Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

PENERAPAN KONSEP KARANG KITRI SEBAGAI LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI MENUJU KABUPATEN BATANG MANDIRI M Syamsul Rizall; Kusroh Lailiyah; Kharisma Nawang Sigit
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 4 No 2 (2020): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55686/ristek.v4i2.77

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep penerapan karang kitri sebagai langkahdalam mewujudkan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menuju batang mandiri.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah studi pustaka. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa konsep karang kitri ini pada dasarnya serupa dengankonsep perencanaan pembangunan kota modern yang terintegrasi, yang pada prinsipnyamemaksimalkan potensi yang ada di sekitar yang dapat digunakan untuk memenuhikebutuhan keluarga, atau masyarakat di sekitar wilayah, melakukan pemerataan ekonomidan meningkatkan kesejahteraan. Dengan adanya support data yang valid, antara sumbersumber apa saja yanga ada, berapa jumlah pastinya (supply), berapa jumlah yang akanmenggunakan (demand), dapat dijadikan sebuah landasan bagi perencanaan dalam menatadan mengelola sumber daya yang ada di kabupaten Batang.
PENERAPAN KONSEP KARANG KITRI SEBAGAI LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI MENUJU KABUPATEN BATANG MANDIRI M Syamsul Rizall; Kusroh Lailiyah; Kharisma Nawang Sigit
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 4 No 2 (2020): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (72.68 KB) | DOI: 10.55686/ristek.v4i2.77

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep penerapan karang kitri sebagai langkahdalam mewujudkan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menuju batang mandiri.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah studi pustaka. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa konsep karang kitri ini pada dasarnya serupa dengankonsep perencanaan pembangunan kota modern yang terintegrasi, yang pada prinsipnyamemaksimalkan potensi yang ada di sekitar yang dapat digunakan untuk memenuhikebutuhan keluarga, atau masyarakat di sekitar wilayah, melakukan pemerataan ekonomidan meningkatkan kesejahteraan. Dengan adanya support data yang valid, antara sumbersumber apa saja yanga ada, berapa jumlah pastinya (supply), berapa jumlah yang akanmenggunakan (demand), dapat dijadikan sebuah landasan bagi perencanaan dalam menatadan mengelola sumber daya yang ada di kabupaten Batang.
DESAIN POLA ASUH KELUARGA DALAM RANGKA MEMBANGUN KEMAMPUAN PROBLEM SOLVING ANAK (SEBUAH PEMIKIRAN) Kusroh Lailiyah
Jurnal Utilitas Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Utilitas
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/utilitas.v6i1.4828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui desain pola asuh dalam keluarga yang paling tepat guna membangun kemampuan problem solving anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain pola asuh yang paling tepat dalam membangun kemampuan problem solving anak dalam keluarga adalah pola asuh demokrasi. Pola asuh demokrasi lebih mengedepankan keterbukaan antara anak dengan orang tua. Anak diberi ruang untuk berpendapat, anak juga diberi kebebesan untuk bertindak. Kebebasan yang diberikan orang tua kepada anak tidak mutlak artinya kebebasan tersebut tetap dibawah pengawasan orang tua. Pola asuh demokrasi membuat anak mampu mengembangkan kontrol terhadap perilakunya sendiri dengan hal-hal yang dapat diterima oleh masyarakat.
Regulasi Pemerintah Dan Upaya KPK Mencegah Korupsi Dalam Perspektif Akuntansi Forensik Yonimah Nurul Husna; Kusroh Lailiyah; Devi Dwi Kurniawan
Jurnal Ekonomika dan Bisnis Vol 8 No 01 (2021): Jurnal Ekonomika dan Bisnis
Publisher : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/jeb.Vol8.Jeb01.56

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukuman mati bagi koruptor dana bencana dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang pemerintah terbitkan dalam melawan pandemi COVID-19 serta peran KPK terhadap pencegahan tindak korupsi dana anggaran bencana Covid-19. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman mati belum pernah diterapkan dalam kasus korupsi dana bencana covid-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk melawan covid-19 dan KPK berperan penting dalam mencegah tindak korupsi dana bencana covid-19 yaitu lewat whisleblowing system berupa program Jaga KPK.
PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBANGUN GENERASI ANTI KORUPSI MELALUI PENDEKATAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI suparno, suparno; Kusroh Lailiyah
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.412 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Perguruan Tinggi dalam membangun generasi Anti Korupsi melalui pendekatan pendidikan anti korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran yang sangat vital dalam membangun generasi anti korupsi. Peran tersebut diantaranya Perguruan Tinggi Sebagai Agen Perubahan, Perguruan Tinggi sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perguruan Tinggi sebagai Moral Force Pemberantasan Korupsi. Ketiga peran ini memposisikan perguruan tinggi pada kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan generasi anti korupsi. Program pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan secara sistemik di semua tingkat institusi pendidikan, diharapkan akan memperbaiki pola pikir bangsa tentang korupsi.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU SERENTAK 2024 BERBASIS NILAI KEADILAN adminjfh, adminjfh; Suparno; Kusroh Lailiyah
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah Negara Demokrasi, adil dan berlandaskan dengan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Dalam penyelenggaraan sistem tata pemerintahan yang baik ( Good Gorvernance) diperlukan peran Pemerintah di segala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial kemasyarakatan, penegakan hukum. Salah satu aspek yang berpengaruh diantaranya penegakan hukum dalam sengketa pemilu. Pemerintah dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang terjadi. Sengketa atau perselisihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sengketa dalam proses pemilu ( khususnya yang terjadi antar peserta pemilu atau antar kandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu dan sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Hal ini diatur didalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu serentak 2024 di Indonesia berbasis nilai keadilan.
Regulasi Pemerintah Dan Upaya KPK Mencegah KorupsiDalam Perspektif Akuntansi Forensik(Studi Kasus Bencana Covid-19) Yonimah Nurul Husna; Kusroh Lailiyah; Devi Dwi Kurniawan
Jurnal Ekonomika dan Bisnis Vol. 8 No. 1 (2021): Volume 8 No. 1 April 2021
Publisher : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/dta0bp96

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukuman mati bagi koruptor dana bencana dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang pemerintah terbitkan dalam melawan pandemi COVID-19 serta peran KPK terhadap pencegahan tindak korupsi dana anggaran bencana Covid-19. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman mati belum pernah diterapkan dalam kasus korupsi dana bencana covid-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk melawan covid-19 dan KPK berperan penting dalam mencegah tindak korupsi dana bencana covid-19 yaitu lewat whisleblowing systemberupa program Jaga KPK.
PEDOFILIA SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Kusroh Lailiyah
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to find out the factors that cause pedophilia to be considered an extraordinary crime from the perspective of Law No. 35 of 2014. This research uses a qualitative approach through descriptive analysis methods based on the study of the literature obtained and then used as material for analysis. The results of this study indicate that Law Number 35 of 2014 provides extra protection against all acts of violence. But unfortunately, sexual violence against minors or pedophilia is still thriving in Indonesia and is even increasing every year. Therefore, there must be special treatment from the state in dealing with the crime of pedophilia. There are two things that make this act of sexual violence against minors or pedophilia appropriate to be categorized as an extraordinary crime. These two things are when viewed from the consequences experienced by pedophile victims and secondly the weakness of law enforcement in Indonesia against pedophile perpetrators. Pedophilic behavior can cause victims to experience depression and even lead to death. On the other hand, the weak sentences given to pedophile perpetrators do not have a deterrent effect so that pedophile crimes in Indonesia still thrive and even continue to increase every year. Keywords: sexual violence against minors, pedophilia, child protection
SINERGITAS PERAN PEMERINTAH DESA DAN PEMUDA KARANG TARUNA DALAM PEMBANGUNAN DESA Kusroh Lailiyah
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find out the synergy between the role of the village government and youth organizations in village development. This research uses a qualitative approach through descriptive analysis methods based on literature studies obtained which are then used as analysis material. The results of this research show that as regulated in the regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number: 77/HUK/2010 concerning Basic Guidelines for Karang Taruna Organizations, Karang Taruna Youth is a social organization as a place and means of development for every member of society, which grows and develops on the basis of awareness and social responsibility from, by and for the community, especially those engaged in social welfare efforts. To achieve this target, the main task of Karang Taruna is to work together with the village government and other components of society to find out how to overcome problems that occur in the community, especially those operating in the field or social welfare problems, especially those faced by many people. young generation, whether preventive, rehabilitative or developing the potential that exists in the young generation in their environment. Keywords: village development, village government, youth organization