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP 2.Batas ruang lingkup materi eksepsi hanya dapat ditujukan terhadap dakwaan atau kewenagnan pengadilan.Bentuk putusan hakim atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu berupa ‘penetapan’ dan ‘putusan’ yang dapat berbentuk putusan sela dan putusan akhir .dan upaya hukum terhadap putusan hakim atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dan oleh penuntut umum adalah berupa perlawanan yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, Pasal 149 ayat (2) KUHAP, Pasal 156 ayat (3) KUHAP dan Pasal 214 ayat (4) KUHAP, dan bersama-sama permintaan banding yang diatur dalam Pasal 156 ayat (5) huruf a KUHAP.
Co-Authors Dr. Sitta Saraya, S.H., M.H. Endah Eka Safitri.2 Fikri Ariyad Kusroh Lailiyah Mila, Saiful Amar Mila, Sitta Saraya Mila, Yusrina Handayani S.H. sitta SITTA SARAYA Suparno